batampos-Pamko Tanjungpinang menyerahkan insentif triwulan empat kepada ketua RT dan RW se-Kota Tanjungpinang serta memberikan bantuan sembako bagi yang merayakan natal. Wali Kota Tanjungpinang, Rahma mengatakan keberhasilan Pemko Tanjungpinang dalam melaksanakan program dan kebijakan baik dari pusat maupun daerah dapat sampai ke masyarakat tidak terlepas dari peran RT dan RW.

BACA JUGA: Pemkab Bintan Hormati Proses Hukum, Terkait Dugaan Korupsi Insentif Covid Nakes di Puskesmas Sei Lekop

Semua informasi dan kebijakan pemerintah dapat sampai kepada masyarakat berkat RT dan RW yang merupakan garda terdepan pemerintah.

“RT dan RW harus lebih aktif lagi dalam melayani masyarakat, memiliki data dan mengetahui kondisi warganya, selalu berinovasi, serta dapat menyampaikan ide-ide untuk kemajuan Kota Tanjungpinang,” kata Rahma, Selasa (21/12).

Dengan pemberian dana insentif itu, kata Rahma diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja RT RW dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan penyaluran insentif itu dapat menambah semangat untuk memberikan dukungan serta sumbangsih dalam mendorong program ataupun kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

“Terima kasih atas kontribusi sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah untuk turut memberikan pelayanan kepada masyarakat. Atas kerjasama dan koordinasi secara berjenjang hingga ke lurah dan camat, permasalahan yang ada di masyarakat dapat terselesaikan,” terangnya.

Bagi RT RW yang merayakan natal, kata Rahma bantuan itu diharapkan dapat bermanfaat dan saat pelaksanaan ibadah atau berkumpul dengan keluarga diimbau agar tetap menjaga protokol kesehatan.

“Saya minta ketua RT dan RW bersama ikut mengimbau warganya untuk mensukseskan program vaksinasi untuk semua usia termasuk untuk anak usia 6-11 tahun yang ditargetkan selesai akhir Januari 2022,” imbaunya. (*)

Reporter : Peri Irawan

batampos– Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Kabupaten Karimun menjelang Natal 2021 dan tahun baru 2022 (Nataru), Bupati Karimun kembali mengeluarkan surat edaran (SE) baru. Salah satunya, aturan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dalam satu provinsi.

”Sesuai dengan SE Bupati Karimun nomor 300/SET-Covid-19/XII/SE-28/2021 yang salah satu isinya mengatur tentang PPDN. Baik antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan PPDN antarpulau dalam Kabupaten Karimun. Khusus, untuk PPDN yang akan melakukan perjalanan keluar daerah kabupaten Karimun harus menunjukkan surat bukti sudah divaksin dosis kedua,” ujar Ketua Harian Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Karimun, M Firmansyah, Selasa (21/12).

BACA JUGA: Hantoni: Jangan Main Mercon Saat Perayaan Nataru

Kalau hanya baru satu kali vaksin, lanjut Firman, maka harus menggunakan surat keterangan negatif Covid-19 yang nerasal dari hasil tes PCR atau Rapid Test Antigen. Sedangkan, untuk PPDN yang belum menerima vaksin dosis pertama disebabkan alasan media, maka perjalanannya dibatasi. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah agar warga yang belum divaksin tidak terpapar Covid-19.

”Selain itu, PPDN juga harus menggunakan aplikasi peduli lindungi. Hal ini untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan. Sehingga ketika dibutuhkan dapat langsung diperiksa sewaktu-waktu. Termasuk juga bagi PPDN antar pulau dalam kabupaten Karimun. Minimal sudah menerima atau divaksin dosis pertama,” jelasnya.

Pengetatan jelang Nataru ini, tambahnya, tidak hanya dilakukan di lokasi pelabuhan domestik. Tapi juga di lokasi pelabuhan antar pulau. Hal ini demienjaga kesehatan bersama. Salah satunya mengurangi mobilitas jika tidak penting, maka tidak perlu bepergian. SE Bupati Karimun ini mulai berlaku pada Jumat (24/12) sampai dengan Ahad (2/1) tahun depan. (*)

Reporter: Sandi

batampos– Lebih dari 1.200 anak usia 6 hingga 11 tahun di Bintan sudah menerima suntikan dosis pertama vaksinasi covid-19. Kadis Kesehatan Bintan, dr Gama AF Isnaeni mengatakan, terhitung sejak 17 Desember hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 anak di Bintan menerima suntikan dosis pertama vaksin covid-19.

“Kalau sasaran vaksinasi covid-19 anak usia 6 hingga 11 tahun di Bintan berjumlah 19.214 anak,” kata Gama. Gama menargetkan, dalam 2 minggu ini vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di Bintan bisa selesai.

Terlebih, lanjutnya, saat ini anak usia 6 hingga 11 tahun sedang libur. “Karena libur anak sekolah, seharusnya lebih gampang,” kata Gama.

Karena itu, Gama mengatakan, Dinas Kesehatan Bintan akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Bintan agar anak usia 6 hingga 11 tahun yang sekarang sedang libur bisa menerima dosis pertama vaksinasi covid-19.

“Karena sekarang lagi libur, sebenarnya aman karena tidak menganggu belajar anak. Sayang kalau tidak dimanfaatkan,” kata Gama.

Pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun pun, kata Gama bisa dilakukan di sekolah atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di Bintan. “Bisa di sekolah atau di fasilitas kesehatan yang ada di Bintan,” kata Gama.

Gama juga mengatakan, apabila belum maksimal, maka pihaknya akan melakukan vaksinasi mobilisasi dengan mendatangi rumah ke rumah untuk menyasar anak usia 6 hingga 11 tahun yang belum menerima suntikan vaksin covid-19.

Terkait stok vaksin covid-19 di Bintan, Gama mengatakan, stok vaksin Bintan saat ini aman. “Stok vaksin Insha Allah aman ada 7 ribu lebih. Kita pakai dulu, nanti setelah ini kita minta lagi dukungan ke provinsi karena vaksin tanggung jawab provinsi,” kata Gama.

Gama berharap, vaksinasi covid-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun berjalan lancar dan mencapai target. “Doakan vaksinasi dosis pertama berjalan lancar dan mencapai target, jadi vaksinasi dosis kedua kita kejar juga,” tukasnya. (*)

Reporter: Slamet

batampos-Gubernur Kepri, Ansar Ahmad meminta Kanwil PLN Riau Kepri membereskan pembangunan strategis, yakni kabel laut di Provinsi Kepri. Menurut Gubernur, infrastruktur tersebut adalah upaya untuk merangkai Kepri dengan listrik.

“Sampai saat ini, saya belum dapat laporan terkait adanya kendala pembangunan kabel laut di Kepri. Baik yang di Batam maupun di Lingga, “ ujar Gubernur Ansar di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang belum lama ini.

BACA JUGA: Terhambat Izin dari Pusat, Proyek Strategis PLN Macet di Kepri

Ansar menegaskan, jika ada persoalan PLN diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada pihaknya. Sehingga, ia bisa memberikan mencari jalan keluar. Karena persoalan listrik di Provinsi Kepri masih belum tuntas.

“Laporan terakhir masih ada sejumlah desa yang belum terkoneksi listrik. Tentunya dengan rencana-rencana kerja seperti kabel laut ini, adalah untuk memperkuat kehandalan listrik di setiap Kabupaten/Kota,” tegas Gubernur.

Kepala Bidang Listrik, ESDM Provinsi Kepri, Marzuki mengatakan, pembangunan proyek strategi milik PLN WRKR berupa infrastruktur kabel laut dari Batam ke Pulau Buluh dan dari Dabo Singkep ke Daik, Lingga masih tersendat. Penyebabnya adalah terhambat birokrasi dari Pemerintah Pusat.

“Proyek strategis kabel di Batam dan Kabupaten Lingga terancam gagal tuntas pada tahun ini. Karena terhambat oleh sistem birokrasi di Pemerintah Pusat,” ujar Marzuki belum lama ini.

Dijelaskannya, untuk pembangunan kabel laut dari Batam ke Pulau Buluh sebenarnya perizinan sudah tuntas. Namun karena kontraknya sepaket dengan proyek di Kabupaten Lingga, makanya pekerjaan ditunda pelaksanannya. Menurutnya, dalam kontrak pekerjaan strategis ini ditargetkan rampung pada tahun 2021 ini.

“Namun karena terhambat oleh birokrasi di pusat, makanya pekerjaanya ditunda. Untuk di Kabupaten Lingga, kabel laut dari Dabo Singkep ke Daik juga akan melintas ke Layar,” tutupnya.

Sementara itu, Legislator Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Irwansyah mengatakan, jika memang ada persoalan yang menghambat terlaksananya kegiatan strategis tersebut. Ia mengharapkan PLN WRKR dapat memberikan laporan ke DPRD Provinsi Kepri. Sehingga DPRD Provinsi Kepri bisa mendorong atau mendesak.

“Tak ada alasan, wilayah pelayaran atau adanya pipa bawah laut. Karena sistem interkoneksi listrik Batam-Bintan (Babin) dapat terlaksana, bahkan melintas di wilayah pelayaran,” ujar Irwansyah, kemarin.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepri tersebut menegaskan, listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Sedangkan tanggungjawab penyediaan energi tersebut adalah pemerintah melalui PLN sebagai leading sektornya.

“Kita juga minta Pemprov Kepri melalui Dinas ESDM Provinsi Kepri untuk turut membantu mengawal persoalan ini. Sehingga bisa segera selesai masalahnya. Selain itu, pekerjaan bisa dilaksanakan secepat mungkin,” tegasnya. (*)

Reporter: Jailani

batampos– Camat Bintan Utara, Firman Setyawan diangkat dalam jabatan baru sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bintan. Sementara, jabatan Camat Bintan Utara yang ditinggalkan untuk sementara kosong.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bintan, Irma Annisa mengatakan, 174 pejabat yang dilantik oleh Plt Bupati Bintan, Roby Kurniawan di aula Kantor Bupati Bintan, Bintan Buyu, Selasa (21/12) sekira pukul 10.00 WIB terdiri dari 45 jabatan esselon III, 125 jabatan esselon IV dan 4 jabatan fungsional.

BACA JUGA: 174 Pejabat Bintan Dilantik, Roby: Kita Bukan Superman tapi Jadilah Superteam yang Hebat

Tiga camat turut dilantik dalam kesempatan itu yakni Camat Toapaya, Nepy Purwanto sebelumnya menjabat Sekretaris Camat Toapaya. Camat Tambelan, Baharuddin Ngabalin sebelumnya menjabat Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini Kesbangpol Bintan.

Buhanuddin Ngabalin mengantikan mengisi Camat Tambela. “Pejabat lama Camat Tambelan pensiun (meninggal dunia),” sebut Irma.

Kemudian Jupri Ardani dilantik sebagai Camat Bintan Pesisir. Jupri Ardani sempat menjabat Sekretaris Camat Bintan Pesisir. Sementara Camat Bintan Utara, Firman Setyawan diangkat sebagai Sekretaris DLH Kabupaten Bintan.

“Jabatan Camat Bintan utara kemarin sudah diajukan tapi rekomendasi belum turun, nanti di Plt kan, sementara jabatan Camat Bintan Utara kosong dahulu,” kata Irma.

Selain tiga camat, Roby juga melantik Sumarno sebagai Lurah Kijang Kota sebelumnya menjabat Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Mantang. Sumarno menggantikan pejabat lama Lurah Kijang Kota, M Firman yang meninggal.

Irma menjelaskan, dikarenakan kepala daerah masih dijabat Plt sehingga pelantikan untuk pengisian jabatan yang kosong harus mendapat rekomendasi dari Kemendagri. “Sudah ratusan jabatan yang diajukan ke Kemendagri namun belum semua disetujui,” kata Irma. (*)

Reporter: SLAMET NOFASUSANTO