batampos – Partai Nasdem DKI Jakarta menanggapi usulan Ketua KPK Firli Bahuri, yang menilai tingginya ambang batas pencalonan presiden sebagai tindakan pidana korupsi di kalangan pejabat. Apalagi, mahalnya ongkos politik saat ini menjadi sebab banyaknya korupsi.

Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta, Nurcahyo Anggorojati menilai, menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold menjadi 0 persen sudah tidak relevan.

Penghapusan presidential treshold akan berdampak pada distraksi program pemerintah akibat tidak adanya dukungan di parlemen, pasalnya pemerintah hanya akan fokus terhadap konflik politik di parlemen, kebijakan-kebijakan pemerintah tidak efektif di implementasikan dan akan berpengaruh juga pada stabilitas dan efektivitas pemerintahan sehingga diperlukan pemerintahan yang kuat untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah.

“Belajar dari pemerintahan sebelumnya, rendahnya presidential treshold menjadikan tidak sedikit kebijakan atau program pemerintah mendapatkan perlawanan bahkan penolakan dari DPR sehingga berpengaruh pada stabilitas dan efektivitas pemerintahan, maka dari itu diperlukan presidential treshold setidaknya 15 persen agar kita memiliki pemerintahan yang kuat, Presiden tanpa parlemen yang kuat akan sulit membuat kebijakan yang kuat,” ujar Nurcahyo kepada wartawan, Sabtu (18/12).

Terkait pernyataan Firli yang menyebutkan mahalnya ongkos politik menjadi sebab praktik korupsi. Nurcahyo mengatakan Partai Nasdem memiliki gaya baru dalam berpartai yaitu dengan berpolitik tanpa mahar untuk memutus praktik politik transaksional dan korupsi.

“Partai Nasdem mengusung konsep berpolitik tanpa mahar, kami berusaha mencegah politik transaksional dan KKN melalui pendidikan politik dan peningkatan integritas di struktur internal partai dengan tidak meminta mahar kepada calon yang akan bertarung di Pileg maupun Pilkada,” katanya.

Politik tanpa mahar ini dibuktikan pada saat mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan berkoalisi tanpa syarat, begitu juga dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

“Saat Pilpres 2014 dan 2019, Partai Nasdem bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi dengan menerapkan prinsip koalisi tanpa syarat. Selain itu dalam Pilkada, Partai NasDem tidak meminta mahar politik dari calon kepala daerah yang akan mendapatkan surat rekomendasi dari partai. Pemberian dukungan Partai NasDem murni berdasarkan pemikiran dan diskusi yg matang juga menimbang dari hasil survei seraya meminta masukan dari para kader,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan berpolitik tanpa mahar menjadi napas perjuangan dari Gerakan Perubahan Partai Nasdem dalam demokratisasi di negeri ini dan menjadi modalitas bagi kesuksesan partainya dalam perhelatan Pemilu maupun Pilkada.

Sebagai informasi, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan presidential threshold seharusnya tidak 20 tetapi 0 persen alias tidak ada sama sekali. Firli meyakini dengan hilangnya presidential threshold ini akan langsung berimbas pada rendahnya biaya politik. Termasuk juga mengurangi korupsi di Indonesia.

“Sekarang orang masih heboh dengan apa itu pak? parlemen treshold, president treshold. Seharusnya kita berpikir sekarang bukan 20 persen, bukan 15 persen. 0 persen dan 0 rupiah. Itu kalau kita ingin mengentaskan dari korupsi,” kata Firli. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Indonesia tergabung dalam kawasan dan forum seperti ASEAN, APEC, dan G20 yang saat ini menjadi titik sentral pertemuan penting kerja sama kawasan regional dan dunia. Setelah menjadi Presidensi G20, Indonesia juga akan menjadi Chairmanship ASEAN pada 2023.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa ini merupakan momentum berharga bagi Indonesia dan mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyukseskan Presidensi G20 Indonesia.

Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia berpeluang meningkatkan konsumsi domestik dalam negeri hingga 1,7 trilliun rupiah, penambahan PDB yang diperkirakan mencapai 7,47 trilliun rupiah, serta pelibatan tenaga kerja sekitar 33 ribu pekerja di berbagai sektor industri.

“Secara ekonomi, hal ini akan mendorong kepercayaan dari investor global untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional,” kata Menko Airlangga dalam webinar yang diselenggarakan oleh Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) pada Jumat (17/12).

Selain memberikan keuntungan bagi pemulihan ekonomi nasional, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa dalam Presidensi G20 ini Indonesia berperan penting menjembatani keberagaman yang ada dalam Forum G20. Indonesia yang memiliki falsafah musyawarah dan mufakat diharapkan bisa menjembatani antar berbagai kelompok negara.

“Indonesia dan masyarakat dunia sedang menunggu Presidensi G20 Indonesia untuk mengambil kebijakan yang berwawasan ke depan, bersifat inklusif dan langkah-langkah yang konkret di luar narasi-narasi politik,” ungkap Menko Airlangga.

Untuk itu, Menko Airlangga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo mencita-citakan G20 sebagai platform kerjasama ekonomi dengan tiga sektor yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi melalui digitalisasi, dan transisi menuju energi yang berkelanjutan.

“Kita merasakan manfaat teknologi digital di berbagai sektor, dan tentunya kita akan terus mendorong sektor-sektor yang dapat menjadi mesin-mesin pertumbuhan baru sebagai nilai dari ekonomi digital sendiri,” kata Menko Airlangga.

Indonesia diharapkan mampu melahirkan terobosan-terobosan baru, termasuk di sektor transisi energi bagi semua negara dengan mempromosikan adopsi teknologi yang terjangkau, mekanisme pembiayaan bersama, dan prioritas transisi energi yang berkelanjutan.

“Dalam upaya ini, kita akan melibatkan peran serta ilmuwan dan akademisi yang tergabung dalam Think 20 dan Science 20 yang ini diharapkan bisa memberikan kontribusi ke tiga bidang tersebut juga transisi energi,” tutur Menko Airlangga.

Menutup paparannya, Menko Airlangga mengatakan bahwa Pemerintah terus mengharapkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk para pakar dan akademisi untuk memaksimalkan manfaat Presidensi G20 Indonesia sehingga dapat membantu pemulihan bersama. (*)

Reporter: ltg/fsr

batampos – Warga Dusun Wonorenggo dan Umbulrejo, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, lagi-lagi dikejutkan dengan kondisi Gunung Semeru yang kembali mengeluarkan awan panas guguran (APG), Minggu (19/12) pagi.

Apalagi warga yang menjadi korban erupsi Gunung Semeru sebelumnya yang mengungsi ke Dusun Wonorenggo dan Umbulrejo berasal dari Dusun Curahkoboan, Desa Sumberwuluh.

Busiri, 65, warga Dusun Curahkobokan sempat melihat saat gunung Semeru mengeluarkan APG. “Saya pas di depan rumah warga Umbulsari yang ditempati mengungsi,” katanya.

Menurut Busiri, awalnya awan panas itu terlihat kecil dan keluar dari puncak gunung, tetapi lama-ama semakin membesar dan mengarah ke Curaakobokan.
“Banyak warga yang keluar dari rumahnya meliat awan panas yang semakin besar,” ujarnya.

Sebelumnya, Gunung Semeru mengeluarkan APG, Kamis (16/12) sekitar pukul 09.00. Kala itu, APG tersebut terlihat cukup jelas dari Dusun Banjarejo, Desa Sumbermujur. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Warga Dusun Wonorenggo dan Umbulrejo, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, lagi-lagi dikejutkan dengan kondisi Gunung Semeru yang kembali mengeluarkan awan panas guguran (APG), Minggu (19/12) pagi.

Apalagi warga yang menjadi korban erupsi Gunung Semeru sebelumnya yang mengungsi ke Dusun Wonorenggo dan Umbulrejo berasal dari Dusun Curahkoboan, Desa Sumberwuluh.

Busiri, 65, warga Dusun Curahkobokan sempat melihat saat gunung Semeru mengeluarkan APG. “Saya pas di depan rumah warga Umbulsari yang ditempati mengungsi,” katanya.

Menurut Busiri, awalnya awan panas itu terlihat kecil dan keluar dari puncak gunung, tetapi lama-ama semakin membesar dan mengarah ke Curaakobokan.
“Banyak warga yang keluar dari rumahnya meliat awan panas yang semakin besar,” ujarnya.

Sebelumnya, Gunung Semeru mengeluarkan APG, Kamis (16/12) sekitar pukul 09.00. Kala itu, APG tersebut terlihat cukup jelas dari Dusun Banjarejo, Desa Sumbermujur. (*)

Reporter: JP Group