batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan berkas penyidikan perkara dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021. Kasus itu menjerat Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Hasan Aminuddin. KPK segera menyun surat dakwaan Puput dan pihak-pihak lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Hari ini (28/12) dilaksanakan tahap II (penyerahan Tersangka dan barang bukti) Tersangka PTS (Puput Tantriana Sari) dkk dari Tim Penyidik kepada Tim JPU karena berkas perkaranya telah lengkap,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (28/12).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, tim jaksa KPK mempunyai waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan. Setelahnya segera melimpahkan berkas perkara berikut surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor. “Persidangan diagendakan dilakukan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya,” ucap Ali.

Dalam perkaranya, KPK menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin dalam perkara dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. KPK juga menetapkan 20 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi atau jual beli jabatan penjabat kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.

KPK menyebut, total tarif untuk menjadi kepala desa di pemerintahan Kabupaten Probolinggilo sebesar Rp 25 juta perorangan. Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektar.

Puput dan Hasan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Camat Krejengan, Doddy Kurniawan dan Camat Paiton, Muhamad Ridwan. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf  a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, 18 orang lainnya, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yakni Pejabat Kades Karangren, Sumarto. Kemudian, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad  Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul  Hadi, Nuruh  Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin.

Mereka dijerat melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*) 

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengingatkan bahwa program smart village bukan hanya proyek digitalisasi desa. Desa cerdas adalah program inisiatif dengan tujuan warga desa sejahtera dan bahagia.

Teknologi digital hanya alat untuk memudahkan dan mempercepat proses transformasi desa menjadi berkembang dan maju. Hal itu dikemukakan penerima gelar doktor honoris causa dari UNY Yogyakarta yang akrab dipanggil Gus Halim itu saat berdiskusi dengan Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor di ruang kerjanya, Selasa (28/12/2021).

“Desa cerdas bukan sekadar berkait dengan digitalisasi, desa cerdas berkait erat dengan dimensi lingkungan, infrastruktur dan mobilitas warga, tata kelola pemerintahan desa, ekonomi warga, kualitas hidup warga desa, serta keterampilan dan inovasi warga desa. Ringkasnya, desa cerdas itu punya misi menyejahterakan dan membahagiakan warga desa,” ungkapnya.

Gus Halim menjelaskan, smart village atau desa cerdas merupakan konsep yang diadopsi dari konsep smart city. Bedanya, dalam adopsi ini ada proses pelokalan pada komponen-komponen dan indikator-indikatornya agar konsep ini lebih cocok dengan konteks desa dan kelurahan. Sayangnya, ada kesan penyederhanaan dalam pelaksanaannya menjadi hanya proses digitalisasi desa.

“Padahal, smart village itu harus berarti smart environment, smart mobility, smart government, smart economy, smart living, dan smart people,” tekannya.

Dalam kesempatan diskusi terbatas tersebut Bupati Halikinnor sempat menyampaikan usulan agar mempercepat pembangunan di kabupaten mereka.

“Hanya minta izin ke Pak Menteri, nanti kami berkomunikasi dengan Pak Dirjen, mungkin ada beberapa usulan kami yang bisa dibantu oleh Kemendes PDTT. Karena, untuk 2022 ada desa-desa kami yang masuk daerah tertinggal, tapi juga ada desa kami yang masuk program smart village,” ucap Bupati Halikinnor.

Adanya disparitas status desa, yang tertinggal dan akan mendapatkan program desa cerdas, membuat Bupati Kotawaringin Timur merasa perlu untuk mengakselerasi kemajuan desa-desa di kabupatennya. Di sisi lain, kabupaten ini memiliki lebih dari 30 desa transmigrasi. Para transmigran di kabupaten ini terbilang cukup maju dan sejahtera.

“Di Kalimantan Tengah, Sampit itu masuk program smart village pada 2022,” tutur Halikinnor.

Gus Halim tampak terkesan dengan penjelasan Bupati Kotawaringin Timur. Politikus PKB ini terlihat antusias dengan tawaran mengunjungi desa-desa di sana. Dia berjanji selekasnya berkunjung ke kabupaten yang secara administratif masuk ke Provinsi Kalimantan Tengah ini.

“Kami usahakan bisa segera ke sana. Ya, pokoknya awal-awal 2022 nanti diusahakan,” kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu. (*)

batampos –  Pandemi Covid-19 secara umum ikut mempengaruhi lanskap ancaman gangguan keamanan terutama terkait terorisme. Meskin tren aksi-aksi teror secara global turun, namun propagandanya naik di media sosial.

Anak muda Indonesia terancam dengan propaganda yang masif di media sosial. Melihat hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sejak Januari hingga Desember 2021, telah mencatatkan lebih dari 600 situs atau akun berpotensi radikal dengan rincian konten propaganda sebanyak 650 konten.

Di mana 409 adalah konten umum yang merupakan konten informasi serangan, 147 konten anti NKRI, 85 konten anti Pancasila, 7 konten intoleran dan 2 konten takfiri. Selain itu, terdapat juga konten pendanaan sebanyak 40 konten, dan konten pelatihan sebanyak 13 konten.

“Seluruh akun tersebut telah proses take-down bekerjasama dengan Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika,” kata Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com di Jakarta, Selasa (28/12).

Upaya pencegahan konten propaganda terorisme secara langsung juga membantu penurunan Indeks Risiko Terorisme (IRT) Target dan Pelaku. Tahun 2021, IRT Target berada di angka 52,22 dan IRT Pelaku di angka 30,29.

Di tahun 2021 ini, lanjut Boy, terkait penanganan Foreign Terrorist Fighters (FTF) sebagai Ketua Pelaksana Kepala BNPT saat ini bersama dengan pemangku kepentingan lainnya tengah melaksanakan koordinasi, validasi dan sinkronisasi data terkait dengan WNI yang terasosiasi FTF.

Selama tahun 2021, Satgas Penanggulangan FTF melakukan proses validasi bersama dengan Dirjen Imigrasi, Dirjen Bea Cukai dan Densus 88 AT Polri terhadap WNI yang berada di Zona Konflik Suriah. Sepanjang tahun 2021, Satgas Penanggulangan FTF telah melakukan validasi sebanyak 529 profil.

Adapun rekapitulasi WNI terkait FTF yang terlibat konflik di mancanegara antara lain di Suriah dan Irak sebanyak 2.127 orang, Filipina sebanyak 35 orang, dan Afghanistan sebanyak 23 orang.

Menurut Boy, Satgas Penanggulangan FTF juga telah melakukan penjemputan terhadap 13 profil WNI yang di deportasi dari berbagai negara. Sebanyak 3 profil telah dilakukan pemulangan ke daerah asal dan 10 profil lainnya masih menjalani proses Deradikalisasi di RPTC (Rumah Pelindungan Trauma Center) Bambu Apus.

Upaya pencegahan konten propaganda terorisme secara langsung juga membantu penurunan Indeks Risiko Terorisme (IRT) Target dan Pelaku. Tahun 2021, IRT Target berada di angka 52,22 dan IRT Pelaku di angka 30,29.

Di tahun 2021 ini, Terkait penanganan Foreign Terrorist Fighters (FTF) sebagai Ketua Pelaksana Kepala BNPT saat ini bersama dengan pemangku kepentingan lainnya tengah melaksanakan koordinasi, validasi dan sinkronisasi data terkait dengan WNI yang terasosiasi FTF.

Selama tahun 2021, Satgas Penanggulangan FTF melakukan proses validasi bersama dengan Dirjen Imigrasi, Dirjen Bea Cukai dan Densus 88 AT Polri terhadap WNI yang berada di Zona Konflik Suriah. Sepanjang tahun 2021, Satgas Penanggulangan FTF telah melakukan validasi sebanyak 529 profil.

Adapun rekapitulasi WNI terkait FTF yang terlibat konflik di mancanegara antara lain di Suriah dan Irak sebanyak 2.127 orang, Filipina sebanyak 35 orang, dan Afghanistan sebanyak 23 orang. Satgas Penanggulangan FTF juga telah melakukan penjemputan terhadap 13 profil WNI yang di deportasi dari berbagai negara. Sebanyak 3 profil telah dilakukan pemulangan ke daerah asal dan 10 profil lainnya masih menjalani proses Deradikalisasi di Rumah Pelindungan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus. (*)

Reporter: JP Group