batampos – Pemerintah terus mendorong program hilirisasi industri dengan mengurangi ekspor bahan mentah atau raw material, guna meningkatkan nilai tambah di sektor industri dan daya saing perekonomian nasional. Melalui program hilirisasi, pemanfaatan alih teknologi menjadi penting dalam memanfaatkan hasil sumber daya alam serta menjaga lingkungan.

“Berkali-kali saya sampaikan stop ekspor nikel. Tahun depan stop bahan mentah bauksit, tahun depan kita akan stop ekspor minerba lainnya. Kita berhenti ekspor bahan mentah yang tidak membawa nilai tambah besar bagi negara,” ungkap Presiden RI Joko Widodo dalam acara Peninjauan Pabrik Ferronickel dan Stainless Steel serta Peresmian PT Gunbuster Nickel Industry di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (27/12).

Presiden Joko Widodo mendukung jika ada investor yang ingin membangun industri hilirisasi bauksit dalam setahun ke depan ini. Presiden juga mengimbau kepada Pemerintah Daerah agar selalu menjaga iklim investasi di daerahnya masing-masing, sehingga kondusif bagi investor yang ingin mengembangkan industri bernilai tambah. Dari industri tersebut akan mendapatkan pajak, membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya, dan memperoleh devisa yang tidak sedikit.

“Berikan keamanan bagi investor untuk menjalankan aktivitas usahanya, sehingga bisa meningkatkan nilai investasinya di masa mendatang. Manfaat untuk masyarakat sekitar yaitu akan membuka lapangan pekerjaan dan peluang UMKM baru, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi maupun kabupaten tempat industri berada,” ujar Presiden Joko Widodo.

Indonesia memiliki cadangan nikel nomor 1 di dunia yang mencapai 21 juta ton atau 24 persen dari total cadangan dunia. Produksi nikel Indonesia di 2020 mencapai 781 ribu ton atau 31,8 persen dari produksi nikel dunia. Ke depannya, produksi nikel tersebut diperkirakan akan terus meningkat, baik untuk produksi nickel pig iron maupun pemrosesan highpressure-acid-leach dari bijih berkadar rendah.

Peningkatan nilai tambah dari bijih nikel menjadi produk ferronickel adalah 14 kali, dan jika menjadi billet stainless steel akan mencapai 19 kali. Saat ini, smelter nikel yang beroperasi telah mencapai investasi sebesar US$15,7 miliar, dengan kapasitas ferronickel yang dihasilkan mencapai 969 ribu ton/tahun.

Ekspor produk ferronickel juga meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun, di mana pada 2020 mencapai US$4,7 miliar, dan pada periode Januari hingga Oktober 2021 tercatat mencapai US$5,6 miliar. Berdasarkan data World Top Export, saat ini ekspor produk berbasis nikel (stainless steel slab, stainless billet dan stainless steel coil) Indonesia menempati peringkat 1 dunia dengan total ekspor senilai US$1,63 miliar di 2020 dan berada di peringkat 4 dalam produksi dunia.

“Kemitraan yang saling menguntungkan antara industri dengan masyarakat akan membawa kemajuan bersama dan berdampak langsung pada pertumbuhan industri, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteran masyarakat melalui kewirausahaan, sekaligus meningkatkan infrastruktur sosial masyarakat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam laporannya kepada Presiden Joko Widodo.

PT Gunbuster Nickel Industry yang diresmikan pada hari ini merupakan industri smelter yang terletak di Kabupaten Morowali Utara dan diharapkan akan menghasilkan ferronickel dengan kapasitas produksi 1,8 juta ton/tahun. Dengan ditambahnya investasi pada PT Gunbuster Nickel Industry, program hilirisasi mineral berbasis sumber daya alam akan semakin cepat tercapai.

Hal ini melengkapi lini produksi yang sebelumnya dilakukan di smelter PT Obsidian Stainless Steel Konawe, Sulawesi Tenggara. Perusahaan tersebut merupakan smelter penghasil ferronickel dengan kapasitas produksi 2,2 juta ton/tahun dan billet stainless steel dengan kapasitas produksi 3 juta ton/tahun. Sementara, PT Virtue Dragon Nickel Industry merupakan smelter penghasil ferronickel dengan kapasitas produksi 1 juta ton/tahun.

Ketiga perusahaan smelter tersebut akan menjadi bagian rencana Pemerintah untuk mendorong hilirisasi industri dalam peningkatan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri. PT Obsidian Stainless Steel, PT Virtue Dragon Nickel Industry, dan PT Gunbuster Nickel Industry, secara total telah berinvestasi sebesar US$8 miliar, dengan penyerapan tenaga kerja lebih kurang 27 ribu orang.(*)

Reporter: rep/fsr

batampos – Persoalan kasus salah transfer oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dengan nilai fantastis mencapai GBP 1.714.842 (Rp 32,5 miliar) menuai sorotan banyak pihak. Salah satunya Anggota DPR Firman Subagyo.

Firman pun meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia untuk memeriksa kemungkinan adanya kejahatan perbankan dalam kasus salah transfer tersebut.

Pada Selasa, 21 Desember 2021 lalu, nasabah prioritas BRI bernama Indah Harini, melalui kuasa hukumnya, mengumumkan menggugat bank BUMN tersebut sebesar Rp 1 triliun atas kerugian materiil dan immateriil akibat kasus salah transfer yang menyebabkan dirinya dikriminalisasi menggunakan UU No 3 Tahun 2001 Tentang Transfer Dana.

Kasus ini menyedot perhatian publik lantaran besarnya nilai transfer oleh BRI, yang disebut sebagai salah transfer dengan keterangan Invalid Kredit Account Currency dan lamanya waktu sebelum pihak bank mempermasalahkan dana fantastis yang telah ditransfernya, yakni memakan waktu sekitar 11 bulan.

“Sebaiknya direksi hingga komisaris perlu diminta keterangan terkait salah transfer. Pasalnya dengan akumulasi nilai yang fantastis hingga mencapai Rp 32,5 miliar patut diduga ada unsur kesengajaan, kejahatan atau unsur lain yang harus diteliti yang sangat merugikan nasabah,” kata Firman Subagyo kepada media, di Jakarta, Minggu (26/12).

Firman mengatakan, adalah hal yang tidak logis BRI baru mempermasalahkan dana yang ditransfer ke nasabah prioritasnya tersebut setelah 11 bulan.

Kasus tersebut pun ramai di sosmed hingga menuai tagar #SaveIndahHarini dan #UngkapKebenaranKasusIndah trending topic twitter Senin (27/12).

Henri Kusuma, kuasa hukum Indah, yang tergabung pada kantor Hukum Mastermind & Associates, mengungkapkan beberapa kejanggalan penanganan kasus salah transfer yang menyebabkan Indah Harini, seorang nasabah prioritas BRI, ditetapkan sebagai tersangka.

“Kami dilaporkan dengan pasal 85 UU transfer dana oleh Mohammad Rafky Roshap,” kata Henri, merujuk pada pelapor dari pihak BRI sebagaimana dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.

“Apa yang menimpa ibu [Indah Harini] bisa terjadi pada siapa saja,” kata Chandra, juga kuasa hukum Indah Harini yang tergabung dalam Mastermind & Associates.

Henri dan Chandra mempertanyakan, mengapa hingga saat ini, permintaan nasabah prioritas BRI tersebut, yakni, bukti transaksi perpindahan uang yang masuk ke rekening Indah, surat resmi pemberitahuan kesalahan transfer dari BRI dan penawaran penyelesaian dari pihak bank, tak kunjung diberikan hingga saat ini.

Indah Harini menerima sembilan kali transfer dana misterius di penghujung akhir 2019, dengan nilai total GBP 1,714,842 ke rekening tabungan valas GBP miliknya. Anehnya, pihak BRI baru mempermasalahkan transferan tersebut setelah 11 bulan kemudian.

Klarifikasi BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI merespons pemberitaan terkait gugatan senilai Rp1 triliun yang diajukan Indah Harini. Pemimpin Kantor Cabang Khusus BRI Akhmad Purwakajaya dalam pernyataan tertulisnya menjelaskan nasabah melayangkan gugatan kepada bank BUMN tersebut atas kejadian salah transfer pada 2019.

Menurut Akhmad, nasabah telah menerima dana yang bukan haknya dengan nilai lebih dari Rp30 miliar. Ia mengatakan bank meminta Indah mengembalikan dana tersebut, sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Akhmad mengatakan berdasarkan Pasal 85 UU tersebut, orang yang sengaja menguasai dan mengakui dana salah transfer sebagai haknya akan mendapat hukuman pidana penjara paling lama lima tahun. Selain itu, nasabah terancam didenda sekitar Rp 5 miliar.

“Berdasarkan hal di atas, sesuai kewajiban hukum, yang bersangkutan wajib mengembalikan dana yang bukan menjadi hak yang bersangkutan,” ujar Akhmad dalam keterangan resmi, Rabu 22 Desember 2021.

Hal tersebut menyebabkan bank BUMN tersebut langsung menempuh jalur hukum secara pidana untuk menyelesaikan masalah ini. Indah dilaporkan ke pihak kepolisian dan ditetapkan menjadi tersangka.

“BRI menghormati proses hukum yang bersangkutan, yang sedang berlangsung,” kata Akhmad. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Orkestrasi Firli Bahuri dkk selama dua tahun memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai belum memenuhi harapan publik. Kepemimpinan Firli cs juga dianggap tak punya arah yang jelas dalam membangun nilai-nilai antikorupsi di KPK.

Mantan komisioner KPK Saut Situmorang menjelaskan masa dua tahun Firli dkk memimpin komisi antirasuah sangat berbeda dari pimpinan sebelumnya. Salah satunya terkait manajemen. Saut menyebut kepemimpinan Firli dkk tidak menginspirasi insan KPK untuk bekerja secara cepat, tepat dan kedap.

”Leader (pemimpin, Red) kalau sudah dari awal memiliki problem (masalah, Red) soal etika, moral ya susah. Bagaimana mau menginspirasi ke bawah?” kata Saut kepada Jawa Pos usai jadi penanggap dalam acara Evaluasi Dua Tahun Kinerja KPK di Jakarta, kemarin (27/12).

Untuk diketahui, Firli dkk dilantik sebagai pimpinan KPK pada 20 Desember 2019 lalu. Sepanjang dua tahun kepemimpinan Firli cs, sejumlah isu kontroversi menerpa KPK. Diantaranya, gaya hidup mewah Firli menggunakan helikopter yang terbukti melanggar etik.

Bukan hanya itu, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar juga terbukti melanggar etik karena berhubungan dengan pihak yang berperkara di KPK. Kontroversi lainnya adalah tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Saut menambahkan UU KPK hasil revisi semakin memperburuk kondisi lembaga anak kandung reformasi tersebut. Sebetulnya, kata Saut, UU yang buruk itu bisa menjadi bagus jika pimpinan KPK mempunyai hati nurani dalam memberantas korupsi. ”Sekarang (KPK) sudah hancur lebur,” terangnya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menambahkan evaluasi masyarakat sipil menyimpulkan bahwa KPK sudah berada di titik nadir. Tak hanya ICW, Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM dan Transparency International Indonesia (TII) juga menyimpulkan hal yang sama.

”Narasi penguatan yang kerap disampaikan pemerintah dan DPR terbukti hanya ilusi semata,” kata Kurnia. Menurut koalisi masyarakat sipil, kondisi KPK yang memprihatinkan saat ini adalah akibat dari revisi UU KPK dan terpilihnya Firli dkk sebagai pimpinan KPK.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan evaluasi tersebut menjadi bahan penyemangat KPK untuk terus bekerja lebih baik. Namun, Ali menyebut KPK akan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah diatur dalam UU. Bukan berdasarkan hasil-hasil survei atau evaluasi itu.

Menurut Ali, pemberantasan korupsi sejatinya bukan hanya bicara soal penindakan semata. Tapi juga pendidikan dan pencegahan. ”Apalagi kemudian dipersempit bahwa KPK disebut gagal kalau kemudian tidak melakukan tangkap tangan, padahal tangkap tangan adalah bagian terkecil (dari kerja KPK, Red),” ujarnya. (*)

Reporter: JP Group