batampos – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengetuk putusan penting yang mengatur batas tegas antara tugas kepolisian dan jabatan sipil. Melalui putusan perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025, MK menyatakan, bahwa anggota Polri yang masih aktif tidak lagi diperbolehkan menduduki jabatan sipil berdasarkan penugasan Kapolri.

Putusan tersebut sekaligus membatalkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) beserta penjelasannya dalam UU No 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal itu sebelumnya memberi ruang bagi personel Polri aktif untuk ditugaskan mengisi jabatan di luar struktur kepolisian, termasuk dalam lembaga pemerintahan maupun badan layanan publik.

Implikasi putusan MK langsung dirasakan di sejumlah lembaga, salah satunya di lingkungan BP Batam. Saat ini, terdapat pejabat yang masih berstatus anggota Polri aktif namun menjabat di unit strategis BP Batam, yakni Brigjen Pol Mujiyono yang menjabat sebagai Direktur Direktorat Pengamanan (Dirditpam).

Kondisi tersebut mendorong BP Batam untuk melakukan penyesuaian. Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyatakan, lembaganya menghormati putusan MK dan akan mengkaji konsekuensinya secara menyeluruh.

Baca Juga: Pemko Dorong Penguatan UMKM, 31 Pelaku Usaha di Batam Terima Dana Bergulir Rp3,3 Miliar

“Rata-rata begitu, kalau sudah masuk ke BP Batam itu rata-rata melepaskan jabatan di Polri,” katanya, Minggu (16/11).

Menurut dia, keberadaan pejabat berlatar belakang kepolisian di BP Batam selama ini tidak menimbulkan persoalan, sebab terdapat proses administratif yang mengatur penugasannya. Namun, dengan keluarnya putusan MK, BP Batam perlu menyesuaikan langkah sesuai ketentuan terbaru.

“Jadi ini bukan sesuatu yang berbenturan. Kami akan lakukan penyesuaian. Kalau memang regulasi itu ternyata mengharuskan pilihan seperti aturan, saya akan berbicara ke Pak Muji (Mujiyono),” kata Amsakar.

BP Batam akan terlebih dulu mendalami konstruksi hukum putusan MK, terutama terkait batasan yang dinyatakan oleh majelis hakim dan mekanisme transisi dari jabatan yang saat ini diemban pejabat bersangkutan.

“Kita dalami lah, regulasi yang dimaksudkan MK itu, sejauh mana konsekuensi dan langkah yang diambil,” ujarnya.

Menurut Amsakar, terdapat dua opsi yang dapat ditempuh Brigjen Mujiyono. Pertama, memilih untuk purnatugas dari kepolisian agar dapat melanjutkan karier di lingkungan BP Batam. Kedua, kembali penuh ke institusi Polri dan menyerahkan jabatan sipil di BP Batam.

“Sekiranya memang harus purnatugas dari Polri, ya kita minta pendapatnya. Kalau memang dia berkenan bersama-sama di BP Batam, berarti kita ajukan permohonan penempatan di BP dari instansi induknya,” ujar dia.

Baca Juga: Wali Kota Batam Akui Masalah Sampah Jadi Pekerjaan yang Belum Terselesaikan

Ia mengarakan, langkah apa pun yang diambil akan dilakukan secara prosedural dan tidak mengganggu stabilitas organisasi. Keberadaan pejabat di Direktorat Pengamanan (Ditpam) sangat krusial mengingat fungsi pengawasan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam.

“Jadi itu tak masalah, tinggal pilihan beliau dan teknisnya nanti,” katanya.

Putusan MK ini diperkirakan memengaruhi sejumlah lembaga lain yang selama ini menempatkan anggota Polri aktif pada jabatan sipil. Pemerintah daerah, kementerian, hingga badan layanan umum diproyeksi melakukan evaluasi personalia dalam beberapa waktu ke depan.

BP Batam menjadi salah satu entitas yang tengah mencermati dinamika tersebut, mengingat beberapa jabatan strategis di lembaga tersebut dalam beberapa periode pernah diisi perwira kepolisian. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Putusan MK Berdampak ke BP Batam, Nasib Dirditpam Akan Dievaluasi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Selama satu semester terakhir, Kampung Tua Bakau Serip—yang juga dikenal sebagai Desa Wisata Mangrove Pandang Tak Jemu—mengalami perubahan besar yang tidak hanya terlihat, tetapi juga terasa.

Destinasi mangrove yang selama ini identik dengan suasana tenang dan alami kini memasuki babak baru di era digital setelah mendapatkan pendampingan melalui program Serip 360° – Penguatan Branding, Digitalisasi Promosi, dan Aktivasi Kampanye Wisata Digital Berbasis Partisipasi Komunitas, sebuah inisiatif unggulan Center of Excellence in Business Innovation & Entrepreneurship (Bizhub Polibatam).

Program yang berlangsung dari 2 Juni hingga 2 Desember 2025 ini dirancang sebagai pendampingan jangka panjang berbasis komunitas. Tidak hanya memberi pelatihan, Tim Bizhub membangun ekosistem digital desa secara holistik—mulai dari identitas merek, strategi promosi, produksi konten, hingga tata kelola digital Pokdarwis.

Pada tahap awal, tim Bizhub Polibatam bersama mahasiswa PBL CDIO Semester 3 & 5 Prodi Administrasi Bisnis Terapan bekerja sama dengan Pokdarwis merumuskan identitas merek baru desa wisata. Proses kreatif ini melahirkan logo resmi, narasi merek, elemen visual, dan panduan branding lengkap yang kini menjadi acuan utama promosi destinasi.

Selain itu, tim juga mengembangkan katalog digital desa wisata multibahasa—Indonesia, Inggris, dan Mandarin—serta mendampingi aktivasi berbagai kanal digital desa. Pendekatan ini membuat Kampung Tua Bakau Serip kini memiliki citra digital yang lebih modern dan mudah diakses wisatawan.

Inovasi digital semakin terasa melalui implementasi QR Trail dan signage interaktif yang dipasang di titik-titik strategis desa wisata.

Ketua Bizhub Polibatam, Mutia Ulfah, S.E., M.M., CPM (Asia) menyebut program ini sebagai investasi jangka panjang bagi desa wisata.

Pengelola Pokdarwis, Gari Dafit Semet, merasakan langsung dampak positif program ini. (adv)

Reporter: Suprizal Tanjung

Artikel Serip 360° Bersama Bizhub Polibatam Dorong Transformasi Digital Kampung Wisata pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Upaya Pemerintah Kota Batam memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro kembali menunjukkan progres positif. Hingga 17 November 2025, sebanyak 30 pelaku usaha mikro dan satu koperasi telah menerima pinjaman dana bergulir dengan total penyaluran Rp3,355 miliar.

Kepala UPTD Dana Bergulir Diskum Batam, Zulfahri, mengatakan dana tersebut menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil melalui pinjaman berbiaya rendah dan terpantau.

“Total penyaluran kami sampai 17 November sebesar Rp3.355.000.000, terdiri dari 30 usaha mikro dan satu koperasi. Saat ini belum ada tambahan yang sedang diproses,” ujarnya.

Lewat skema dana bergulir, pelaku usaha mikro dapat mengakses pinjaman hingga Rp150 juta, sementara koperasi bisa memperoleh hingga Rp300 juta. Jangka waktu pinjaman mencapai lima tahun, dan penerima dapat mengajukan kembali jika pinjaman sebelumnya telah lunas dan tercatat lancar.

“Mudah-mudahan ke depan serapannya meningkat,” kata Zulfahri.

Untuk memastikan dana benar-benar digunakan sesuai tujuan, UPTD menerapkan sistem monitoring dan evaluasi. Petugas rutin turun langsung ke lapangan melihat perkembangan usaha penerima pinjaman.

“Rata-rata usaha berkembang, meski ada yang masih stagnan. Pergerakan omzet sangat bergantung kondisi pasar,” ujarnya.

Mayoritas penerima pinjaman berada di wilayah daratan utama Batam, sementara pelaku usaha di wilayah hinterland tercatat tidak sebanyak mainland.

Zulfahri mengakui realisasi penyaluran dana bergulir belum maksimal. Tantangan terbesar berada pada keterbatasan jaminan yang dimiliki pelaku usaha mikro.

“Tidak semua pelaku usaha mikro punya jaminan sertipikat rumah. Karena itu Pemko Batam juga sedang menjalankan program pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan sebesar Rp20 juta untuk usaha mikro. Ini menjadi prioritas,” jelasnya.

Ia berharap kolaborasi antara dana bergulir dan program permodalan lainnya mampu memperkuat daya saing UMK serta memperluas ruang tumbuh usaha kecil di Batam.(*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Pemko Dorong Penguatan UMKM, 31 Pelaku Usaha di Batam Terima Dana Bergulir Rp3,3 Miliar pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Polresta Barelang resmi menggelar Operasi Zebra Seligi 2025 mulai Senin (17/11). Operasi yang akan berlangsung hingga 30 November ini diawali dengan apel gabungan di Mapolda Kepri dan diikuti seluruh satuan fungsi terkait dari berbagai jajaran kepolisian di Kepri.

Kabag Ops Polresta Barelang, AKP Yudi Kurniadi, selaku Karendalopsres Operasi Zebra Seligi 2025, mengatakan kegiatan tahun ini menitikberatkan pada upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, kasus kecelakaan masih menjadi atensi karena jumlahnya cukup tinggi, salah satunya dipicu oleh perubahan konstruksi jalan di sejumlah ruas wilayah Batam.

“Perubahan konstruksi jalan menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami cara berlalu lintas yang baik di jalur baru. Di sinilah kami hadir untuk memberikan edukasi dan penertiban,” ujar AKP Yudi.

Ia menjelaskan, selama operasi berlangsung, jajaran Satlantas Polresta Barelang terus memperkuat upaya kanalisasi bagi pengendara roda dua maupun roda empat. Hal ini terbukti efektif menurunkan angka kecelakaan di titik-titik rawan, seperti Jalan Jenderal Sudirman yang selama ini menjadi perhatian.

Selain itu, Polresta Barelang juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam untuk menutup beberapa titik putar balik (U-turn) yang kerap menjadi lokasi kecelakaan. Penataan ulang arus lalu lintas diharapkan mampu meningkatkan keselamatan pengendara, terutama pada jam-jam sibuk.

Dalam pelaksanaan Operasi Zebra, personel gabungan akan melakukan tindakan penilangan terhadap pelanggaran kasat mata sekaligus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Penegakan hukum tetap dilakukan secara humanis tanpa mengabaikan aspek keselamatan publik.

Kapolresta Barelang, Kombes Pol Zaenal Arifin, turut mengimbau masyarakat untuk melengkapi dokumen kendaraan dan mematuhi aturan berlalu lintas selama berkendara. Menurutnya, kepatuhan pengguna jalan menjadi faktor utama untuk mengurangi potensi kecelakaan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tertib berlalu lintas, lengkapi surat-surat kendaraan, dan pastikan kondisi kendaraan siap jalan. Keselamatan diri sendiri dan orang lain harus menjadi prioritas,” tegas Kapolresta.

Ia menambahkan, edukasi lalu lintas terus dilakukan secara rutin, baik melalui kunjungan ke sekolah, kampus, komunitas masyarakat, hingga melalui media sosial. Harapannya, kesadaran keselamatan dapat tumbuh bukan hanya saat operasi berlangsung, tetapi menjadi budaya berkelanjutan di Kota Batam.

Dengan sinergi antara kepolisian, Dishub, dan masyarakat, Operasi Zebra Seligi 2025 diharapkan mampu menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman dan tertib di seluruh wilayah Barelang. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Operasi Zebra Seligi 2025 Dimulai, Polresta Barelang Fokus Tekan Angka Kecelakaan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Pemilihan calon Ketua DPD Partai NasDem Kota Batam mulai mengerucap. Sejumlah nama sempat beredar di internal partai, namun Amsakar Achmad, salah satu kandidat kuat Ketua DPW NasDem Provinsi Kepri, menyampaikan hanya ada dua figur yang saat ini masuk dalam penjaringan utama.

Amsakar menyebut, dua nama itu adalah Rival Pribadi dan Muhammad Kamaluddin. Keduanya selama ini diketahui aktif dalam struktur maupun kegiatan kepartaian di Batam. Mereka juga menduduki jabatan sebagai anggota dewan di Batam.

“Untuk calon Ketua NasDem Batam ada dua nama. Satu Rival, satu lagi Kamal,” katanya, Minggu (16/11).

BACA JUGA: Amsakar Naik ke DPW Kepri, Sejumlah Kandidat Muncul untuk Isi Jabatan Ketua DPD NasDem Batam

Proses penyaringan telah dilakukan secara bertahap di internal partai. Meski begitu, dua tidak menjabarkan detail mekanisme maupun kriteria yang digunakan untuk mengerucutkan kandidat menjadi dua nama tersebut.

Ia mengatakan, keputusan final sepenuhnya berada di tangan struktur yang memproses tahap berikutnya. Karena itu, Amsakar meminta para kader dan publik menunggu keputusan resmi dari partai.

“Tunggu pengumuman saja dulu,” katanya, singkat.

Pemilihan Ketua DPD NasDem Batam menjadi salah satu agenda penting dalam konsolidasi organisasi setelah rangkaian evaluasi struktur di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Posisi Ketua DPD dianggap strategis karena menjadi ujung tombak konsolidasi menjelang agenda politik beberapa tahun ke depan.

Baik Rival Pribadi maupun Muhammad Kamaluddin belum memberikan tanggapan terkait pernyataan Amsakar tersebut. Keduanya hingga kini diketahui masih mengikuti rangkaian komunikasi internal yang berlangsung di bawah koordinasi DPW. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Amsakar Sebut 2 Nama Calon Ketua DPD NasDem Batam pertama kali tampil pada Metropolis.