batampos- Dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Karimun menggalami keterlambatan pasokan Bahan bakar minyak (BBM) berjenis pertalite. Akibatnya, sejak Sejak, Senin (17/1) lalu tidak beroperasi termasuk Agen Premium Minyak Solar (APMS) Kuda Laut sejak beberapa hari lalu.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan ESDM Karimun M Yosli ketika dikonfirmasi mengatakan, untuk APMS Kuda Laut sudah tiba di Karimun yang langsung dibongkar dan bisa diedarkan kepada masyarakat. Sedangkan, untuk SPBU Sei Raya sendiri sedang loading di Tanjunguban dan SPBU Poros dalam perjalanan menuju Karimun.

BACA JUGA: Enam Hari Pasokan BBM SPBU Poros Putus, Ini Penyebabnya

” Insyallah, dua SPBU Karimun bisa beroperasi kembali hari ini. Dengan harga BBM jenis pertalite Rp7.250 per liter, termasuk di APMS Kuda Laut. Sedangkan, SPBU Coastal Area untuk harga pertalite Rp8000 per liter,” terangnya, Selasa (18/1).

Kenapa SPBU Coastal Area yang dikelola PT Cahaya Satu Januari untuk harga pertalite Rp800 per liter, kata Yosli dikarenakan tidak masuk program langit biru dari Pertamina. Sedangkan, dua SPBU dan APMS mereka masuk dalam program langit biru.

” Nanti, harganya sama Rp8000 per liter khusus untuk di Kepri, termasuk Karimun sendiri. Itu, kebijakan pihak Pertamina yang jelas kita Pemerintah Daerah hanya melakukan koordinasi agar pasokan BBM tercukupi di Karimun,” ungkapnya.

Sementara ditanya tentang gas elpiji subsidi 3 kilogram atau gas melon yang rumornya akan terjadi kenaikan mencapai Rp40 ribu per tabung yang biasanya hanya Rp25 ribu. Ia mengatakan, hingga sekarang belum dapat informasi dari Pemerintah Pusat. Karena, gas elpiji subsidi tersebut memang ada subsidi dari pemerintah.

” Belum ada informasi resmilah. Paling penting pasokan BBM maupun gas elpiji tetap ada di Karimun dan beredar,” tegasnya.

Sedangkan, pantauan dilapangan SPBU Poros banyak warga yang masuk ke SPBU tersebut putar balik akibat tidak ada BBM pertalite. Termasuk, di kios-kios mini BBM yang ada dipinggir jalan juga tidak terlihat botol-botol mineral yang berisi BBM berwana hijau, namun botol-botol mineral berwarna merah masih ada terpajang jenis pertamax.

” Saran saya sih, kalau kembali beroperasi SPBU Poros agar dikurangi yang menggunakan motor besar. Ini, kadang mereka saja yang antri ramai. Kita yang membawa kendaraan kecil hanya isi tidak seberapa antri cukup lama,” kata Lia salah seorang warga Karimun. (*)

Reporter : TRI HARYONO

batampos- Salah satu organisasi penerima dana hibah Dispora Kepri mengaku sudah mengembalikan anggaran yang sempat mereka terima untuk menggelar kegiatan. Salah satu pengurus organisasi yang tak mau disebutkan identitasnya mengaku pihaknya sempat melaksanakan kegiatan. Namun karena aturan tentang pembatasan kegiatan disaat pandemi Covid-19, kegiatan menjadi tidak tuntas. Menyikapi hal ini, pihaknya sudah mengembalikan anggaran tersebut.

“Sudah kami kembalikan, yang jelas kegiatan kami ada dan tidak fiktif. Hanya saja, tidak tuntas karena disebabkan pandemi Covid-19,” ujarnya, Selasa (18/1).

BACA JUGA: Usai Diperiksa Polda, Terlapor Dugaan Korupsi Dana Hibah Dispora Kepri Bungkam

Sementara itu Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Kepri, Irmendes mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya sistem dan prosedur yang salah terkait pengelolaan dana hibah di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kepri. Menurutnya, Inspektorat Kepri sudah menindaklajuti temuan tersebut.

“Yang jelas, kami di Inspektorat Daerah sudah menindaklajuti temuan dari Inspektorat Daerah. Salah satu temuannya adalah terkait dan sistem dan prosedurnya, karena dinilai salah,” ujar Irmendes, Selasa (18/1) di Tanjungpinang.

Menurutnya, penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Kepri dibantu oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Disinggung mengenai adanya sejumlah organisasi yang mengembalikan dana hibah tersebut? Ditegaskannya, pengembalian dalam proses lidik akan menghapus perkara hukum.

“Namun untuk pengembalian pada waktu penyidikan, tidak akan menghapus proses hukum. Berapa banyak yang mengembalikan tentunya masuk ke kas daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut katanya, proses hukum yang sedang dilakukan penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Kepri sudah pada tempatnya. Pihaknya juga tidak akan melakukan intervensi atas upaya hukum yang sedang berjalan. “Kami menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Polda Kepri,” tutupnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan Rp4,7 miliar dana hibah bermasalah yang dikeluarkan oleh Pemprov Kepri melalui sejumlah kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kepri lewat APBD Kepri TA 2020 lalu. Temuan tersebut menjadi laluan bagi penyidik Polda Kepri untuk membongkar adanya dugaan praktik korupsi dalam pencairan dana hibah tersebut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terhadap pelaksanaan APBD Kepri TA 2022 menemukan ada 31 organisasi penerima dana hibah dinyatakan bermasalah. Karena tidak didukung dengan bukti kegiatan yang lengkap.

Dalam laporan tersebut, BPK menjelaskan sejumlah persoalan yang menyatakan penggunakan dana hibah di Dispora Kepri tersebut bermasalah. Salah satunya adalah tidak terdapat pembentukan Tim Evaluasi Proposal Hibah. Kemudian proses verifikasi proposal hanya dilakukan atas kelengkapan administrasi, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan tidak dipertimbangkan dalam pencarian dana hibah tersebut.

Tindakan tersebut anggaran sebesar Rp4,7 miliar yang masuk dalam belanja hibah Dispora Kepri kepada 31 Organisasi dinyatakan bermasalah. Karena dalam proses pemeriksaan ditemukan ada 19 orang yang bukan merupakan pengurus
dalam Organisasi, Perkumpulan dan Yayasan mendapatkan bagian dana hibah ini.

BPK juga memberikan catatan, ke 19 orang penerima ratusan juta dana hibah dari APBD Kepri ini, juga tampil sebagai wasit, juri dan bahkan juara dalam berbagai pertandingan dan lomba yang diselenggarakan dengan dana hibah dari APBD Kepri TA 2020 tersebut. (*)

Reporter: Jailani

batampos- Satpolairud Polres Karimun menggagalkan upaya penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal menuju negeri jiran Malaysia secara ilegal. Saat akan diberangkatkan sekitar pukul 14.00 WIB, Senin (17/1) di pulau Judah desa Keban kecamatan Moro.

Kasatpolairud Polres Karimun AKP Binsar Samosir menjelaskan, berdasarkan keterangan dari pengakuan calon PMI mereka datang sejak bulan Desember 2021 lalu. Sambil menunggu diberangkatkan para TKI ditempatkan di penampungan milik R di pulau Judah, desa Keban, kecamatan Moro.

BACA JUGA: Diduga Sejumlah Aparat di Bintan Terlibat Pengiriman TKI Ilegal ke Malaysia

” Calon TKI berasal dari NTT, Aceh, Makassar dan Jawa yang datang melalui Batam untuk bekerja di Malaysia yang akan bertemu dengan agen F saat ini DPO,” terangnya, Selasa (18/1).

Masih kata Binsar lagi, para calon PMI sebelumnya akan bertemu dengan agen F untuk diberangkatkan ke Malaysia. Dimana, agen tersebut meminta biaya sebesar Rp6 juta hingga Rp6,5 juta setiap orangnya.

” R calo (Penampung-red) yang kita amankan sudah empat kali menampung para calon PMI tanpa dokumen resmi ini dari saudara F yang saat ini DPO,” ungkapnya.

Dalam proses pengeledahan tersebut, sempat anggota Satpolairud Polres Karimun mengejar tersangka R yang akan melarikan diri. Namun, berhasil diringkus dan dibawa kelokasi tempat penampung.

” Sempat juga kita kejar-kejaran dengan tersangka R. Saat kita tanya, dia bilang hanya sendirian dengan menggunakan topi hitam dan jaket hitam,” ucapnya.

Terpisah Kapolres Karimun AKBP Tony Pantano mengatakan, saat ini Polres Karimun bersama Direktorat Polairud Polda Kepri sedang melakukan pengembangan guna mengungkap kasus tersebut. Dan, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Karimun guna penanganan korban.

” Saya mengimbau kepada masyarakat, untuk bekerja ke luar negeri harus melalui jalur resmi. Seperti, persyaratan dokumen dan admistrasi secara resmi, agar tidak menjadi korban penipuan maupun korban kejahatan lintas negara. Ingatlah, keluarga anda menanti,” himbaunya.(*)

Reporter : TRI HARYONO

batampos-Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Tanjungpinang akan meneruskan hasil penyelidikan kasus Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tanjungpinang kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Aparat Penegak Hukum (APH)

Dalam penyelidikan yang dilakukan selama 60 hari kerja itu, Pansus Hak Angket DPRD Tanjungpinang menemukan sejumlah fakta mulai dari penyalahgunaan wewenang oleh Wali Kota Tanjungpinang, Rahma hingga dugaan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut.

BACA JUGA: Jaksa Minta Keterangan Ketua DPRD Tanjungpinang, Terkait TPP Pemko 

Ketua Pansus Hak Angket DPRD Tanjungpinang, Momon Faulanda menjelaskan hasil penyelidikan itu timnya menerbitkan tiga rekomendasi disampaikan ke pimpinan DPRD Tanjungpinang untuk diteruskan ke Kemendagri, penggunaan hak dengar pendapat yang dimiliki DPRD apabila disetujui semua fraksi, kemudian karena dalam penyelidikan ditemukan unsur pidana pihaknya menyarankan untuk diteruskan ke aparat penegak hukum.

“Itu rekomendasi yang kami sampaikan ke pimpinan DPRD untuk selanjutnya kita tunggu saja,” kata Momon di Kantor DPRD Tanjungpinang, Selasa (18/1).

Dalam penyelidikan terhadap sejumlah saksi, lanjut Momon menjelaskan ditemukan adanya intervensi oleh wali kota kepada petugas terkait untuk mengatur besaran TPP yang akan dibayar setiap bulan kepada Wali kota.

“Ada beberapa saksi yang menyatakan bahwa besaran TPP yang akan diterima oleh wali kota ada permintaan dari wali kota, misalnya mau seribu atau dua ribu gitu,” papar Momon.

Berdasarkan data yang ditemukan Pansus, besaran TPP yang diterima Wali Kota Tanjungpinang, Rahma pada tahun 2020 sebesar Rp 102 juta perbulan, sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp 98 juta per bulan sedangkan untuk wakil wali kota besaran yang diterima lebih rendah. “Itu TPP yang sudah diterima wali kota dan wakil,”ujarnya.

Pansus saat ini belum bisa menyatakan tindakan yang dilakukan Rahma itu sebagai tindakan korupsi, karena DPRD belum menggunakan mendengar pendapat dan Hak Angket hanya sebatas menyelidiki dan memberi rekomendasi pimpinan DPRD.

Kemudian, apabila Dengar Pendapat DPRD sudah selesai dilaksanakan maka akan diuji di tingkat MA, apabila terbukti benar maka akan dilanjutkan pergantian kepala daerah.

“Itu adalah prosesnya, saat ini baru sampai di Hak Angket yang saat ini baru selesai,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni mengatakan pihaknya sudah melanjutkan temuan itu ke sejumlah lembaga negara diantaranya Mahkamah Agung (MA), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI tembusan BPK wilayah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pusat dan wilayah.

“Termasuk lembaga hukum di Kepri seperti Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Polres Tanjungpinang, Polda Kepri,” sebut Weni.

Kata Weni, pihaknya menuggu pihak mana yang membalas laporan yang sudah dimasukkan tersebut. Jika pelanggaran itu dianggap hal yang biasa berarti seluruh kepala daerah di Indonesia bisa bertindak hal yang sama selama belum diketahui oleh pihak pengawas.

Jika dihitung selama dua tahun 2020-2021, total TPP ASN yang diterima Wali Kota Tanjungpinang , Rahma melebihi uang yang dikembalikan melalui Kejati Kepri sebesar Rp 2,3 miliar beberapa waktu lalu. (*)

Reporter : Peri Irawan