batampos – Empat terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) telah divonis bersalah. Meski demikian, terdapat seorang hakim yang berbeda pendapat atau dissenting opinion yang menilai kerugian negara Rp 22,78 triliun dalam kasus ASABRI tidak tepat.

Hakim Anggota Mulyono menyatakan, tidak dapat meyakinkan kebenarannya terkait perhitungan kerugian negara tersebut. Sebab ketidakkonsistenan dan ketidaktepatan perhitungan kerugian negara.

Mulyono tidak setuju dengan perhitungan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta keterangan ahli di ruang sidang. Dia meyakini, metode perhitungan jumlah kerugian negara menunjukkan ketidakkonsistenan dan dinilai tidak tepat.

Audit BPK, lanjut Mulyono, didasarkan pada pembelian dana investasi yang dilakukan secara tidak sesuai prosedur oleh ASABRI. Namun memperhitungkan pengembalian efek yang diterima dari reksadana yang dibeli secara tidak sah.

”Yang mana saldo efek masih ada di bawah PT ASABRI, tidak dalam sengketa kepemilikan, tidak di-suspend oleh pihak berwenang dan masih terdaftar di bursa efek,” ujar Mulyono.

Selama ini, Mulyono berpendapat, metode audit yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara di perkara ASABRI adalah total loss. Padahal menurut standar akuntansi di tanggal tertentu, posisi laba atau rugi bersifat unrealized karena belum terjadi riil terjual berdasar harga perolehan.

Oleh karena itu, Mulyono menilai, perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPK tidak memiliki dasar jelas dan tidak memenuhi kerugian negara yang nyata dan pasti.

Dissenting opinion itu dibacakan saat membaca putusan empat terdakwa kasus korupsi PT ASABRI di antaranya Rachmat Adam Damiri, Sonny Widjaja, Hari Setianto, dan Bachtiar Effendi.

Dalam putusannya, dua mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri dan Sonny Widjaja divonis 20 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan. Sementara itu, dua terdakwa mantan pejabat PT ASABRI Bachtiar Effendi dan Hari Setianto divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan.

Mereka tetap diyakini merugikan keuangan negara sebesar Rp 22,78 triliun. Perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang asuransi sosial bagi prajurit TNI-Polri dan ASN itu mendapatkan pendanaan yang berasal dari dana program tabungan hari tua dan dana program akumulasi iuran pensiun.

Mereka terbukti melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Tiongkok memberlakukan penguncian atau lockdown terhadap Kota Yuzhou di Provinsi Henan akibat terdeteksinya penularan Covid-19 di sana. Kebijakan ini dilakukan hanya berselang empat minggu sebelum Olimpiade Musim Dingin dimulai.

BACA JUGA:
Temuan 1 Kasus Baru Covid-19, Tiongkok Tutup Sekolah dan Taman Bermain

Kota Yuzhou berjarak 700 km di barat daya ibu kota negara, Beijing. Merupakan kawasan yang dihuni 1,1 juta penduduk. Kota ini ditutup setelah kebijakan serupa diberlakukan di kota industri Xian, yang telah menjadi episentrum COVID-19 terbaru di Negeri Tirai Bambu itu.

Pemerintah lokal Yuzhou telah memerintahkan semua warga untuk tidak keluar rumah sejak Senin (3/1/2022) malam. “Terlarang untuk meninggalkan rumah, ke luar kota juga,” ujar Juru Bicara Partai Komunis Tiongkok seperti dilansir dari Reuters, pagi ini.

Selain itu, aturan lockdown melarang kendaraan dari jalan Yuzhou kecuali mereka memiliki izin dari otoritas pengendalian virus, dan pihak berwenang memerintahkan penghentian aktivitas di supermarket selain dari pasokan kebutuhan sehari-hari.

Sementara itu, pejabat berwenang Kota Xuchang yang menangani yurisdiksi Kota Yuzhou menyebutkan, sejauh ini sumber virus yang telah menginfeksi warganya tidak diketahui. Situasi mengendalikan virus menjadi jalan utama.

“Untuk mengekang dan menghentikan epidemi dalam waktu sesingkat-singkatnya adalah tugas politik prioritas tinggi yang dihadapi semua pejabat dan orang-orang di kota,” ujarnya.

Data resmi Wilayah Xuchang Raya melaporkan dua infeksi menular lokal dengan gejala klinis yang dikonfirmasi, dan 18 pembawa asimptomatik lokal terdeteksi pada Senin lalu. (*)

Reporter: Chahaya Simanjuntak

batampos – Fenomena alam kembali terjadi. Hujan salju turun di kawasan kering Arab Saudi. Akibatnya, salju pun menyelimuti gurun pasir di Kota Jebel Al Lawz, Provinsi Tabuk.

Fenomena ini terjadi sejak awal tahun ini. Kejadian langka. Akibatnya, warga setempat pun menyambutnya dengan bahagia. Bahkan mereka langsung menari dan bernyanyi di Jebel al Lawz itu. Menemukan gurun pasir tertutup salju adalah pemandangan langka nan indah bagi mereka, warga yang tinggal di perbatasan Yordania itu.

Salju turun di pegunungan Jabal Al-Lawz biasanya saat suhu turun. Musim dingin dianggap sebagai waktu terindah sepanjang tahun di wilayah itu, seperti dilansir dari India Times.

Fenomen salju turun selalu ditunggu warga setiap tahun di kawasan itu. Setiap kota berselimut salju, maka banyak keluarga akan merayakannya dengan menikmati hidangan kabsa. Makan bersama, menari bersama.

Arab Saudi dikenal dengan iklim gurun yang kering. Namun suhu bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya karena bentang alam yang beragam yang mencakup gunung, pulau, gurun, gua, dan lembah.

Pusat Meteorologi Nasional telah mengeluarkan prakiraan badai petir disertai angin kencang dalam beberapa hari mendatang. Salju bisa turun di wilayah Asir, Jazan, Al-Madinah, Hail, perbatasan utara dan Al-Jawf, dan wilayah Tabuk.

Fenomena Arab Saudi bersalju bukan pertama kali terjadi. Salju biasanya turun di daerah pegunungan utara Turaif, Tabuk, Arar, dan Rafha. Penduduk setempat melakukan perjalanan dari berbagai bagian Arab Saudi untuk menikmati cuaca dingin yang sejuk dan aktivitas lain seperti seluncur salju. (*)

Reporter: Chahaya Simanjuntak

batampos – Vaksin booster diharapkan bisa lebih efektif menjangkau sebanyak-banyaknya warga, demi menjamin terciptanya herd immunity. Agar jangkauannya luas maka lebih baik diberikan secara Cuma-Cuma atau gratis kepada masyrakat yang kurang mampu. Hal itu disampaikan Waki Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Mahyudin, menanggapi program booster vaksin Covid-19 yang rencananya dimulai pada 12 Januari 2022 mendatang.

“DPD memberikan mendukung sepenuhnya program vaksin Covid-19 booster kepada seluruh masyarakat yang memenuhi syarat, apalagi dilakukan secara Cuma-Cuma atau gratis, terutama bagi mereka yang tidak mampu” kata Mahyudin, dalam keterangannya, Rabu (5/1/2022).

Program booster vaksin yang ditargetkan pada 12 Januari 2022 diperuntukan bagi usia dewasa, dan saat ini masih menunggu hasil riset Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) itu, menurut Mahyudin harus dilakukan secara serius, karena menjadi bukti bahwa pemerintah juga mengutaman keselamatan masyarakat, di samping pemulihan ekonomi.

“Pemerintah harus serius melaksanakan vaksinasi booster ini, sebagai bukti bahwa keselamatan masyarakat juga penting, selain pemulihan ekonomi. Karena itu vaksin booster perlu diusahakan gratis untuk warga, terutama mereka yang tak mampu,” katanya.

Selain itu, Mahyudin berharap persebaran vaksinasi booster ini juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh daerah, sehingga tidak terkesan hanya terfokus pada wilayah tertentu. Berdasarkan data program vaksinasi tahap 1 dan 2, Mahyudin menambahkan masih terlihat adanya kesenjangan persebaran vaksinasi di beberapa daerah.

“Demi mencapai herd immunity di seluruh wilayah Indonesia, maka pemerataan vaksinasi booster harus terus diperhatikan. Pastikan seluruh rakyat yang memenuhi syarat betul-betul mendapat pelayanan vaksinasi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan vaksinasi covid-19 dosis ketiga atau booster untuk masyarakat umum dimulai Rabu, 12 Januari 2022. Keputusan itu disampaikan Kepala Negara saat rapat terbatas evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kantor Presiden, Jakarta.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksin booster diberikan kepada masyarakat berusia 18 tahun ke atas yang telah mendapatkan vaksin dosis kedua. Jangka waktu antara penyuntikan dosis kedua dan ketiga, yakni lebih dari enam bulan. (*)

batampos – Kasus pembunuhan secara keji yang dilakukan tiga prajurit TNI-AD mendapat sorotan dari publik. Apalagi kasus yang berawal kecelakaan lalu lintas itu melibat seorang perwira TNI-AD, yakni Kolonel Priyanto.

Menurut Jerry Massie, pengamat kebijakan publik dari Political and Public Policy Studies (P3S), bimbingan mental internal atau psikis seeorang anggota TNI harus diperiksa ulang atau evaluasi. Tidak hanya di tingkat tamtama atau bintara saja, tetapi meliputi barisan perwira.

Berkaca dari kasus kecelakaan lalu lintas Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang disertai pembunuhan dengan dibuang ke sungai di Banyumas, Jawa Tengah, seorang perwira menengah berpangkat kolonel menjadi otak kasus tersebut. Dalam kasus itu melibatkan Kolonel Priyanto anak buahnya, Kopda Andreas D.A., serta Koptu Achmad.

“Level perwira seharusnya sudah memahami bahwa dirinya adalah pengayom rakyat,” ujar Jerry Massie kepada wartawan, Selasa (4/1).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada Senin (3/1), Polisi Militer AD (Pomad) melakukan rekonstruksi kasus lakalantas yang berujunng pembunuhan terhadap sejoli, Handi Saputra dan Salsabila. Dalam reka ulang kejadian itu, Kolonel Priyanto, Kopda Andreas D.A., dan Koptu Achmad. Ketiganya kini berstatus tersangka.

Mereka mengenakan baju tahanan warna kuning. Tangan mereka diborgol. Proses rekonstruksi hanya berlangsung tak sampai 10 menit. Rekonstruksi diawali saat tiga tersangka naik mobil Isuzu Panther hitam bernopol B 300 Q.

Pada adegan lain, kasus itu terjadi TKP lain, yakni di Jembatan Tajum III di Desa Menganti, Kabupaten Banyumas. Rekonstruksi itu diawali dengan kedatangan mobil Panther yang dikendarai tiga tersangka dari arah barat. Mobil itu lalu berhenti di tengah Jembatan Tajum III.
Lalu, diperagakan adegan saat pelaku membuang korban ke sungai. Korban pertama dilempar dengan posisi kepala terlebih dahulu. Lalu, pada peragaan kedua, pelaku melempar korban ke sungai dengan posisi kaki terlebih dahulu. Tidak jelas siapa korban yang dilempar dahulu. Proses rekonstruksi di tempat tersebut berlangsung sekitar 30 menit.

“Saya kira kasus ini harus dibuka ke publik selain pemecatan, maka hukuman yang setimpal harus diberikan,” desak Jerry Massie.

Jerry meminta kasus yang melibatkan Kolonel Priyanto Cs itu menjadi pembelajaran bagi prajurit TNI-AD lainnya. Hilangkan rasa ego atau kebanggaan. Sebagai prajurit jangan berpikir mampu keluar dari jeratan hukum atau tidak akan tersentuh hukum.

“Mereka (3 oknum TNI) bisa kena pasal berlapis seperti Pasal 338 atau 340 KUHP,” tandasnya.

Sebelumnya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman menegaskan, proses hukum terhadap tiga oknum prajurit TNI-AD itu akan terus berlanjut. TNI-AD, ujar dia, akan tunduk pada supremasi hukum. ”Kami akan terus mengawal proses hukumnya dengan tegas dan transparan,” ucapnya. (*)

Reporter: JP Group