batampos -Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan keberadaan UU Nomor 6/2014 memberikan dampak luar biasa bagi percepatan pembangunan desa.

Salah satu indikatornya adalah kian meningkatnya jumlah desa mandiri dan kian berkurangnya jumlah desa tertinggal serta sangat tertinggal.

“Berdasar  IDM, 2021 jumlah desa mandiri mencapai 3.269 desa atau 4%, ini meningkat dari 2020 yang hanya 1.741 desa mandiri atau 2.49% dari 74.961 desa seluruh Indonesia. Kami tentu bersyukur dan bangga dengan raihan prestasi ini,” ujar Abdul Halim Iskandar saat meninjau persiapan peringatan sewindu Undang-undang Desa, Jakarta.(12/1/2022)

Gus Halim menjelaskan Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan perangkat untuk mengukur percepatan pembangunan desa. Menurutnya untuk menuju desa maju maupun mandiri  perlu ketepatan intervensi dalam kebijakan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

“Ketepatan ukuran ini penting,  karena IDM terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) serta Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Hasil dari laporan tersebut kemudian dijadikan dasar regulasi untuk mewujudkan 51,2 % desa mandiri di tahun 2024” tegasnya.

Desa Mandiri yang disebut Gus Halim adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, punya infrastruktur memadai, serta punya pelayanan umum dan pemerintahan yang sangat baik.

Desa Mandiri adalah desa yang memiliki Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75 dalam skala 1 sampai 100.

Data terakhir dari survei Kemendes PDTT tahun 2021, dari 74.961 desa, hanya 3.269 desa yang berstatus sebagai Desa Mandiri.

“Perlu lebih banyak lagi desa-desa yang bisa mandiri, salah satunya adalah lewat program smart village. Benar bahwa smart village mengandalkan internet of things (IoT), dan dengan begitu perubahan terbesarnya ada pada proses digitalisasi, tetapi semua itu harus selaras dengan tradisi dan budaya desa, agar proses pembangunan desa ini adil dan bersesuaian dengan dinamika masyarakat desa,” katanya.

Dibandingkan dengan tahun 2020, hasil Indeks Desa Membangun (IDM) Jumlah Desa Mandiri mengalami peningkatan sebanyak 1.528 Desa. Sementara itu, Desa Maju sebanyak 3.409 Desa. Sedangkan Jumlah Desa Berkembang mengalami Penurunan sebanyak 1.946 Desa dan Desa Tertinggal sebanyak 3.299 Desa.  Penurunan jumlah Desa Tertinggal dan Berkembang ini disebabkan karena mengalami peningkatan status menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri.

Pada Pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021 ini juga didapati 4 (empat) Desa yang tidak memenuhi kriteria pembentukan Desa. Kriteria tersebut mengacu pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, meliputi unsur pemerintahan, wilayah dan penduduk. Keempat desa tersebut diantaranya : Desa Butu Jaya Kabupaten Barat Provinsi Aceh, Desa Renokenongo dan Desa Kedungbendo  Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur serta Desa Wonorejo Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.

“Keberhasilan dan kelancaran Pemutakhiran IDM yang di capai pada tahun 2021 ini,  adalah hasil kolaborasi bersama. Termasuk diantaranya, tenaga pendamping profesional dan pemerintah dari level desa, kabupaten dan kota, provinsi sampai pusat serta masyarakat, Swasta, Akademisi, TNI, Polri dan Kejaksaan yang bergerak sesuai kewenangan dan tupoksi masing-masing,” pungkasnya.

Sebagai informasi untuk memperingati sewindu atau delapan tahun lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan menggelar acara peringatan di Kasepuhan Ciptagelar Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, provinsi Jawa Barat (Jabar), pada Sabtu 15 Januari 2021. Acara tersebut bertema ‘Percaya Desa, Desa Bisa”. (*)

batampos – Politikus senior Golkar, Erwin Ricardo Silalahi mendesak para elite Golkar segera memutuskan pergantian ketua umum di partai berlambang beringin tersebut. Pasalnya menurut Erwin, Airalngga Hartarto sudah harus dievaluasi sebagai Ketua Umum Golkar.

Alasanya, lanjut Erwin, selain isu perselingkuhannya dengan seorang perempuan bernama Rifa Handayani, kepemimpinan Airlangga juga dianggap kurang bisa meraih kepercayaan publik khususnya di internal Golkar.

“Ibarat bangunan, Airalangga ini bangunan yang mangkrak, susah untuk direnovasi, satu-satunya jalan ya dirobohkan,” ujar Erwin dalam keterangannya, Selasa (11/1).

Bahkan, Erwin juga tak habis pikir dengan elektabilitas Airlangga yang masih terus berkutat di angka nol koma sekian. Bahkan masih jauh di bawah kader Golkar selevel Dedi Mulyadi.

“Bayangkan saja, posisinya sebagai menko, sebagai ketua umum, sudah tebar program dan baliho dimana-mana, tetap saja elektabilitasnya tidak naik. Bahkan kalah dengan Dedy Mulyadi. Kalau tetap dipertahankan, percayalah, Golkar bakal jeblok di 2024,” imbuhnya.

Untuk mengganti posisi Airlangga menurut Erwin, DPP Golkar bisa saja menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), atau bisa juga dengan menggelar Pleno yang diperluas.

Karena, kata Erwin, kondisinya ini sama persis ketika Airlangga diangkat menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto. Terjadi kondisi mendesak saat itu.

“Saya pikir ini sama kondisinya juga mendesak, karena kader Golkar khususnya di daerah-daerah yang juga resah dengan kondisi Airlangga saat ini. Selain tak dipercaya publik, kasus perselingkuhannya dengan Rifa Handayani juga membuat gerah. Dengan diamnya Airlangga, ini menandakan bahwa kasusnya itu memang benar terjadi, dan ini tidak bisa dibiarkan, sangat merusak citra Golkar,” tegasnya.

Sebelumnya, kader Partai Golkar Dedi Mulyadi lebih dipilih oleh responden menjadi Presiden RI ketimbang ketua umumnya Airlangga Hartarto. Hal ini berdasarkan temuan dari lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil survei terbarunya terkait dengan calon presiden (capres) 2024.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengakui memang Dedi Mulyadi sudah intens melakukan publikasi di media sosialnya dengan terjun langsung ke masyarakat. Salah satunya melihat fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Sehingga tidak ada sekat antara masyarakat dengan Dedi Mulyadi.

“Kalau saya melihat Dedi Mulyadi di Top Of Mind itu tinggi ya kita semua tahu dia publikasi di media sosial cukup bagus, dan masyarakat senang dengan gaya yang dilakoni oleh Dedi Mulyadi dengan merangkul masyarakat, menyelesaikan masalah masyarakat. Tidak ada jarak antara dia dan masyarakat siapaun itu sampai itu sampai di lapis bawah,” ujar Mekeng.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar ini juga mengatakan, hal tersebut yang membuat Dedi Mulyadi meraih simpati dari masyarakat. Mekeng pun teringat dengan gaya Dedi Mulyadi mirip seperti Joko Widodo (Jokowi) di 2014 silam yang ingin menjadi calon Presiden RI.

“Jadi ini yang sebetulnya diinginkan oleh masyarakat yakni pemimpin seperti Pak Jokowi muncul waktu 2014 kan modelnya seperti itu, nah dan Dedi Mulyadi juga modelnya seperti itu,” katanya.

Karena itu, Mekeng berpesan kepada ketua umumnya Airlangga Hartarto dan juga tokoh-tokoh lainnya untuk bisa berbenah diri menaikkan elektabilitasnya. Sebab dia meyakini Indikator Politik Indonesia adalah lembaga yang kredibel dan tidak bisa dibayar hanya karena pesanan tertentu.

“Jadi orang-orang di bawahnya Dedi enggak boleh kebakaran jenggot karena ini realita dan saya yakin Burhanuddin Muhtadi tidak bisa dibayar dengan model-model begitu,” ungkapnya.

Sementara itu, hal berbeda disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo mengaku enggan untuk menanggapi mengenai nama koleganya Dedi Mulyadi lebih dipilih oleh responden tersebut.

“Enggak mau nanggapi Dedi Mulyadi,” ujar Firman kepada JawaPos.com, Senin (10/1).

Firman juga menegaskan, saat ini tugas kader-kader Partai Golkar adalah terus melakukan sosialisasi ketua umumnya Airlangga Hartarto untuk menjadi capres 2024 kepada masyarakat.

“Iyalah tugas kita, tugas partai dan keputusan munas (untuk melakukan sosialisasi Airlangga Hartarto ke masyarakat-Red),” katanya.

Sebelumnya diketahui, temuan Survei Indikator Politik Indonesia memaparkan ‘Top Of Mind Pilihan Presiden’. Di survei tersebut Indikator mengajukan pertanyaan siapa yang dipilih oleh masyarakat menjadi Presiden RI jika Pilpres dipilih saat ini.

Hasil survei tersebut menempati yang urutan pertama adalah nama Joko Widodo (Jokowi) dengan persentase 20,8 persen. Namun yang menarik ada nama kader Partai Golkar Dedi Mulyadi yang dipilih responden. Dia menempati urutan ke-9 dengan persentase 1.0 persen.

Sementara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berada diposisi ke-29 dengan persentase dipilih responden sebesar 0,1 persen. Hasil ini diperoleh Indikator Politik Indonesia dari survei yang dilakukan terhadap masyarakat berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dengan metode multistage random sampling pada 6-11 Desember 2021.

Melibatkan sebanyak 2020 responden, dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.220 orang yang tersebar proporsional di 34 provinsi serta dilakukan penambahan sebanyak 800 responden di Jawa Timur. Ukuran sampel basis 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pasukan militer Rusia mulai meninggalkan Kazakhstan, Selasa (11/1/2022) waktu setempat. Pasukan itu hanya berada selama dua hari di sana, setelah berhasil mengamankan kerusuhan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di ibu kota negara, Almaty pekan lalu.

BACA JUGA:
Presiden Kazakhstan Perintahkan Polisi Tembak Pengunjuk Rasa
Kerusuhan di Kazakhstan, Rusia Turunkan Pasukan Militer

Dalam panggilan video dengan parlemen setelah meletakkan apa yang disebutnya percobaan kudeta, Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev menunjuk pemerintahan baru yang dipimpin oleh pegawai negeri karir Alikhan Smailov.

Tokayev mengatakan, ketidakpuasan publik atas ketidaksetaraan pendapatan memang benar terjadi di salah satu negara Asia Tengah itu. Dia berharap, Nursultan Nazarbayev, mantan presiden Kazakhstan bisa mengatasi ini, berbagi kekayaan mereka.

“Banyak analis Asia Tengah percaya pertikaian intra-klan di antara para elit mungkin telah memainkan peran utama dalam apa yang merupakan kekerasan paling mematikan dalam 30 tahun kemerdekaan republik Soviet dari Moskow,” ujar Tokayev.

Ketika pengunjuk rasa membakar gedung-gedung di kota terbesar Almaty minggu lalu, Tokayev mengatakan, mantan pemimpin Nazarbayev meninggalkan jabatannya sebagai kepala Dewan Keamanan.

Nazarbayev, 81, yang memimpin negara itu selama hampir tiga dekade dan mendukung Tokayev sebagai penggantinya, tidak muncul lagi di depan umum sejak itu.

“Saya pikir sudah waktunya mereka membayar iuran kepada rakyat Kazakhstan dan membantu mereka secara sistematis dan teratur,” ungkapnya.

Dia tidak memberikan nama, tetapi daftar orang terkaya Kazakhstan termasuk beberapa anggota keluarga besar Nazarbayev, termasuk putrinya Dinara dengan suaminya, dan ayah mertua dari cucu mantan presiden.

Tokayev berbicara tentang inisiatif untuk mempersempit kesenjangan kekayaan, menaikkan pajak di sektor pertambangan, dan menghilangkan penyimpangan dalam pengadaan negara dan area di mana rekan Nazarbayev memiliki kepentingan bisnis.

Tokayev juga menyerang pejabat keamanan, menuduh mereka meninggalkan pos mereka dan membiarkan pengunjuk rasa mengambil senjata dan dokumen sensitif.

Dia menyalahkan kekerasan itu pada kelompok radikal Islamis dan “teroris” yang dilatih di luar negeri.

Dia mengatakan pada hari Selasa bahwa Komite Keamanan Nasional, penerus Kazakh untuk KGB Soviet, tidak hanya melewatkan ancaman yang membayangi, tetapi juga gagal bertindak dengan benar selama kerusuhan. Di beberapa kota para pejabatnya telah meninggalkan gedung-gedung dan meninggalkan senjata api dan dokumen-dokumen rahasia, katanya.

Fakta bahwa pasukan pimpinan Rusia yang dipanggil Tokayev untuk membantu menstabilkan situasi pertama kali dikerahkan ke ibu kota, Nur-Sultan, memicu spekulasi pada saat itu bahwa misi mereka adalah untuk melindungi pemerintah dan Tokayev sendiri pada saat dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai pasukan keamanannya sendiri.

Tokayev memecat Karim Masimov, yang saat itu menjabat sebagai kepala Komite Keamanan Nasional (NSC), pada 5 Januari 2022. Masimov kemudian ditahan karena dicurigai melakukan makar. (*)

Reporter: Chahaya Simanjuntak