batampos – PT Putera Karyasindo Prakarsa (PKP), developer properti terbesar di Kota Batam, kembali menghadirkan pameran properti berskala besar dengan berbagai pilihan hunian dan unit komersial di lokasi-lokasi strategis.

Mulai Jumat, 21 November 2025, PKP membuka PKP Expo di Atrium Barat Mega Mall Batam (area depan Starbucks). Pameran ini akan berlangsung hingga 14 Desember 2025, menghadirkan penawaran istimewa dengan promo spektakuler bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah maupun berinvestasi properti.

Dalam event ini, PKP menampilkan lebih dari 20 proyek properti yang mencakup rumah tinggal, ruko, apartemen, hingga kavling. Seluruh proyek tersebut tersebar di berbagai kawasan potensial seperti Batam Center, Baloi, Tiban, Batuaji, Marina, Bandara, dan Nongsa.

Mengusung tema “Great Sale Double Diskon”, pameran ini memberikan kesempatan bagi calon pembeli untuk menikmati potongan harga ganda, menjadikannya momentum ideal untuk memiliki hunian impian maupun aset investasi bernilai tinggi.

Manajer Promosi PKP Batam, Rio Naldi, menyebutkan bahwa promo kali ini merupakan yang pertama dan sangat berbeda dari sebelumnya.
“PKP Expo ini spesial karena kami memberikan dua kali diskon. Setelah potongan pertama, konsumen masih mendapatkan diskon tambahan. Untuk detail lengkapnya, silakan datang langsung ke lokasi pameran,” ujarnya.

Tidak hanya itu, pengunjung yang melakukan transaksi juga berkesempatan mengikuti undian berhadiah uang tunai hingga ratusan juta rupiah yang akan diundi pada akhir periode pameran.

Masyarakat yang berminat dapat segera melakukan pemesanan unit di lokasi pameran atau mengakses informasi lebih lanjut melalui situs resmi www.pkponline.com. PKP juga melayani konsumen melalui PKP Store yang tersebar di empat lokasi, yakni

• Orchid Park Business Centre
• Mega Legenda 2
• Aji Business Centre, dan
• Trikarsa Ekualita Pasir Putih. (*)

Artikel PKP Expo Tawarkan Double Diskon pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Turunnya angka transfer dari pemerintah pusat ke Pemko Batam memaksa banggar mengubah struktur APBD Batam 2026. Nilai turunnya sangat fantastis, mencapai Rp 438, 28 miliar.

Akhirnya, APBD Batam 2026 yang semua sudah dihitung akhirnya disepakati jadi Rp4,299 triliun.

Pengurangan transfer pusat sebesar Rp438,38 miliar membuat Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus menghitung ulang struktur APBD. Pendapatan daerah yang semula ditargetkan Rp4,62 triliun turun menjadi Rp4,18 triliun, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,58 triliun.

BACA JUGA: Wali Kota Batam Tambah 1.000 Nelayan Penerima Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Tahun Depan

Pada sisi belanja, total Belanja Daerah dikoreksi dari Rp4,73 triliun menjadi Rp4,29 triliun. Komponen terbesar berada pada Belanja Operasi sebesar Rp3,437 triliun, di antaranya Belanja Pegawai yang mencapai Rp1,851 triliun atau 38,22 persen dari APBD. Angka ini masih melampaui batas maksimal 30 persen sesuai ketentuan mandatori nasional.

“Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga agar APBD tetap berimbang tanpa mengganggu kinerja pelayanan publik,” ujar Muhammad Mustofa, anggota Banggar DPRD Kota Batam, saat membacakan laporan Banggar di hadapan rapat paripurna.

Katanya, pengurangan transfer pusat mengharuskan pemerintah daerah mengoptimalkan sumber pendapatan daerah lainnya.

Belanja Barang dan Jasa dicatat sebesar Rp1,342 triliun, Belanja Hibah Rp219,31 miliar, Belanja Bantuan Sosial Rp19,2 miliar, serta Belanja Subsidi Rp5,5 miliar.

Sementara itu, Belanja Modal turun signifikan menjadi Rp843 miliar dari rencana awal Rp1,04 triliun. Di dalamnya termasuk pembangunan gedung dan bangunan Rp298,24 miliar, jalan dan jaringan Rp357,84 miliar, serta peralatan dan mesin Rp159,02 miliar.

Sementara itu, porsi belanja strategis belum seluruhnya memenuhi amanat nasional. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 33,29 persen, di bawah ketentuan minimal 40 persen. Belanja Infrastruktur Kelurahan pun tercatat 1,38 persen, masih jauh dari kewajiban 5 persen.

Dalam laporan yang sama, Mustofa menyampaikan, penyusunan APBD 2026 tetap mengikuti asas berimbang dengan memanfaatkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp115,5 miliar serta SILPA tahun sebelumnya.

“Seluruh komponen APBD telah disusun untuk memastikan kemampuan fiskal daerah tetap terjaga dan pelayanan masyarakat tidak terganggu,” katanya.

Rancangan Perda APBD 2026 kemudian disetujui bersama oleh DPRD Kota Batam dan Wali Kota Batam untuk ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah tahun depan. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Transfer Pusat ke Batam Turun Rp438 Miliar, Imbasnya Struktur ABPD 2026 Berubah pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– DPRD Kota Batam menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna pada Kamis (20/11). Nilai APBD disahkan sebesar Rp4,299 triliun, lebih rendah dibandingkan rancangan awal akibat pemangkasan Dana Transfer ke Daerah oleh pemerintah pusat.

Pengurangan transfer pusat sebesar Rp438,38 miliar membuat Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus menghitung ulang struktur APBD. Pendapatan daerah yang semula ditargetkan Rp4,62 triliun turun menjadi Rp4,18 triliun, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,58 triliun.

Pada sisi belanja, total Belanja Daerah dikoreksi dari Rp4,73 triliun menjadi Rp4,29 triliun. Komponen terbesar berada pada Belanja Operasi sebesar Rp3,437 triliun, di antaranya Belanja Pegawai yang mencapai Rp1,851 triliun atau 38,22 persen dari APBD. Angka ini masih melampaui batas maksimal 30 persen sesuai ketentuan mandatori nasional.

BACA JUGA: Sah, APBD Batam 2026 Sebanyak Rp4,29 Triliun

“Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga agar APBD tetap berimbang tanpa mengganggu kinerja pelayanan publik,” ujar Muhammad Mustofa, anggota Banggar DPRD Kota Batam, saat membacakan laporan Banggar di hadapan rapat paripurna.

Katanya, pengurangan transfer pusat mengharuskan pemerintah daerah mengoptimalkan sumber pendapatan daerah lainnya.

Belanja Barang dan Jasa dicatat sebesar Rp1,342 triliun, Belanja Hibah Rp219,31 miliar, Belanja Bantuan Sosial Rp19,2 miliar, serta Belanja Subsidi Rp5,5 miliar.

Sementara itu, Belanja Modal turun signifikan menjadi Rp843 miliar dari rencana awal Rp1,04 triliun. Di dalamnya termasuk pembangunan gedung dan bangunan Rp298,24 miliar, jalan dan jaringan Rp357,84 miliar, serta peralatan dan mesin Rp159,02 miliar.

Sementara itu, porsi belanja strategis belum seluruhnya memenuhi amanat nasional. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 33,29 persen, di bawah ketentuan minimal 40 persen. Belanja Infrastruktur Kelurahan pun tercatat 1,38 persen, masih jauh dari kewajiban 5 persen.

Dalam laporan yang sama, Mustofa menyampaikan, penyusunan APBD 2026 tetap mengikuti asas berimbang dengan memanfaatkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp115,5 miliar serta SILPA tahun sebelumnya.

“Seluruh komponen APBD telah disusun untuk memastikan kemampuan fiskal daerah tetap terjaga dan pelayanan masyarakat tidak terganggu,” katanya.

Rancangan Perda APBD 2026 kemudian disetujui bersama oleh DPRD Kota Batam dan Wali Kota Batam untuk ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah tahun depan. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel 2026, Belanja Pegawai Sedot 38,22 Persen APBD Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Pengadilan Negeri (PN) Batam menggelar sidang lanjutan permohonan pembubaran PT Telaga Biru Semesta, Rabu (19/11). Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Douglas R.P. Napitupulu ini menjadi proses penting dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang telah dinyatakan bersalah dalam perkara pidana lingkungan hidup.

Pada persidangan tersebut, Jaksa Pengacara Negara (JPN) Jefri Hardi hadir mewakili Kejaksaan sebagai pemohon. Sementara pihak termohon, PT Telaga Biru Semesta, diwakili tim kuasa hukum yang terdiri atas Muhammad Eko Prasetya, Ghestano Kandow, dan Firdaus. Tiga perwakilan perusahaan—Termohon I, II, dan III—yakni Muhammad Raga Syahputra bin Amiruddin, Nurisah Suryani, dan Amiruddin juga turut hadir.

Dalam pembacaan permohonannya, Jefri menegaskan bahwa langkah Kejaksaan mengajukan pembubaran perseroan didasarkan pada Putusan PN Batam Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Putusan tersebut menyatakan PT Telaga Biru Semesta terbukti melakukan dumping limbah tanpa izin.

BACA JUGA: Empat Remaja Tersesat di Hutan Telaga Biru Batam, Berhasil Ditemukan Selamat

“Putusan ini secara tegas menyebutkan bahwa PT Telaga Biru Semesta melakukan dumping limbah tanpa izin. Korporasi telah dinyatakan bersalah melalui proses peradilan yang sah,” ujar Jefri di hadapan majelis hakim.

Ia menjelaskan bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 jo Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Dumping limbah tanpa izin bukan sekadar pelanggaran teknis. Itu tindakan yang membawa risiko langsung terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat,” katadia .

Lebih lanjut, Jefri memaparkan dasar kewenangan Kejaksaan dalam mengajukan permohonan tersebut. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Kejaksaan RI, Kejaksaan memiliki kewenangan bertindak atas nama negara.

“Pasal 30 ayat (2) memberi kami kewenangan untuk bertindak demi negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan,” jelas Jefri.

Ia juga mengutip Pasal 30C huruf f dan Pasal 32 yang mengatur fungsi publik Kejaksaan, termasuk menjalankan kewenangan lain yang ditetapkan undang-undang.

“Negara wajib hadir ketika suatu perseroan terbukti melanggar kepentingan umum. Pembubaran adalah mekanisme hukum yang disediakan undang-undang ketika pelanggaran itu terbukti,” katanya.

Permohonan tersebut turut mengacu pada Pasal 146 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan pembubaran perseroan yang melakukan pelanggaran terhadap kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan.

“Kejaksaan tidak mencari musuh. Kami menjalankan mandat untuk memastikan kepatuhan korporasi dan melindungi kepentingan publik,” tambahnya.

Usai mendengar pemaparan permohonan dari pemohon, Hakim Douglas menunda persidangan dan menjadwalkan sidang berikutnya pada 26 November 2025 dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon.

“Sidang selanjutnya kita jadwalkan pekan depan, agenda mendengar jawaban dari pihak termohon,” ujar Douglas.

Permohonan pembubaran PT Telaga Biru Semesta ini menjadi babak lanjutan dari upaya penegakan hukum Kejaksaan Negeri Batam terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang telah berkekuatan hukum tetap. (*)

Reporter: Azis

Artikel PN Batam Gelar Sidang Pembubaran PT Telaga Biru Semesta, Jaksa Tekankan Penegakan Hukum Korporasi Lingkungan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi nelayan dan pekerja rentan di kota ini. Ia memastikan bahwa tahun depan Pemko Batam menambah 1.000 penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan, khusus untuk kalangan nelayan.

“Hari ini sudah 5.000 orang yang kita cover BPJS. Tahun depan, bersama Ibu Wakil, kita tambah lagi 1.000 orang menjadi total 6.000 nelayan,” ujar Amsakar usai penyerahan bantuan sarana perikanan tangkap kepada nelayan kecil di Fisherism Tanjung Riau, Sekupang, Kamis (20/11).

Ia menyebut perlindungan ini penting agar keluarga nelayan tetap mendapat kepastian bantuan bila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja atau musibah lain.

Baca Juga: Pemko Gelontorkan Rp6,78 Miliar Bantuan Sarana Perikanan Tangkap, Amsakar: Nelayan Harus Bisa Tumbuh

Amsakar menegaskan bahwa langkah ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap kelompok nelayan. “Pemerintah Kota Batam memandang nelayan itu penting. Setiap kebijakan selalu memberikan atensi dan perhatian untuk memastikan mereka mendapat ruang, bantuan, dan jaminan,” tambahnya.

Selain perlindungan sosial untuk nelayan, Amsakar menjelaskan bahwa arah kebijakan Pemko Batam kini mulai bergeser dari fokus pembangunan infrastruktur semata menjadi pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

“Transformasi itu sedang berjalan. Infrastruktur tetap kita jalankan, tapi kini fokus kita tambah yakni pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Menurut Amsakar, sejumlah program pemberdayaan tersebut meliputi seragam gratis untuk anak sekolah. Beasiswa bagi pelajar hinterland yang lolos ke universitas negeri. Bantuan Rp300 ribu per bulan bagi warga lanjut usia di atas 60 tahun serta pinjaman modal hingga Rp20 juta untuk UMKM tanpa bunga.

“Untuk urusan bunganya, biar Amsakar dan Buk Li Claudia Candra yang selesaikan,” ujarnya sambil menegaskan komitmen membantu pelaku usaha kecil.

Baca Juga: 2 Kontainer Barang Bekas Masih Diamankan Polisi, Penyidik Telusuri Pemilik Barang hingga Pemesan

Pemko Batam juga memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan seperti ojek online, penambang pancung, dan pekerja sektor informal lainnya. Totalnya diperkirakan mencapai 10.000 orang.

“Inilah bentuk keberpihakan kita kepada masyarakat Batam,” tegas Amsakar.

Amsakar menutup dengan ajakan menjaga kekompakan antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai kolaborasi yang baik antara warga, camat, lurah, kepala dinas, dan tokoh masyarakat penting untuk memperkuat pembangunan Batam.

“Ayo kita jaga kekompakan. Kita saling memberikan doa yang terbaik, saling memperkuat antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Wali Kota Batam Tambah 1.000 Nelayan Penerima Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Tahun Depan pertama kali tampil pada Metropolis.