batampos – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepulauan Riau turun langsung ke Pulau Jemaja, Kabupaten Anambas, untuk memberikan layanan penukaran uang lusuh. Kegiatan dipusatkan di Pasar Letung, Kecamatan Jemaja, yang menjadi salah satu titik aktivitas ekonomi masyarakat.

Kehadiran BI mendapat sambutan hangat. Sejak pagi, warga terlihat antusias menukarkan uang yang sudah tidak layak edar dengan uang baru yang dibawa petugas.

“Saya tukar uang baru, pecahan kecil Rp 2 juta. Kita susah jualan kalau tak ada uang kecil,” ujar warga Letung, Ropi Kahardi, Minggu (16/11).

Ropi yang sehari-hari berdagang mengaku sering kesulitan mendapatkan pecahan kecil, membuat transaksi di warungnya tidak fleksibel. Ia kerap mencari uang kecil ke pedagang lain karena pembeli sering membawa pecahan besar.

Ia menyebut pernah mencoba mencari pecahan di bank, namun stok uang kecil kerap terbatas. “Kami merasa terbantu dengan adanya layanan ini. Kalau perlu setiap bulan petugas BI datang ke kami,” harapnya.

Asisten Penyelia Perkasan BI Kepri, Panca Gunawan, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari tugas BI sebagai bank sentral dalam menyediakan uang kartal yang layak edar.

BI memastikan masyarakat mendapatkan uang dalam nominal cukup, pecahan sesuai, tepat waktu, dan kondisi baik sehingga sistem pembayaran tetap lancar.

“Aksi ini wujud nyata Bank Indonesia hadir di tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan uang kecil dalam mendukung roda perekonomian,” ujarnya.

Panca juga mengungkapkan temuan tim BI bahwa uang logam pecahan Rp1.000 dan Rp500 jarang digunakan masyarakat Jemaja. Padahal, uang logam berperan penting menjaga akurasi harga.

“Kalau masyarakat tidak menggunakan uang logam, bisa saja harga barang dibulatkan pedagang ke kelipatan Rp1.000,” jelasnya.

Ia menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat untuk tidak menolak penggunaan uang logam. Uang logam tetap merupakan alat pembayaran resmi yang perlu digunakan sebagaimana mestinya.

Untuk kegiatan di Jemaja, BI membawa uang baru senilai Rp500 juta. Seluruhnya habis ditukarkan hanya dalam satu hari. “Alhamdulillah, habis semua berkat antusias masyarakat,” tutup Panca. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel BI Layani Penukaran Uang Lusuh di Jemaja, Rp500 Juta Ludes dalam Sehari pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memperpanjang Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025 hingga 15 Desember 2025. Kepastian ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri, Abdullah.

Abdullah mengatakan, keputusan perpanjangan tersebut merupakan arahan langsung Gubernur Kepri Ansar Ahmad, menyusul tingginya antusiasme masyarakat memanfaatkan program keringanan pajak tersebut.

“Kunjungan masyarakat ke kantor layanan Bapenda dan gerai Samsat meningkat signifikan sejak program pemutihan diberlakukan. Melihat besarnya partisipasi masyarakat, Bapak Gubernur menilai perlu memberikan waktu tambahan satu bulan agar seluruh wajib pajak memperoleh kesempatan yang sama,” ujarnya pada Minggu (16/11).

Program Pemutihan PKB 2025 memberikan sejumlah insentif, di antaranya: pengurangan pokok PKB berdasarkan tahun tunggakan, mulai 10% hingga 100%; pembebasan sanksi administrasi PKB; pembebasan denda SWDKLLJ (kecuali tahun berjalan); pembebasan pokok BBNKB-II dan diskon 2% untuk pembayaran PKB Tahun 2025 bagi wajib pajak taat.

Gubernur Ansar menegaskan, perpanjangan program ini merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah Provinsi kepada masyarakat agar semakin taat dalam memenuhi kewajiban pajak.

“Kita ingin semua masyarakat punya kesempatan yang sama untuk tertib pajak. Karena itu, program pemutihan ini kita perpanjang agar tidak ada yang tertinggal dan semua bisa memanfaatkan keringanan yang sudah disiapkan,” kata Ansar.

Ia menambahkan, penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri.

“Semakin banyak yang patuh, semakin besar kemampuan pemerintah membiayai pembangunan yang manfaatnya kembali kepada masyarakat,” ujarnya.

Pemprov Kepri mengimbau seluruh wajib pajak memanfaatkan perpanjangan program ini sebelum batas akhir 15 Desember 2025. (*)

Reporter: M. Ismail 

Artikel Pemprov Kepri Perpanjang Program Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga 15 Desember pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Nelayan rumpon di Bunguran Barat, Natuna, mengaku makin resah setelah wilayah tangkap mereka diduga dikuasai kapal-kapal lengkong dari luar daerah selama sepekan terakhir. Kapal-kapal berukuran besar itu menambatkan jangkar tepat di atas rumpon buatan nelayan lokal.

“Kami sedang tidak baik saat ini. Wilayah rumpon kami dikuasai kapal lengkong dari luar daerah,” ujar Nopriadi, nelayan Natuna, Sabtu (15/11).

Menurutnya, kapal-kapal lengkong itu sudah sekitar satu minggu berada di area rumpon yang dibangun secara swadaya oleh nelayan setempat. Rumpon tersebut menjadi alat bantu penangkapan ikan yang mereka rawat dan pasang dengan modal patungan hingga puluhan juta rupiah.

“Rumpon itu seperti kebun kami. Kami yang buat, kami yang rawat. Kami pasang dengan keringat,” ujarnya lirih.

Meski secara aturan laut Natuna masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 yang terbuka bagi nelayan berbagai daerah, nelayan lokal menegaskan rumpon memiliki nilai adat, kesepakatan, dan titik kepemilikan tidak tertulis.

Namun keberadaan kapal lengkong disebut menghilangkan fungsi rumpon. Lampu-lampu super terang dari kapal besar itu memanggil gerombolan ikan yang seharusnya berkumpul di sekitar rumpon.

“Ketika pukat lengkong itu dijatuhkan berbentuk lingkaran seperti mangkuk, habislah ikan-ikan itu. Kami tidak dapat ikan lagi. Rumponnya ada, tapi fungsinya hilang,” kata seorang nelayan.

Nelayan mengaku sudah mendatangi kapal-kapal itu untuk meminta agar mereka bergeser sedikit dari lokasi rumpon, namun ditolak.

“Mereka bilang, ‘Ini laut bebas, bang’,” ujar nelayan lain menirukan jawaban ABK kapal lengkong.

Dari penelusuran nelayan Natuna, sejumlah kapal lengkong yang beroperasi di atas rumpon mereka diduga berasal dari jaringan seorang pemilik kapal bernama Atong, yang dikenal di Pemangkat, Kalimantan Barat.

Mereka menyebut Atong sebagai “bos besar”, sosok yang tidak terlihat di lapangan, namun anak buah kapalnya disebut beroperasi tanpa gentar.

Nopriadi mengaku sudah melaporkan persoalan tersebut ke Pos TNI AL Natuna, namun hingga kini belum ada respons maupun tindakan.

“Kami sudah lapor. Tapi belum ada tanggapan,” katanya.

Nelayan khawatir jika tidak ada tindakan, konflik antarnelayan bisa pecah sewaktu-waktu.

“Kalau pemerintah tidak turun tangan, takutnya nanti ada korban,” ujar Sabni, nelayan lainnya.

Ketua Inisiatif Masyarakat Adat (IMA), Nukila Evanty, menilai tanda-tanda gesekan antarnelayan di Natuna sudah terlihat. Ia mengingatkan risiko konflik bisa meningkat jika kapal besar terus beroperasi di sekitar rumpon nelayan kecil.

“Di banyak daerah, konflik seperti ini pernah berujung pembakaran kapal dan perkelahian di laut. Natuna tidak boleh mengulang hal yang sama,” jelasnya.

Menurut Nukila, kapal lengkong berukuran 25–30 meter dan dilengkapi lampu-lampu besar yang menarik gerombolan ikan. Kapasitas pukatnya jauh lebih besar dibanding pompong atau jaring kecil milik nelayan lokal.

Nukila juga menyoroti lemahnya perlindungan hukum terhadap rumpon. Sebagian besar nelayan kecil tidak memiliki akses, biaya, atau pengetahuan untuk mendaftarkan rumpon secara resmi.

“Ketika kapal besar memanen ikan di sekitar rumpon, yang hilang bukan hanya sumber daya ikan, tetapi ruang hidup masyarakat lokal,” tegasnya.

IMA mendesak pemerintah segera menata aturan, mempertegas batas ruang tangkap antarjenis kapal, memperbaiki sistem pendaftaran rumpon, dan memperkuat pengawasan di perairan Natuna.

“Tanpa langkah cepat, konflik horizontal yang bisa dicegah justru dapat meledak sewaktu-waktu,” ujar Nukila. (*)

Reporter: Jailani

Artikel Keluhkan Kapal Lengkong, Nelayan Natuna: Ikan Habis, Rumpon Tak Berfungsi pertama kali tampil pada Kepri.