batampos-Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Uap Capital Turbin Indonesia (PLTU CTI) Galang Batang, Bintan dikabarkan setop beroperasi. Perusahaan tersebut telah 11 tahun melayani PLN untuk menyediakan energi listrik di Pulau Bintan. Sebelum terkoneksinya listrik Batam-Bintan.

“Dari informasi yang kami terima, kontrak kerja antara PLTU CTI dengan PLN akan segera berakhir. Apakah ini yang menjadi penyebab stop beroperasinya perusahaan tersebut masih belum terkonfirmasi,” ujar Kepala Bidang Listrik, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Marzuki, Selasa (11/1) di Tanjungpinang.

BACA JUGA:PLN Nyalakan Energi Listrik dari Desa ke Desa

Menurutnya, PLTU CTI Galang Batang tersebut memiliki kapasitas 2×20 mega watt. Namun kondisinya yang kurang prima, kapasitas produksinya memang mengalami penurunan. Namun demikian, keberadaan infrastruktur yang sudah beroperasi sejak 2011 tersebut tetap bisa diandalkan.

“Bagaimanapun, PLTU CTI Galang Batang tetap memiliki peran strategis bagi penyediaan listrik di Pulau Bintan. Karena sebelum adanya sistem interkoneksi kabel laut Batam-Bintan, kontribusi mereka sangat membantu mengurangi beban daya di Pulau Bintan,” jelas Marzuki.

Lebih lanjut katanya, sampai saat ini, pihaknya belum bisa melakukan konfirmasi ke manajemen PLTU CTI Galang Batang. Ditegaskannya, jika memang terjadi pemutusan kontrak, maka ini akan menjadi satu kehilangan. Karena keberadaan PLTU CTI Galang Batang, bisa menjadi penyuplai cadangan ketika terjadinya gangguan jaringan kabel laut Batam-Bintan.

“Sampai saat ini, sistem kelistrikan di Pulau Bintan masih belum mandiri. Karena kita masih bergantung dengan sistem kabel laut dari Batam ke Bintan,” jelasnya lagi.

Ditambahkannya, dari laporan yang ada, PLTU CTI Galang Batang telah berhenti beroperasi sejak pertengahan tahun 2021 lalu. Setopnya produksi listrik perusahaan tersebut, lantaran disebabkan tidak adanya permintaan suplai daya dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Dari laporan yang kami terima, memang tidak ada data suplai daya dari CTI Galang Batang ke PLN. Bisa jadi, ini yang menjadi penyebab setopnya perusahaan ini beroperasi,” tutup Marzuki.

Disaat PLTU CTI Galang Batang berhentinya beroperasi, PLN juga sedang berencana membangun PLTU dengan kapasitas 2×100 di kawasan Galang Batang, Bintan. Tahapan pembangunan infrastruktur strategis nasional PLTU Bintan dengan kapasitas 2×100 mega watt stagnan. Kondisi tersebut disebabkan adanya spekulan lahan di kawasan tersebut.

“Saat ini berbicara kepentingan investasi atau pembangunan daerah, salah satu pra syaratnya adalah adanya infrastruktur listrik. Apalagi dengan rencana integrasi Batam-Bintan tentu membutuhkan kehandalan energi,” ujar Rudy Chua, Selasa (11/1) di Tanjungpinang.

Politisi Partai Hanura tersebut meyebutkan, polemik yang terjadi sekarang ini menunjukan adanya banyak kepentingan oleh kelompok-kelompok tertentu. Pada posisi ini, Gubernur sebagai pemegang kebijakan tertinggi harus tegas dalam bertindak. Jangan sampai kalah dengan mafia-mafia lahan yang mengganggu kepentingan pembangunan jangka panjang di daerah.

“Satu kerugian besar tentunya, apabila PLTU Bintan gagal dibangun. Sementara kita membutuhkan kehandalan energi. PLN sudah memberikan dukungan, seharusnya Pemerintah Daerah juga bergerak cepat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan,” tegas Rudy.

Pembina Ikatan Muda Tionghoa tersebut juga menegaskan, saat ini soal kewenangan listrik berada di Pemerintah Provinsi. Atas dasar itulah, seharusnya Pemprov Kepri sudah melakukan inventaris persoalan. Apalagi Pemprov Kepri sudah memberikan persetujuan lewat Surat Keputusan Penunjukan Lokasi (SK Penlok) pada pertengahan Maret 2020 lalu.

“Jika memang Gubernur memandang kehadiran PLTU Bintan adalah merupakan satu keharusan, tentu harus direspon dengan cepat. Namun jika memang pembangunan tersebut tidak penting, jangan heran ketika pembangunan di Pulau Bintan nanti kendala dengan masalah listrik,” tutup Rudy Chua. (*)

Reporter: Jailani

batampos– Bupati Lingga Muhammad Nizar berkunjung ke Kemeterian PPN/ Bappenas Rl, di Jakarta, Selasa (11/1/2022). Tujuan kunjungan tersebut yakni menyampaikan usulan yang menjadi kepentingan Lingga ke kementerian itu.

BACA JUGA: Nizar jadi Pembica Upacara HAB Kementeria Agama

Nizar mengatakan, beberapa usulan yang disampaikan ke Bappenas RI, melalui Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kemeterian PPN/ Bappenas Ir Josaphat Rizal pramana, M. Sc, salah satunya terkait peningkatan dan pembangunan pelabuhan. Menurutnya, dengan baiknya sarana prasarana pelabuhan serta kuantitas dari pelabuhan di Kabupaten Lingga, tentunya secara tidak langsung akan menumbuhkan peningkatan ekonomi masyarakat.

Baik itu, pelabuhan domestik maupun pelabuhan Roro akan dampak pada peningkatan disektor pariwisata. Apalagi Kabupaten Lingga terbilang cukup lengkap pada pontensi wisatanya. ”Salah satu kebanggaan adalah wisata religi dan budaya Melayu.

Untuk tujuan konektifitas wilayah guna peningkatan ekonomi masyarakat. Dan tentunya sebagai konektivitas pendukung dalam peningkatan pariwisata daerah, pelabuhan harus dibenahi,” kata dia.

Selain itu, usulan yang disampaikan juga terkait pengembangan bandara, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan tindak lanjut dari program MCC yang pernah diusulkan ke Bappenas RI, beberapa waktu lalu. Kemudian, usulan dan upaya peningkatan alokasi DAK untuk Kabupaten Lingga pada APBN-P ataupun APBN 2023.

“Tahun 2022 ini, ada penurunan alokasi DAK untuk Kabupaten Lingga terjadi di bidang PU, bidang Kesehatan, dan bidang Pendidikan,” jelas dia.

Sementara, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kemeterian PPN/ Bappenas Ir Josaphat Rizal Pramana, mengatakan untuk prioritas DAK tahun ini, fokus di kawasan Indonesia Timur. ”Sesuai arahan dan kebijakan Presiden RI,” ujarnya. Namun demikian, menurutnya masih ada celah agar hal tersebut dapat didorong. Salah satunya, isu daerah kepulauan, juga dapat menjadi salah satu dasar penguatan perhatian pemerintah pusat.

Baik itu, pada sektor pariwisata yang keliatannya agak menonjol, tentunya usulan Infrastruktur dapat dirancang dengan tujuannya mendukung pengembangan wisata daerah.

“Mudah-mudah kedepannya, jika ada celah dapat kita dorong. Infrastruktur memang perlu mendapat perhatian pusat karena keterbatasan anggaran di daerah,” jelas dia. (*)

Reporter: MALIKI

batampos– Permohonan perizinan pembangunan Alfamart dan Indomart di Kota Tanjungpinang hingga saat ini belum masuk ke dinas terkait. Secara aturan tidak ada persyaratan khusus bagi investor untuk mendirikan bisnis ritel tersebut.

Belakangan ini informasi pembangunan Alfamart atau Indomart di Tanjungpinang mulai mencuat setelah dua Alfamart didirikan di Kabupaten Bintan.

BACA JUGA: Terhambat Izin dari Pusat, Proyek Strategis PLN Macet di Kepri

Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang, Elvi Arianti menjelaskan hingga saat ini melalui sistem Online Single Submission (OSS) belum ada permohonan yang masuk terkait perizinan rencana pembangunan Alfamart ataupun Indomart di Tanjungpinang.

“Namun pada tahun 2021 lalu pihak terkait sudah ada ketemu kepala dinas,” kata Elvi, Selasa (11/1).

Untuk mekanisme perizinan, kata Elvi tidak begitu sulit pihak terkait hanya mengisi persyaratan yang sudah tertera di OSS yang disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), jika sudah sesuai makan sistem juga tidak akan menolak.

“Alfamart atau indomart itukan tergabung dalam perusahaan, mereka harus penuhi persyaratan seperti akta, melunasi kewajiban seperti pajak dan jika itu tertunda maka akan ditolak,” terangnya.

Meski secara umum persyaratan bisa dilengkapi oleh pihak terkait akan mendirikan Alfamart atau Indomart namun tetap harus ada persetujuan dengan pimpinan daerah, membicarakan kontribusi apa yang bisa diberikan untuk Tanjungpinang.

“Tidak mungkin seorang investor tiba-tiba datang kemudian mengajukan persyaratan tanpa didahului sosialisasi terlebih dahulu,” ucapnya.

Tidak hanya itu, kata Elvi dalam rencana pembangunan itu juga harus mendapat dukungan dari pihak lain yang ada di Tanjungpinang, seperti pihak UMKM juga harus ada dukungan, jika ada yang menolak tentu akan menjadi penghalang untuk perkembangan usaha tersebut.

“Memang Alfamart dan Indomart itu bagus, beberapa daerah lain di Kepri sudah ada sejak lama, bahkan belum lama ini di Bintan sudah ada, namun tetap harus ada dukungan semua pihak,” tambahnya.

Alfamart dan Indomart itu, dalam sistem masuk ke dalam kategori risiko menengah rendah, sehingga jika persyaratan sudah lengkap maka perizinannya otomatis disetujui sistem. Namun pihaknya tetap akan melakukan pemantauan ke lapangan memastikan persyaratan itu sudah terpenuhi, jika tidak maka bisa dihentikan atau pencabutan perizinan. (*)

Reporter : Peri Irawan