batampos – Pencopotan sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menjadi perhatian Ombudsman Kepulauan Riau. Langkah tersebut dinilai harus diikuti dengan pembenahan menyeluruh agar praktik pungutan liar (pungli) tidak kembali terjadi dan kualitas pelayanan tetap terjaga.

Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Sihombing, menegaskan bahwa pencopotan ini harus menjadi momentum memperbaiki sistem pelayanan keimigrasian di Batam.

“Ini kan semangat pemerintah Prabowo memberantas pungli,” tegas dia kepada Batam Pos, Jumat (3/4) sore.

Ia menyebut, setelah kejadian ini Ombudsman akan terus memantau jalannya pelayanan, mulai dari pengurusan paspor, visa, hingga proses keimigrasian lainnya di pintu masuk.

Baca Juga: PAD Batam Naik 32 Persen, Ekonomi Tetap Tumbuh di Tengah Tekanan Global

“Kami akan melihat dan memantau bagaimana tahapan-tahapan pelayanan, termasuk pelayanan paspor dan visa. Semua terkait dengan keimigrasian,” kata dia.

Lagat menilai, dengan status Batam sebagai salah satu pintu masuk internasional yang telah menggunakan sistem autogate, seharusnya kualitas layanan semakin baik. Apalagi, investasi yang digelontorkan untuk sistem tersebut tidak sedikit.

“Harusnya Batam melihat dengan investasi yang masuk miliaran itu. Tapi kalau masih terjadi pungli, kita juga bertanya kok bisa seperti itu,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah meminta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepri untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk langkah pencopotan sementara kepala kantor.

“Evaluasi dulu orangnya, jangan sampai kejadian ini berulang atau masih terjadi,” katanya.

Menurutnya, evaluasi tersebut harus mencakup siapa saja yang terlibat, siapa korban, serta berapa besar pungutan yang terjadi. Ia juga menilai langkah cepat dari pusat sudah tepat, termasuk penanganan terhadap oknum yang terlibat.

“Artinya tindakan yang dilakukan lembaga ini cepat dan tepat. Orangnya sudah diamankan dan ditahan dulu,” katanya.

Baca Juga: Pengawasan BBM Subsidi untuk Nelayan Batam Diperketat, Agar Tepat Sasaran

Selain itu, Ombudsman juga menyoroti praktik pelayanan yang dilakukan di ruang-ruang tertutup. Ia meminta agar ke depan tidak ada lagi proses seperti cap paspor di ruangan tertentu yang berpotensi membuka ruang intimidasi.

“Tidak boleh ada lagi cap paspor di ruangan tertentu atau tersembunyi, supaya tidak ada intimidasi,” tegasnya.

Terkait pencopotan kepala kantor, Lagat menilai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penanganan komprehensif, meskipun tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Apakah memakai praduga tak bersalah atau tidak, apakah yang bersangkutan terlibat atau tidak, itu tetap harus didalami,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai dampak terhadap kepercayaan publik belum terlalu besar, mengingat respons cepat dari kementerian yang langsung turun tangan melakukan pemeriksaan dan penindakan.

“Menurut saya masalah ini harus kita bereskan. Karena pelayanannya cepat dan sudah melakukan investigasi,” katanya.

Ombudsman memastikan akan terus mengawasi proses perbaikan layanan keimigrasian di Batam agar kasus serupa tidak kembali terulang, terutama di pintu masuk strategis yang menjadi wajah pelayanan Indonesia di perbatasan. (*)

Artikel Kepala Imigrasi Batam Dicopot Sementara, Ombudsman Dorong Pembenahan Layanan dan Pengawasan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Syafruddin mengeluarkan ultimatum tegas terhadap pelaku pencurian fasilitas umum atau yang kerap disebut “rayap besi”, menyusul terungkapnya kasus pencurian box pengendali traffic light di Kota Batam. Ia menegaskan seluruh jajaran diminta bergerak cepat memberantas aksi tersebut.

Artikel Kapolda Kepri: Polisi akan Bersihkan “Rayap Besi” di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Pemerintah Kota Batam di bawah kepemimpinan Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra mencatatkan kinerja fiskal yang cukup mencolok sepanjang 2025.
‎
‎Pendapatan Asli Daerah (PAD) melonjak signifikan, menjadi indikator kuat terjaganya daya saing ekonomi daerah.
‎
‎Sejak memimpin pada Februari 2025, duet kepemimpinan ini dinilai mampu menjaga ritme pertumbuhan sekaligus mendorong akselerasi pembangunan melalui berbagai kebijakan strategis.
‎
‎Hasilnya, PAD Batam tercatat mencapai Rp2,36 triliun, meningkat dari Rp1,78 triliun pada tahun sebelumnya atau naik sekitar 32 persen.

Baca Juga: Pengawasan BBM Subsidi untuk Nelayan Batam Diperketat, Agar Tepat Sasaran

Lonjakan tersebut turut mendorong total pendapatan daerah Batam pada 2025 menjadi Rp4,29 triliun, dibandingkan Rp3,7 triliun pada 2024.
‎
‎Kenaikan ini menunjukkan adanya penguatan dari sisi penerimaan daerah, terutama yang bersumber dari potensi ekonomi lokal seperti pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, hingga pendapatan sah lainnya.
‎
‎Capaian ini menjadi sinyal bahwa Batam tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu tumbuh di tengah tekanan global. PAD sebagai tulang punggung keuangan daerah memperlihatkan kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan secara mandiri tanpa ketergantungan berlebih pada pusat.
‎
‎“Pencapaian ini tidak terlepas dari sinergi seluruh komponen daerah dalam mempercepat daya saing Batam sebagai kota madani yang inovatif,” ujar Amsakar Achmad.
‎
‎Tak hanya dari sisi fiskal, pertumbuhan ekonomi Batam juga menunjukkan tren positif. Pada 2025, ekonomi Batam tumbuh 6,76 persen (year-on-year), meningkat tipis dari 6,69 persen pada tahun sebelumnya.
‎
‎Meski tidak melonjak tajam, angka ini memperlihatkan stabilitas yang konsisten, sekaligus menjaga posisi Batam sebagai motor ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau dalam beberapa tahun terakhir.
‎
‎Stabilitas ini juga tidak lepas dari meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap arah kebijakan pemerintah daerah. Kolaborasi antara Pemerintah Kota dan BP Batam dinilai mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, sekaligus memberikan stimulus terhadap pergerakan ekonomi lokal.

Baca Juga: BP Batam Kumpulkan Pengusaha, Perizinan dan Tekanan Global Dibedah Terbuka

‎Amsakar menegaskan, tantangan ke depan tidak akan semakin ringan. Dinamika global yang terus berubah serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi menuntut inovasi kebijakan yang adaptif dan responsif.
‎
‎“Saya dan Bu Li Claudia optimistis Batam akan terus tumbuh menjadi kota madani yang inovatif. Masukan dan kritik konstruktif sangat penting bagi kami untuk mempercepat akselerasi pembangunan,” ujarnya.
‎
‎Dengan tren peningkatan PAD dan pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, Batam kini berada pada jalur yang relatif stabil.
‎
‎Namun, keberlanjutan capaian ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan, efektivitas pengelolaan anggaran, serta kemampuan menjaga kepercayaan dunia usaha di tengah tekanan global yang belum sepenuhnya mereda.(*)

Artikel PAD Batam Naik 32 Persen, Ekonomi Tetap Tumbuh di Tengah Tekanan Global pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Di tengah keterbatasan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi saat ini, Dinas Perikanan Kota Batam memastikan tidak ada kebijakan pembatasan penyaluran BBM subsidi bagi nelayan kecil. Namun pengawasan diperketat.

Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admaji, menegaskan bahwa distribusi BBM subsidi untuk nelayan tetap berjalan normal sesuai ketentuan yang berlaku.

“Untuk nelayan tidak ada pembatasan. Penyaluran masih berjalan seperti biasa,” ujarnya, Jumat (3/4).

Meski demikian, pengawasan distribusi dilakukan secara ketat untuk memastikan BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Yudi menjelaskan, setiap nelayan yang berhak harus mengantongi surat rekomendasi yang diterbitkan setiap bulan.

Baca Juga: BP Batam Kumpulkan Pengusaha, Perizinan dan Tekanan Global Dibedah Terbuka

Rekomendasi tersebut disesuaikan dengan jenis mesin, ukuran kapal, serta kebutuhan operasional melaut. Selain itu, nelayan juga diwajibkan melampirkan bukti berupa foto saat pengambilan BBM di SPBU hingga proses distribusi kepada nelayan.

“Setiap pengambilan harus ada dokumentasi. Selain itu, nelayan juga menggunakan kartu kendali sebagai alat kontrol,” jelasnya.

Ia menegaskan, sanksi tegas akan diberikan jika ditemukan penyalahgunaan. Nelayan yang melanggar tidak akan mendapatkan rekomendasi pada bulan berikutnya.

“Kalau ada penyalahgunaan, kita tidak keluarkan rekomendasi lagi,” tegas Yudi.

Sebelumnya, Dinas Perikanan mencatat sebanyak 274 nelayan memperoleh rekomendasi pembelian solar subsidi, sementara 189 nelayan lainnya mendapatkan rekomendasi untuk Pertalite.

Untuk solar, total kuota yang disalurkan mencapai 118.021 liter melalui 279 surat rekomendasi di empat SPBU atau SPBUN yang telah ditetapkan. Sedangkan Pertalite disalurkan sebanyak 87.484 liter melalui 194 surat rekomendasi di enam SPBU di Batam.

Baca Juga: QR MyPertamina Hilang, Warga Keluhkan Sulit Beli Pertalite

Yudi menekankan bahwa BBM subsidi hanya diperuntukkan bagi nelayan kecil dengan kapal berukuran 0 hingga 5 gross tonnage (GT). Sementara kapal berukuran 5 hingga 30 GT harus mengurus rekomendasi di tingkat provinsi, dan kapal di atas 30 GT tidak diperbolehkan menggunakan BBM subsidi.

“Subsidi ini khusus untuk nelayan kecil. Kapal besar tidak boleh menikmati agar tidak terjadi penyimpangan,” katanya.

Selain itu, nelayan yang mengajukan rekomendasi juga wajib melengkapi dokumen administrasi seperti Surat Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP), KTP atau Kartu Kusuka, serta Nomor Induk Berusaha (NIB). Seluruh proses pengajuan dilakukan tanpa dipungut biaya.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap penyaluran BBM subsidi dapat lebih tepat sasaran dan mendukung keberlangsungan usaha nelayan kecil di Batam.(*)

Artikel Pengawasan BBM Subsidi untuk Nelayan Batam Diperketat, Agar Tepat Sasaran pertama kali tampil pada Metropolis.