Kunjungan wisatawan ke Batam sebelum pandemi. (Dok.Batampos)
batampos – Kabar baik datang dari sektor pariwisata. Meski wisman masih satu dua masuk Batam, namun tingkat okupansi perhotelan mulai menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, memasuki awal tahun 2022.
Direktur Business Development Hotel Radison Batam, Suryanti mengatakan, kondisi okupansi sejak akhir tahun mengalami kenaikan cukup signifikan.
“Angka 60 persen di okupansi. Kondisi di akhir tahun ini memang bagus, ditambah lagi vaksinasi yang sudah merata, sangat membantu tercapainya angka tersebut,” ujarnya, Selasa (11/1).
Beberapa waktu lalu, program staycation yang menerapkan harga diskon, memang mampu memancing minat masyarakat. Apalagi juga saat itu, program ini diminati oleh tenaga kesehatan (nakes) yang mendapat subsidi dari pemerintah daerah, untuk menginap di hotel-hotel di Batam.
Namun, untuk saat ini, harga room rate hotel sudah kembali seperti semula. Misalnya, harga room rate Hotel Harris Resort Barelang yang di Desember, menyentuh angka Rp 1 jutaan, sekarang sudah kembali di angka Rp 2 jutaan per malam.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Batam, Muhammad Mansur mengatakan, pilihan liburan di dalam kota Batam memang menjadi opsi yang bisa dilakukan warga Batam, selagi Singapura masih belum membuka pintu masuknya.
“Kondisi sekarang belum stabil dengan adanya varian baru. Tapi syukurnya, vaksinasi di Batam sudah berjalan cukup baik. Untuk saat ini, lebih baik di Batam saja dulu,” tuturnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Batam, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Kepri di November mencapai rata-rata 31,54 persen atau naik 0,83 persen poin dibanding TPK Oktober 2021 sebesar 30,71 persen.
Jika dibandingkan dengan November tahun 2020, TPK hotel berbintang di Kepri naik sebesar 6,9 persen poin. Meski begitu, jika dibandingkan dengan TPK secara nasional, TPK di Kepri lebih rendah 16,29 persen. (*)
Erling Haand akan berakhir kontraknya di Borussia Dortmud dalam enam bulan ke depan. (STIAN LYSBERG SOLUM/NTB/AFP )
batampos – Penyerang Borussia Dortmund Erling Haaland dikabarkan akan memutuskan masa depannya dalam waktu dekat. Diyakini juara bertahan Liga Inggris Manchester City berada di posisi terdepan untuk mendatangkan pemain Norwegia tersebut.
Dikutip dari Sky Sports seperti dilansir dari Antara, Erling Haaland akan bertemu dengan pihak Borussia Dortmund dalam dua pekan ke depan. Sebab, klausul rilis sebesar 64 juta poundsterling atau sekitar Rp 1,2 triliun dari pemain tersebut akan aktif pada musim panas nanti.
Pekan lalu, Direktur Borussia Dortmund Sebastian Kehl mengatakan, klubnya akan melakukan pembicaraan dengan Erling Haaland yang mengatakan akan menjadi hal baik jika keputusan soal masa depan penyerang tersebut tidak berlarut-larut.
Saat ini dikabarkan klub-klub besar Eropa seperti Barcelona, Manchester City, dan Real Madrid tertarik untuk mendatangkan Erling Haaland. The Citizen Manchester City berada di posisi terdepan jika pemain berusia 21 tahun tersebut ingin pindah ke Liga Inggris.
Agen dari Haaland, Mino Raiola mengatakan, pada bulan lalu, kliennya memiliki kesempatan besar untuk meninggalkan Dortmund. Mino Raiola menilai, Manchester City merupakan pelabuhan yang tepat untuk mantan penyerang dari RB Salzburg tersebut.
”Dia bisa dan akan mengambil langkah selanjutnya. Bayern, Real, Barcelona, City, itu adalah klub besar selanjutnya yang bisa dia tuju. City sudah memenangkan kejuaraan lima kali dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari United,” ujar Raiola.
Erling Haaland saat ini tengah diperbincangkan menjadi incaran banyak klub besar Eropa setelah penampilan ciamiknya bersama Borussia Dortmund sejauh musim ini. Tercatat penyerang asal Norwegia itu berhasil mencetak 19 gol dari 18 penampilan di segala ajang.
Hal itu tentu menarik minat banyak klub besar Eropa untuk mendatangkan Haaland dan berusaha untuk mendapatkan kesepakatan pra-kontrak pada bursa transfer musim dingin 2022 ini. (*)
Ilustrasi. Aktivitas di Pelabuhan Batu Ampar. BPS Kota Batam mencatat nilai ekspor Batam pada November 2021 naik sebesar 8,06. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id
batampos – Perkembangan ekspor di Batam terus menunjukkan kestabilan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Batam, nilai ekspor Batam di November 2021 mencapai US$ 1.155,34 juta atau naik sebesar 8,06 persen, dibandingkan Oktober 2021.
“Ekspor di Batam menyumbang 77,47 persen dari total ekspor se-Kepri sebesar US$ 1.491,35 juta. Kontribusinya disumbangkan oleh ekspor nonmigas senilai US$ 1.044,37 juta atau naik 9,48 persen dari Oktober 2021. Sedangkan ekspor migas mencapai US$ 110,97 juta atau turun 3,70 persen dibanding bulan sebelumnya,” kata Kepala BPS Batam, Rahmad Iswanto, Selasa (11/1).
Adapun tujuan ekspor terbesar masih ke Singapura dengan nilai US$ 454,43 juta dengan kontribusi mencapai 41,02 persen. Sementara barang paling banyak diekspor yakni golongan barang mesin dan peralatan listrik sebesar US$ 438,58 juta.
Penyebab tetap stabilnya ekspor Batam ini, karena limpahan pesanan dari negara-negara saingan di Asia Tenggara yang masih melakukan lockdown.
Koordinator Wilayah Batam dan Karimun Himpunan Kawasan Industri (HKI), Tjaw Hioeng mengatakan dengan lockdownnya Malaysia, Vietnam, Filipina, serta Myanmar yang kondisinya kurang stabil akibat persoalan geopolitis, membuat Batam kebagian pesanan yang cukup besar.
“Karena mereka tutup, Batam yang tetap mengizinkan industrinya tetap beroperasi dengan Izin Operiasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) mendapat limpahan order cukup besar, sehingga saat pandemi, ekspor Batam saat ini malah paling tertinggi dalam lima tahun terakhir,” kata Tjaw di Batam Centre, Selasa (28/12).
Kawasan industri di Batam menyumbang 70 persen dari kontribusi ekspor Kepri, didominasi oleh mesin dan peralatan elektronik. Selanjutnya industri kesehatan juga ikut menopang perekonomian Kepri,” tuturnya. (*)
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Adi Wibowo yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2011. Penahanan dilakukan setelah Adi Wibowo menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.
Ilustrasi Logo KPK. (JawaPos.com)
“Untuk mempercepat proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada tersangka AW (Adi Wibowo) selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 11 Januari sampai dengan 30 Januari 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (11/1).
Perkara ini merupakan pengembangan perkara tersangka Duddy Jocom selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri dan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya Persero Tbk. Dono Purwoko.
Menurut Ghufron, kasus ini bermula saat Kemendagri merencanakan empat paket pekerjaan pembangunan gedung Kampus IPDN, salah satunya kampus IPDN Kabupaten Gowa dengan nilai kontrak senilai Rp 125 miliar.
Adi yang merupakan mantan pejabat PT. Waskita Karya diduga melakukan pengaturan bagi calon pemenang lelang. Diduga meminta pihak kontraktor lain mengajukan penawaran di atas nilai proyek PT Waskita Karya, serta menyusun dokumen kontraktor lain sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi persyaratan.
“Agar pembayaran bisa dilakukan 100 persen, tersangka AW kembali diduga memalsukan progres pekerjaan hingga mencapai 100 persen di mana fakta di lapangan hanya mencapai progres 70 persen serta adanya pencantuman perubahan besaran denda yang lebih ringan dalam kontrak pekerjaan,” ucap Ghufron.
Selain itu, Adi juga diduga menyetujui pemberian sejumlah uang maupun barang bagi PPK maupun pihak-pihak lain di Kemendagri. Akibat perbuatannya, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp 27 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 125 miliar.
Adi Wibowo disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)
ILUSTRASI Bandara Internasional Haneda di Tokyo sejak pembatasan warga asing diberlakukan. ( F Reuters)
batampos – Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengumumkan perpanjangan larangan masuk bagi warga asing di Tokyo, Rabu (12/1/2022) pagi ini. Larangan ini berlaku hingga akhir Februari mendatang.
Sebelumnya, larangan itu telah berlaku sejak 30 November, setelah negara itu mengonfirmasi kasus pertama varian Omicron yang sangat menular dari virus korona. “Situasi infeksi terkait Omicron jelas berbeda di dalam dan luar negeri, sehingga kontrol perbatasan akan dipertahankan hingga akhir Februari,” ujar Kishida.
Skema ini awalnya direncanakan satu bulan. Dimana, warga asing terlarang masuk ke Jepang, sedangkan warga Jepang yang kembali dari luar negeri, diwajibkan karantina di fasilitas yang ditunjuk pemerintah. Tentu dengan jumlah terbatas. 3.500 per hari.
Di antara bisnis pariwisata, perjalanan dan ritel, beberapa sangat menganjurkan keseimbangan yang baik antara langkah-langkah penegakan perbatasan dan promosi kegiatan ekonomi.
“Kami merindukan langkah-langkah antivirus praktis serta promosi kegiatan sosial dan ekonomi pada saat yang sama,” kata Shinya Katanozaka, presiden ANA Holdings Inc., dalam sebuah pernyataan yang dirilis di tengah pengurangan drastis penerbangan internasional.
“Kami berharap (turis yang datang) akan kembali secepat mungkin, tetapi kami tidak dapat memperkirakan waktunya sama sekali,” kata seorang pejabat hubungan masyarakat dari sebuah perusahaan perjalanan besar.
Sebelum merebaknya infeksi virus corona, pusat perbelanjaan di Jepang telah menikmati kerumunan besar pembeli dari luar negeri yang didorong oleh liburan Tahun Baru Imlek pada bulan Januari dan Februari.
Saat ini, pusat perbelanjaan tersebut telah mengalihkan fokus mereka ke pembeli domestik untuk menghadapi masa-masa sulit.
Jepang juga telah melarang masuk kembali penduduk asing di negara yang telah berkunjung ke 11 negara, termasuk Afrika Selatan, dalam waktu 14 hari, tetapi itu akan mencabut pembatasan karena “pertimbangan kemanusiaan,” kata Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno. (*)
batampos– Penyidik Polda Kepri memeriksa terlapor dugaan korupsi Dana Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) di Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kepri inisial TWW, di Mapolres Tanjungpinang, Selasa (11/1) malam. Usai pemeriksaan, terlapor memilih diam dan enggan memberikan keterangan kepada wartawan terkait pemeriksaannya.
Dari informasi yang diperoleh, TWW telah dua kali diperiksa penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kepri. Mantan Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kepri ini, diperiksa terkait keterlibatannya dalam dugaan korupsi tersebut.
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Harry Goldenhardt membenarkan terkait pemeriksaan ini. “Saya hanya bisa mengiyakan, bahwa kami sedang melakukan pemeriksaan,” katanya.
Dia mengatakan, kasus dugaan korupsi di Dispora Kepri masih terus berproses. Penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti. “Berapa kerugian negara, belum bisa saya sampaikan. Saya akan sampaikan saat penetapan tersangka,” jelasnya.
Sebelumnya diketahui, sejumlah pihak yang terkait dugaan tersebut yaitu TWW, MU, SU, MIF, MS dan AA, diperiksa di Satreskrim Polres Tanjungpinang, Senin (10/1). Tidak hanya nama nama tersebut, sejumlah pihak lainnya juga ikut dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Ditkrimsus Polda Kepri.
Penyidik juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Kamis (6/1) lalu. Dalam SPDP, tersebut enam terlapor yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi Dana Hibah dan Bansos di Kepri. Enam terlapor yang disebut dalam SPDP, diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 KUHP. (*)
Ustadz Dedi Sanjaya (tengah) bersama Kakanwil Agama Provinsi Kepri Mahbub Daryanto mnyerahkan berbagai surat dan berkas pendukung lainnya kepada Direktur Bina Haji Umrah Kementerian Agama RI Dr. H. Nur Arifin. (istimewa)
batampos – Tahapan demi tahapan menjadikan Bandara Internasional Hang Nadim Batam menjadi Hub Umrah untuk wilayah Sumatera di masa pandemi ini mulai terwujud. Setidaknya, pada tahap awal ini ada sekitar 3.098 jemaah yang akan berangkat melalui Bandara Hang Nadim Batam.
Hal itu, disampaikan oleh Ketua Forum Komunikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (FK PPIU) Provinsi Kepulauan Riau Ustadz Dedi Sanjaya, bersama Kakanwil Agama Provinsi Kepri dan Kakanmenag Kota Batam usai beraudiensi bersama Direktur Bina Haji dan Umrah.
“Alhamdulillah, respon Kementerian Agama RI sangat positif dan sudah ada tiga bandara internasional yang disetujui, untuk mendukung penerbangan umrah di buka, antara lain Makassar, Surabaya dan Batam,” ucap Ustadz Dedi, Selasa (11/1/2022)
Dijelaskan oleh Ustadz Dedi, bukan tanpa alasan Bandara Hang Nadim dipilih sebaga hub perjalanan umrah untuk wilayah Sumatera. Bandara Hang Nadim dinilai sudah menyiapkan segala sesuatuanya untuk keberangkatan umrah ke Arab Saudi.
Mulai dari pos pengechean vaksin, PCR, imgrasi, ruang tunggu, 6 laboratorium yang mana setiap laboratorium bisa menangani 100 jemaah tiap jamnya. Serta ruang tunggu internasioanal, ruang isolasi dan ambulance dan lainnya yang sudah disiapkan dengan matang.
“Kami menilai persiapan di bandara sudah 100 persen. Kemudian seluruh hotel karantina jemaah juga sudah disiapkan dengan standar hotel bintang 4 beserta tenaga kesehatan yang akan mengecek kesehatan dan PCR setiap jemaah,” ungkapnya.
Dengan keberangkatan jemaah umrah melalui Bandara Hang Ndim Batam, bisa menambah devisa negara di saat pandemi ini. Selain itu, di sisi jamaah, biaya keberangkatan melalui Batam dan biaya hotel karantina juga lebih murah bila dibandingkan wilayah Jakarta dan daerah lainnya. Umrah via Batam juga lebih cepat sampai ke Arab Saudi.
“Hasil ini berkat kerja keras dan kerja sama yang saling mensupport baik dari BP Batam, Bubu Hang Nadim, Kanwil Agama Provinsi Kepri, Satgas Covid Hang Nadim dan 48 travel umrah di Provinsi Kepri,” paparnya.
Pemilihan Bandara Hang Nadim Batam juga disupport oleh 7 provinsi lainnya, yakni Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Riau dan Kalimantan Barat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Mahbub Daryanto menambahkan, kepastian keberangkatan seluruh jemaah melalui Bandara Hang Nadim Batam akan diperoleh usia evaluasi tanggal 15 Januari mendatang.
“Perihal jadwal keberangkatan dan bagaiman metodenya masih akan dibahas oleh sejumlah menteri. Namun kami (pihak dari Batam dan Kepri) telah menyampaikan kesiapan fasilitas dan juga nakes,” ucapnya.(*)
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. (Aris Wasita/Antara)
batampos – Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai pelaporan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun. Gibran menuturkan, jika memang dirinya bersalah, ia minta sang pelapor membuktikan hal tersebut.
“Dibuktikan dulu. Nek aku salah cekelen (kalau saya salah silakan ditangkap, Red). Penak to? (gampang kan, Red),” katanya, di Solo, Selasa (11/1), dikutip dari Antara.
“Dibuktikan sik, aku salah po ra (saya salah atau tidak). Salah yo detik ini ditangkep wae ra popo (tidak apa-apa),” katanya.
Disinggung mengenai komunikasi yang dilakukannya dengan sang adik Kaesang Pangarep, ia mengaku sudah mengkomunikasikannya.
Meski demikian, ia enggan menyampaikan isi komunikasi yang dilakukannya dengan sang adik.
“Uwis (sudah dikomunikasikan), laporane wis masuk to (laporan sudah masuk kan),” katanya.
Meski demikian, ia enggan melaporkan balik Ubedilah ke kepolisian terkait tuduhan tersebut.
“Lha ngopo (kenapa) laporan balik, itu kan udah dilaporkan,” katanya.
Sebelumnya, Ubedilah melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK, Senin (10/1) terkait tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan.
Ia mengatakan kejadian tersebut bermula pada tahun 2015 ketika ada perusahaan PT SM yang menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) senilai Rp7,9 triliun. Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Agung (MA) hanya mengabulkan tuntutan senilai Rp78 miliar.
“Itu terjadi pada bulan Februari 2019 setelah anak Presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM,” katanya.
Ia mengatakan dugaan KKN tersebut terjadi terkait adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan ventura.
“Itu dugaan KKN yang sangat jelas saya kira yang bisa dibaca oleh publik karena tidak mungkin perusahaan baru anak Presiden mendapat suntikan dana penyertaan modal dari sebuah perusahaan ventura yang juga itu dengan PT SM dua kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih Rp99,3 miliar dalam waktu yang dekat,” katanya.
Pada saat itu, dikatakannya, anak Presiden membeli saham di perusahaan tersebut dengan angka Rp92 miliar.
“Itu bagi kami tanda tanya besar. Apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka cukup fantastis kalau dia bukan anak Presiden,” katanya. (*)
Pedagang Sembako berada di kiosnya di Pasar Penggilingan, Jakarta, Kamis (6/1/2021). Sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan sejak Natal dan Tahun Baru yang lalu. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)
batampos – Industri minyak goreng sawit (MGS) diharap mampu menjaga produktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah telah melaksanakan program distribusi kemasan sederhana sebanyak 11 juta liter melalui operasi pasar dan ritel modern yang dimulai sejak November lalu. Program tersebut disambung dengan pengadaan suplai sebanyak 200 juta liter per bulan selama enam bulan ke depan.
”Pemerintah mengambil kebijakan menyediakan minyak goreng bagi masyarakat dengan harga sekitar Rp14.000 per liter di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika di Jakarta, kemarin (11/1).
Distribusi MGS kemasan sederhana itu didukung oleh industri MGS dan Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (Aprindo). Saat ini, program 11 juta liter baru terealisasi sekitar 60 persen.
Sebanyak 70 industri MGS akan dilibatkan untuk menyediakan minyak goreng kemasan sederhana itu,dengan didukung sekitar 200 packer. “Bagi industri MGS yang ingin terlibat dalam program pemerintah ini, Kemenperin akan merelaksasi SNI MGS. Jadi, kalau perusahaan industri terdaftar dalam program penyediaan MGS dengan merek Minyakita, akan kami fasilitasi percepatan sertifikasi SNI-nya,” tegasnya.
Guna melihat kesiapan sektor industri minyak goreng, Dirjen Industri Agro telah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah produsen. Diantaranya, PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) di Jakarta, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART) di Bekasi, dan PT Multimas Nabati Asahan di Serang, Banten.
Putu juga meminta kepada pelaku industri MGS semakin meningkatkan kualitas, inovasi dan daya saingnya melalui kegiatan Research and Development. Sebab, pemerintah telah menyiapkan fasilitas insentif fiskal berupa super tax deduction, dengan diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300 persen bagi yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia guna terus memperbanyak produk hilir kelapa sawit.
Manager Quality Assurance (QA) & Quality Control (QC) PT Salim Ivomas Pratama Tbk Christian Suripto menyampaikan, pihaknya siap mendukung program pemerintah dalam menyediakan produk MGS dengan harga terjangkau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan adalah menyederhanakan alur distribusi dari pabrik, gudang, distributor dan pengecer, sehingga biaya pengiriman barang dapat ditekan, yang ujungnya adalah masyarakat mendapatkan harga beli MGS secara terjangkau.
”Untuk ke pasar modern seperti minimarket, saat ini kami direct untuk pasokannya. Tujuan kami adalah memperpendek alur distribusi sekaligus pemerataan pasokan. Jadi, harganya bisa setara semua. Kami juga memerhatikan kebutuhan untuk pasar tradisional dengan harga yang terjangkau. Bahkan, kami ikut memanfaatkan perkembangan e-commerce,” paparnya.
Hingga Desember 2021, SIMP telah melakukan pendistribusian minyak goreng kemasan sederhana dalam program stabilisasi harga MGS sebanyak 775 ribu liter atau telah memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah.
General Manager PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART) Unit Marunda, Agus Widjaja menambahkan, pihaknya berpartisipasi dengan produk yang telah memenuhi ketentuan SNI, dan memenuhi target pencapaian program MGS harga terjangkau. (*)
Reporter: JP Group
Kinerja CPO Indonesia 2021
Keterangan Volume (Juta ton)
Produksi 53
Ekspor 33,1
• Rasio volume ekspor antara bahan baku CPO dengan produk hilirnya mencapai 9,27% berbanding 90,73%
• Selama periode 2016-2020, rata-rata rasio ekspor bahan baku dengan produk hilir berada di sekitar 20% berbanding 80%
Petugas sekuriti Maridinberada di dalam bekas mes karyawan Keramika Indonesia Assosiasi, Tanjung Pandan, Belitung (18/12/2021).
Disebut Soekarno sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita revolusi Indonesia, jejak Keramika Indonesia Assosiasi kini cuma tersisa di satu gedung. Bekas kompleksnya pun bukan lagi milik perusahaan tersebut atau pemerintah.
AGUS DWI PRASETYO, Tanjung Pandan
DIBA Mawarni bersemangat membuka buku album foto hasil jepretan kamera jadul (zaman dulu) itu. Dua bola mata perempuan berjilbab tersebut pelan-pelan menyusuri setiap lembar halaman.
Beberapa foto menggambarkan perayaan ulang tahun di dalam sebuah ruangan. Ada pula hasil jepretan aktivitas buruh dengan latar belakang bangunan pabrik.
Salah satu trofi milik pabrik yang produknya dulu tersohor sampai ke mancanegara itu.
Diba kemudian mengambil sebuah peta. Di dalamnya terdapat gambar denah pabrik dan perumahan. Dalam peta skala 1:1.000 itu tercantum keterangan waktu 20/08/1992. Juga tulisan PT Keramika Indonesia Assosiasi (KIA) Tanjung Pandan di pojok kanan bawah. ”Di depan situ ada pabrik lama,” kata Diba kepada Jawa Pos sembari menunjuk ke arah dua cerobong asap yang tampak terbengkalai.
Pabrik keramik yang dimaksud Diba berada di Tanjung Pandan, Belitung. Cerobong tinggi menjulang tersebut berada tak jauh dari pos penjagaan. Di belakang cerobong terdapat fondasi bangunan tua yang ditumbuhi tanaman liar.
Dulu bangunan yang terbuat dari batu bata berukuran besar itu merupakan tempat pembakaran keramik tradisional atau tanur. ”Kiln (mesin pembakaran keramik, Red) yang besar dulu berada di belakang,” terang Diba.
Dari lokasi cerobong itu, jarak oven keramik yang dimaksud Diba tak terlalu jauh. Hanya, bangunannya tak utuh lagi.
Bekas bangunan pabrik utama itu nyaris rata dengan tanah. Sisa fondasi ditumbuhi semak belukar. ”(Bangunan pabrik utama) sudah dipereteli semua. Jadi, nggak ada yang tersisa,” ungkap perempuan 47 tahun tersebut.
Area bekas pabrik KIA di Jalan Ahmad Yani, Tanjung Pandan, tak beroperasi sejak 1998. Padahal, ada sejarah besar di balik sisa-sisa bangunan tersebut.
Mengutip buku Tokoh-Tokoh Etnis Tionghoa di Indonesia karya Sam Setyautama yang terbit pada 2008, adalah Oei Jong Tjioe yang berperan dalam pembangunan industri keramik di Belitung tersebut. Pada 1953, Oei diminta Mohammad Hatta, wakil presiden kala itu, mengembangkan industri bahan bangunan tersebut.
Dalam perjalanannya, eksistensi industri keramik itu mendapat perhatian Presiden Soekarno. Pada 1964, Soekarno menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 92 yang memutuskan Keramika Indonesia di Tanjung Pandan –yang masih berbadan hukum CV waktu itu– sebagai salah satu perusahaan vital yang melayani keperluan masyarakat dan proyek-proyek pembangunan pemerintah.
Keppres itu juga menyebutkan bahwa Keramika Indonesia adalah bagian dari usaha mewujudkan cita-cita revolusi Indonesia. Jadi, pemerintah perlu melindungi perusahaan tersebut dari mogok kerja dan penutupan. Perlindungan itu juga diperlukan karena perusahaan tersebut terletak di daerah perbatasan Indonesia–Malaysia. Kedua negara terlibat dalam konfrontasi ketika itu.
Diba masih ingat ketika ayahnya, Djamaludin Hamid, bekerja di pabrik tersebut. Djamaludin yang menjadi pegawai KIA sejak 1963 bertugas di bagian hubungan masyarakat pada 1990-an. Juga sempat menjadi manajer personalia.
”Dulu, waktu kecil, banyak anak pekerja (pabrik) yang sering main ke sini,” kenang anak kelima Djamaludin itu.
Sejak pabrik ditutup, ayah Diba dipercaya sebagai penanggung jawab aset bekas kompleks pabrik seluas 18 hektare tersebut. Tanggung jawab itu kemudian beralih ke Diba sepeninggal Djamaludin pada 2001.
Di kompleks bekas pabrik KIA itu, tak banyak bangunan lawas yang tersisa. Sejak ditutup permanen pada krisis moneter 1998, hanya satu gedung yang masih layak pakai: gedung bekas kantor personalia. Sekarang gedung tersebut digunakan untuk pos penjagaan. Ada empat petugas keamanan yang bergantian menjaga kompleks tersebut.
Tak banyak dokumen jadul yang bisa menggambarkan sejarah awal pembangunan pabrik keramik tersebut. Hanya ada salinan brosur lawas pada 1994 yang tersisa. Isinya, cerita singkat pabrik tersebut. Juga panduan proses produksi keramik dan data umum struktur organisasi hingga capaian produksi pabrik sejak 1970 hingga 1993.
Dari brosur itu diketahui, pabrik tersebut mulai dibangun pada 1953 atau delapan tahun setelah kemerdekaan. Belitung dipilih sebagai lokasi pabrik lantaran bahan baku keramik berlimpah. Misalnya, pasir kuarsa, kaolin, dan tanah liat. Letak geografis Belitung yang berada di antara tiga pulau besar, yakni Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, juga menjadi dasar pertimbangan.
Pada 1956, pabrik itu disebut berada di bawah naungan Tjioe Mo Tjiang, pengusaha Tionghoa asal Padang Sidempuan, Tapanuli, Sumatera Utara. Pada saat bersamaan, tokoh yang punya nama lain Eugene Trismitro tersebut juga mendirikan N.V. Bitco. Perusahaan yang berkedudukan di Jakarta itu seperti agen penjualan atau pemasaran produk-produk KIA.
Geliat penjualan keramik itu dapat dilihat dari beberapa arsip koran Merdeka pada 1961–1963. Pada rentang waktu itu, N.V. Bitco beberapa kali memasang advertorial.
Di koran Merdeka edisi Senin, 27 Februari 1961, misalnya. N.V. Bitco mempromosikan tegel porselen berwarna produksi Keramika Indonesia dalam bentuk iklan kolom berukuran kecil.
Dalam rentang waktu 1950 hingga 1960-an itu, Keramika Indonesia mengembangkan industri dengan memperluas pabrik. Jenis keramik yang diproduksi pun ditambah. Dari sebelumnya hanya memproduksi keramik ubin, ditambah tegel (keramik dinding) berglasir dan saniter. Perusahaan pun mendatangkan beberapa tenaga ahli dari Jepang dan Jerman.
Seiring dengan berjalannya waktu, eksistensi pabrik KIA terus dikembangkan. Pada 1968, KIA menjalin kerja sama dengan N.V. Sphinx Ceramique, perusahaan keramik terbesar di Belanda.
Koran De Volkskrant edisi Kamis, 17 April 1969, memberitakan kabar tersebut. Di berita itu juga disebutkan bahwa Sphinx membekali pengetahuan teknis seputar keramik halus kepada Keramika Indonesia.
Diba menyatakan, eksistensi pabrik keramik tempat ayahnya bekerja memang tersohor hingga ke luar negeri. Pada tahun-tahun awal berdiri, produk pabrik tersebut merambah pasar dalam negeri hingga mancanegara. Misalnya, Australia dan Tiongkok. ”Hampir semua bahan baku diambil dari sini (Belitung),” ujarnya.
Sayangnya, tonggak industri keramik di Indonesia pasca kemerdekaan itu kini tinggal riwayat. Kompleks bekas pabriknya pun sekarang bukan milik PT KIA atau pemerintah. Melainkan milik pengusaha asal Belitung.
Diba berharap area bersejarah yang lokasinya tak jauh dari rumah dinas bupati Belitung itu kembali hidup. ”Karena banyak kenangan kami di sini sewaktu orang tua kami bekerja. Ada sejarah besar pula di dalamnya,” ucap Diba. (*)
