batampos– Ribuan ASN yang ada di Pulau Karimun menjalani skrining pemeriksaan tuberkulosis (TBC). Hal ini tertuang di dalam surat Nomor B/ 400.7.8.1/5131/DINKES/2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Sekretariat Daerah. Hal ini sebagai langkah deteksi dini penyakit tersebut.

Bupati Karimun, Iskandarsyah yang dikonfirmasi Batam Pos, Senin (10/11) mengatakan, pelaksanaan skrining pemeriksaan TBC yang dilakukan di jajaran ASN yang bertugas di Pulau Karimun sesuai dengan surat edaran Gubernur Kepri Nomor B/400.7.81/150DINKES-SET/2025.

”Surat edaran tersebut bertujuan tentang percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) yang bertujuan untuk meningkatkan penemuan kasus TBC secara dini dan aktif. Untuk itu, kita di Karimun mulai hari ini (Senin, red) sampai dengan Kamis (14/11) sudah mulai melakukan skrining melalui X-ray yang dilaksanakan terpusat di Puskesmas Meral,” ujarnya.

Untuk jumlah ASN yang masuk dalam daftar mengikuti skrining pemeriksaan TBC, tambah Bupati, ada 1.250 orang yang berasal 33 OPD. Dengan kata lain, seluruh OPD yang ada di Pulau Karimun plus dengan pihak kecamatan. Untuk masing-masing OPD jumlah ASN yang menjalani skrining tidak Sajam ada yang jumlahnya 40 orang atau lebih. Bahkan, yang paling banyak itu dari BPBD Damkar yang jumlahnya 70 orang.

BACA JUGA: Kok Bisa, 48 Anak di Tanjungpinang Menderita TBC

”Melalui kegiatan skrining pemeriksaan kasus TBC aktif di antara ASN secara lebih cepat dan akurat. Bahkan, pada individu yang belum menunjukkan gejala berat (Active Case Finding – ACF). Selain itu juga untuk memastikan ASN yang terdiagnosis segera mendapatkan pengobatan standar secara tuntas untuk mencegah penyakit berkembang parah. Sehingga, dapat juga mencegah terjadinya penularan di lingkungan Kerja,” jelasnya.

Bukan hanya itu saja, kata Bupati, kegiatan skrining TBC ini juga mengurangi risiko penularan bakteri mycobacterium tuberculosis antar-ASN di kantor, ruang rapat atau area publik lainnya. Sehingga, dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi seluruh pegawai.

”Skrining TBC ini juga untuk mendukung program eliminasi TBC nasional 2030. Artinya, mengeliminasi TBC di Indonesia pada 2030 dengan fokus pada lingkungan perkantoran pemerintah. Sehingga, memastikan ASN yang sehat dapat bekerja secara optimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Iskandar. (*)

Reporter: Sandi P

Artikel Untuk Temukan Kasus TBC Secara Dini, Ribuan ASN Karimun Jalani Skrining pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Warga Kabupaten Bintan kini tak perlu bingung lagi jika menemukan jalan rusak di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Pertanahan (PUPRP) telah meluncurkan Sistem Informasi Jalan Berlubang (Silubang), portal digital untuk melaporkan kondisi jalan secara cepat dan akurat.

Sejak diluncurkan, portal ini telah dikunjungi oleh 877 pengguna hingga Senin (10/11/2025). Kepala Dinas PUPRP Bintan, Wan Affandi, menyebutkan laporan terbanyak berasal dari wilayah Bintan Utara, Bintan Timur, dan Gunung Kijang.

“Beberapa titik kerusakan sudah diperbaiki, sementara yang lainnya masih dalam proses verifikasi dan penanganan,” ujar Affandi.

Ia menjelaskan, laporan yang masuk ke Silubang tidak hanya mencakup jalan kabupaten, tapi juga ruas jalan provinsi dan nasional. Karena itu, pihaknya berkoordinasi langsung dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk tindak lanjut perbaikan.

“Melalui Silubang, masyarakat bisa melaporkan jalan rusak secara realtime menggunakan perangkat digital. Setiap laporan langsung masuk ke dashboard monitoring internal, sehingga proses verifikasi dan perbaikan bisa dilakukan lebih cepat dan responsif,” tambahnya.

Bupati Bintan Roby Kurniawan turut mengapresiasi inisiatif digital ini. Menurutnya, sistem Silubang akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan infrastruktur daerah.

“Dengan layanan ini, kita bisa segera mengetahui kondisi jalan vital yang perlu perbaikan cepat. Ini bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga infrastruktur tetap layak,” ujar Roby.

Program Silubang menjadi salah satu langkah nyata Pemkab Bintan dalam mewujudkan layanan publik berbasis teknologi dan tata kelola infrastruktur yang transparan. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Portal Silubang, Cara Cepat Warga Bintan Laporkan Jalan Rusak Online pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Proses rekonstruksi kasus pembunuhan pegawai Imigrasi Tarempa, Harsyad (53), oleh pelaku Adi Syahputra Marpaung (21), akhirnya digelar pada Senin (10/11). Namun, kegiatan ini diwarnai pembatasan terhadap awak media yang hendak meliput di lokasi kejadian.

Rekonstruksi dilakukan di beberapa titik yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP), namun sejak awal, sejumlah jurnalis dihalangi oleh anggota polisi saat hendak melakukan peliputan.

Insiden pertama terjadi di rumah kakak angkat pelaku di Jalan Kampung Baru, Gang Mawar, Kelurahan Tarempa. Saat pelaku digiring menuju lokasi, seorang anggota polisi yang bertugas di Humas Polres Anambas langsung menghentikan siaran langsung awak media.

“Media tidak bisa masuk,” ucapnya tegas sambil menahan langkah wartawan yang tengah meliput.

Padahal, di lokasi tersebut tidak terdapat garis polisi atau tanda larangan masyarakat umum. Tak hanya di situ, seorang anggota Satreskrim bernama Boy juga turut menahan jurnalis yang mencoba mendokumentasikan jalannya rekonstruksi.

Kapolres Kepulauan Anambas, AKBP I Gusti Ngurah Agung Budianaloka, menjelaskan larangan tersebut karena keterbatasan ruang di lokasi pertama.

“Tempatnya sempit, biar kita fokus. Takutnya nanti jaksa bingung kalau ada wartawan di dalam rekontruksi,” ujarnya.

Namun, pembatasan serupa juga terjadi di lokasi ketiga, lahan milik korban di Desa Tarempa Barat Daya, meski area tersebut cukup luas dan terbuka. Petugas bernama Raja Faisal bahkan kembali melarang jurnalis mendekat dengan alasan “area tertutup.”

Situasi makin ketat di lokasi keempat, tempat pelaku mengeksekusi korban. Petugas mengelilingi pelaku dengan barikade rapat sehingga awak media kesulitan mengambil gambar maupun video.

Akibatnya, wartawan harus berusaha keras mengambil dokumentasi dari sela-sela kaki petugas demi mendapatkan momen krusial. Kondisi ini memunculkan sorotan tajam dari kalangan jurnalis dan organisasi profesi.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Tanjungpinang, Sutana, menyampaikan keprihatinan atas pembatasan tersebut.

“Tindakan pelarangan liputan ini melanggar kebebasan pers yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kasus seperti ini menyangkut kepentingan publik, sehingga harus terbuka,” tegasnya.

Menurutnya, aparat seharusnya memberikan ruang bagi jurnalis untuk bekerja secara profesional, bukan sebaliknya.

“Kebebasan pers adalah hak publik untuk tahu. Menghalangi jurnalis sama saja dengan menghalangi masyarakat mendapatkan informasi,” ujarnya.

AJI berharap insiden serupa tak lagi terjadi dan semua pihak menghormati prinsip dasar kebebasan pers sebagai pilar utama demokrasi. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Polisi Batasi Akses Jurnalis saat Liputan Rekonstruksi Pembunuhan Pegawai Imigrasi Tarempa pertama kali tampil pada Kepri.