batampos – Presiden Joko Widodo menegaskan belum menunjuk siapa yang akan menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Namun, dia memiliki kriteria untuk mengisi posisi ini. Presiden juga akan membentuk panitia seleksi untuk memilih sosok yang layak memimpin pemerintah daerah khusus itu.

”Paling tidak yang memiliki pengalaman memimpin daerah, arsitek, dan yang lainnya,” ujar Jokowi kemarin pada saat pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Istana Negara. Meski sudah memiliki kriteria, Jokowi menyatakan ini bukan keharusan. Sebab ini merupakan pendapatnya dan aspirasi beberapa pihak.

Dia menyatakan bahwa harus ada berbagai regulasi yang disusun sebelum menetapkan calon Kepala Otorita IKN. Regulasi yang dimaksud antara lain Peraturan Presiden dan membentuk panitia seleksi.

Selain itu, pembangunan IKN membutuh waktu. Tidak berarti 2024 selesai. Jokowi memprediksi butuh waktu sampai 20 tahun untuk selesai sepenuhnya. Meski tidak selesai pada tahun pemerintahannya, Jokowi tidak khawatir karena undang-undang sudah mengamanatkan pembangunan IKN. “Suara mayoritas kekuatan politik di DPR menghendaki perpindahan ibu kota negara,” ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

IKN nantinya akan ada di tengah hutan. Jokowi menegaskan bahwa bukan kota yang terdapat hutannya. Ini merupakan komitmen ramah lingkungan dari IKN. Yang akan dibangun pertama adalah kawasan nursey atau persemaian yang menghasilkan 20 juta bibit pertahun.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, penunjukkan kepala otorita sepenuhnya kewenangan presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Namun, kata dia, pada tahun pertama, presiden tidak diharuskan berkonsultasi dengan DPR RI. “Dua bulan setelah UU ini diundangkan, kepala otorita sudah harus ditetapkan,” terangnya.

Pasal 9 ayat 1 UU IKN hanya menyebutkan bahwa Otorita IKN Nusantara dipimpin oleh kepala otorita dan akan dibantu wakil kepala otorita yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Selanjutnya, pada Pasal 10 ayat 1 menyatakan, kepala dan wakil kepala otorita menjabat selama lima tahun, setelah itu bisa ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

Doli menjelaskan bahwa tidak ada kriteria khusus untuk menunjuk kepala otorita. Bahkan, para politisi pun berpeluang menjadi kepala otorita, karena tidak ada aturan yang melarangnya. Penunjukkan kepala otorita juga tidak perlu melalui fit and proper test di DPR RI. Presiden hanya diminta konsultasi dengan dewan.

Namun, dia mengusulkan agar ada sinergi antara pemerintah dengan pihak swasta dalam penunjukkan kepala dan wakil kepala otorita. Jadi, bisa dikombinasikan antara wakil dari pemerintah atau yang mempunya pengalaman birokrasi dengan pihak swasta. “Sinergi antara pemerintah dan swasta saya rasa penting,” ungkapnya.

Yang paling penting, tutur dia, calon kepala otorita harus mengetahui betul visi presiden dan pemerintah. Selain itu, dia harus sosok yang berpengalaman dalam dunia urban planning, dan mempunyai kemampuan untuk berinovasi mencari skema pembiayaan. Karena jangan sampai pemindahan dan pembangunan IKN membebani APBN.

Terkait nama yang akan ditunjuk presiden sebagai kepala otorita, Doli tidak mau berspekulasi. Sebab, itu menjadi otoritas dan kewenangan presiden. Pembahasan RUU IKN, pansus tidak pernah menyinggung nama yang akan memimpin IKN. Pihaknya hanya membahas aturan tentang kepala otorita. “Kami tidak pernah bicara soal siapa yang akan memimpin. Saya kira presiden paling tahu lah siapa orangnya,” tegas mantan ketua Pansus RUU IKN itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan ada empat calon kepala otorita. Yaitu, Mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sekarang menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tumiyono, dan mantan Bupati Banyuwangi Azwar Anas.

Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa yakin presiden akan mencari sosok yang terbaik untuk memimpin IKN. Yaitu, orang yang bisa bekerja secara maksimal untuk mewujudkan ibu kota baru. “Memang harus dicari orang-orang yang mau bekerja maksimal dan juga punya konsep terkait soal membangun ibu kota negara,” tutur dia.

Terkait nama-nama yang sebelumnya disebutkan presiden, Saan mengatakan bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk menjadi kepala otorita. Bambang Brodjonegoro misalnya pernah menjadi Kepala Bappenas dan lama di kabinet. Jadi, dia sangat berpengalaman. Sementara sosok Ahok mempunyai pengalaman memimpin DKI Jakarta. Sedangkan Azwar Anas berpengalaman memimpin Banyuwangi selama dua periode. Jadi, mereka mempunyai kemampuan memadai dalam memimpin ibu kota negara.

Politisi Partai Nasdem itu mentatakan bahwa kepala otorita harus sosok teknokrat. Dia harus benar-benar mempunya latar belakang teknokrasi. Sebab, dia harus mempersiapkan, membangun, dan menyelenggarakan pemerintahan. “Jadi, ini pekerjaannya luar biasa besar. Dan menurut saya perlu orang yang mumpuni untuk menjadi kepala otorita,” urainya.

Anggota Komisi II Guspardi Gaus mengatakan, kepala otorita harus orang yang mempunyai integritas dan kapabelitas. Dia harus orang yang bersih dari masalah hukum dan moral. Jika yang orang yang dipilih adalah yang mempunyai masalah hukum atau moral, maka akan menimbulkan masalah.

Politisi PAN itu menegaskan bahwa pembahasan RUU IKN saja sudah menimbulkan pro dan kontra, maka penentuan kepala otorita IKN jangan sampai menimbulkan kegaduhan lagi. Maka, Guspardi menyarankan agar presiden memilih orang yang bersih dari masalah hukum dan moral untuk memimpin ibu kota baru. “Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan,” tandasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Anggota Komisi III DPR RI asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan didesak untuk meminta maaf secara terbuka karena telah melukai masyarakat Sunda.

Menanggapi hal tersebut, Arteria Dahlan mengaku enggan untuk meminta maaf secara terbuka ke publik. Dia mempersilakan kepada pihak-pihak yang keberatan dengan ucapannya untuk bisa melaporkannya ke Mahakamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

“Kalau saya salah kan jelas, mekanismenya ada MKD, apakah pernyataan salah. Kita ini demokrasi, silakan kalau kurang berkenan dengan pernyataan saya silakan saja. Tapi izinkan saya juga menyatakan yang demikian, repot dong kalau anggota DPR tiba-tiba seperti ini,” kata Arteria kepada wartawan, Rabu (19/1).

BACA JUGA : Dinilai Lukai Masyarakat Sunda, Ridwan Kamil Minta Arteria Dahlan Minta Maaf

Politikus PDIP itu juga menegaskan, dirinya tidak ada maksud untuk menyinggung dan mendeskriditkan masyarakat Sunda. Dia hanya menginginkan di institusi Kejaksaan Agung tidak ada Sunda Empire.

“Kita punya mekanisme, kita punya kanal-kanalnya. Dan saya bisa membuktikan yang saya katakan itu tidak ada maksud untuk mendiskreditkan, ini bagian dari komitmen kami, di DPR dan Komisi III, bersama dengan teman-teman di kejaksaan ingin meyakinkan tidak ada Sunda Empire di Kejaksaan,” katanya.

Menurut Arteria, kritikan dirinya kepada jajaran Kejaksaan Agung saat itu untuk membuktikan orang-orang yang ada di Korps Adhyaksa tersebut memiliki kompetensi, integritas dan kapasitas yang baik sebagai seorang penegak hukum.

“Karena itu saya akan marah betul di saat kita meyakinkan publik tidak ada Sunda Empire tiba-tiba masih ada 1-2 jaksa yang bukannya cari muka, tapi berusaha mempertontonkan kedekatannya dengan cara-cara seperti itu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar Anggota Komisi III DPR dari PDIP Arteria Dahlan agar segera meminta maaf kepada masyarakat Sunda yang berada di berbagai daerah se-Nusantara.

“Jadi saya mengimbau Pak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf ya kepada masyarakat Sunda di nusantara ini, tapi kalau tidak dilakukan pasti akan bereskalasi karena sebenarnya orang Sunda itu pemaaf ya, jadi saya berharap itu dilakukan,” ujar Ridwan Kamil.

Kang Emil sapaan Ridwan Kamil, menilai pernyataan yang dilontarkan Arteria Dahlan telah melukai kebhinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasalnya kata dia, sejatinya orang Sunda itu memiliki sifat silih asih, silih asah, silih asuh.

Kang Emil juga menyesali perbuatan yang telah dilakukan Arteria Dahlan tersebut, karena telah melukai sebagian besar warga Sunda di seluruh Indonesia. Terkait bahasa daerah, ia menyebut merupakan kekayaan nusantara yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan patut untuk dilestarikan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatat kesuksesan penyelenggaraan KPR BRI Virtual Expo Vol.2 yang berlangsung pada 15 Oktober 2021 hingga 15 Januari 2022. Antusiasme tinggi masyarakat atas kegiatan tersebut terlihat dari jumlah viewers yang mencapai lebih dari 4 juta selama acara berlangsung.

Selain itu, penyaluran KPR tercatat menembus lebih dari Rp1 triliun, serta lebih dari 3.000 pengajuan Kredit Pemilikan Property dengan tingkat approval rate sebesar 97,06%. Pengajuan tersebut dilakukan baik melalui aplikasi BRISPOT maupun e-form. Kemudian fasilitas konsultasi perbankan dan perumahan juga diikuti oleh lebih dari 2 juta peserta.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengungkapkan, KPR BRI Virtual Expo yang kali kedua ini merupakan salah satu komitmen BRI untuk memberikan pelayanan perbankan, di antaranya mendukung pemenuhan tempat tinggal bagi masyarakat.

“BRI sangat serius mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), salah satunya lewat pemerataan pembangunan. Pada 2022, BRI tidak hanya menyalurkan KPR komersial, tapi juga berkomitmen menyalurkan KPR subsidi hingga 150.000 unit,” ungkapnya.

Selama ini, BRI tercatat telah melayani KPR melalui 461 Kantor Cabang BRI yang tersebar di seluruh Indonesia, serta aplikasi BRISPOT. Masyarakat yang ingin mengajukan KPR komersial pun tidak harus langsung datang ke kantor.

Aplikasi BRISPOT tersebut telah memudahkan konsumen dalam mengajukan pinjaman KPR secara online kapan saja dan di mana saja. Calon nasabah juga dapat melakukan tracking atau memantau progress pengajuan KPR tersebut secara real time online.

Sebagai informasi, website KPRbrivirtual.com menampilkan 567 developer dengan 664 project perumahan di seluruh Indonesia, dengan 8 merchant unggulan dalam halaman home & living bazaar. Dalam acara KPR BRI Virtual Expo Vol.2 tersebut, BRI juga menghadirkan Himpunan Designer Interior Indonesia (HDII) yang melayani konsultasi design interior dengan para ahli.

Penutupan acara telah diselenggarakan pada 15 Januari 2022 secara virtual, dan dimeriahkan oleh berbagai acara, seperti talkshow dengan tema “Tahun Baru, Impian Nyata Rumah Impian” dengan narasumber Handaru Sakti dan Tasya Farasya. Acara tersebut juga ditutup dengan penampilan Band kondang Andra & The Backbond.

Berlangsung selama tiga bulan, KPR BRI Virtual Expo Vol.2 juga memberikan apresiasi dengan memberikan lebih dari 150 juta hadiah bagi pengunjung website. Selain itu, ditampilkan beragam acara menarik seperti podcast, talkshow, masterclass dan kuis-kuis interaktif. (*)

batampos – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI melakukan penandatanganan akad kredit KPRS FLPP secara virtual pada Senin, 17 Januari 2022.

Penandatanganan akad tersebut ditujukan untuk lebih dari 1.000 nasabah secara massal di seluruh wilayah Indonesia.

Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Penyaluran FLPP BP TAPERA Hari Sundjojo dan
Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah. Acara tersebut juga diikuti secara virtual oleh 19
Kantor Wilayah BRI di seluruh Indonesia.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan, BRI sebagai bank terbesar di Indonesia
sangat serius memberikan pelayanan terbaik, termasuk mendukung pemenuhan tempat tinggal  bagi masyarakat dalam rangka mendukung program pemerintah.

“Pada tahun ini, BRI  berkomitmen akan menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebanyak 100.000 unit dan KPR Tapera sebanyak 50.000 unit,” ujarnya.

Saat ini, BRI telah melayani KPR melalui 461 Kantor Cabang BRI yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, dengan adanya transformasi digital, pengajuan KPR pun telah dimudahkan melalui aplikasi BRISPOT sehingga calon nasabah tidak perlu datang langsung ke Kantor Cabang BRI.

Aplikasi BRISPOT dapat memudahkan konsumen dalam mengajukan pinjaman KPR secara online kapan dan di mana saja. Selain itu, calon nasabah juga dapat melakukan tracking atau memantau progress pengajuan KPR tersebut secara real time online.

Kegiatan tersebut dihadiri dua stakeholder utama dalam perumahan subsidi, yaitu BP Tapera & APERSI. Kolaborasi tersebut memperlihatkan seluruh stakeholder siap berkolaborasi secara maksimal dalam pemenuhan rumah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Kolaborasi ini dapat memajukan sektor properti yang memiliki lebih dari 175 sektor turunan lainnya. Sebagai upaya BRI dalam membantu pemulihan ekonomi, strategi ini pun dapat membantu pemerataan dan mengurangi backlog perumahan di Indonesia,” ungkapnya. (*)