Minggu, 24 Mei 2026
Beranda blog Halaman 8547

Ini Alasan Tarif Parkir di Batam Naik 100 Persen

0
Parkir Samping BCS Mall f Iman Wachyudi
Ilustrasi. Salah seorang juru parkir saat memungut retribusi parkir.

batampos – DPRD Kota Batam membahas perubahan tiga Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak dan tiga perda tentang retribusi.

Dari enam Perda yang dibahas itu, DPRD Kota Batam telah mengesahkan empat Rancangan Perda (Ranperda) menjadi Perda dalam Rapat Paripurna, Kamis (20/1/2022) kemarin.

Dari empat Perda yang telah disahkan itu, salah satunya adalah Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir menjadi Perda.

Dengan perubahan tersebut, maka berdampak pada tarif parkir yang naik 100 persen dan perubahan mengenai ketentuan drop off. Sehingga, tarif parkir sepeda motor yang sebelumnya Rp 1 ribu naik menjadi Rp 2 ribu hingga Rp 3 ribu.

Sementara, tarif parkir untuk mobil yang sebelumnya Rp 2 ribu, naik menjadi Rp 4 ribu hingga Rp 5 ribu.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2018, Budi Mardiyanto, mengatakan, untuk parkir khusus seperti di mal, bandara, pelabuhan, perkantoran dan lainnya, tarif berubah menjadi Rp 4 ribu sampai Rp 5 ribu untuk kendaraan roda empat dari tarif yang sebelumnya sebesar Rp 2 ribu untuk 2 jam pertama.

Kemudian, untuk kendaraan roda dua, akan dikenakan Rp 2 ribu untuk 2 jam pertama. Untuk jam berikutnya, Rp 2 ribu sampai Rp 3 ribu.

”Itu nanti disesuaikan dengan fasilitas dan zonasi. Penyesuaiannya berdasarkan Perwako (Parturan Wali Kota) untuk menentukan tarifnya 2 jam pertama. Itu untuk di parkir khusus seperti mal itu,” kata Budi.

Dijelaskan Budi, penentuan berdasarkan zonasi yang dimaksud, dimana tarif parkir paling rendah Rp 4 ribu dan paling tinggi Rp 5 ribu.

Tarif itu ditentukan sesuai dengan fasilitas dari tempat parkir dan wilayah yang akan diputuskan melalui Perwako.

”Bisa saja Rp 4.500 atau bisa saja Rp 5 ribu. Itu yang menentukan Wali Kota berdasarkan fasilitas dari tempat parkir itu. Kemudian, zonasi tempatnya. Contoh di Batuaji atau Tanjunguncang tidak akan sama dengan yang ada di Nagoya, seperti contohnya, Grand Mall atau Nagoya Hill,” jelasnya.

Sedangkan terkait ketentuan drop off atau waktu menurunkan penumpang, juga diubah. Jika sebelumnya durasinya ditetapkan selama 15 menit tak dipungut biaya parkir, maka sekarang waktunya berubah jadi 5 menit.

”Kalau lewat dari 5 menit, berarti harus bayar parkir sesuai ketentuan tadi,” kata dia.

Sementara untuk tarif parkir di tepi jalan, dipastikan tidak ada perubahan setelah dilakukan perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir. Tarif parkir di tepi jalan tetap Rp 1.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp2 ribu untuk kendaraan roda empat.

”Kalau untuk dipinggir jalan, tidak ada perubahan. Tetap Rp 2 ribu untuk mobil dan Rp1 ribu untuk sepeda motor,” katanya.

Mengantisipasi kebocoran parkir di tepi jalan, akan ada perubahan sistem yang akan dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam. Dimana, hal itu juga telah disampaikan Dishub Kota Batam saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Batam.

”Sudah dijelaskan sama Dishub soal perubahan itu yang jadi domainnya Komisi III. Itu nanti akan ditindaklanjuti sama Komisi III dan Komisi II,” tuturnya.

Ia menambahkan, alasan dari kenaikan tarif parkir ini dilakukan sebagai upaya peningkatan PAD Kota Batam tahun 2022. Sebab, selama ini pendapatan dari parkir dinilai masih rendah sementara potensi pendapatan besar.

”Alasan kenaikan yang pasti peningkatan PAD. Memang kita ke sana. Pendapatan kita turun walaupun potensi kita besar tapi tidak maksimal,” imbuhnya.

Reporter: Eggi Idriansyah

Boat yang Bawa Calon TKI Ilegal ke Malaysia, Ternyata Berangkat dari Pantai Lobam

0
Para TKI Ilegal yang boatnya tenggelam di perairan Pengerang, Kota Tinggi, Johor, Malaysia, Kamis (20/1) dini hari setelah diamankan pihak Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Foto: Tangkapan layar video dari facebook Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia.

batampos – Boat yang membawa 25 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal yang tenggelam di perairan Pengerang, Johor, Malaysia, pada Kamis (20/1/2022) dini hari, ternyata berangkat dari Pantai Lobam berdekatan dengan wisata Gurun Pasir, Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Bintan.

Plt Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan TKI pada UPT BP2MI Tanjungpinang, Darman M Sagala, mengatakan, berdasarkan keterangan dari korban bahwa boat yang membawa puluhan TKI ilegal yang tenggelam di perairan Malaysia, Kamis (20/1/2022) dini hari berangkat dari Pantai Lobam, Desa Busung.

“Mereka jalan kaki dari Gurun Pasir ke Pantai Lobam. Boat berangkat sekira pukul 01.00 WIB dan mengalami kecelakaan laut (tenggelam) sekira pukul 03.00 WIB,” kata Darman.

Darman mengatakan, dalam boat tersebut mengangkut 27 orang penumpang ilegal termasuk 1 orang kru dan 1 orang tekong.

Dari kejadian itu, 19 orang dengan rincian 9 orang laki-laki dan 10 orang perempuan selamat. Mereka yang selamat berada di tahanan sementara Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) daerah Tanjung Sedili Kota Tinggi Johor.

Sedangkan 5 orang meninggal yang semuanya perempuan. Saat ini jenazahnya disimpan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru.

“Masih ada 3 orang  belum diketahui (nasibnya),” kata Darman.

Terkait kejadian ini, Darman mengatakan, pihak BP2MI terus berkoordinasi dengan KJRI Johor Bahru untuk koordinasi penanganan lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait di Johor Malaysia.

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Ketua Asosiasi Distributor Bapok Batam Sebut Harga Telur akan Turun

0
Telur 2 F Cecep Mulyana
Pedagang telur di Batam. F.Cecep Mulyana

batampos- Harga telur ayam buras di pasaran Batam hingga Jumat (21/1) masih tinggi, berkisar Rp 50-56 ribu perpapan. Tingginya harga telur ini pun dikeluhkan masyarakat .

Ketua Asosiasi Distributor Bahan Pokok (Bapok) Kota Batam, Aryanto menjelaskan masih tingginya harga telur ayam buras di Batam karena modal lama yang tinggi. Namun, sejak beberapa hari terakhir, harga telur pun sudah berangsur turun.

“Sudah mulai berangsur turun, kenapa masih tinggi, karena menyesuaikan dengan modal lama, modal lama masih tinggi,” jelasnya, Jumat (21/1).

BACA JUGA: Lapor Pak Wali!, Harga Telur masih Tinggi

Ia juga memastikan, tingginya harga telur tak berkaitan dengan hari raya Cina atau imlek. Sebab, permintaan telur jelang imlek tak sebesar dengan hari besar lainnya. “Tak ada hubungan dengan Imlek, karena memang masih menyesuaikan harga,” tegas Aryanto.

Menurut dia, dalam beberapa hari terakhir harga telur ayam buras dipastikan akan berangsur notmal. Karena itu, masyarakat diminta lebih bersabar. “Satu dua hari ini harga telur akan normal. Untuk stok telur di Batam juga aman,” sebutnya.

Di sejumlah swalayan di kawasan Batamcenter dan Nongsa, harga telur ayam buras perpapannya masih dijual Rp 50-56 ribu. Sedangkan untuk perpack isi 10 butir, harga telur dijual Rp 17 ribu- 20 ribu.

“Telur memang masih tinggi, namun dibanding beberapa hari lalu ini sudah turun,” ujar Sari kasir salah satu swalayan di Batamcenter.

Sementara, Tanti warga Batamcenter mengeluhkan harga telur ayam buras yang masih tinggi. Ia bingung kenapa harga telur masih tinggi, padahal sudah selesai tahun baru. “Biasanya tinggi tak sampai satu bulan, ini sudah lebih dari 3 bulan, masih mahal,” ujarnya.

Karena itu, ia berharap agar harga telur ayam buras bisa segera turun. Mengingat sejumlab harga kebutuhan masyarakat saat ini serba mahal.

“Semua serba mahal, ayam, daging, ikan dan telur. Jadi berharap semua bisa turun, karena ini memberatkan kami yang berpenghasilan Pas-pasan,” jelas Tanti.

Beberapa waktu lalu, Kadisperindag Kota Batam, Gustian Riau mengatakan jika pihaknya tengah menjajaki kerjasama dengan pemerintah Simalungun, Sumatera Utara terkait pasokan telur dan cabai. Sehingga dipastikan, awal Februari dua kebutuhan pokok ini akan murah. (*)

Reporter: Yashinta

Kenalkan Kearifan Lokal, Mendag: Side Event G20 Dorong Ekonomi Daerah

0

 

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

batampos – Memperkenalkan kearifan lokal sebagai nilai lebih Presidensi G20 Indonesia 2022, penyelenggaraan Side Events G20 yang akan digelar di berbagai daerah diharapkan mampu mempromosikan keragaman budaya sekaligus potensi wisata dan investasi yang ada di Indonesia, serta menggerakkan perekonomian daerah.

Side Events G20 harus menjadi showcase citra positif kemajuan dan budaya Indonesia. Penyelenggaraan side events diharapkan dapat menjadi ajang untuk mempromosikan budaya, investasi, serta pariwisata di Indonesia. Tidak hanya itu, diharapkan pelaksanaan side events G20 di sejumlah daerah di Indonesia dapat menggerakkan perekonomian masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Berdasarkan agenda Side Events G20 yang telah diinventarisasi tercatat 121 side events akan digelar pada Desember 2021 sampai November 2022 mendatang. Penyelenggaraan Side Events G20 tersebut tersebar di berbagai lokasi di Indonesia termasuk 5 daerah Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yaitu Danau Toba di Sumatra Utara; Borobudur, Magelang di Jawa Tengah; Mandalika di Nusa Tenggara Barat; Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur; dan Likupang di Sulawesi Utara. Daerah lainnya yang akan didapuk menjadi tempat penyelenggaraan Side Events adalah Jakarta, Bali, Bintan, Batu, Bogor, Sorong, Surabaya, Makassar, Palembang, Belitung, Solo, Banjarmasin, dan Pontianak.

Mendag Lutfi berharap, Side Event G20 yang digelar di berbagai daerah dapat menggerakan perekonomian daerah. Terutama dalam memperkenalkan keunggulan produk lokal Indonesia.

“Kami optimistis seluruh agenda Side Events G20 akan terlaksana dengan baik dan berdampak pada peningkatan perekonomian daerah, khususnya dalam memperkenalkan produk unggulan daerah. Kita juga akan memastikan kearifan lokal Indonesia akan menjadi nilai lebih agenda-agenda Side Events G20,” tutupnya. (*)

LAM Kepri Ngotot Minta Gedung Baru

0
Gubkepri Ansar Ahmad saat silaturahmi dengan Ketua LAM Kepri Abdul Razak

batampos-Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri ngotot untuk meminta gedung baru ke Pemprov Kepri dibawah kendali Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Ketua LAM Provinsi Kepri, Abduk Razak mengatakan adanya gedung permanen untuk LAM Provinsi Kepri sudah sangat mendesak.

“LAM Provinsi Kepri sudah terbentuk sejak 2006 lalu. Namun sampai saat ini, kami masih menumpang sana-sini,” ujar Abdul Razak, Jumat (21/1).

BACA JUGA: Gubkepri Pilih Bangun Gedung Baru Untuk LAM dan Biarkan MBM Penyengat Mangkrak

Ditegaskannya, atas dasar itulah pihaknya mengajukan permohonan pembangunan Gedung LAM Provinsi Kepri di kawasan Anjung Cahaya, Tanjungpinang. Menurutnya, pihaknya sudah mengajukan keinginan ini kepada Pemprov Kepri dari Gubernur ke Gubernur.

“Akhirnya disaat Gubernur Kepri, Ansar Ahmad keinginan kami terjawab. Karena Gubernur sudah berkomitmen untuk membangunan gedung untuk LAM Provinsi Kepri meskipun bertahap,” jelasnya.

Lebih lanjut katanya, Gedung LAM Provinsi Kepri akan dirancang dengan dua wajah atau berada. Baik itu yang menghadap ke laut maupun ke darat,” jelasnya lagi.

Ia berharap kehadiran Gedung LAM Provinsi Kepri nanti turut memberikan warna bagi kawasan Tepi Laut, Tanjungpinang. Apalagi LAM adalah lembaga yang menjadi leading sektor untuk merawat adat istiadat. Sehingga tidak hilang ditelan oleh zaman.

“LAM adalah benteng untuk menjaga harkat dan martabat masyarakat melayu. Sebagai jati diri, tentunya wajar kita mengharapkan dukungan pembangunan gedung dari Pemprov Kepri,” tutup Abdul Razak.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, pembangunan gedung LAM Kepri akan disejalankan dengan penataan kawasan G12. Disebutkannya, khusus untuk Gedung LAM, pembangunannya membutuhkan biaya sekitar Rp 30 miliar. Pembangunan direncanakan selesai dalam dua tahun, untuk tahun ini Pemprov Kepri mengalokasikan dana Rp 8 sampai 10 miliar.

“Sekarang sedang proses lelang, tapi memang kemungkinan kalau anggarannya mencukupi akan kita selesaikan tahun depan. Karena anggarannya cukup besar,” ujar Gubernur Ansar. (*)

Reporter: Jailani

Minyak Goreng Murah di Retail Modern Habis Diburu Warga

0

batampos – Masyarakat Kota Batam masih berburu minyak goreng kemasan murah harga Rp 14 ribu perliter hingga Jumat (21/1). Akibatnya sejumlah retail modern di Batam pun kehabisan stok minyak goreng yang disubsidi pemerintah tersebut.

Retail modern menjadi target masyarakat membeli minyak goreng kemasan murah Rp 14 ribu. Sebab, di pasaran atau swalayan, harga minyak goreng masih tinggi, yakni Rp 17.500-20.000 perliter.

BACA JUGA: Pedagang Pasar Tradisional Jual Minyak Goreng dengan Harga Lama

Desi warga Batamcenter harus menahan rasa kecewa karena tak bisa mendapatkan minyak goreng murah Rp 14 ribu. Ia pun sudah berkeliling beberapa retail modern, namun usahanya sia-sia.

“Sudah 7 retail modern saya datangi, stok minyak goreng pada habis. Banyak yang beli kata kasirnya,” ungkap Desi.

Diakuinya, sejak Kamis (20/1), ia sudah mulai mencari minyak goreng murah. Namun stok tetap banyak yang kosong. “Sempat ada di satu retail, cuma yang beli antre banget, jadi saya pulang dulu. Malam balek, tahunya sudah habis,” imbuhnya.

Menurut dia, di sejumlab swalayan dan pasar harga minyak goreng masih tinggi. Ia pun sempat bertanya ke karyawan swalayan, dan dijelaskan jika untuk harga diswalayan masih normal.

Operasi Pasar Minyak Goreng 4 F Cedcep Mulyana scaled e1642686781987
Warga antri saat membeli minyak goreng pada operasi pasar minyak goreng yang digelar oleh Disperndag kota Batam di fasum Villa Pesona Asri BatamkotaKamis (20/1). pada operasi pasar tersebut minyak yang dijual dengan harga 10.000 perliternya. F Cecep Mulyana/Batam Pos

“Di swalayan masih harga normal, makanya cari ke retail modern, tapi pada habis,” keluhnya.

Salah satu karyawan Alfamart yang enggan disebut nama menjelaskan stok minyak goreng habis karena banyak yang diburu. Padahal, pihaknya sudah membatasi pembeliaan minyak goreng 2 liter perkonsumen.

“Untuk hari ini stok habis, belum tahu kapan datang lagi. Kemungkinan besok stok sudah datang, tapi itu belum pasti,” jelasnya.

Diakuinya, banyak sejumlah konsumen terutama kaum ibu yang harus kecewa karena tak mendapatkan stok minyak goreng dengan harga murah. “Banyak yang nanya, lebih dari 20 orang cuma untuk nanya minyak,” ungkapnya

Ketua Asosiasi Distributor Bahan Pokok Kota Batam, Aryanto mengapresiasi upaya pemerintah dalam menurunkan harga minyak. Sebab per 19 Januari lalu, harga minyak goreng kemasan resmi satu harga yakni Rp 14 ribu perliter.

“Jadi memang sudah ada arahan dari Kemendag terkait minyak goreng satu harga. Saya rasa sudah banyak yang dilakukan pemerintah untuk menekan harga minyak,” ujarnya.

Menurut dia, sejumlah pabrik telah melaksanakan arahan pemerintah tersebut dengan memberi harga minyak murah. Namun, ada juga beberapa pabrik yang masih belum menyesuaikan harga sesuai arahan pemerintah.

“Beberapa pabrik sudah melaksanakan penyesuaian harga. Namun ada juga yang belum, karena masih menunggu mekanisme pemotongan seperti apa,” jelasnya.

Dijelaskannya, jika mekanisme sudah jelas terkait pemotongan harga atau subsidi, maka pabrik tersebut akan menyesuaikan harga sesuai arahan pemerintah.

“Saya koordinasi dengan beberapa pabrik, jadi ada beberapa yang masih menunggu mekanismenya, seperti apanya saya kurang tahu pasti,” jelasnya.

Terkait harga di sejumlah swalayan, dikatakan Aryanto memang masih tinggi. Karena menunggu informasi pasti dari pabrik yang belum melakukan penyesuaian.

“Jika mekanisme dari pabrik sudah jelas, maka kami akan melakukan penyesuaian. Namun sampai saat ini harga di swalayan masih harga lama,” imbuhnya.

Dikatakannya, penyesuaian harga minyak goreng butuh waktu. Ia memperkirakan seminggu kedepan harga minyak goreng akan mulai ikut arahan pemerintah.

“Kami juga belum bisa melakukan apa-apa, karena menunggu koordinasi dari pabrik. Mungkin butuh waktu satu minggu untuk bisa satu harga,” pungkasnya. (*)

Reporter: Yashinta

Sabar, Minyak Goreng Rp14 Ribu Per Liter Belum Berlaku di Karimun

0
Seorang pedagang pasar Mutiara Tanjungbatu Kundur menunjukan minyak goreng dalam kemasan

batampos– Pemerintah Pusat telah memberlakukan harga minyak goreng satu harga yaitu Rp14 ribu per liter yang berlaku seluruh Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro dan kecil, seluruh minyak goreng baik kemasan premium maupun kemasan sederhana sama yaitu Rp14 ribu per liter.

” Hari Rabu (19/1) lalu memang berlaku di seluruh Indonesia. Namun, di Karimun belum akan tetap segera di berlakukan dalam waktu dekat ini,” jelas Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan ESDM Karimun M Zabur, Jumat (21/1).

BACA JUGA: Harga Minyak Goreng Rp 14 Ribu Per Liter Sudah Berlaku di Tanjungpinang

Kenapa Karimun belum diberlakukan, sebab kata Zabur lagi, kebijakan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan harga minyak goreng Rp14 ribu per liter diberlakukan melalui ritel modern yang menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan untuk pasar tradisional diberikan waktu satu minggu untuk melakukan penyesuaian harga.

” Baru Batam dan Pinang yang berlaku. Nah, di sini kita kendalanya pengusaha ritel modern tidak masuk dalam anggota Aprindo. Dan, kita sudah rapat bersama pengusaha ritel atau distributor minyak goreng untuk segera memberlakukan harga minyak goreng Rp14 ribu per liter dalam waktu dekat ini,” ungkapnya.

Maka untuk itu, hasil rapat tersebut bahwa para distributor minyak goreng siap melaksanakan. Sebab, kita sudah menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dari Kementerian. Artinya, kliem selisih harga tersebut bisa langsung kepada produsen. Dimana, distributor hanya melakukan pendataan berapa ton minyak goreng yang diedarkan di kabupaten Karimun. Kebijakan harga minyak goreng satu harga, telah dianggarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang telah menyiapkan dana sebesar Rp7,6 triliun selama enam bulan kedepan.

” Kita sudah edarkan surat tersebut, ke distributor, swalayan, mini market, ritel-ritel modern. Sekarang baru Rp18 ribu per liter, mudah-mudahan satu harga Rp14 ribu per liter,” tegasnya.

Sementara itu Zul salah seorang pedagang rumah makan mengungkapkan, akibat naiknya harga minyak goreng saat ini. Sangat berdampak terhadap penjualan masakan, yang harus benar-benar diperhitungkan semuanya. Sebab, untuk menaikan harga satu porsi makanan tidak mungkin.

” Saya tunggulah kebijakan itu. Rp14 ribu per liter, lumayanlah walaupun masih tergolong mahal. Padahal, bangsa Indonesia melimpah sumber daya alam,” tanyanya. (*)

Reporter : TRI HARYONO

 

Lanal Batam Sergap Aksi Penyelundupan TKI di Tanjunguncang

0

batampos– Upaya pihak pihak tertentu mengeruk keuntungan dengan cara menyelundupkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri masih terus terjadi. Setelah kepolisian berhasil membongkar aksi penyelundupan TKI dari Karimun dan Sagulung, Batam, Lanal Batam yang tergabung Dalam “Satgas Jalayudha-22” Koarmada 1 berhasil mengagalkan upaya pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal. Dalam kasus ini, petugas mengamankan 1 orang sopir berinisial SL dan 5 orang calon PMI.

Danlanal Batam, Kolonel Laut (KH) Farid Maruf, mengatakan penangkapan ini berawal dari informasi jaring agen terkait pengiriman calon PMI ilegal pada Rabu (19/1) siang. Aktivitas itu direncanakan melalui jalur tikus Pelabuhan Pandan Bahari, Tanjunguncang menuju Malaysia.

BACA JUGA: Lagi, Polda Kepri Tangkap Dua Orang Tersangka Pengirim TKI Ilegal

“Lokasi tersebut diduga akan dijadikan sebagai tempat penurunan calon PMI llegal yang akan diseberangkan tujuan Malaysia,” ujar Farid.

Lanal Batam Gagalkan Pengiriman PMI 2 F Cecep Mulyana scaled e1642774218551
Komandan Lanal Batam Kolonel Laut Farid Maruf (dua kiri) bersama Waka Polresta Barelang,Kepala Imigrasi Batam dan Kepala UPT BP2MI Tanjung Pinang memberikan keterangan penggagalan pengiriman Pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal saat ekspos di Mako Lanal Batam,Jumat (21/1).F Cecep Mulyana/Batam Pos

Farid menjelaskan dari informasi tersebut, pihaknya melakukan pengamanan di sekitar pelabuhan. Hasilnya, petugas mendapatkan 1 unit mobil yang mengangkut PMI ilegal.

“Saat berada di lokasi tim melihat mobil dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang didapat,” katanya.

Ia menjelaskan dalam penindakan ini Lanal Batam melaksanakan tugas pokok fungsi keamanan laut dan melaksanakan tugas dalam lintas laut terkait dengan fungsi diplomasi. Saat ini, Lanal Batam tergabung dalam Satgas Jalayudha 22 sebagai subsistem dari pangkalan Lantamal 4 dan Armada 1.

“Wilayah Batam berhadapan dengan negara Malaysia dan Singapura. Tentunya lintas batas barang dan orang yang masuk dari negara kita secara represif dan prefentif kita laksanakan sesuai tugas pokok fungsi dari kami,” tuturnya.

Farid menambahkan saat ini sopir calon PMI ilegal diamankan langsung ke Mako Lanal Batam untuk pendalaman lebih lanjut, seperti tekong dan penyalur. Pengembangan ini juga melibatkan pihak kepolisian. (*)

 

Reporter: YOFI YUHENDRI

 

 Kawasan Kota Lama Tanjungpinang akan Dibenahi

0
Kawasan kota lama, Jalan Merdeka akan dibenahi tahun ini. F . Peri Irawan

batampos- Secara bertahap kawasan kota lama tepatnya di Jalan Merdeka, Tanjungpinang akan dibenahi mulai dari perbaikan jalan trotoar, drainase, taman hingga pengecatan gedung agar tampak lebih menarik.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjungpinang, Zulhidayat menjelaskan secara bertahap di 2020 kawasan kota lama mulai dibenani. Tahap pertama yang akan dibenahi adalah jalan karena sudah banyak yang rusak, drainase dan taman.

“Pembenahan ini melalui pinjaman dana dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) melalui pemerintah provinsi,” kata Zulhidayat, Jumat (21/1).

BACA JUGA: Soal Pemprov Pinjam Rp180 Miliar, Jumaga Sebut DPRD Kepri akan Dalami Peruntukan Pinjaman

Meski belum memaparkan kisaran anggaran yang diterima, pembenahan kota lama itu, disampaikan Zulhidayat diyakini akan memberikan dampak positif kepada para pedagang sekitaran kota lama karena akan merubah tampilan kawasan kota lama.

Pembenahan itu membawa konsep modern namun tidak menghilangkan ciri khasnya sebagai kota sejarah.

“Saat penampilannya sudah berubah cantik tentu menambah daya tarik sendiri, seperti pengecatan gedung menjadi lebih menarik lagi,” ujarnya.

Tentu rencana itu menjadi impian bersama untuk dapat menghidupkan kembali suasana kota yang penuh sejarah, sekaligus melestarikan budaya, Diharapkan pelaksanaan pekerjaannya akan berjalan lancar sesuai dengan rencana.

“Kawasan kota lama termasuk salah satu destinasi wisatawan yang datang ke Tanjungpinang untuk berbelanja,” tambahnya. (*)

 

Reporter : Peri Irawan

Retribusi Parkir Tepi Jalan Ditarget Rp 40 miliar

0
Parkir Samping BCS Mall f Iman Wachyudi
Salah seorang juru parkir saat memungut retribusi parkir.

batampos- Pemerintah Kota Batam menaikkan sejumlah target retribusi maupun pajak, termasuk pajak parkir dan retribusi parkir tepi jalan. Rencana ini merupakan salah satu upaya dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Batam.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Batam, Salim mengatakan tahun ini retribusi parkir tepi jalan ditargetkan Rp 40 miliar. Angka ini delapan kali lipat dari target APBD-P tahun 2021 yakni Rp 5,2 miliar.

BACA JUGA: Ingat, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Harganya Tetap

Ia mengatakan untuk tarif parkir tepi jalan masih sama yaitu Rp 1.000 untuk kendaraan roda dua, dan Rp 2.000 untuk kendaraan roda empat. Pihaknya tidak menaikkan tarif seperti pajak parkir khusus yang akan segera diterapkan dalam waktu dekat ini.

“Perlu saja tegaskan tarif parkir tepi jalan tetap mengacu kepada aturan lama. Kalau ada yang meminta lebih dari tarif yang ditetapkan, tolong laporkan lokasinya, kami akan segera menindak jukir yang curang soal tarif ini. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” tegas Salim, Jumat (20/1).

Pihaknya akan mengingatkan juri parkir untuk tetap menarik retribusi parkir tepi jalan dengan tarif yang lama. Meskipun target tahun ini cukup besar, pemerintah kota mencoba mencari solusi, selain menaikkan tarif retribusi parkir.

Solusi yang akan diupayakan di antaranya menaikkan setoran jukir. Misalnya di salah satu titik setoran tahun lalu Rp 60 ribu menjadi Rp 70 ribu setiap harinya. Potensi parkir sudah dihitung, sehingga tidak sembarangan dalam menaikkan setoran jukir ini.

Selain itu, pihaknya juga masih menunggu kerja sama dan realisasi parkir online dengan Bank Riau Kepri. Hal ini akan diujicoba kepada 50 titik parkir tepi jalan. Hingga kini pihaknya masih menunggu realisasi kerja sama ini.

Hal itu upaya pemerintah daerah dalam mencapai hasil yang maksimal. Salim juga meminta parkir berlangganan untuk mengembalikan setoran saat sebelum covid-19 melanda. “Saya rasa dua tahun ini sudah cukup diberikan relaksasi. Tahun ini kami coba untuk berbicara dengan pelaku usaha untuk mengembalikan setoran retribusi ke awal lagi,” bebernya.

Lanjutnya, target yang diberikan tahun ini cukup besar, ia berharap bisa mendapatkan hasil maksimal dalam tahun ini. “Berat memang, tapi kami coba lakukan yang terbaik lah biar PAD dari parkir ini bisa lebih maksimal dari tahun sebelumnya,” ujarnya.

Mengenai adanya aksi jukir yang meminta retribusi di luar ketentuan, mantan Kepala Dinas Kominfo ini memastikan akan menindak tegas. Perlu diketahui yang mengalami kenaikan adalah parkir khusus seperti di pusat perbelanjaan, sedangan tepi jalan tidak ada.

“Kalau memang ada laporkan kepada kami. Kami akan segera tindak dan turun ke lapangan untuk menindak oknum jukir yang curang kepada masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Partahi, 27, salah seorang pengendara mengatakan saat parkir tak jauh dari pusat perbelanjaan BCS dipungut retribusi Rp 2 ribu untuk sepeda motor yang dikendarainya.

“Tukang parkirnya bilang Rp 2 ribu, jadi saya tanya lah, memangnya sudah naik. Jawabnya sudah. Padahal tak ada informasi terkait kenaikan ini,” keluhnya.

Selain itu jukir juga tidak menyerahkan tiket atau karcis parkir. Hal ini menurutnya bisa merugikan masyarakat.

“Tidak ada tiket parkir. Saya kaget juga tiba-tiba dimintai Rp 2 ribu untuk sekali parkir. Tak ada sosialisasi dan informasi yang saya tahu kalau tarif parkir ini naik,” kata dia. (*)

Reporter: Yulitavia