batampos— Aksi protes puluhan warga Perumahan Elit Bukit Indah, Sukajadi, Batam, terhadap pembangunan kantor lurah di kawasan mereka kembali memanas, Rabu (29/10). Warga menghadang upaya kontraktor yang hendak memasukkan material bangunan ke lokasi proyek yang berada di dalam kompleks perumahan.

Ketegangan meningkat ketika Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, Priandi Firdaus, bersama Camat Batam Kota, Dwiki Setiyawan, mendatangi lokasi untuk menenangkan massa. Priandi dalam kesempatan itu meminta warga agar tidak menghentikan proyek pemerintah karena dinilai telah melalui prosedur yang sah.

“Pembangunan kantor lurah ini bukan proyek sembarangan. Sudah melalui pembahasan di musyawarah kelurahan dan mendapat persetujuan,” ujar Priandi di hadapan warga. Pernyataan itu langsung memantik emosi warga yang merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pembahasan sebelumnya.

Beberapa warga kemudian menantang pihak kecamatan dan Kejari Batam untuk menunjukkan dokumen resmi yang membuktikan adanya persetujuan warga. Mereka menegaskan tidak pernah ada pembahasan atau musyawarah terkait pembangunan kantor lurah di kompleks elit tersebut. “Kami tidak pernah tahu soal rencana ini. Apalagi sampai menyetujui,” kata salah satu warga, Rebekha.

BACA JUGA: Soal Pembangunan Kantor Kelurahan, Warga Perumahan Sukajadi Tetap Menolak,  Tawarkan Alternatif Lokasi

Priandi tetap bersikukuh bahwa proyek pembangunan tersebut sudah sesuai aturan dan telah direncanakan sejak tahun 2024. “Proyek pemerintah itu ada mekanismenya. Dimulai dari perencanaan, lelang, hingga penunjukan kontraktor. Tidak mungkin dilaksanakan tanpa dasar hukum,” jelasnya. Ia juga menegaskan agar warga tidak menghalangi pekerjaan di lapangan.

Meski begitu, warga tetap menolak keras. Mereka menilai pemerintah memaksakan pembangunan kantor lurah di kawasan hunian eksklusif yang memiliki akses terbatas dan tidak diperuntukkan bagi fasilitas publik. “Ini bukan soal menolak kantor lurah, tapi soal lokasi. Kenapa harus di tengah perumahan elit?” ujar Ketua RW, Budiman.

Situasi sempat memanas ketika adu argumen antara warga dan pihak Kejari berlangsung di depan lokasi pembangunan. Puluhan aparat Satpol PP dan polisi dari Polresta Barelang serta Polsek Batam Kota tampak berjaga untuk mengantisipasi kericuhan. Warga berulang kali meminta agar pekerjaan dihentikan sementara hingga ada kejelasan hukum.

Salah satu perwakilan warga, Janter Pardosi, menegaskan pihaknya akan menempuh jalur resmi untuk memperjuangkan penolakan tersebut. “Kami akan mengajukan surat Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke DPRD Batam dan meminta agar proyek ini dihentikan sementara,” kata Janter.

Ia juga menyebut bahwa warga telah menunjuk kuasa hukum untuk mendampingi proses langkah hukum yang akan diambil. “Kami akan tempuh semua proses sesuai aturan yang berlaku. Ini bukan sekadar penolakan emosional, tapi soal hak warga yang dilanggar,” tegasnya.

Hingga sore hari, proses pembangunan masih dihentikan sementara di bawah pengawasan aparat. Belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Batam terkait tuntutan warga, sementara Camat Batam Kota Dwiki Setiyawan, memilih untuk tidak memberikan komentar kepada awak media di lokasi. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Tolak Pembangunan Kantor Lurah di Tengah Komplek Elit, Warga Sukajadi Ambil Langkah Hukum pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam terus menindaklanjuti proses hukum kasus kecelakaan kerja di galangan kapal milik PT ASL Marine Shipyard yang menewaskan sejumlah pekerja pada Juni lalu.

Hingga kini, berkas perkara masih dalam tahap koordinasi antara jaksa peneliti dan penyidik Polresta Barelang untuk melengkapi kekurangan administrasi penyidikan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Batam, Priandi Firdaus mengatakan pihaknya masih menunggu penyempurnaan berkas dari penyidik sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

“Untuk perkembangan perkara laka kerja yang berkas PT ASL bulan Juli, masih dilakukan koordinasi dengan penyidik untuk melengkapi berkas perkara,” ujarnya, Selasa (28/10).

Berdasarkan hasil penyidikan Polresta Barelang kebakaran di galangan kapal tersebut disebabkan oleh kelalaian kerja yang berujung pada hilangnya nyawa pekerja. Polisi telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial A dan F yang bertugas di bagian Health, Safety, and Environment (HSE) pada perusahaan subkontraktor PT ASL Marine Shipyard.

Baca Juga: Kasus Ledakan Maut di Kapal Federal II Resmi Naik ke Tahap Penyidikan

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)tentang kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau luka berat.

“Berkas perkara ditargetkan segera lengkap agar segera bisa dilimpahkan ke pengadilan,” jelas Priandi.

Ia juga menegaskan, dalam berkas perkara ledakan pertama, kapal MT Federal II tidak dicantumkan sebagai barang bukti. Namun, hal tersebut bukan menjadi alasan utama pengembalian berkas oleh kejaksaan.

“Pengembalian berkas merupakan bagian dari prosedur normal penyidikan untuk melengkapi kekurangan formil dan materil. Tidak dijadikannya kapal sebagai barang bukti adalah bagian dari kebijakan penyidikan yang sudah berjalan,” katanya.

Lebih lanjut, Priandi menyebut, Kejari Batam juga akan menangani kasus ledakan kedua yang terjadi di lokasi yang sama, meski dalam waktu berbeda.

Baca Juga: Kasus Pembunuhan Pegawai BPOM Batam di Singapura: Suami Korban Minta Kasus Diekstradisi ke Indonesia

“Kasus ledakan kedua memiliki tempus delicti yang berbeda, sehingga akan diproses secara terpisah dengan alat bukti baru,” ujarnya menegaskan.

Kasus kecelakaan kerja di galangan kapal PT ASL Marine Shipyard ini menjadi sorotan publik, mengingat peristiwa serupa kembali terjadi dalam waktu berdekatan.

Aparat penegak hukum diminta memastikan proses hukum berjalan transparan dan tuntas untuk memberikan kepastian hukum bagi para korban dan keluarga. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel Kasus Ledakan Pertama di PT ASL Masuk Tahap Akhir Penyidikan, Tersangka 2 Orang pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengajak seluruh generasi muda untuk terus menyalakan semangat perjuangan dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Hal itu disampaikan Amsakar saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tingkat Kota Batam Tahun 2025, di Dataran Engku Putri Batam Centre, Selasa (28/10/2025).

Dalam upacara yang berlangsung khidmat tersebut, Amsakar didampingi oleh Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, serta dihadiri jajaran Forkopimda dan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Turut menjadi peserta upacara perwakilan instansi vertikal, pelajar, dan berbagai organisasi kepemudaan di Batam.

Pada kesempatan itu, Amsakar membacakan pidato Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Dalam amanat tersebut, disampaikan bahwa semangat para pemuda tahun 1928 harus terus menjadi inspirasi bagi generasi masa kini untuk menghadapi tantangan zaman.

BACA JUGA: Amsakar Tegaskan Air Bersih Jadi Prioritas Utama Pembangunan Batam

“Berdiri di bawah langit merah putih yang sama, sebagaimana pemuda 1928, kita melanjutkan perjuangan dengan cara berbeda. Bukan lagi mengangkat bambu runcing, melainkan dengan ilmu pengetahuan, kerja keras, dan inovasi,” ujar Amsakar.

Ia juga menekankan bahwa di tengah pesatnya perubahan dunia, pemuda harus tetap menjadi kekuatan utama bangsa, jujur, tangguh, dan berani menghadapi tantangan.

“Di setiap kampung dan kota, masih ada anak muda yang jujur, tangguh, dan berani. Itulah kekuatan bangsa kita. Kita butuh pemuda yang gigih dan berani bertindak nyata,” katanya.

Lebih lanjut, Amsakar berpesan agar generasi muda tidak takut bermimpi besar maupun gagal. Menurutnya, kegigihan dan keberanian adalah kunci untuk menjadi penentu sejarah berikutnya.

“Jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal. Kalianlah penentu sejarah bangsa ke depan,” pesan Amsakar dengan penuh semangat.

Menutup amanatnya, Wali Kota mengajak seluruh masyarakat Batam, khususnya para pemuda, untuk terus menjaga api perjuangan.

“Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97. Mari kita jaga api perjuangan ini dan buktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, demi Indonesia Raya yang adil dan makmur,” tutupnya. (*)

Artikel Wali Kota Amsakar Ajak Pemuda Batam Jaga Api Perjuangan dan Wujudkan Indonesia Maju pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Kasus pembuangan bawang birma dan bawang bombai dalam jumlah besar di Kampung Malcem, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batuampar, mulai menemukan titik terang. Polisi memastikan perusahaan yang bertanggung jawab atas pembuangan tersebut adalah PT BSS. Sejumlah penanggung jawab perusahaan kini tengah diperiksa oleh penyidik Polsek Batuampar.

Kapolsek Batuampar Kompol Amru Abdullah, melalui Kanit Reskrim Iptu M. Brata Ul Usna, membenarkan pemeriksaan terhadap pihak perusahaan. “Benar, pembuang dan pemilik pembuangan bawang berasal dari PT BSS. Saat ini masih dalam penyelidikan,” ujar Brata, Rabu (29/10).

Menurut Brata, penyidik melakukan pendalaman untuk mengetahui alasan di balik pembuangan bawang dalam jumlah ton-an yang sempat viral di media sosial itu. “Kami masih mendalami motif pembuangan ini, apakah karena faktor kelayakan, distribusi, atau alasan lain. Semua masih kami telusuri,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) di lapangan, termasuk memeriksa kelengkapan dokumen kepemilikan dan distribusi bawang tersebut.

“Kita pulbaket ke lapangan, dan untuk dokumen terkait bawang juga lengkap. Jadi bukan merupakan bawang ilegal,” tegas Brata.

BACA JUGA: Polresta Barelang Masih Selidiki Asal-Usul dan Motif Pembuangan Bawang di Malcem

Kasus ini mencuat setelah warga Kampung Malcem menemukan tumpukan besar bawang birma dan bombai di area lembah dekat kawasan industri pada Sabtu (25/10) malam. Bau menyengat dari lokasi itu membuat warga geger dan menarik perhatian banyak orang, bahkan menimbulkan kemacetan karena banyak warga dari luar daerah yang datang untuk melihat langsung tumpukan yang dijuluki “gunung bawang”.

Pihak perusahaan yang kawasan industrinya berdekatan dengan lokasi pembuangan langsung menimbun area tersebut pada Senin (27/10) pagi menggunakan tanah dan material berat. Petugas keamanan kawasan berjaga ketat dan melarang siapa pun mendekat atau mengambil gambar di lokasi. Warga yang penasaran diminta menjauh demi alasan keamanan dan kesehatan.

Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin sebelumnya menegaskan bahwa kasus ini sudah ditangani serius oleh pihak kepolisian. “Polsek Batuampar sudah ke TKP dan mengamankan lokasi. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak mengambil atau mengonsumsi bawang itu, karena belum diketahui apakah layak konsumsi atau tidak,” ujarnya.

Zaenal juga menyebut, penyidik akan memeriksa seluruh pihak yang terlibat untuk memastikan apakah ada unsur pidana dalam tindakan pembuangan tersebut. “Kami akan periksa semua pihak terkait, termasuk perusahaan pemilik barang. Masih dalam proses penyelidikan siapa yang membuang dan apa motif di baliknya,” tegasnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi belum menemukan indikasi pelanggaran hukum dalam dokumen impor bawang yang dibuang. Namun, penyelidikan tetap berlanjut untuk memastikan ada tidaknya kelalaian atau pelanggaran terkait penanganan dan pembuangan bahan pangan dalam jumlah besar di dekat permukiman warga.

Sementara itu, warga Kampung Malcem berharap penyelidikan segera tuntas dan hasilnya diumumkan secara terbuka. “Bau bawangnya masih terasa sampai sekarang, apalagi kalau angin kencang. Kami harap aparat dan pemerintah juga perhatikan dampaknya ke lingkungan,” ujar Suryani, warga setempat. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Ungkap Fakta Kasus Pembuangan Gunung Bawang di Malcem, Polisi Periksa PT BSS pertama kali tampil pada Metropolis.