batampos – Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi memimpin Focus Group Discussion (FGD) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin (20/12/2021).

Rombongan Komisi VI DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Martin Manurung dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih dari Fraksi Golkar.

Turut para anggota Komisi VI DPR RI, yang bergabung secara langsung maupun daring melalui aplikasi Zoom.

“FGD ini kami selenggarakan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran serta penjelasan yang berhubungan dengan kinerja BP Batam serta perkembangan sektor industri tertentu, untuk melahirkan upaya penyelesaian atas permasalahan dan tantangan yang dihadapi BP Batam,” jelas Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

Sektor infrastruktur kata dia, masih menjadi fokus utama untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Batam.

Mengingat pentingnya peran logistik dalam menopang perekonomian Batam, beberapa pengembangan infrastruktur berupa Bandara Internasional Hang Nadim, Pelabuhan Batu Ampar yang telah terintegrasi dengan TPS Online Bea Cukai, dan pelebaran jalan-jalan protokol di Batam telah direncanakan dan dilaksankan secara bertahap.

Muhammad Rudi juga memaparkan pencapaian BP Batam, seperti Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 5 kalinya berturut-turut dan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik dengan kualifikasi Badan Publik Informatif untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPNS) dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang berhasil diraih BP Batam selama satu tahun terakhir.

“Meski demikian, BP Batam harus terus melakukan perbaikan atas tantangan yang kami hadapi, antara lain pengelolaan biaya logistik yang masih cenderung tinggi, tekanan persaingan dari Kawasan lain, koordinasi terkait perizinan dan permasalahan sosial ekonomi,” ujar Muhammad Rudi.

Dari beberapa permasalahan tersebut, Muhammad Rudi telah menyiapkan langkah-langkah perbaikan. Di antaranya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategis, kebijakan anggaran ekspansif, dan pengelolaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur BP Batam.

“BP Batam telah mengalami kemajuan dari Tahun 2019. Kami telah melakukan perbaikan Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) dengan merevitalisasi beberapa unit kerja baru di BP Batam. Selain itu, PNBP turut meningkat dalam masa pandemi, yang dibarengi dengan peningkatan investasi dan perbaikan regulasi,” terang Muhammad Rudi.

Melihat potensi besar yang dimiliki Batam, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, mengatakan, ASEAN saat ini telah menjadi fokus dan destinasi investasi di dunia. Sehingga, Batam akan terus didorong untuk menjadi salah satu pusat perkembangan ekonomi di Indonesia.

“Apalagi kita telah menyelesaikan undang-undang Cipta Kerja yang telah membuka akses untuk pengelolaan secara maksimal, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan pasar bisnis, terutama di Batam,” kata Gde Sumarjaya.

Menurutnya, BP Batam yang kini mengantongi wewenang sebagai operasional sekaligus regulator memiliki akses penuh untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Batam.

Hal tersebut juga diamini oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Martin Manurung. Martin mengatakan, Komisi VI DPR RI akan terus mendukung program pembangunan yang diinisiasi oleh BP Batam guna percepatan ekonomi di Batam.

FGD ini juga dikatakan Martin merupakan momen yang tepat untuk memberikan sumbang saran dan pemikiran atas kinerja BP Batam selama beberapa tahun terakhir, berikut rencana pembangunan di masa mendatang.

“Jika memang diperlukan adanya terobosan yang memerlukan keputusan-keputusan dari pemerintah pusat, agar tugas dan fungsi BP Batam dapat berjalan lebih efektif, Komisi VI DPR RI akan siap membantu BP Batam sebagai salah satu mitra kerja kami,” pungkas Martin.(*)

batampos – Warga Kepri termasuk yang aktif memanfaatkan waktu luangnya untuk melihat lihat situs di internet yang bisa menghasilkan atau menambah pendapatan. Karena belum mengerti benar akan semua informasi, akhirnya banyak juga warga Kepri yang tergiur ke pinjalan online ilegal. Hal ini diutarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri saat menggelar acara bincang santai penanganan investasi ilegal dan pinjol ilegal bersama Satgas Waspada Investasi di Hotel Best Western Premier (BWP) Panbil, Selasa (21/12).

BACA JUGA: 68 Juta Rakyat Mengambil Bagian dalam Pinjaman Online

Kepala OJK Kepri, Rony Ukurta Barus mengatakan minat masyarakat terhadap keduanya sangat tinggi. “Ada dua faktornya, yakni waktu luang selama pandemi, dimanfaatkan mencari informasi terkait investasi yang bisa menaikkan pendapatan,” kata Rony
Faktor kedua, sambung Rony yakni kemudahan teknologi informasi yang membuat akses terhadap pinjol ilegal dan investasi ilegal semakin mudah.

“Sayangnya tingkat pemahaman masyarakat kita masih di angka 45,67 persen. Sedangkan tingkat penggunaan jasanya malah tinggi, di angka 92,13 persen. Dengan demikian, banyak masyarakat Kepri menggunakan jasa keduanya, tapi belum memahami risikonya,” jelasnya.

Sehingga tidak heran, jika banyak yang terjebak investasi bodong dan pinjol ilegal. “Terdapat kasus penipuan Forex di Tanjungpinang, 2019 lalu. Lalu ada arisa online yang merugikan Rp 2 miliar. Kemudian di Natuna, ada investasi terkait imbal hasil 15-30 persen, dengan korban 250 orang dan kerugian Rp 250 juta,” jelasnya.

Menurut Roni, wajar saja jika masyarakat tergiur, disamping karena pemahaman yang kurang, proses pencairan juga relatif cepat.

“Terdapat 100.026 rekening aktif dari Kepri dengan nilai pinjaman senilai Rp 208 miliar. Sementara di kami, belum pernah terima aduan masyarakat. Tapi, kami yakin banyak yang ikut terima pinjaman, terkait banyaknya permintaan informasi terkait pinjol ilegal,” tuturnya.

Melalui siaran virtual, Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L. Tobing menegaskan, akan terus memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal. Hal ini ditunjukkan dengan secara tegas melakukan penindakan terhadap 98 investasi ilegal, 811 fintech Ilegal dan 17 gadai Ilegal di tahun 2021.

Jumlah ini terbilang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2019, diketahui telah terjadi penindakan terhadap 442 investasi ilegal, 1.493 fintech Ilegal dan 68 gadai ilegal. Sementara di tahun 2020, menjadi 347 investasi ilegal, 1.025 fintech Ilegal dan 75 gadai ilegal.

“Kami di Satgas Waspada Investasi semakin memperketat ruang lingkup pelaku kejahatan pinjaman online ilegal, dengan menggunakan kewenangan di masing-masing kementerian dan lembaga,” jelasnya.

Satgas Waspada Investasi mendukung tindakan tegas kepolisan yang telah menangkap sejumlah pelaku pinjol ilegal di berbagai daerah, karena tanpa penangkapan pelakunya, operasional pinjol ilegal masih akan muncul dengan mengubah nama atau membuat aplikasi baru.

“Tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana pinjol ilegal ini harus terus dilakukan untuk melindungi masyarakat,” katanya.

Selain itu, Satgas Waspada Investasi juga akan terus berupaya memberantas pinjol ilegal, dengan cara mengumumkan entitas pinjol ilegal kepada masyarakat, mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Selanjutnya, memutus akses keuangan dari pinjol ilegal, dengan menyampaikan imbauan kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK dan melakukan konfirmasi kepada OJK untuk rekening eksisting yang diduga digunakan untuk kegiatan pinjol ilegal, juga meminta Bank Indonesia untuk melarang fintech payment system memfasilitasi pinjol ilegal. (*)

Reporter : Rifki Setiawan

batampos- Terdakwa pembunuhan Kui Hong yakni Samsul Arifin mendapat keringanan hukuman dari Majelis hakim Pengadilan Negeri Batam. Ia divonis 19 tahun penjara meski terbukti melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP.

Atas vonis hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Batam menyatakan banding. Sebab vonis jauh lebih ringan, dari tuntutan seumur hidup penjara. Sedangkan terdakwa pun langsung menerima vonis hakim tersebut.

BACA JUGA: Pelaku Pembunuhan Kui Hong Dituntut Seumur Hidup

Dalam vonis hakim yang diketuai Yoedi Anugrah menjelaskan terdakwa Samsul Arifin terbukti bersalah melakukan tindak pembunuhan berencana. Sebagaimana dakwaan ke satu primer yakni pasal 340 KUHP, yang juga sesuai dengan pasal tuntut jaksa.

Namun majelis hakim punya pertimbangan lain untuk hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain secara terencana. Sedangkan hal meringankan, terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum.

“Menyatakan Terdakwa Samsul Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Pembunuhan berencana” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samsul Arifin tdengan pidana penjara selama 19,” tegas hakim Yoedi dalam amar putusan.

Jaksa Banding
Usai pembacaan vonis, terdakwa langsung menerima. Sedangkan jaksa banding karena jauh lebih ringan dari tuntutan seumur hidup. “Kami banding,” ujar JPU Herlambang.

Diketahui, pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban terjadi pada Senin (7/6) sekitar pukul 18.30 WIB. Ia nekat membunuh karena dendam dengan mantan bosnya Edi yang sudah memecatnya. Sehingga melampiaskan pada ibu korban.

Pembunuh terhadap korban pub sudah direncanakan dua pekan sebelumnya. Terdakwa mengintai situasi rumah dan memastikan korban seorang diri.

Sebelum membunuh, terdakwa juga telah mempersiapkan alat-alat untuk membunuh dari indekosnya. Selain membunuh dengan cara di lakban dan dipukul, terdakwa juga mengasak harta korban. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam membuka layanan konsultasi virtual. Konsultasi itu dilakukan melalui zoom meting yang dibuka pada hari Rabu dan Jumat. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Tessa Harumdilla mengatakan, pembukaan layanan konsultasi virtual itu dilakukan untuk memudahkan masyarakat mengenai layanan keimigrasian.

BACA JUGA:Imigrasi Buka Layanan Pioneer untuk Permohonan Paspor

“Layanan apa saja yang ingin dikonsultasikan disilahkan untuk gabung,” ujar Tessa. Ia menjelaskan, layanan konsultasi melalui zoom meting itu dibuka mulai pukul 09.00 hingga 10.00 WIB. Masyarakat yang ingin bergabung cukup memasukkan meting id : 818 1477 1756 dan pasword : 123456.

“Jadi jika ingin konsultasi soal paspor dan lain-lain bisa bergabung,” katanya. Sementara itu, untuk layanan paspor, Tessa mengungkapkan saat ini permintaan paspor masih cukup tinggi. Dalam sepekan, mulai tanggal 13 hingga 18 Desember kemarin, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menerbitkan 364 paspor biasa.

“Kemudian untuk paspor elektronik 97 dan paspor khusus layanan prioritas sebanyak 46 paspor,” katanya. Ia menambahkan, untuk masyarakat yang tidak bisa melakukan pengurusan paspor di hari kerja bisa memanfaatkan layanan paspor di hari Minggu yang rutin dilaksanakan di Mal Botania 2 dan UPT Harbourbay.

Adapun untuk Pelayanan Pasar Minggu itu, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam membatasi hanya 20 permohonan. Masyarakat cukup mendaftarkan antrean melalui WhatsApp dengan nomor +6281285831393 dengan format, NAMA#NIK KTP# ALAMAT# JUMLAH PENDAFTAR#.

“Pendaftaran sudah mulai kita buka dihari Sabtu atau Minggu. Mulai pukul 08.00 sampai kuota terpenuhi sebanyak 20 pemohon,” katanya.

Untuk pelayanan paspor di Mal Botania 2 ini sebenarnya tidak hanya di hari Minggu. Namun, Imigrasi Batam tetap melayani masyarakat di hari Senin, Rabu dan Jumat. Sementara untuk pelayanan paspor yang dibuka setiap harinya tetap dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam. Masyarakat yang ingin mendaftar bisa melalui aplikasi APAPO yang bisa di download di AppStore. (*)

Reporter : Eggi Idriansyah