Sabtu, 4 April 2026
Beranda blog Halaman 8975

Pemko Batam Bahas Legalitas Lahan di Hinterland

0

batampos.co.id – Pemko Batam membahas legalitas lahan yang berada di kawasan hinterland atau pulau-pulau penyangga di Kota Batam, Rabu (1/8/2021).

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, yang mengikuti rapat rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) secara virtual, menilai rapat tersebut merupakan forum yang sangat berharga.

“Inti yang dibahas bagaimana kompleksitas, terutama wilayah masyarakat pesisir dapat diurai. Dan, mereka mendapat legitimasi atas tempat atau pemukiman yang mereka miliki selama ini,” ujarnya.

Amsakar menyebutkan, dalam arahan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, menyatakan, negara seyogyanya memberikan solusi atas persoalan masyarakat.

“Ini penting, terlebih karena wilayah Batam terdiri dari gugus pulau. Khusus pemukiman ranah penyelesaian cukup BPN. Kalau untuk usaha, perlu pembahasan lintas sektor,” katanya.

Ilustrasi

Amsakar berharap, perlu ada langkah nyata untuk menyelesaikan legalitas lahan masyarakat pesisir dan pulau.

Dari lima agenda kerja GTRA, salah satunya bagaimana menyelesaikan legalitas lahan, di antara lain sebagai pilot project Belakangpadang.

“Seiring kegiatan ini, diharapkan ke depan sengketa lahan akan terurai dan masyarakat mendapat haknya sebagaimana mestinya,” imbuhnya.

Kepala Kantor BPN Batam, Makmur Siboro mengungkapkan, legalitas lahan di pulau-pulau merupakan salah satu isu dalam program GTRA tingkat Batam yang dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan saran pendukung. Selain itu, isu masyarakat pesisir dan kampung tua serta isu juga perbatasan kawasan hutan menjadi perhatian.

“Ini merupakan isu besar yang akan kerjakan beberapa tahun ini. Mudah-mudahan bisa kita kerjakan dengan dukungan semua pihak,” ucap Makmur.

Ia mengungkapkan, Batam terdiri dari 371 pulau, dari jumlah ini 308 pulau merupakan pulau yang dihuni. Penyelesaian legalitas akan dilakuakn secar bertahap.

“Nanti kita akan berikan legalitasnya, kita akan dorong bersama Pemko dan BP Batam. Kita mulai pengukuran. Intinya setiap jengkal tanah di Batam ini mesti ada legalitasnya,” pungkas Makmur.

Dapat Bantuan, Dinsos Data Ahli Waris Pasien Covid-19

0

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai mendata ahli waris pasien meninggal dunia akibat terpapar Covid-19. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batam, hingga Selasa (31/8), total pasien meninggal 810 orang, 792 di antaranya berusia 26-65 tahun ke atas.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, pendataan itu sebagai upaya gerak cepat menindaklanjuti rencana bantuan dari pemerintah pusat. Namun, Amsakar belum mengetahui pasti jenis bantuan yang akan diberikan kepada keluarga pasien meninggal akibat Covid-19 tersebut.

”Instruksi ini berdasarkan surat yang diterima sekitar seminggu yang lalu. Jadi, kami sedang mengumpulkan data total kepala keluarga yang meninggal, dan menghitung anggota keluarga yang selama ini menjadi tanggung jawab almarhum,” katanya, Selasa (31/8).

Pendataan ini melibatkan beberapa dinas di Batam seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan (Disperkimtan).

”Disperkimtan punya data berapa yang dimakamkan akibat Covid-19. Lalu dicek di Disdukcapil untuk dimintai NIK, karena dari situ akan diketahui dalam satu keluarga ada berapa anaknya,” Amsakar menjelaskan.

Menurut mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam itu, kemungkinan keluarga almarhum akan didaftarkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tingkat Kota Batam.

”DTKS ini kan ada banyak jenis bantuan. Mulai dari bantuan sekolah, ibu hamil, lansia, dan PKH (Program Keluarga Harapan). Jadi, nanti dilihat mereka (keluarga almarhum, red) masuk di program yang mana,” bebernya.

Untuk diketahui, jumlah warga penerima bantuan sosial di Kota Batam per Desember 2020, sebanyak 54.564 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).(*/jpg)

Korupsi Bansos, eks Pejabat Kemensos Divonis 7 Tahun

0

batampos.co.id – Mantan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Sosial (Kemensos) Adi Wahyono divonis 7 tahun dan denda Rp 350 juta subsider enam bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Adi Wahyono divonis bersalah menerima suap dalam kasus pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.

“Mengadili, menyatakan Tedakwa Adi Wahyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum,” kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis, membacakan amar putusan, Rabu (1/9).

“Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan pidana denda Rp 350 juta subsidair enam bulan kurungan,” imbuhnya.

Dalam menjatuhkan hukuman pidana, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan Adi Wahyono yang merupakan mantan anak buah Mensos Juliari Peter Batubara tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan darurat bencana non alam yaitu wabah Covid-19,” ucap Hakim Damis.

Sementara itu, hal yang meringankan Adi Wahyono dinilai belum pernah dijatuhi hukuman pidana, sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga.

Majelis Hakim juga mengabulkan justice collaboratore (JC) kepada Adi Wahyono. Meski membantu Juliari Peter Batubara dalam mengupulkan uang fee sebesar Rp 10 ribu untuk setiap paket bansos, Adi Wahyono dipandang bukan pelaku utama.

“Terdakwa konsisten mengakui perbuatannya dan sudah mengembalikan uang sejumlah Rp 200 juta. Sehingga majelis hakim menyetujui memberikan status JC,” tegas Hakim Damis.

Vonis terhadap Adi Wahyono sama seperti tuntutan JPU KPK. Adi Wahyono oleh Jaksa KPK dituntut hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp 350 juta subsider enam bulan kurungan. Adi bersama mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso bersama-sama dan eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara menerima suap sebesar Rp 32,48 miliar.

Puluhan miliar uang suap untuk Juliari Batubara berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19. Diantaranya yakni, PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude hingga PT Tigapilar Agro Utama. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.

Adapun rincian uang yang diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko yakni, berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar. Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.

Adi Wahyono melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (jpg)

Mobil Tesla Terjungkal di Seitemiang, Kini Jadi Misteri

0

batampos.co.id – Kanit Laka Lantas Polresta Barelang, Iptu Arip Pasada, mengatakan, kecelakaan yang melibatkan mobil listrik merek Tesla dengan nomor polisi BP 777 KAI di Jalan Diponegoro dekat TPU Seitemiang pada Senin (30/8), hingga kini masih misteri. Ia menjelaskan, saat mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), mobil mewah berwarna putih tersebut tak lagi ditemukan.

”Kami mendatangi TKP, mobilnya sudah tidak ada. Sampai saat ini, kami juga tidak menerima laporan kecelakaan,” ujar Arip di Mapolresta Barelang, Selasa (31/8) siang.

Arip menyebut, dari pemeriksaan di TKP, mobil tersebut diduga mengalami kecelakaan tunggal. Mobil diketahui melaju dari arah Simpang Basecamp hendak ke arah Seiharapan dan terjungkal tepat di depan Taman Pemakaman Umum (TPU) Seitemiang.

”Tak ada korban jiwa, mungkin pemiliknya langsung memindahkan mobil itu,” katanya.

Mobil Tesla tergelincir di Jalan Diponegoro, Sekupang, Senin (30/8).

Arip juga mengaku, hingga kini tidak mengetahui pemilik mobil tersebut. Sebab, pelat nomor yang digunakan diduga palsu.

”Kalau untuk mengecek dari Samsat. Memang, rencana akan kita cek ke diler-diler, tapi karena ini kecelakaan tunggal, dan tidak ada korban serta kerugian, maka tidak ada masalah,” tutupnya.

Sebelumnya, kecelakaan tunggal mobil Tesla itu diperkirakan terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. Mobil itu terjungkal ke parit persis di depan TPU Seitemiang. Penyebab kecelakaan diduga karena jalan bergelombang.

Informasi yang didapat, mobil yang melaju dari arah Simpang Basecamp ini hendak ke arah Seiharapan ini melaju melalui jalur jalan baru dari Simpang Basecamp menuju Sekupang. Jalan baru ini belum rampung dikerjakan sehingga masih ada lekukan yang menyebabkan gelombang.

Sang sopir diduga kaget melihat gelombang jalan tersebut sehingga berusaha banting setir. Namun, mobil tersebut hilang kendali dan terperosok ke pinggir jalan tanah hingga nyaris terguling.

Kecelakaan ini menyita perhatian banyak warga sebab mobil jenis sedan tersebut merupakan mobil bertenaga listrik yang masih langka di Batam. ”Ada tiga orang penumpang, tapi selamat semua,” ujar Putra, pengendara yang melihat kecelakaan tersebut. (*/jpg)

Menteri Nadiem Keluhkan Kepri yang Belum Laksanakan PTM

0

batampos.co.id – Terdapat 12 wilayah yang belum diizinkan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing. Padahal mereka berada di kawasan PPKM level 3 yang notabene sudah boleh membuka sekolah.

Adapun, pemda tersebut adalah Pemprov Kepulauan Riau, Pemprov Jawa tengah, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot Seran, Pemprov Gorontalo, Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Tanggamus, Pemkab Lampung Utara, Pemkab Waykanan, Pemkab Pesawaran, Pemkab Tulang Bawang dan Pemkab Mesuji.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pun mengeluhkan hal tersebut. Dia meminta pemda yang dimaksud agar segera melaksanakan tatap muka.

Berlawanan dengan Mas Menteri, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan pihak mengapresiasi tindakan tegas tersebut. “Kami mengapresiasi yang tau diri, Yogyakarta itu sultan bilang kalau nanti kenapa-kenapa nanti yang dituntut gubernur,” tutur dia kepada JawaPos.com, Rabu (1/9).

Menurutnya, dibandingkan memaksakan diri untuk membuka PTM dengan ketidaksiapan, langkah pemda yang belum mengizinkan ini jauh lebih baik.

“Bagus itu mengakui belum siap, baik dari vaksinasi dan kesiapan sekolah, seperti Yogyakarta, Kepulauan Riau, Lampung dan sebaguan Jawa Tengah. Jadi kami mendorong sekolah itu untuk jujur, vaksinasi masih rendah, makanya PJJ aja diadaptasikan,” jelasnya.

Keluhan Nadiem, menurutnya adalah bentuk kegagalan dia sebagai bapak pendidikan Indonesia saat ini. Jika kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemda baik, hal ini tidak akan terjadi.

“Saya rasa ini bentuk kegagalan komunikasi Mas Menteri, dia kan agak irit berkoordinasi dengan pemda. Saya minta perbanyak aktivitasnya untuk meninjau, menyapa guru termasuk kepala daerah, itu kelebihan kita orang Indonesia, rangkul mereka,” pungkas dia.(jpg)

Data Pengguna eHAC Diduga Bocor, Masyarakat Diminta Beralih ke PeduliLindungi

0

batampos.co.id – Dugaan kebocoran data pribadi kembali terjadi. Kali ini, aplikasi Indonesia Health Alert Card (eHAC) diduga bocor sehingga mengakibatkan 1,3 juta data pribadi pengguna aplikasi tersebut tersebar di internet.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes Anas Ma’ruf menuturkan, pemerintah melakukan investigasi untuk menelusuri lebih lanjut informasi kebocoran tersebut. Dugaannya, kebocoran itu terjadi di pihak mitra.

Namun, Anas tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai dugaan dan siapa mitra yang dimaksud.

Dia hanya menegaskan bahwa kondisi tersebut telah diketahui pemerintah dan tengah ditindaklanjuti. Selain itu, dia memastikan, eHAC sudah dinonaktifkan sebagai langkah mitigasi.

”Yang melibatkan (Kementerian) Kominfo dan pihak berwajib terkait dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,” ujarnya dalam temu media kemarin (31/8).

Dugaan kebocoran data itu, kata dia, terjadi di aplikasi eHAC lama. Aplikasi tersebut tidak digunakan sejak 2 Juli 2021 dan digantikan dengan aplikasi PeduliLindungi. Ketentuan itu sesuai dengan surat edaran Kemenkes No HK.02.01/MENKES/847/2021 yang mengatur digitalisasi dokumen kesehatan bagi pengguna transportasi udara yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi.

Lantaran tidak digunakan lagi, Anas meminta masyarakat untuk menghapus atau meng-uninstal aplikasi eHAC lama tersebut. Kendati begitu, tetap ada eHAC dengan versi baru di aplikasi PeduliLindungi.

Namun, Anas memastikan tidak ada data yang terintegrasi antara eHAC lama dan eHAC PeduliLindungi. Sebab, sistemnya berbeda. Infrastruktur juga beda. Begitu pula penyimpanan datanya yang berbeda. ”Jadi, dugaan kebocoran ini tidak terkait aplikasi eHAC di PeduliLindungi,” ungkapnya.

Dia memastikan bahwa data eHAC di PeduliLindungi terjamin keamanannya. Sebab, berada di pusat data nasional yang pengamanannya didukung kementerian dan lembaga terkait. Misalnya, Kementerian Kominfo serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Data tersimpan dengan aman karena satu paket dengan sistem informasi pengendalian Covid-19.

Sementara itu, Polri bergerak untuk mengetahui siapa di balik kebocoran data tersebut. Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan, saat ini Polri membantu penyelidikan kasus tersebut. Perkara kebocoran data itu saat ini ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber).

Sementara itu, menurut Chairman Communication & Information System Security Research (CISSReC) Pratama Persadha, aplikasi eHAC memang minim dalam hal keamanan. ’’Ada, tapi sangat standar. Default gitu,” jelas Pratama kepada Jawa Pos kemarin.

Pratama menuturkan, tim riset keamanan siber dari vpnMentor sebelumnya telah melaporkan bahwa mereka menemukan database e-HAC itu pada 16 Juli 2021. Mereka mengecek terlebih dahulu kebenaran data tersebut. Lalu, memberikan informasi kepada Kemenkes pada 21 dan 26 Juli 2021. Juga menghubungi Google sebagai hosting provider pada 25 Agustus 2021.

”Karena tidak mendapatkan tanggapan, tim vpnMentor menghubungi BSSN pada 22 Agustus 2021. BSSN sendiri langsung merespons laporan tersebut dan bergerak ke Kemenkes,” jelas Pratama.

Tim dari vpnMentor tidak menemukan kesulitan untuk mengekspos database e-HAC karena tidak menemui protokol keamanan yang berarti dari developer aplikasi tersebut. Setelah tidak mendapatkan balasan dari Kemenkes, laporan vpnMentor ke BSSN ditanggapi langsung pada 22 Agustus dan pada 24 Agustus server e-HAC tersebut langsung di-take down.

Data-data yang ditemukan, misalnya, berupa nama, nama rumah sakit, alamat, hasil tes PCR, dan akun e-HAC. Bahkan, data detail tentang RS serta dokter yang melakukan perawatan atau memeriksa user e-HAC juga ada. ”Bahkan ada data hotel di mana menginap, nomor KTP dan paspor, e-mail dan lainnya,” jelasnya.(jpg)

Angka Covid-19 Masih Fluktuatif di Tanjungpinang

0

batampos.co.id – Angka kasus Covid-19 di Kota Tanjungpinang masih menunjukkan kenaikan dan penurunan diberbagai wilayah di Tanjungpinang. Seperti Senin (30/8) kemarin, terdapat 17 orang yang dinyatakan sembuh, namun pada hari yang sama terdapat 18 kasus baru, sehingga kasus aktif masih berkisar pada angka 271 kasus.

Seperti di Kelurahan Penyengat, satu hari sebelumnya sudah tidak memiliki pasien isolasi mandiri (Isoman), namun saat ini terdapat 5 pasien terpapar.

Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Tanjungpinang, Rustam menjelaskan angka Covid-19 di Tanjungpinang saat ini masih fluktuatif, walaupun terdapat pasien sembuh di hari yang sama juga terdapat penambahan kasus baru.

”Senin (30/8) kemarin, bertambah 18 kasus tapi yang selesai isolasi juga ada 17 pasien,” kata Rustam, Selasa (31/8).

Dari 271 kasus aktif, yang paling banyak masih pasien yang menjalani Isoman sebanyak 203 pasien, sedangkan di Villa Lohas tersisa 22 orang dan yang menjalani perawatan di rumah sakit sebanyak 46 pasien. ”Sedangkan Mes Bhayangkara saat ini sudah kosong,” ujarnya.

Kemudian, penganan pasien isoman melalui pemberian makanan dan vitamin masih berlangsung, dari 203 yang menjalani karantina di rumah, 118 diantaranya masih mendapat bantuan makanan dua kali sehari dari pemerintah.

”118 pasien isoman ini masih kita bantu makanan, agar tidak keluar rumah dan berharap terus menekan penyebaran,” harapnya.(*/jpg)

Dipaksa Berhubungan Intim, Istri Cekik Suami 15 Menit Sampai Mati

0

batampos.co.id – Satreskrim Polres Serang Kota mengungkap kematian seorang pria bernama Asni, 55, di Kampung Masigit Lor, Kelurahan Mesjid Priyayi, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, pada Selasa (31/8) kemarin. Asni ternyata tewas akibat dicekik oleh istrinya sendiri, W, 56, dikutip dari Antara.

Kapolres Serang Kota AKBP Maruli Achilles Hutapea, di Serang, Rabu (1/9), mengatakan, penyebab pembunuhan ini adalah lantaran korban sempat memaksa pelaku untuk berhubungan intim, namun ditolak oleh pelaku.

Maruli, mengatakan pelaku menolak diajak berhubungan dengan dalih khawatir status hubungannya sudah tidak sah. Sebabnya pelaku sempat berpisah dengan korban selama 8 tahun untuk bekerja di Arab Saudi.

“Korban mengajak terlapor berhubungan suami istri, dan terlapor ini menolak dengan alasan sempat pisah 8 tahun. Terlapor beralasan mau nanya dulu ke ustad biar sah hubungannya,” kata Maruli.

Penolakan ini pun membuat Asni emosi. Ia pun menarik lengan W untuk dibawa ke kamar. Tetapi, perbuatan korban justru mendapat perlawanan pelaku.

“Korban menarik tangan terlapor untuk diajak ke kamar, terlapor tetap menolak. Kemudian tangan terlapor ditarik dan digigit oleh korban. Pelaku pun kemudian mendorong badan korban ke arah tembok sambil mencekik leher korban sekitar 15 menit sampai meninggal,” kata Maruli.

Menurut Maruli, kasus tersebut terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan dan olah TKP. Pelaku pun mengakui segala perbuatannya yang mengakibatkan meninggalnya Asni. “Motif sementara hanya cekcok dalam rumah tangga,” katanya menambahkan.

Saat ini, pelaku W sudah mendekam di ruang tahanan Mapolres Serang Kota guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku disangkakan dengan Pasal 44 ayat (1) dan (3) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). “Terlapor terancam pidana maksimal 15 tahun penjara,” katanya. (antara)

Amerika Serikat Akhiri Misi di Afghanistan

0

batampos.co.id – Proses evakuasi dan penarikan pasukan Amerika Serikat (AS) dari Afghanistan telah dilakukan. Namun, situasi di Bandara Hamid Karzai, Kabul, Afghanistan, justru kian genting. Senin (30/8) beberapa roket ditembakkan dari mobil ke arah bandara. Untungnya, roket-roket itu berhasil ditangkis sistem antimisil milik pasukan AS.

Taliban menyebutkan, setidaknya ada lima roket yang ditembakkan. Tidak ada laporan kerusakan di bandara maupun korban jiwa akibat serangan roket yang diduga milik ISIS-Khorasan (ISIS-K) tersebut. Namun, tetap saja penduduk sekitar panik. Mereka sudah trauma dengan perang yang berkecamuk selama dua dekade terakhir.

Abdullah, salah seorang penduduk sekitar, menyatakan tidak bisa tidur dengan nyenyak sejak AS mengambil alih bandara. ’’Suara tembakan, roket, sirene, maupun pesawat besar bergantian mengganggu kami. Kini, ketika mereka (AS, Red) menjadi target langsung, hidup kami justru berada dalam bahaya,’’ kata Abdullah.

Roket itu memang bisa menyasar rumah penduduk jika salah arah sedikit saja. Serangan tersebut terjadi sehari setelah AS menggagalkan rencana bom bunuh diri anggota ISIS-K.

Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid meminta penduduk Afghanistan yang terpengaruh ISIS mengakhiri operasinya untuk mendirikan negara Islam. Mereka memberi tenggat hingga pasukan asing menghilang dari Afghanistan. ’’Jika mereka masih menciptakan situasi perang dan melanjutkan operasinya, kami akan mengatasinya,’’ tegasnya.

Per hari Selasa (31/8), AS resmi menarik semua pasukannya dari Afghanistan. Mereka sudah mengevakuasi 122 ribu orang keluar dari negara tersebut. Pada hari terakhir, evakuasi berfokus kepada para diplomat dan pasukan militer, bukan lagi penduduk sipil. Begitu AS hengkang, bandara itu akan langsung diambil alih oleh Taliban.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell menuturkan, pihaknya harus berbuat sesuatu. Salah satunya, menyediakan dukungan finansial pada negara-negara sekitar yang menampung para pengungsi. Juga, meningkatkan kerja sama untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Afghanistan.

’Negara sekitarnya akan terdampak lebih dulu dan lebih parah daripada Eropa. Jadi ya, artinya kita harus memberi negara-negara tersebut dukungan finansial seperti yang telah kita lakukan pada Turki,’’ jelasnya saat diwawancarai Corriere della Sera.

Pernyataan itu merujuk pada kesepakatan UE dengan Turki pada 2016. UE memberikan dukungan finansial pada Negeri Dua Benua tersebut agar gelombang pengungsi Syria tidak menuju Eropa. Turki telah menampung 3,7 juta pengungsi Syria sehingga menjadi negara yang menampung pengungsi terbesar di dunia.

Borrell mengungkapkan, krisis di Afghanistan dipicu penarikan pasukan AS. Itu menggarisbawahi pentingnya UE memiliki kapasitas militer yang mumpuni. Dengan begitu, mereka bisa melindungi kepentingannya jika AS tidak ingin terlibat. (jpg)

Elite Gerindra Bertekad Prabowo Presiden 2024

0

batampos.co.id – Mayoritas kader Partai Gerindra menginginkan ketua umumnya Prabowo Subianto untuk kembali ikut kontestasi Pilpres 2024. Bahkan DPD Partai Gerindra Lampung sudah mendeklarasikan dukungan di hadapan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.

Merespons hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengaku yakin, ketua umumnya Prabowo Subianto akan mendengarkan keinginan dari kader-kadernya tersebut. Sehingga dia meyakini pada saatnya nanti Prabowo akan bersedia menjadi capres di 2024.

“Pak Prabowo tentu kalau kadernya mendesak ya biasanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh kader,” ujar Habiburokhman kepada wartawan di Gedung DPR, Rabu (1/9).

Anggota Komisi III DPR ini juga menuturkan, aspirasi kader yang menginginkan Prabowo Subianto maju di Pilpres 2024 mendatang akan dibawa dalam forum resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Hajatan itu rencananya digelar menjelang Pemilu 2024.

“Kalau proses formalitasnya nanti ada rakernas yang terdekat dengan Pemilu, lalu ada proses administrasi dengan KPU. Yang jelas, kami sangat ingin mencalonkan Pak Prabowo maju,” katanya.

Mengenai pendamping Prabowo, Habiburokhman menuturkan dinamika politik masih panjang. Gerindra belum punya sosok calon wakil presiden (cawapres) yang bakal mendampingi Prabowo Subianto tersebut.

“Kalau calonnya nanti ya kan dinamika politik masih panjang. Yang jelas, Pak Prabowo Presiden 2024 itu menjadi tekad kami,” pungkasnya.(jpg)