batampos-Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menegaskan pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif dan berpihak kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka harmonisasi kewenangan pusat dan daerah yang digelar di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batam, Rabu (22/10).

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Heri Wiranto menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian rapat koordinasi nasional yang digelar secara maraton di berbagai wilayah Indonesia.

Setelah zona timur dilaksanakan di Makassar mencakup Sulawesi, Papua, Maluku, dan Kalimantan, kini Batam menjadi tuan rumah untuk zona barat yang meliputi Sumatera dan sebagian Jawa.

BACA JUGA: Pertamina Buka Booth Pendaftaran Pembelian Solar Subsidi di 10 SPBU Kota Batam

“Pertemuan seperti ini menjadi sarana bagi kami untuk menyerap masukan dari daerah. Setelah lebih dari sebelas tahun penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentu banyak dinamika dan tantangan baru yang perlu direspons,” ujar Heri.

Menurutnya, forum koordinasi ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi pelaksanaan otonomi daerah, tetapi juga menjadi wadah untuk merumuskan arah kebijakan ke depan, termasuk penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan yang diharapkan mampu memberikan perhatian lebih terhadap wilayah berkarakteristik maritim.

“Masukan dari daerah sangat penting. Semua tetap dalam bingkai NKRI, tetapi kita ingin aturan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan di lapangan,” tambah Heri.

Menanggapi hal itu, Amsakar Achmad menyambut baik forum tersebut. Ia menyebut kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi daerah untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang muncul akibat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Semangatny adalah menggali informasi dari bawah dan mempertemukannya dalam forum seperti ini. Dari situ kita bisa tahu apa yang perlu disinkronkan agar pemerintahan berjalan lebih efektif,” katanya.

Amsakar menilai, masih terdapat sejumlah urusan yang belum sepenuhnya harmonis, seperti pengawasan kawasan industri dan pengelolaan pendidikan menengah yang masih menjadi kewenangan provinsi. Padahal, kebutuhan dan persoalan di lapangan sering kali muncul di tingkat kota.

“Kami di Batam memiliki 31 kawasan industri, namun pengawasannya di provinsi. Begitu juga dengan SMA yang ramai dan butuh perhatian, tetapi pengelolaannya bukan di kota, melainkan di provinsi. Ini perlu disesuaikan agar tidak menghambat pelayanan publik,” jelasnya.

Amsakar juga menekankan pentingnya hubungan yang sinergis antarlevel pemerintahan, bukan bersifat kompetitif.

“Tidak boleh seolah-olah provinsi dan kabupaten/kota menjadi pesaing. Semua harus saling memperkuat, karena tujuan akhirnya adalah kemajuan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Amsakar turut menyoroti pentingnya perubahan formula dana transfer ke daerah terutama bagi wilayah kepulauan seperti Provinsi Kepulauan Riau.
Ia menilai, mekanisme pembagian anggaran saat ini masih terlalu berbasis luas daratan, sehingga tidak mencerminkan karakteristik wilayah maritim.

“Sudah saatnya alokasi dana mempertimbangkan potensi laut. Provinsi Kepri 96 persen laut, hanya 4 persen darat. Batam pun serupa, sekitar 66 persen laut dan 34 persen darat. Kalau formula dana perimbangan tidak menyesuaikan kondisi ini, tentu sulit bagi daerah kepulauan untuk tumbuh optimal,” ujarnya.

Amsakar berharap seluruh masukan dari rapat koordinasi ini dapat menjadi bahan evaluasi nyata bagi pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Kalau semuanya bisa berjalan harmonis dan saling memperkuat, tata kelola pemerintahan akan lebih baik dan pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal,” tutupnya. (*)

Reporter: Azis

Artikel Walikota Amsakar Dorong Sinkronisasi Pusat dan Daerah, Soroti Keadilan bagi Wilayah Kepulauan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan memastikan distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah dasar (SD) di Kecamatan Batuampar telah berjalan dengan baik. Meski sempat dikeluhkan sebagian orang tua karena belum semua siswa menerima, Dinas Pendidikan menegaskan cakupan program di wilayah ini telah mencapai sekitar 90 persen.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, melalui Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Yusal, menjelaskan bahwa distribusi MBG diatur melalui Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG). Namun, untuk wilayah Batuampar, kuota pendirian SPPG baru saat ini sudah tidak memungkinkan karena kapasitas dapur yang tersedia telah penuh.

“Memang kewenangan MBG itu ada di SPPG. Di Batuampar saat ini sudah ada empat dapur yang beroperasi, dan satu lagi akan segera beroperasi dalam waktu dekat. Jadi kuota di Batuampar sudah terpenuhi semua,” ujar Yusal, Rabu (22/10).

Menurutnya, jumlah sasaran penerima MBG di Batuampar memang tidak sebanyak di kecamatan lain. Hal itu membuat capaian distribusi di tingkat SD, baik negeri maupun swasta, sudah mendekati tuntas.

“Sasarannya di sana tidak banyak. Untuk SD di Batuampar, baik negeri maupun swasta, capaian MBG-nya sudah 90 persen. Saya kira untuk SMP juga sudah tersedia semua,” ujarnya.

Yusal menambahkan, sebelumnya sempat ada rencana penambahan dapur MBG dari pusat untuk wilayah Batuampar. Namun, setelah dilakukan evaluasi, rencana tersebut dibatalkan karena kapasitas dapur yang ada sudah mencukupi.

“Memang sempat ada rencana penambahan dapur dari pusat, tapi karena di lapangan ternyata sudah cukup, jadi tidak jadi ditambah,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat dapat memahami mekanisme distribusi MBG yang diatur berdasarkan kapasitas dan wilayah kerja masing-masing SPPG. Dinas Pendidikan juga terus memantau agar program makanan bergizi untuk anak sekolah ini dapat menjangkau seluruh peserta didik secara merata.

Sebelumnya secara keseluruhan penyaluran MBG di Batam Hingga Oktober 2025, sudah menyentuh angka 62 persen dari total sasaran 220 ribu siswa SD dan SMP di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam.

Kepala Dinas Pendidikan Batam, Hendri Arulan mengatakan sebanyak 188.742 siswa dari 464 sekolah dan posyandu telah menerima manfaat program MBG.“Untuk sekolah saja, capaian pelaksanaan MBG sudah di atas 70 persen, dan terus meningkat seiring dengan perluasan jangkauan distribusi di lapangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengelolaan dapur MBG di Batam sepenuhnya berada di bawah kendali Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Satuan Tugas Pangan dan Gizi (SPPG). Pemko Batam, lanjutnya, turut mendukung program nasional tersebut dengan menyiapkan berbagai sarana pendukung, termasuk lahan untuk dapur umum tambahan.

“Pemko Batam sudah mengajukan usulan lahan ke Bapanas melalui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau guna mendukung pembangunan dapur umum tambahan,” ujarnya.

Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upaya meningkatkan gizi anak sekolah. Melalui program ini, pemerintah berharap dapat menekan angka stunting sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Distribusi MBG di Batuampar Hampir Tuntas, Capai 90 Persen pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Harga cabai merah di Batam belum juga menunjukkan tanda-tanda turun. Sudah lebih dari sebulan, harga bumbu dapur ini bertahan di level tinggi dan membuat warga semakin mengeluh.

Di Pasar Victoria, Sekupang misalnya, harga cabai merah besar kini berkisar Rp80–Rp 85 ribu per kilogram, sementara di pasar-pasar tradisional kawasan Sungai Harapan, harganya bahkan menembus Rp 90 ribu per kilogram.

“Biasanya dua minggu juga turun lagi, tapi ini sudah sebulan lebih gak turun-turun. Mahal bingit!,” keluh Widia salah seorang warga Sekupang, Rabu (22/10).

BACA JUGA: Harga Cabai ‘Menggila’, Warga Panik di Pasar Batam, Tembus Rp 110 ribu per Kg

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Batam, Mardanis, mengatakan kenaikan harga ini mengikuti tren pasar nasional, terutama di Jakarta yang menjadi acuan harga bahan pokok di berbagai daerah.

“Harga cabai di Jakarta sekarang sudah sekitar Rp70 ribu per kilogram. Karena pola harga hampir sama di seluruh daerah, Batam ikut terdampak. Apalagi Batam bukan daerah penghasil cabai, sementara ongkos kirim dari Jawa atau Sumatera juga tinggi,” jelas Mardanis.

Menurutnya, tingginya harga cabai juga dipengaruhi penurunan hasil panen di sentra produksi utama. Saat ini, sejumlah daerah di Jawa dan Sumatera baru memasuki awal musim hujan, yang membuat tanaman cabai rentan terserang penyakit seperti busuk daun dan busuk buah.

“Otomatis kalau di daerah asal sudah mahal, masuk ke Batam akan lebih mahal lagi,” ujarnya.

Untuk menekan laju inflasi bahan pangan, DKPP menyiapkan beberapa langkah strategis. Salah satunya dengan memperkuat kerja sama antar daerah penghasil cabai.
“Rencananya kami akan bekerja sama dengan Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Kalau di sana bisa dapat harga lebih murah, otomatis di Batam bisa ikut turun,” kata Mardanis.

Selain itu, Pemko Batam juga mendorong peningkatan produksi cabai lokal. Tahun ini, DKPP bersama 11 kelompok tani mengembangkan 15 hektar lahan cabai merah, ditambah 5 hektar untuk tanaman sayur seperti bayam dan kangkung.

Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) juga melibatkan sekitar 2.400 ibu-ibu kelompok wanita tani, masing-masing menanam 20 polybag cabai, sehingga total sekitar 50 ribu batang cabai atau setara 4 hektar.

“Kalau ditotal, ada sekitar 18 hektar lahan cabai yang sedang dikembangkan di Batam. Perkiraannya, hasil baru akan mulai keluar akhir November atau awal Desember,” jelasnya.

Lahan cabai ini tersebar di Kecamatan Nongsa, Sungai Beduk, dan Sagulung. DKPP juga melaksanakan program Sekolah Lapang (SL) bagi petani, mencakup pembibitan, pengolahan tanah, hingga pemupukan berbasis riset.

Jika semua berjalan lancar, produksi cabai lokal diperkirakan bisa mencapai hampir 1 ton per hari, sementara kebutuhan masyarakat Batam mencapai 10–15 ton per hari.
“Kalau panen sudah mulai jalan, mudah-mudahan harga cabai bisa turun di bulan Desember nanti,” tutur Mardanis.

Untuk sementara, suplai cabai Batam masih mengandalkan pasokan dari Mataram, Yogyakarta, Sumatera Utara, Aceh, dan Padang. Namun, karena daerah-daerah tersebut juga mengalami penurunan produksi, harga tetap bertahan tinggi.

“Ini bukan hanya di Batam, tapi seluruh Indonesia menghadapi kondisi yang sama,” pungkasnya. (*)

Reporter: Rengga

Artikel Warga mulai Mengeluh, Harga Cabai Merah Masih ‘Selangit’ pertama kali tampil pada Metropolis.