batampos – Tenaga honor kontrak di Kabupaten Karimun yang jumlahnya 2.792 orang. Semuanya diikutkan atau dimasukkan dalam program BPJS kecelakaan (Laka) Kerja dan Jaminan Kematian. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten Karimun, Senin (17/1).
”Jaminan Laka kerja dan jaminan kematian yang kita akomodir untuk 2.792 orang tenaga honor kontrak ini merupakan salah satu bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Karimun. Mengingat, sebagai tenaga honor kontrak sudah tentu terbatas penghasilannya dan juga tidak ada pensiun,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq.
Melalui program ini, kata Bupati, diharapkan bisa memberikan perlindungan. Khususnya, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka tenaga honor kontrak tersebut sudah terlindungi. Dan, yang akan menerima manfaatnya adalah ahli waris atau keluarga dari tenaga honor kontrak tersebut. Hanya saja, bagi ahli waris yang menerima santunan dari jaminan Laka kerja dan jaminan kematian agar dapat menggunakan dana tersebut dengan benar.
Bupati Karimun, Aunur Rafiq didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sekupang, Batam menyerahkan santunan jaminan kematian kepada ahli waris.
”Selain penandatanganan nota kesepakatan, hari ini (Senin, red) juga dilakukan penyerahan santunan untuk tenaga honorer kita yang meninggal. Saya berharap dengan dana santunan tersebut bisa membantu perekonomian keluarga dan khusus bisa tetap menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi. Sebab, dari dana santunan itu ada dana beasiswa untuk dua orang anak. Dan, kita juga berharap kepada BPJS Ketenagakerjaan agar ke depan bisa menambah jumlah anak untuk mendapatkan beasiswa menjadi 3 orant,” paparnya.
Dikatakan Bupati, kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun saat ini memang belum mampu untuk mengakomodir semua tenaga honor yang ada. Termasuk honor insentif dan para guru. Untuk yang belum terakomodir BPJS Laka kerja dan jaminan kematian ada sekitar 5 ribuan orang lagi. Diharapkan, untuk bisa mengakomodir, mungkin salah satunya melalui program CSR Deri BPJS. Seperti beberapa waktu lalu yang pernah dilakukan antara pemerintah daerah dengan BPJS.
”Berdasarkan perhitungan, dana yang dibutuhkan untuk membayar BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan (jaminan Laka kerja dan jaminan kematian) termasuk pekerja beresikor tinggi sekitar Rp46 miliar sampai Rp50 miliar per tahun. Dan, yang mampu ditanggung Pemerintah Kabupaten Karimun baru separoh atau Rp20 miliar. Kita berharap ke depan keuangan daerah akan terus membaik. Sehingga, bisa mengakomodir semua kebutuhan untuk pembangunan dan juga melindungi melalui program BPJS,” jelas Bupati. (*)
Tim bulu tangkis putra Indonesia keluar sebagai juara Piala Thomas di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Minggu (17/10). Namun, akibat sanksi WADA, bukan bendera Merah Putih yang berkibar, tetapi bendera PP PBSI. (BWF ) (Dokumentasi PP PBSI/Antara)
batampos – Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari memastikan bahwa Badan Anti-Doping Dunia (WADA) akan segera mencabut sanksi kepada Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI). Pencabutan sanksi itu akan dilakukan pada awal Februari mendatang.
Kepastian tersebut didapat berdasarkan surat resmi WADA, yang ditandatangani Kepala Unit Kepatuhan (Head of the Compliance Unit) WADA Emiliano Simonelli. Surat itu dikirimkan kepada LADI pada Jumat, 14 Januari 2022.
“Berdasarkan surat resmi WADA yang dikirim Jumat terkait isu-isu terkait sanksi diberikan kepada Indonesia, mereka menyatakan bahwa per awal Februari sanksi ini akan dicabut,”kata Okto dalam konferensi pers virtual dikutip dari Antara.
Okto yang merupakan Ketua Gugus Tugas Pembebasan Sanksi WADA melakukan konferensi pers bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali.
Pembebasan sanksi WADA terhadap LADI ini berlangsung relatif cepat. Sebab, WADA memberikan sanksi kepada LADI dalam waktu sela selama setahun. Itu terhitung sejak WADA menjatuhkan sanksi pada 7 Oktober 2021.
Dengan ini, Okto memastikan bahwa bendera Merah Putih bisa kembali berkibar. Indonesia juga bisa kembali menjadi tuan rumah ajang-ajang internasional pada 2022.
“Tapi apa yang disampaikan WADA ini bukan berarti kami bisa bekerja lebih santai. Diharapkan, ke depan, LADI bisa menjadi lembaga independen yang profesional dan dipercaya dan bisa memberi kontribusi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga dunia,” imbuh Okto.
Setelah LADI terbebas dari sanksi, tim gugus tugas selanjutnya akan melakukan kerja lagi. Yakni melakukan proses investigasi terkait akar masalah ketidakpatuhan LADI atas pemberian sampel doping.
“Setelah akselerasi pembebasan sanksi, proses investigasi akan segera dimulai dan kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang lebih kompeten untuk menyelesaikan ini,” ucap dia.
Menpora Zainudin Amali menambahkan bahwa WADA sudah sangat puas dengan apa yang dilakukan Indonesia.
“Insya Allah yang selama ini merisaukan kita semua sebagai warga bangsa, tentang pelarangan pengibaran bendera, maka mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang dan halangan-halangan lain, maka awal Februari (Merah Putih) sudah bisa berkibar,” kata Zainudin dikutip dari situs resmi Kemenpora. (*)
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR RI, Saan Mustopa mengatakan, nantinya ibu kota negara di Kalimantan Timur akan dipimpin oleh Kepala Otorita. (dok DPR RI)
batampos – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR RI, Saan Mustopa mengatakan, nantinya ibu kota negara di Kalimantan Timur akan dipimpin oleh Kepala Otorita.
Menurut Saan, nantinya di Provinsi Kalimantan Timur tidak lagi dipimpin oleh seorang Gubernur, melainkan Kepala Otorita.
“Iya bukan Gubernur, jadi pihak yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus itu namanya otorita yang dipimpin Kepala Otorita,” ujar Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1).
Legislator Partai Nasdem menuturkan, Kepala Otorita tersebut setara menteri yang ditunjuk Presiden RI. Nantinya jika dibutuhkan maka akan ada pula Wakil Kepala Otorita.
“Kepala Otorita IKN itu bukan seperti Kepala Otorita Batam yang merupakan sebuah badan, namun ini penyelenggara pemerintahan,” katanya.
Saan menuturkan, nantinya Presiden berhak menunjuk Kepala Otorita Ibu Kota Negara tanpa harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR.
“Ini terkait dengan representasi politiknya. Kami ingin representasi politiknya cukup di daerah pemilihan nasional,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengaku Presiden Jokowi sudah memberi nama ‘Nusantara’ bagi ibu kota negara baru tersebut.
Suharso mejelaskan alasan Presiden Jokowi memilih nama Nusantara sebagai ibu kota baru. Kata Suharso, Nusantara merupakan konseptualisasi wilayah geografi negara yang konstituennya adalah pulau yang disatukan oleh lautan. Hal ini menunjukkan Indonesia sebagai negara maritim.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menuturkan, Nusantara adalah sebuah kemajemukan yang di dalamnya adanya budaya, etnis dan yang lainnya dari Indonesia. Oleh sebab itu, Suharso mengatakan Nusantara adalah menggambarkan realitas dari Indonesia itu sendiri. (*)
Sejumlah pekerja melakukan pengerjaan infrastruktrur jaringan SUTT di depan SMAN 3 Batam Batubesar Nongsa, Senin (17/1). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Masyarakat di Perumahan Kluster Puri Melati meminta Bright PLN Batam, memindahkan patok pembangunan SUTT. Perwakilan warga RT 05 RW 37, Binsar Siahaan mengatakan mendukung pembangunan SUTT, karena untuk ekomomi dan masyarakat.
“Kami mendukung. Apalagi pemerintah yang buat. Hanya saja, di depan perumahan tiangnya. Kami melihat ada beberapa poin kerugian masyarakat di kawasan ini,” kata Ketua RT 05, Binsar Siahaan, Senin (17/1).
Ia mengatakan dua poin menjadi kerugian warga adalah merusak estetika perumahan tersebut. Selain itu, menurunkan nilai ekonomis properti milik masyarakat di kawasan itu.
“Sejauh ini memang belum. Tapi, jika sudah berdiri, orang akan melihat perumahan kami ada tiang SUTT dan kabelnya yang membentang. Hal ini akan menjadi nilai minus properti kami,” ujarnya.
Ia berharap kebijaksanaan Bright PLN dan pemerintah, untuk dapat memindahkan tiang tersebut. Sehingga tidak merusak estetika dan nilai ekonomis perumahan masyarakat.
“Geser saja, sebab setahu kami dulunya di area kawasan bandara. Lalu, digeser ke perumahan warga,” ujarnya.
Ia mengatakan terkait hal ini masyarakat sudah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Batam, dengan nomor : 166/Pdt.G/2020/PN Btm, tanggal 27 Agustus 2020. Lalu, keluarlah keputusan Pengadilan Negeri Batam No. 233/PDT.G/2020/PN.BTM, tanggal 22 April 2021 yang menyatakan gugatan penggugat dan tergugat sama-sama ditolak.
Selanjutnya, warga kembali mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, nomor No. 233/PDT.G/2020/PN.BTM, tanggal 28 Mei 2021, dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 135/PDT/2021/PT PBR, tanggal 22 September 2021 dengan hasil menguatkan hasil Keputusan Pengadilan Negeri Batam.
“Artinya dalam gugatan ini tidak ada pihak yang dimenangkan. Saat ini, kami mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Saat ini masih dalam proses dan belum ada keputusan,” ucapnya.
Ia mengatakan masyarakat patuh akan hukum yang berlaku. Namun, baik di Pengadilan Negeri Batam maupun Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tidak ada menyatakan kemenangan terhadap masyarakat maupun PLN.
“Kami ini patuh, jika memang sudah ada putusan secara hukum. Jika kami dinyatakan kalah di MA nanti, silahkan lanjutkan pembangunan,” ucapnya. (*)
Pembalap Ferrari Charles Leclerc dan Carlos Sainz Jr. memacu mobilnya saat sesi latihan bebas di Grand Prix Qatar, di Sirkuit Losail (20/11/2021). (ANTARA FOTO/REUTERS/Thaier Al-Sudani/)
batampos – Tim Scuderia Ferrari pada Senin (17/1) mengumumkan jadwal peluncuran mobil terbaru yang bakal dipakai untuk mengarungi musim Formula 1 2022.
Pabrikan Italia tersebut menyatakan melalui Twitter bahwa 17 Februari sebagai hari dibukanya selubung mobil terbaru yang bakal ditunggangi Charles Leclerc dan Carlos Sainz Jr.
Melalui sosial media, tim kuda jingkrak itu mengunggah video teaser tanggal peluncuran mobil baru mereka.
Ferrari menjadi tim kedua yang mengumumkan jadwal peluncuran mobil mereka setelah Aston Martin pada pekan lalu. Mereka menyebut akan meluncurkan AMR22 pada 10 Februari.
Nama mobil baru Ferrari belum terungkap, namun tim merah itu akan memasuki musim baru bermodal hasil positif tahun lalu di mana mereka finis di peringkat tiga klasemen konstruktor.
Bangkit dari hasil terburuk tim itu dalam 40 tahun terakhir, yaitu saat terperosok ke peringkat enam pada 2020.
Sainz dan Leclerc mempersembahkan lima podium dan dua pole position untuk membawa Ferrari mendekati dua tim teratas, Mercedes dan Red Bull.
Ferrari dikabarkan ingin memperbarui kontrak Sainz menyusul musim pertamanya yang impresif tahun lalu. Kontrak pembalap Spanyol itu akan habis pada pengujung 2022.
Kendati gagal memenangi balapan untuk musim kedua secara beruntun, namun Ferrari mengatakan data yang dikumpulkan kedua pembalap musim lalu bisa dijadikan modal bagus untuk mengarungi musim baru ini.
Apalagi tahun ini akan berlaku perombakan regulasi yang akan mengubah bentuk mobil secara signifikan.
Mobil baru Ferrari tak akan menunggu lama untuk mengaspal. Setelah peluncuran 17 Februari, mobil tersebut akan menjalani uji coba pramusim di Catalunya, Spanyol, 23 Februari.
Setelah itu, tes akan dilanjutkan di Bahrain pada 10-12 Maret, sebelum balapan pembuka di sirkuit yang sama pada 20 Maret. (*)
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Harry Goldenhardt S
batampos – Pergantian warna pelat kendaraan direncanakan akan dimulai Maret mendatang. Khusus untuk kendaraan seri V (Completely Build Up) dan Z (eks Singapura) di kawasan FTZ Batam, platnya berwarna hijau dengan tulisan warna hitam.
“Iya, pelat berwarna hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas, yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar kata Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Harry Goldenhardt, Senin (17/1).
Pergantian ini sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2021, tentang Warna Dasar Pelat Kendaraan. Di pasal 45 selain disebutkan TNKB untuk kendaraan yang mendapat fasilitas FTZ, juga mengatur TNKB lainnya. Seperti sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat satu, bahwa warna dasar putih, tulisan hitam, khusus untuk kendaraan bermotor perseorangan, badan hukum, PNA, dan badan internasional.
Pelat dasar kuning, tulisan hitam untuk kendaraan umum. Pelat merah dengan tulisan putih, dan untuk kendaraan bermotor milik instansi pemerintah.
Saat ditanya, apakah Maret akan diberlakukan serentak seluruh Kepri? Harry mengaku masih belum memastikannya. Karena, petunjuk penerapan aturan ini, masih belum disampaikan oleh Kakorlantas.
“Kami masih menunggu petunjuk teknis dari Korlantas Polri,” ujar Harry.
Hal senada diucapkan Dirlantas Polda Kepri, Kombes Pol Medyanta. Ia mengaku belum menerima telegram resmi kakorlantas soal pergantian warna pelat kendaraan tersebut. Namun, secara umum, pihaknya sudah mengetahui dan rencananya akan dimulai pada Maret mendatang.
“Saya masih di Mabes Polri hingga kini, semoga dalam waktu dekat sudah ada petunjuk teknisnya,” ujarnya.
Pergantian warna pelat kendaraan ini, akan dilaksanakan secara bertahap. (*)
Ilustrasi WNA jalani proses screening untuk karantina di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. (Hanung Hambara/JawaPos)
batampos – Di tengah kenaikan kasus positif Covid-19 Varian Omicron, pemerintah kian membuka lebar pintu masuk Indonesia. Kini, tak ada lagi daftar larangan masuk bagi warga negara asing (WNA) dengan transmisi komunitas Covid-19 Varian Omicron. Aturan tersebut resmi dicabut.
Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 2 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19. Dengan adanya putusan ini, artinya WNA dari Afrika Selatan, Botswana, Norwegia, Perancis, Angola, Zambia dan Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Namibia, Eswatin, Lesotho, Inggris, dan Denmark kini bebas masuk Indonesia.
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Suharyanto menjelaskan, saat ini Varian Omicron sudah menyebar di sekitar 150 negara. Sehingga, apabila Indonesia masih menutup akses dari 14 negara sebelumnya maka dikhawatirkan muncul protes karena ketidakadilan. ”Sehingga tidak ada lagi pembatasan negara yang masuk,” ungkapnya ditemui usai rapat evaluasi penanganan Nataru 2021-2022 di Kantor Kemenko PMK, kemarin (17/1).
Selain itu, lanjut dia, keputusan ini diambil guna melindungi stabilitas negara. Termasuk, di sektor kesehatan dan perekonomian nasional. ”Serta hubungan dengan negara lain juga bagus,” sambung Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut.
Selain daftar larangan yang dicabut, lama masa karantina bagi pendatang dari luar negeri (LN) juga dikurangi. Setelah sebelumnya ditetapkan 10 hari, saat ini mereka hanya diwajibkan karantina selama 7 hari. Suharyanto berdalih, bahwa hal ini mengacu pada lama inkubasi dari mutasi virus Covid-19 tersebut. ”Karena para ahli mengatakan bahwa masa inkubasi dari Omicron 3-6 hari,” jelasnya.
Kendati demikian, ia menampik bila disebut terlalu kendor dalam menghadapi Omicron. Dia menekankan, bahwa pengetatan tetap dilakukan. Meski, tidak seperti awal-awal Juli 2020 yang sampai menghentikan mobilitas. Tingkat kewaspadaan pun terus ditingkatkan.
Suharyanto optimis, meski terjadi kenaikan kasus positif Covid-19 selama momen nataru namun akan tetap terkendali. Indonesia tidak akan mengalami kondisi seperti Amerika Serikat (AS). Sejauh ini pun, peningkatan kasus positif di daerah didominasi oleh Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN). Seperti Jakarta dan Riau yang jadi jujukan kedatangan PPLN.
Kebijakan mengenai penanganan Omicron pun sangat dinamis menurutnya. Sehingga, selalu disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Tidak saklek. Dengan begitu, diharapkan Omicron dapat ditangani dan pertumbuhan ekonomi juga tetap berjalan dengan baik.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, terjadi kenaikan kasus harian pada masa nataru 2021-2022 dibandingkan masa sebelumnya. Di tahun 2020-2021, kenaikan kasus mencapai 52 persen terhitung mulai 22 Desember 2022 sampai 15 Januari 2021. Dalam masa yang sama di tahun 2021-2022, kenaikannya melonjak tajam hingga 258 persen. ”Jadi ini salah satu faktornya, masuk Omicron,” tutur Mantan Mendikbud tersebut.
Meski begitu, kata dia, bila dilihat dari angka absolut kenaikannya tidak terlalu signifikan. Sebab, pada tahun 2020-2021 angka absolut kasus mencapai 6.347 kasus. Sementara, saat ini, hanya 179 kasus.
Strategi keberhasilan pengendalian saat masa nataru ini bakal dilanjutkan dalam penanganan Omicron yang diperkirakan naik tajam bulan depan. Pengawasan penerapan protokol kesehatan (prokes) akan diperketat, termasuk penggunaan aplikasi peduliLindungi di semua lokasi public. Pemerintah juga akan melakukan percepatan vaksinasi Covid-19, termasuk booster.
Disinggung soal munculnya kasus positif Covid-19 Varian Omicron di sekolah yang menerapkan PTM 100 persen, MUhadjir meminta agar pemerintah daerah dan satuan pendidikan mengikuti juknis yang ada di SKB empat menteri. Tak terkecuali dalam penanganan kasus yang ditemukan di satuan pendidikan. ”Kan sudah diatur di SKB empat menteri. Diikuti itu saja,” ungkapnya.
Sejauh ini, imbuh dia, pemerintah belum berencana mengubah aturan soal kuota PTM 100 persen tersebut. Menurutnya, hal tersebut pun disampaikan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat kabinet terbatas beberapa hari lalu.
Pada bagian lain, usai meresmikan enam jenis booster pada vaksin Covid-19, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan dua kombinasi atau regimen vaksin booster. Dua jenis regimen yang dikeluarkan merupakan jenis heterolog. BPOM melakukan proses evaluasi penggunaan booster vaksin sesuai dengan pengajuan dan ketersediaan data uji klinik yang mendukung pengajuan booster tersebut.
“Badan POM kembali mengeluarkan persetujuan penggunaan untuk dua regimen booster heterolog pada vaksin COVID-19 yaitu vaksin Pfizer dosis setengah untuk vaksin primer Sinovac atau AstraZeneca serta vaksin AstraZeneca dosis setengah untuk vaksin primer Sinovac atau dosis penuh untuk vaksin primer Pfizer,” kata Kepala BPOM Penny K. Lukito.
Pada vaksin Pfizer sebagai booster heterologuntuk vaksin primer Sinovac atau AstraZeneca menunjukan hasil imunogenisitas berupa peningkatan antibodi yang tinggi pada enam sampai sembilan bulan setelah pemberian dosis primer lengkap. “Secara umum pemberian dosis booster vaksin Pfizer dengan vaksin primer Sinovac dapat ditoleransi baik reaksi lokal maupun sistemik,” katanya.
Untuk vaksin Pfizer sebagai booster dengan vaksin primer AstraZeneca, hasil imunogenisitas menunjukkan pada pemberian booster vaksin Pfizer dosis setengah/half dose setelah enam bulan vaksinasi primer lengkap dengan vaksin Astra Zeneca menghasilkan peningkatan antibodi yang tinggi atau 21,8 kali dibandingkan sebelum diberikan dosis booster. Lalu vaksin AstraZeneca sebagai booster heterolog dosis setengah dengan vaksin primer Sinovac menunjukan hasil imunogenisitas berupa peningkatan antibodi 35 sampai 38 kali.
Dalam pelaksanaan vaksinasi booster ini, Pemerintah memberikan dua jenis. Untuk penerima dosis primer Sinovac maka diberikan vaksin AstraZeneca atau Pfizer. Masing-masing separuh dosis. Untuk sasaran dengan dosis primer AstraZeneca maka diberikan vaksin Moderna atau Pfizer yang juga separuh dosis. Menaggapi hal ini Penny menyatakan penggunaan jenis vaksin di lapangan, dapat menyesuaikan berdasarkan pertimbangan ketersediaan, sepanjang masuk dalam persetujuan penggunaan yang telah diterbitkan oleh BPOM.
Dia mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan menyukseskan vaksinasi sebagai upaya kunci dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk berhati-hati dalam mengonsumsi obat-obatan yang digunakan dalam penanganan Covid-19. Penny tak ingin masyarakat mudah terpengaruh dengan promosi produk obat, obat tradisional maupun suplemen kesehatan dengan klaim dapat mencegah atau mengobati Covid-19.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. Tjandra Yoga aditama menyebut bahwa beberapa negara menjatuhkan pilihan pada vaksin berteknologi mRNA sebagai jenis vaksin yang paling cocok untuk booster.
Central for Disease Control (CDC) Amerika Serikat merekomendasikan vaksin booster Pfizer-BioNTech atau Moderna Covid-19 setidaknya 5 bulan setelah pemberian vaksin primer mRNA (Pfizer-BioNTech atau Moderna).
Untuk mereka yang sudah divaksin Janssen/Jhonson, booster bisa diberikan setelah 2 bulan. ”Kalau booster Pfizer-BioNTech atau Moderna tidak dapat diberikan maka pilihan lain adalah booster dengan vaksin Jansen/Johnson & Johnson,” jelas Yoga.
Inggris merekomendasikan 3 jenis vaksin yang dapat digunakan sebagai booster, yaitu Pfizer, Moderna dan Oxford/AstraZeneca. Tetapi Yoga mengatakan, memang lebih dianjurkan penggunaan vaksin mRNA yaitu Pfizer atau Moderna sebagai booster, apapun jenis vaksin primer yang pernah diterima sebelumnya.
”Kalau karena alasan medik atau alergi maka seseorang tidak dapat disuntik vaksin Pfizer atau Moderna, maka bisa memakai vaksin AstraZeneca,” jelasnya.
Australian Technical Advisory Group on Immunization atau ATAGI memberi rekomendasi penggunaan vaksin Moderna dan Pfizer sebagai booster. Yoga menyebut, secara umum pada dasarnya pemberian booster dengan vaksin mRNA memang untuk meningkatkan antibodi ,yang disebut imunitas humoral, dan juga mengaktifkan sel T yang dikenal dengan imunitas seluler.
Mantan Direktur WHO Asia Tenggara tersebut menyebut saat ini dunia memang baru beberapa bulan ini mempraktekkan pemberian vaksin booster. Ada pertanyaan apakah akan diperlukan dosis vaksin keempat dan seterusnya seiring perkembangan virus.
”Sejauh ini dunia belum punya bukti ilmiah yang cukup kuat untuk menyatakan apakah nantinya diperlukan booster ulangan lagi, dan kalau diperlukan berapa lama jaraknya. Tapi sudah ada negara yang mulai memberikan vaksin dosis keempat,” pungkasnya. (*)
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, saat membuka Musrenbang tingkat Kelurahan Kampung Seraya, Lubuk Baja. Foto: Humas Pemko Batam
batampos – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kampung Seraya, Senin (17/1).
Musrenbang ini dilakukan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan Tahun 2023 mendatang. Dalam Musrenbang kali ini, Kampung Seraya menyampaikan 23 program prioritas untuk dibahas di Musrenbang tingkat kecamatan.
Usulan Musrenbang di Kelurahan Seraya sendiri masih didominasi dengan usulan fisik. Seperti semenisasi jalan, pembuatan dan pembenahan drainase, hingga rencana pembangunan gedung serbaguna.
Selain usulan pembangunan fisik, juga terdapat usulan pembangunan non fisik. Seperti pelatihan-pelatihan dan kursus. Juga, pengadaan sarana persampahan maupun hidran.
“Mumpung di momen Musrenbang, silakan sampaikan apa rencana pembangunan baik saya sebagai wali kota maupun kepala BP Batam,” ujar Rudi.
Rudi menyampaikan, tidak semua aspirasi yang dimasukkan dalam Musrenbang akan terlaksana. Pasalnya, anggaran sangat terbatas.
“Makanya setelah tingkat kelurahan, dilanjutkan ke tingkat kecamatan untuk menyaring program yang benar-benar prioritas,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, untuk 2023, kurang lebih anggaran Pemko Batam Rp3,2 triliun hingga Rp3,5 triliun. Sedangkan BP Batam kurang lebih Rp2 triliun.
“Silakan sampaikan, apa yang mau kita bangun dan mana yang harus kita dulukan. Kami berharap juga perekonomian Batam pulih sehingga semua program usulan dapat terlaksana,” katanya.
Hadir pada kesempatan ini, Wakil Ketua II DPRD Kota Batam Yunus Muda, OPD Pemerintah Kota Batan, Camat Batuampar Tukijan, Lurah Se-Kecamatan Batu Ampar, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat. (*)
batampos- Polres Tanjungpinang mengimbau masyarakat agar tidak tergiur dengan iming-iming mengikuti investasi atau arisan daring (online). Masyarakat Tanjungpinang diminta bijak dalam mengelola dan menginvestasikan uangnya. “Masyarakat harus berhati-hati dalam menanamkan uangnya, baik dalam bentuk investasi maupun penanaman saham lainnya,” kata Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Awal Sya’ban Harahap.
Jika ingin menginvestasikan uang dalam bentuk saham, masyarakat harus melakukan pengecekan terlebih dahulu. Mencari dan menelusuri informasi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Itu jika ingin menanam modalnya. Terpenting itu jangan mudah terbuai dengan iming-iming keuntungan,” ujar Awal.
Sepanjang 2021, lanjut Awal, pihaknya banyak menerima laporan kasus penipuan modus investasi atau arisan online. Pada kasus yang ditangani, modus pelaku mengiming-imingi korbannya dengan janji keuntungan besar dari uang yang disetorkan. Setiap peserta akan mendapatkan uang lebih dari jumlah uang disetorkan untuk satu putaran. “Hingga saat ini setidaknya ada lima laporan dugaan penipuan dengan modus arisan online,” jelasnya.
Dari lima laporan tersebut, dua kasus telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang dan dalam proses persidangan. Sedangkan tiga laporan lainnya masih dalam tahap penyelidikan. “Dari kasus-kasus itu, jumlah korban tidak sedikit. Kerugian mencapai miliaran rupiah,” kata Kasat. (*)
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan Kejagung mulai mendalami kasus dugaan korupsi Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2015-2021. (dok JawaPos.com)
batampos – Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai mendalami kasus dugaan korupsi Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2015-2021. Pendalaman ini dilakukan dengan memeriksa tiga pejabat PT. Dini Nusa Kusuma.
Mereka yang diperiksa di antaranya PY selaku Senior Account Manager PT. Dini Nusa Kusuma; RACS selaku Promotion Manager PT. Dini Nusa Kusuma dan AK selaku General Manager PT. Dini Nusa Kusuma. Para bos perusahaan tersebut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam proses penyidikan ini.
“Diperiksa terkait Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015-2021,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Senin (17/1).
Pemeriksaan ini guna menemukan alat bukti untuk menetapkan tersangka terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat praktik korupsi pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur di Kemenhan. Hal ini penting, untuk melengkapi proses penyidikan.
Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga kerugian keuangan negara akibat proyek pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2015-2021 mencapai Rp 500 miliar. Hal ini setelah tim penyelidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung berkoordonasi dengan auditor BPKB.
Pernyataan ini disampaikan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah dalam konferensi pers yang menyatakan, penyelidikan dugaan korupsi satelit di Kemenhan naik ke tahap penyidikan. (*)
