batampos – Proses penyelidikan terkait kasus ledakan kapal MT Federal II di galangan PT ASL Shipyard, Tanjunguncang, kembali mengalami perkembangan. Hingga Jumat (7/11/2025), jumlah saksi yang diperiksa telah mencapai 38 orang, seiring upaya polisi mengerucutkan keterangan untuk memperjelas konstruksi peristiwa.

Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin mengatakan, proses pendalaman keterangan saksi masih terus dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan memastikan arah penetapan tersangka benar-benar berdasarkan fakta hukum. “Saat ini sudah ada 38 orang yang diperiksa. Penetapan tersangka masih belum, karena kami masih membutuhkan kecocokan fakta dari lapangan,” ujarnya.

Zaenal menjelaskan, jumlah saksi yang diperiksa sempat mencapai 43 orang. Namun, dalam penyelidikan lanjutan, pihak kepolisian melakukan penyaringan kembali agar keterangan yang dikumpulkan lebih spesifik dan relevan. “Penyelidikan itu berkembang. Data yang ada kita kerucutkan kembali untuk fokus pada informasi yang punya keterkaitan kuat dengan penyebab kejadian,” katanya.

Baca Juga: Polisi Belum Temukan Fakta Dugaan Kecelakaan Kerja Terbaru di PT ASL Marine Shipyard

Polisi saat ini juga masih menunggu hasil resmi penelitian Laboratorium Forensik (Labfor) yang menjadi bagian penting dalam menentukan konstruksi hukum peristiwa. Hasil Labfor diperlukan untuk memastikan penyebab ledakan dan titik awal api, termasuk sistem keselamatan kerja yang berlaku saat kejadian.

“Penetapan tersangka tidak bisa tergesa-gesa. Kita menunggu sinkronisasi data teknis dari Labfor dengan keterangan saksi-saksi,” ujar Zaenal. Ia menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan menyeluruh, tidak hanya kepada pihak subkontraktor, namun juga manajemen utama galangan dan semua pihak yang memiliki tanggung jawab pengawasan.

Kasus ledakan kapal MT Federal II sebelumnya menewaskan 14 pekerja dan melukai puluhan lainnya. Sebagian korban mengalami luka bakar parah dan trauma inhalasi, di mana beberapa di antaranya sempat dirawat intensif di rumah sakit sebelum meninggal dunia.

Peristiwa ini menjadi sorotan luas, mengingat insiden serupa juga pernah terjadi di perusahaan yang sama beberapa bulan sebelumnya. Publik, keluarga korban, hingga serikat pekerja terus mendesak agar penanganan kasus ini dilakukan secara transparan dan tidak berhenti pada pekerja lapangan saja.

“Kami memastikan proses ini berjalan profesional dan terbuka. Hasilnya akan kami sampaikan setelah pemeriksaan teknis dan keterangan saksi-saksi selesai dipadukan,” tutup Kapolresta. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Ledakan MT Federal II: 38 Saksi Diperiksa, Tersangka Belum Ada pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Proses persidangan kasus penganiayaan terhadap seorang asisten rumah tangga (ART) bernama Intan Tuwa Negu kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis (6/11).

Sidang yang menghadirkan dua terdakwa, Roslina dan Merliyati mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) Kepulauan Riau.

Ketua KKPPMP Kepri, Chrisanctus Paschalis Saturnus atau yang akrab disapa Romo Paschal menilai majelis hakim seharusnya lebih memahami kondisi psikologis korban yang masih mengalami trauma berat. Ia meminta agar PN Batam menjaga jalannya persidangan agar tidak memicu trauma berulang bagi korban.

Baca Juga: Kasus Penyiksaan ART di Sukajadi, Korban Tolak Damai dan Siap Berikan Kesaksian

“Kami sudah menyerahkan hasil pemeriksaan psikolog yang menyatakan kondisi mental korban masih dalam trauma berat. Pertanyaan yang diulang-ulang dalam sidang bisa menjadi trigger bagi korban,” ujar Romo Paschal, Jumat (7/11).

Menurutnya, beberapa hakim dan penasihat hukum sering kali tidak memahami dinamika kekerasan yang dialami korban. Kondisi itu menyebabkan korban cenderung diam (mute) saat menghadapi tekanan di ruang sidang.

“Itu tercantum jelas dalam hasil pemeriksaan psikolog. Seorang hakim semestinya memahami mekanisme berhadapan dengan korban kekerasan. Pertanyaan berulang justru membuka luka lama,” ujarnya .

Romo Paschal juga mengingatkan agar majelis hakim memperhatikan aspek psikis dalam proses pemeriksaan, bukan hanya luka fisik. Korban, katanya, masih terus didampingi psikolog hingga kini.

“Kami sudah meminta surat keterangan dari psikolog sebelum sidang dimulai. Korban bisa mengalami trauma berulang hanya karena mendengar suara keras atau teriakan. Hal seperti ini harus jadi perhatian hakim dan jaksa,” tambahnya.

Ia menyebut, pihaknya juga telah melayangkan surat resmi kepada Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Komisi Kejaksaan agar memantau jalannya perkara ini.

“Kasus ini bukan semata soal keadilan hukum, tapi juga soal kemanusiaan. Negara harus hadir untuk membela korban, terutama para pekerja rumah tangga yang sering tak dilindungi,” ujarnya .

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Aditya disebutkan perbuatan kekerasan terhadap korban Intan warga asal Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kasus ini terungkap setelah unggahan viral di media sosial Facebook pada 22 Juni 2025 memperlihatkan wajah korban yang lebam dan tubuhnya penuh luka. Polisi bergerak cepat, dan sehari kemudian menangkap kedua terdakwa di kawasan Batam Kota.

Hasil visum dari RS Elisabeth Batam menunjukkan korban mengalami memar, lecet, dan bengkak di hampir seluruh tubuh, serta robek pada bibir bagian bawah. Ia juga menderita anemia akibat kekerasan tumpul.

Dalam penyidikan, korban mengaku dipukul, ditendang, dibenturkan kepalanya, hingga disiram air pel. Ia juga dipaksa makan nasi basi, tidur di kamar mandi, dilecehkan secara verbal, bahkan dikurung dengan pengawasan CCTV.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) juncto Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana.

Kasus yang menimpa Intan bukan hanya menggugah empati publik, tetapi juga membuka mata tentang rentannya posisi para pekerja rumah tangga. Romo Paschal berharap majelis hakim mampu menghadirkan keadilan tanpa menambah beban psikologis korban.

“Keadilan sejati bukan hanya menghukum pelaku, tapi juga memulihkan korban. Itulah wujud negara yang berpihak pada kemanusiaan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Sidang Kekerasan terhadap ART, KKPPMP Ingatkan Hakim Perhatikan Psikis Korban pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap kapal ikan asing berbendera Vietnam yang melakukan illegal fishing di Laut Natuna Utara. Potensi kerugian negara dari aktivitas ilegal ini mencapai Rp 22,6 miliar.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan kapal asing ini ditangkap oleh Kapal Pengawas (KP) Brakuda 01 pada 1 November kemarin. Dari kapal, petugas mengamankan 1 nahkoda dan 2 ABK.

“Setelah penangkapan, kapal diseret ke Batam. Jadi membutuhkan waktu,” ujar pria yang akrab disapa Ipunk ini di Pangkalan PSDKP Batam, Kamis (6/11).

Ipunk menjelaskan dalam penangkapan tersebut 1 kapal berhasil kabur dari kejaran petugas. Bahkan, kapal-kapal ini sudah memindahkan ikan tangkapannya ke kapal induk yang diperkirakan mencapai 80 ton.

“Kapal ini melakukan transfer ship to ship. Dan kapal kabur dari perbatasan,” katanya.

Menurut Ipunk, perairan Indonesia hingga saat ini masih menjadi tujuan utama ilegal fisihing. Sebab, sumber daya laut di Indonesia memiliki daya jual tinggi.

“Perairan kita itu seksi, ikannya tuh menggiurkan dan mahal semua. Sehingga mereka (kapal asing) mengejar,” ungkapnya.

Dengan masih adanya ilegel fishing ini, Ipunk mengaku terus memperkuat kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya. Termasuk memantau aktivitas kapal di perairan perbatasan menggunakan pesawat.

“Kita memantau dari udara dan saling tukar informasi dengan aparat penegak hukum lainnya,” katanya.

Kapal HP 9213 TS diduga melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta pasal-pasal lain terkait pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.

“Untuk proses hukum terhadap para pelaku saat ini ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan di Pangkalan PSDKP Batam,” tutupnya. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Kapal Vietnam Curi Ikan di Laut Natuna, Rugi Negara Rp22,6 Miliar pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyinggung lemahnya kinerja sejumlah OPD, satu di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Penataan pejabat tak bisa dilakukan serampangan, tapi meminta pejabat yang merasa gagal punya budaya malu.

Saat diwawancarai, Amsakar tampak tenang ketika membahas topik yang biasanya membuat pejabat daerah kikuk: evaluasi kepala OPD.

Namun, nada suaranya berubah sedikit lebih tegas ketika menyinggung satu instansi: DLH Batam. Dinas itu memang sudah sejak lama menjadi sorotan publik lantaran amburadul dalam menangani persoalan sampah dan terseret dugaan penyimpangan retribusi hingga diperiksa Polresta Barelang.

“Kalau terkait dengan proses hukum, biarkan saja itu berjalan sesuai dengan mekanismenya. Kami di pemerintahan tidak akan pernah mengintervensi proses hukum,” kata dia, Rabu (5/11).

Tapi ia tak berhenti di situ. Amsakar menyinggung ihwal restrukturisasi kabinet, hal yang belakangan ramai dibicarakan di internal Pemko Batam. Banyak pihak menunggu langkah berani Amsakar menata kembali barisan kepala dinas yang dinilai tak seirama dengan arah kebijakannya.

“Jabatan bisa kosong kalau orangnya pensiun, meninggal dunia, atau ada problem seperti temuan di kepolisian, kejaksaan, KPU, Bawaslu. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka kita baru bisa mendemosi lewat evaluasi kinerja, dan itu pun baru bisa setelah dua periode penilaian, sekitar enam bulan,” katanya.

Proses evaluasi itu tak bisa lagi dilakukan seperti era sebelumnya yang lebih longgar. Ia menyinggung hasil kajian Kemenkopolhukam dan Kemendagri soal tata kelola pemerintahan yang sempat melibatkan dirinya sebagai narasumber.

“Saya sampaikan waktu itu, jangan sampai semua problem kepegawaian mesti sampai ke pusat. Setiap kepala daerah mestinya punya ruang memilih pasukannya,” ujar dia.

“Bagaimana mungkin kalau mazhabnya berbeda tapi masih bekerja dalam satu tim? Untuk memperkuat tim itu harus semazhab, sehaluan, sehati, baru bisa cepat bergeraknya,” tambahnya.

Pernyataan itu terasa seperti sindiran bagi sejumlah kepala OPD yang disebut-sebut “jalan sendiri” tanpa koordinasi dengan kepala daerah. Di internal Pemko, isu ini sudah lama menjadi bisik-bisik. Beberapa dinas strategis dianggap kurang peka terhadap arahan politik pembangunan yang diusung Amsakar.

Amsakar tak menampik. Ia justru menyebut fenomena itu sebagai akibat dari “budaya kerja yang setengah hati.”

“Kalau kepala dinas bekerja alakadarnya, ya harus punya budaya malu. Malu, lah. Mengundurkan diri saja,” katanya, tegas.

Namun demikian, meski banyak yang mendesak agar dia segera merombak struktur pejabat, Amsakar akui tangannya belum sepenuhnya bebas. Pelantikan Sekda baru membuatnya harus menunggu enam bulan sebelum evaluasi resmi bisa dilakukan.

“Evaluasi baru bisa kita buat setelah enam bulan dari sekarang. Itulah sebabnya restrukturisasi pejabat ini sedikit agak ruwet,” ujarnya.

Sampai waktu itu tiba, Amsakar seperti sedang menunggu. Tapi pesan politiknya sudah jelas: mereka yang tak sejalan, bersiap-siaplah tersingkir–atau, seperti katanya sendiri, malu, lah. Mengundurkan diri saja. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Amsakar Sentil DLH Batam, Minta Pejabat Punya Budaya Malu pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kepala Resort BKSDA Mukakuning Rempang Batam, Yon Romby Sihotang memastikan buaya yang muncul dari Dam Duriangkang dan naik ke darat bukan untuk mencari mangsa.

“Kalau makannya, seperti ikan itu sudah pasti di dapat dari sekitar bakau. Jadi naik (ke darat) karena tersesat, bukan mencari mangsa,” ujarnya. Kamis (6/11).

Yon meminta masyarakat untuk tidak terlalu khawatir dengan kemunculan buaya tersebut. Sebab, di sektar waduk juga sudah di pasang pagar pembatas.

“Ada pagarnya, jadi kalau muncul pun sudah ada pembatas,” katanya.

Baca Juga: Jalan Baru di Batam Centre, Hubungkan Simpang Perumahan PLN hingga Botania dan Bandara

Diketahui, buaya kerap terlihat di kawasan Dam Duriangkang. Menurut Yon, waduk tersebut terhubung langsung ke laut dan hutan bakau.

“Jadi sangat mungkin buaya itu muncul. Sudah sering juga terlihat di situ, dan memang dari dulu sudah ada imbauan untuk waspada dengan buaya di kawasan itu,” ungkapnya.

Dari pemeriksaan petugas BKSDA, buaya yang ditangjap tersebut berukuran sekitar 2,5 meter dengan berat 70 kilogram. Buaya ini kemudian ditangani lembaga konservasi.

Baca Juga: Pembangunan Jalan Baru SDN 013 di Marina, Segera Dilanjutkan dengan Tahap Pengaspalan

“Statusnya tetap satwa negara, cuma kita titipkan. Bisa ke taman safarilah nanti buayanya,” tutupnya.

Sebelumnya, warga yang melintas sekitar kawasan Dam Duriangkang atau Piayu-Punggur dikejutkan dengan kemunculan seekor buaya, Selasa (4/9) malam. Buaya tersebut terlihat merayap dari laut ke daratan. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Buaya di Kawasan Dam Duriangkang Tersesat pertama kali tampil pada Metropolis.