batampos.co.id – Arsitektur bergaya industrial tak hanya menghadirkan kesan unik, tetapi juga mewah. Rumah rancangan arsitek Surabaya Ivan Priatman, contohnya. Tone warna dan material cenderung monokrom, tapi hasilnya classy.

Desain bangunan rumah di kawasan Surabaya Selatan ini unik. Garisnya tegas. Memanjang mulai area taman depan sampai taman belakang. Rumah itu terbagi menjadi dua bagian dalam dua lantai.

Sisi kanan menjorok ke belakang sehingga menciptakan ruang untuk carport tambahan. Sementara itu, sisi kiri dibuat lebih maju. Alhasil, di bagian belakang, tersisa space yang bisa dimanfaatkan sebagai taman.

’’Dua massa bangunan atas ini secara ukuran sama, cuma enggak sejajar,’’ kata Ivan Priatman, arsitek Surabaya.

Sisi kanan di lantai 1 digunakan sebagai garasi dan area servis. Sementara itu, sisi kiri di lantai 1 dikhususkan untuk area tamu. Dua area tersebut dipisahkan foyer yang memanjang ke belakang. Ada pula tangga yang menuju ke lantai 2. Nah, di lantai 2, area keluarga lebih private. Dapur, ruang makan, dan ruang keluarga berdampingan di sisi kiri. Tanpa sekat.

’’Konsepnya seperti loft apartment. Ruang makan, dapur, dan lain-lain berada di satu lantai,’’ terang Ivan.

Sementara itu, sisi bangunan di seberangnya dikhususkan untuk 1 kamar anak dan 1 kamar utama.

Yang membuat rumah itu terasa ’’lega’’ adalah banyaknya bukaan. Ivan menggunakan pohon pulai di taman belakang sebagai poin sentral rumah.

’’Di mana pun kita berada di rumah ini, tetap bisa melihat pohon itu,’’ ucapnya.

Ruang keluarga di lantai 2 memiliki jendela kaca besar dan balkon yang menghadap taman belakang. Di sisi lain, ruang makan menghadap taman depan.

’’Tanpa fan atau AC, seluruh ruangan bisa terasa sejuk,’’ ujarnya. Hanya, rumah tersebut menghadap barat. Jadi, sinar matahari cukup kuat saat sore. Tidak masalah, cukup tambahkan roller blind otomatis.

Dari segi konsep, Ivan memadukan industrial dengan modernitas. Dia menyebutkan, cirinya adalah penggunaan material raw atau mentah. Ivan menuangkannya lewat dinding fasad yang bermaterial acian semen. Polos tanpa cat. Jadi, warna dan teksturnya masih abu-abu alami. Ivan pun memadukannya dengan material besi hitam. Itu bisa ditemukan pada pagar dan tangga.

BACA JUGA: Demi Multiplier Efect Ekonomi Sektor Perumahan Insentif PPN Perlu Diperpanjang

’’Frame jendela ini juga termasuk ciri industrial modern meski materialnya aluminium, bukan besi,’’ papar Ivan, menunjukkan frame jendela di kamar tamu. Alhasil, tone warna di seluruh rumah adalah monokrom. Putih, hitam, dan kelabu. Cat putihnya pun bukan putih terang, melainkan putih keku-ningan.

’’Supaya nyambung dengan warna semen aciannya,’’ imbuh alumnus University of Southern California itu.

Meski begitu, warna monokrom di rumah tersebut tak lantas membosankan. Desainer interior Michael Lauw memadukannya dengan furnitur custom dan warna-warna terang lewat aksesori atau pernik dekorasi di tiap ruangan. Cushion dan sofa single seater berwarna mustard yang menyala berpadu manis dengan sofa utama berwarna abu-abu.

’’Di setiap ruangan, ada warna yang terang. Biar fun, tapi tidak mengganggu,’’ jelas Michael. (*)

Reporter: JP Group

batampos.co.id – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengucapkan selamat milad ke-109 tahun untuk Muhammadiyah. Airlangga mengajak Muhammadiyah terus menebar optimisme menghadapi pandemi Covid-19.

“Mari optimistis menghadapi pandemi Covid-19 dengan menebar nilai-nilai keagamaan,” tutur Airlangga, Kamis (18/11).

Ketua Umum Golkar ini menegaskan, sebagai persyarikatan, kiprah Muhammadiyah sudah dirasakan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Organisasi kemasyarakatan yang kini dipimpin Haedar Nashir ini banyak berkiprah di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan.

“Muhammadiyah telah menunjukkan kiprah yang telah dirasakan oleh bangsa dan negara Indonesia,” tutur Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mendoakan Muhammadiyah dapat terus melanjutkan kiprahnya untuk kemaslahatan umat. Muhammadiyah juga diharap tetap istiqomah dengan perjuangan-perjuangan yang telah dilakukannya selama ini.

“Semoga Muhammadiyah dapat berfastabiqul khairat, istiqomah, dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia,” tegas Airlangga.

Sebelumnya, dalam keterangan resmi Muhammadiyah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berpesan agar seluruh bangsa, utamanya dalam masa pemulihan Covid-19 ini, terus menjaga semangat optimisme, kebersamaan, menguatkan nilai-nilai yang memperkuat kebersamaan dan menghindari nilai-nilai yang merusaknya.

“Dalam kaitan dengan Covid-19, Muhammadiyah sejak awal konsisten terus berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki, sumber dana, sumber daya dan sistem yang kita gerakkan, untuk hadir ikut menjadi bagian memberi solusi dan sekaligus optimisme dalam menghadapi pandemi yang sangat berat ini,” ujar Haedar.

Selain masyarakat tetap disiplin menjaga protokol kesehatan, Haedar berpesan masalah seberat apapun akan lebih mudah diatasi jika bangsa Indonesai bersama dan bersatu. Dalam konteks membangun kebersamaan itu, ia menyebut bangsa ini harus mampu mengeliminasi perbedaan-perbedaan tajam yang membuat retak dan pecah.

Haedar juga mengajak warga bangsa mengembangkan nilai-nilai utama dengan semangat ta’awun dan kebhinekaan. Bangsa Indonesia tidak akan pernah maju jika masing-masing berjalan sendiri, atau menumbuhkan kepentingan sendiri. Ketum PP Muhammadiyah mengajak setiap pihak untuk mencari titik temu dan menggalang usaha-usaha bersama.

“Dampak pandemi ini sangat berat pada kesehatan, pada ekonomi bahkan juga dalam kehidupan sosial dan psikologi masyarakat dan bangsa. Maka kerjasama dari seluruh pihak dengan program-program lintas menjadi sangatlah penting. Nilai (taawun) atau membangun kerjasama untuk kebaikan bangsa harus kita utamakan,” ujarnya. (*)

batampos.co.id – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melanjutkan kunjungan kerja di Sulawesi Tenggara mendatangi Kabupaten Muna Barat dan Muna, Kamis (18/11/2021).

LaNyalla dan rombongan senator, tiba di Bandara Sugimanuru, Muna Barat, dan disambut langsung Bupati Muna Barat, Achmad Lamani, Ketua DPRD Muna Barat Wa Ode Siti Sariani dan jajaran Forkopimda Kabupaten Muna Barat. LaNyalla dan rombongan dikalungi kain khas Muna Barat dan disambut dengan silat adat Muna Barat.

Dalam kunjungannya, LaNyalla didampingi senator Andi Muh. Ihsan dan Lily Amelia Salurapa (Sulsel), Djafar Alkatiri (Sulut), Habib Ali Alwi (Banten), Andi Nirwana, Wa Ode Rabia Al Adawiya dan Amirul Tamim (Sultra), Fachrul Razi (Aceh) dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi.

Hadir juga para tokoh masyarakat dan tokoh adat yang tergabung dalam Lembaga Adat Muna Barat.

Senator asal Jawa Timur itu juga sempat meninjau pelaksanaan vaksinasi di bandara.

“Saya juga apresiasi pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan bersama BIN. Bahkan 30 persen vaksinasi dan juga menyasar anak-anak dan pelajar,” katanya.

Aspirasi mengenai RUU Daerah Kepulauan juga dibahas. Ketua DPD RI mengatakan akan tetap berusaha mendorong hal itu.

“RUU Daerah Kepulauan sudah masuk Prolegnas. DPD RI juga sudah berkoordinasi dengan 8 Gubernur yang tergabung dalam Badan Kerjasama Daerah Kepulauan. Kita terus mengejar hal itu, dan selalu dipantau oleh Komite I DPD RI,” katanya.

LaNyalla juga menyinggung mengenai 7 titah Raja dan Sultan Nusantara. Ia akan memperjuangkan agar kerajaan dan kesultanan agar mendapat perhatian dari negara.

“Karena Sultan dan Raja Nusantara yang mendirikan negara ini. Tapi mereka kemudian terpinggirkan dan kalah sama partai politik yang datang belakangan,” kata LaNyalla.

Dijelaskannya, amandemen 1 sampai 4 membuat partai politik menjadi satu-satunya yang bisa menentukan arah bangsa ini. Termasuk mereka bisa mencalonkan pemimpin bangsa.

“Itu namanya tidak adil. Entitas civil society yang merupakan non partisan atau non parpol juga harus mempunyai ruang dan hak yang sama untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa ini,” ungkapnya.

Oleh karena itu, DPD RI mendorong Amandemen Konstitusi ke-5. Agar ada calon perseorangan dan DPD RI bisa menjadi saluran pencalonan tersebut.

“Calon perseorangan itu sebenarnya konstitusional. Karena hak dasar warga untuk memilih dan dipilih. Makanya kita dorong amandemen. Dan kalau kemudian saya mencalonkan diri menjadi Presiden, memangnya kenapa? Selama tujuan kita untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

Sementara itu Bupati Mubar Achmad Lamani sependapat dengan LaNyalla, dan menyampaikan bahwa dirinya membangun wilayah dengan pendekatan budaya bersama dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat yang tergabung dalam Lembaga Adat Muna Barat.

Achmad Lamani juga berterimakasih kepada DPD RI yang menginisiasi RUU Daerah Kepulauan, yang diyakini akan mempercepat pembangunan Muna Barat.

“Oleh karena itu kami berharap DPD RI juga segera mendorong agar RUU Kepulauan segera disahkan oleh DPR dan pemerintah. Karena sangat penting,” katanya.

Disampaikan juga oleh Bupati bahwa sejak awal pandemi Covid, Muna Barat menjadi zona hijau.

“Saat ini sudah zero kasus, tetapi kami tetap mempercepat pelaksanaan vaksinasi,” ujarnya.(*)

batampos.co.id – Kementerian Sosial melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara terus menerus dan sistematis. Untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan, Kemensos juga melakukan pemadanan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, ada enam metoda yang ditempuh Kemensos dalam melakukan pemutakhiran data. Yakni dari usulan daerah, melalui fitur “usul” dan “sanggah” pada aplikasi CekBansos.go.id, dari data bencana, hasil pengecekan lapangan berdasarkan berita media, hasil verifikasi pejuang muda, dan hasil dari geo-tagging data spasial dari citra satelit.

Dari daerah memuat dinamika data kependudukan terkait warga yang meninggal, pindah alamat atau pindah segmen. Bila tidak terdaftar oleh pemerintah daerah, masyarakat memiliki kesempatan mendaftarkan diri melalui fitur “usul” dan “sanggah”.

Kemudian dari bencana, membuka peluang menambah jumlah orang miskin, sehingga perlu diusulkan pada data kemiskinan. Dari berita media, Kemensos melakukan verifikasi lapangan. Bila terbukti memenuhi persyaratan, maka bisa dimasukkan dalam data pemerima bantuan.

“Kami juga menggunakan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. Dengan teknologi tersebut memungkinkan diketahui kondisi rumah. Di daerah dimana citra satelit kurang memadai, kami dibantu oleh pejuang muda yang juga melakukan tagging. Dengan mendatangi dan memotret rumah,” kata Mensos dalam jumpa pers di Kantor Kemensos (19/11).

Mensos menekankan, dengan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit, dapat difoto tampak depan dari rumah penerima bantuan. Bila diketahui luas rumah hingga 100 m2, diyakini mereka merupakan kelompok keluarga mampu. “Penerapan teknologi geo-tagging ini untuk sementara masih berjalan di wilayah perkotaan,” kata Mensos.

Hasil geo-tagging tempat tinggal penerima bantuan tersebut, Mensos menjelaskan bahwa terdapat data 31.624 Aparatur Sipil Negara (ASN). “Dari data tersebut, ASN yang aktif sebanyak 28.965 orang. Mereka tersebar di 511 kota/kabupaten di 34 provinsi,” kata Mensos.

Ia menekankan, data tersebut sudah merupakan hasil konsinyering dengan Badan Kepagawaian Negara (BKN). “Ketemu data 311.122. Profesi mereka bermacam-macam. Ada yang dosen, ASN, tenaga medis, dan sebagainya. Mereka tinggal di jalan-jalan utama kota,” katanya.

Kemensos akan berkoordinasi dan menyerahkan hasil geo-tagging tersebut kepada pemerintah daerah.”Supaya dilakukan verifikasi ulang oleh daerah,” kata Mensos.

Untuk pembaruan data dari usulan daerah, Kemensos telah menerima data sebanyak 10.910.564 juta. “Setelah kami cek dan padankan dengan NIK dari data Adminduk lalu kami kembalikan ke daerah. Hasilnya kami sudah menerima kembali sebanyak 33.851.390. Dari daerah seluruh Indonesia, mereka menyatakan sebanyak 1.450.960 data tidak layak,” katanya.

Kemudian dari fitur “usul” dan “sanggah” didapat data sebanyak 67.647. Mensos menyatakan, data yang masuk ini juga dilakukan verifikasi sehingga tidak semua langsung dinyatakan layak. “Data yang layak dan dapat diterima sebanyak 6.102 data dan sebanyak 1.147 data tolak,” kata Mensos.

Dalam kesempatan tersebut, Mensos beberapa kali menekankan, bahwa proses pembaruan data dilakukan Kemensos secara berkelanjutan. Di lain pihak, tugas pemutakhiran data tidak hanya menjadi domain Kemensos.

“Berdasarkan UU No.13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemutakhiran data menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu, seperti hasil geo-tagging di atas, juga kami kembalikan ke daerah,” kata Mensos.

Dalam kesempatan tersebut, Mensos juga memastikan, Kemensos bersikap kooperatif dan terbuka. Dalam proses pemutakhiran data yang menjadi kewenangan Kemensos, senantiasa dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Termasuk di dalamnya lembaga audit seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kemensos juga melibatkan penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri. (*)

batampos.co.id – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meminta desa-desa di Indonesia bersiap menghadapi ancaman dampak perubahan iklim, diantaranya melalui pencapaian tujuan SDGs Desa ke-13 Desa Tanggap Perubahan Iklim.

“Dampak perubahan iklim sangat nyata bagi desa-desa di Indonesia. Bencana hindrometeorologi dari banjir bandang, longsor, hingga puting beliung merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim yang kerap melanda desa-desa di Indonesia. Ini yang harus kita waspadai bersama,” ujar Abdul Halim Iskandar saat mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin Rapat Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta bupati dan wali kota setempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (17/11/2021).

Selain dihadiri Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin rapat tersebut juga diikuti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan bupati/wali kota se-Sumatera Utara. Selain itu hadir juga Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan Lukmanul Hakim.

Gus Halim-sapaan akrab Abdul Halim Iskandar-mengatakan desa tanggap perubahan iklim adalah desa-desa yang menjadikan kelestarian lingkungan sebagai program kerja unggulannya. Dengan desa tanggap perubahan iklim ini maka desa-desa di Indonesia bisa mempunyai indeks risiko bencana yang diperlukan sebagai langkah antisipasi untuk meminimalkan korban bencana.

“Dengan desa tanggap perubahan iklim, kita harapkan desa-desa di Indonesia mampu mengurangi dampak perubahan iklim termasuk mengantisipasi dampak bencana yang ditimbulkannya,” katanya.

Dia mengungkapkan dalam beberapa bulan terakhir bencana hindrometeorologi mulai dirasakan berbagai desa di Indonesia. Bencana banjir bandang di Batu, Malang Jawa Timur, dan banjir di Sintang Kalimantan Barat membuat warga desa banyak terdampak.

“Situasi ini harus kita waspadai karena berdasarkan Analisa BMKG intensitas hujan akan kian tinggi dalam beberapa waktu ke depan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Halim mengungkapkan jika dilihat dari capaian indikator SDGs Desa, ribuan desa di Sumatera Utara menonjol di tujuan ketujuh yakni desa berenergi bersih dan terbarukan. Setelah itu berturut-turut tujuan ke-16 desa damai berkeadilan dan tujuan keempat, pendidikan desa berkualitas.

“Namun, yang perlu ditingkatkan adalah SDGs Desa berkaitan dengan lingkungan, yaitu SDGs tujuan ke-12 dan ke-13, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan serta desa tanggap perubahan iklim. Tujuan-tujuan yang terkait dengan lingkungan harus digenjot,” ucapnya menekankan.

Mengenai pelayan publik di desa- desa di Sumatera Utara, Gus Halim menunjukkan angka-angka yang sangat baik. Nilai yang dikoleksi desa-desa di provinsi ini dalam hal tingkat kepuasan warga terhadap pemerintah desa, amat tinggi, yakni 92 persen. Nilai untuk penanganan dokumen pembangunan dan pengaduan di desa pun sangat tinggi, 91 persen.

”Pelayanan publik di desa-desa di Provinsi Sumatera Utara ini terbilang sangat memuaskan, angkanya di atas 90 persen,” ungkap Menteri Desa PDTT.

Dalam kesempatan ini Wakil Presiden meminta kepala daerah untuk memitigasi serta mengantisipasi situasi lingkungan akibat La Nina.

“Tentang bahaya banjir dengan adanya situasi La Nina, hujan yang banyak, terjadi banjir, longsor. Karena itu, saya minta kepada seluruh pemerintah daerah, kabupaten, kota, menyiapkan penanganan dan mitigasi akan kemungkinan terjadinya. Tidak hanya (bekerja) pada saat kejadian itu terjadi, tapi juga kita antisipasi sebelumnya,” imbaunya.

Ma’ruf Amin menjelaskan, di Sumatera Utara ada daerah-daerah yang memiliki kemungkinan terkena musibah banjir dan tanah longsor, sehingga mitigasi dan antisipasi harus disiapkan. Selain itu, Wakil Presiden juga meminta kepala daerah untuk melakukan akselerasi reformasi birokrasi karena peningkatan pelayanan publik harus terus dilakukan. Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan publik adalah dengan membangun mal pelayanan publik (MPP) di kabupaten/kota sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan terpadu dan cepat.

Pendirian MPP, lanjut Ma’ruf Amin, sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 89/2021 tentang Penyelenggaraan MPP. Di dalam aturan itu, setiap kabupaten/kota diwajibkan untuk mendirikan MPP itu.

“Saya dengar di Sumatera Utara ini belum ada MPP di kabupaten/kota. Karena itu, kami imbau bentuk di semua kabupaten/kota dan yang kedua harus sudah ada peningkatan pelayanannya supaya terus dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan dan apabila ada hambatan supaya itu disampaikan untuk kita upaya penyempurnaannya,” katanya.

batampos.co.id – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan, Tansformasi Digital dalam Tata Kelola Sumberdaya Pertanahan menjadi kebutuhan dalam memberikan pelayanan prima dari pemerintah kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan dalam Webinar, Kajian Rutin Reboan 8 Kerjasama Bidang Pertanahan Agraria dan Lembaga Kajian Strategis Majelis Nasional KAHMI Dengan mengangkat Tema, “Transformasi Digital Tata Kelola Sumber Daya Pertanahan (Berantas Mafia Tanah dan Akhiri Tumpang Tindih Lahan,” Rabu, (17/11/2021).

Turut serta dalam sebagai Narasumber, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (KAPOLRI), Dr. Sofyan A. Djalil, MA, MALD, (Menteri ATR/Kepala BPN), Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin (Dirjen Minerba KESDM RI), Dadan Suparjo Suharmawijaya (Komisioner Ombudsman RI), Dr. A. Bambang Wijanarto (Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik) serta Dr. Umar Husin, SH, MH (Akademisi FH UNAS).

Alumni FISIP Universitas Indonesia tersebut mengatakan, Citra birokrasi yang lambat, berbelit belit dan tidak transparan dalam pengurusan dan penyelesaian masalah pertanahan menjadi terpecahkan, karena transformasi digital mengandaikan kecepatan dan keterbukaan dalam cara kerjanya.

“Proses Transformasi digital membutuhkan kesiapan SDM dan edukasi bagi masyarakat secara luas. Ada pengetahuan dan kecakapan baru yang harus ditansformasikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Senator asal Aceh tersebut turut menyinggung terkait Mafia Tanah. Komite I DPD RI dalam Temuan Hasil Pengawasannya menemukan banyak Konflik Pertanahan Masih Terjadi di Daerah. Ada Konflik Tanah Adat/Ulayat, Konflik Tanah terkait Tapal Batas, Konflik Tanah antara Masyarakat dengan Badan Hukum, Konflik Tanah terkait Tata Ruang.

“Program sertifikat tanah untuk legalitas hukum atas bidang tanah merupakan salah satu upaya untuk mengurangi sengketa dan konflik pertanahan ataupun dalam investasi dunia usaha.

Mendaftarkan seluruh bidang tanah menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional harus dibarengi dengan pemberantasan mafia tanah.

Mafia tanah tidak bisa bekerja apabila tidak ada kerjasama dengan orang dalam yang menerbitkan sertifikat Tanah. Pembersihan kedalam menjadi Kebutuhan,” tuturnya.

DPD RI telah banyak memberikan rekomendasi terkait persoalan tanah, agar Kementerian ATR/BPN RI diantaranya:

untuk mempercepat proses penataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui penataan aset dan penataan akses dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat

memberantas mafia pertanahan dan segera menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang terjadi di daerah dengan melibatkan Pemerintah Daerah;

Mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup di Indonesia. (*)