Minggu, 17 Mei 2026
Beranda blog Halaman 9029

Pendapatan Pemprov Kepri 2022 Diproyeksikan Rp 3,4 Triliun

0
Jumaga Nadeak

batampos.co.id-DPRD Kepri dan Pemprov Kepri sepakat kekuatan APBD Kepri TA 2022 di angka Rp3,8 triliun. Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menyebutkan, total belanja pada APBD Kepri 2022 berdasarkan KUA PPAS sebesar Rp 3,870 triliun. Sementara, pendapatan diproyeksikan sebesar Rp 3,4 triliun. Sedangkan, untuk kebijakan pembiayaan penerimaan daerah diestimasikan dari sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp 210 miliar.

BACA JUGA: PAD Tidak Berkurang tapi Dana BOS SD-SMP Penyebab APBD Kepri Menyusut 

“Dan penerimaan dari pinjaman sebesar Rp 180 miliar. Sehingga kekuatan APBD TA 2022 mendatang diproyeksikan sebesar Rp3,8 triliun,” ujar Jumaga Nadeak saat memimpin rapat paripurna, kemarin.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri tersebut menegaskan, setelah ditandatangani KUA PPAS TA 2022 ini, Banggar akan melakukan pembahasan rancangan APBD Kepri tahun 2022 sebelum disahkan. Ia berharap, pembahasan berjalan sesuai dengan rencana.

“Kita berharap pembahasan bisa berjalan dengan baik. Karena batas akhir pengesahan APBD TA 2022 adalah pada 30 November 2021 mendatang,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengakui nilai APBD Kepri 2022 saat penyampaian KUA PPAS dan penandatanganan nota kesepahaman mengalami peningkatan sekitar Rp 98 miliar. Menurut Gubernur, ada peningkatan kekuatan anggaran, jika dibandingkan dengan penyerahan draf KUA PPAS 2021 lalu.

“Memang selama pembahasan sekarang masih ada perubahan-perubahan. Awalnya, kekuatan APBD TA 2022 diperkerirakan sebesar Rp3,7 triliun. Namun dalam perjalannya, terjadi peningkatan sebesar Rp98 miliar,” ujar Gubernur.

Namun demikian, ia juga berterimakasih kepada pihak DPRD dan berharap pengesahan APBD Kepri 2022 bisa segera disahkan. Dijelaskannya, dengan dilaksanakannya pendanangan KUA PPAS TA 2022 ini, Pemprov Kepri sudah menyelesaikan salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman anggaran sebesar Rp180 miliar dari PT. SMI.

“Setelah APBD TA 2022 disahkan nanti, selanjutnya akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika hasil evaluasi menyetujui, maka kita bisa mengajukan pinjaman tersebut,” jelas Gubernur.

Sebelumnya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kepri di ruang sidang utama DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Senin (25/10) lalu.

Gubernur menyampaikan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepri tahun anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 30, tertanggal 30 Juni 2021 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri tahun 2021-2026.

“Pembangunan daerah yang kita prioritaskan antara lain pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya, peningkatan kesejahteraan ekonomi yang merata, pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang optimal” papar Gubernur dalam kesempatan ini.

Semua prioritas pembangunan daerah tersebut, kata Ansar, akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan serta pokok-pokok pikiran DPRD yang dirumuskan dalam KUA dan PPAS dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp3.772 triliun.

“Pemprov Kepri telah menyusun rencana kebutuhan belanja daerah dalam APBD tahun 2022. Dialamnya terdpat alokasi belanja yang bersifat wajib dan mengikat, pencapaian Standar Pelayanan Minimal, indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah, tugas dan fungsi perangkat daerah,” ungkapnya.

Adapun proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Provinsi Kepri pada APBD 2022, masing-masing, untuk 2022 Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau diproyeksikan sebesar Rp3.412 triliun, untuk Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp3.772 triliun. sedangkan kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepri tahun 2022 diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) diproyeksikan sebesar Rp180 miliar dan penerimaan pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) diproyeksikan sebesar Rp180 miliar. (*)

Reporter: Jailani

Rp 5,6 M Hasil Korupsi Dikembalikan

0
Kajari Karimun menunjukkan barang bukti uang sebanyak Rp 5,5 miliar hasil korupsi yang dikembalikan tersangka Hrh,
mantan bendahara pengeluaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun, Jumat (11/11). (SANDI PRAMOSINTO/Batam Pos)

batampos.co.id – Mantan bendahara pengeluaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun berinisial Hrh yang ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun mengembalikan uang korupsi sebanyak Rp 5,6 miliar lebih kepada pihak kejaksaan.

”Benar, tersangka sudah mengembalikan Rp 5,6 miliar (Rp 5.674.775.869) hari ini (kemarin, red) dari total kerugian negara Rp 5,95 miliar yang harus dikembalikan,” ujar Kepala Kejari Karimun, Meilinda, kepada wartawan, Kamis (11/11).

Hrh ditetapkan tersangka tindak pidana korupsi berdasarkan surat penetapan PRINT-1597/L.10.12/Fd.1/11/2021 pada Kamis (3/11) lalu. Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersangka berdasarkan penghitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun melalui Surat Nomor LHP/086/X/2021 tertanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp 5,95 miliar, tepatnya Rp 5.952.052.369.

Meilinda menyebutkan, jumlah uang negara yang wajib dikembalikan tersangka belum mencukupi. Masih ada kekurangan sebesar Rp 277.276.500. Pihak Kejari Karimun masih memberikan waktu kepada tersangka untuk mengembalikan semua kerugian negara tersebut.

”Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, uang hasil korupsi yang dikembalikan ke pihak kejaksaan akan kita setorkan ke kas daerah Kabupaten Karimun melalui Bank Riau Kepri Tanjungbalai Karimun,” ujar Meilinda.

Asisten Administrasi Setkab Karimun, Fajar Horison Abidin, memberikan apresiasi atas kinerja Kejari Karimun. Ia menilai, dengan adanya pengembalian uang hasil korupsi ini tentunya dapat dimanfaatkan untuk biaya pembangunan Karimun, khususnya pada tahun anggaran mendatang.

”Bisa dimanfaatkan kembali untuk kepentingan pembangunan,” ujar Fajar.

Kepala Seksi Pidana Khusus, Tiyan Andesta, menyebutkan, tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka Hrh terjadi dalam kurun waktu Januari sampai November 2020.

”Uang yang dikorupsi itu awalnya berasal dari mata anggaran belanja pegawai dengan nilai pagu Rp 13.520.591.500,” sebutnya.

Modus yang dilakukan tersangka dengan cara melalukan rekayasa atau pemalsuan dokumen sebanyak tujuh dokumen untuk mencairkan dana tersebut. Namun, aksinya itu terendus ketika pimpinan dan anggota dewan tidak menerima gaji dan tunjangan. Sehingga, hal ini dilaporkan kepada pihak kejaksaan dan langsung melakukan penyelidikan.

”Saat ini sudah naik ke penyidikan,” ungkap Tiyan. (*)

Reporter : SANDI PRAMOSINTO

Biaya Perawatan Masjid Sultan Rp 6 Miliar, Masjid Agung Rp 60 Miliar

0
Masyarakat yang melaksanakan ibadah di Masjid Agung Batam Center mengeluhkan sejumlah fasilitas yang mulai rusak di berbagai sisinya dan butuh perbaikan segera. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

batampos.co.id – Rancangan APBD Kota Batam tahun 2022 menganggarkan perawatan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah. Dimana, untuk biaya perawatan masjid terbesar se-Sumatra ini sebesar Rp 6 miliar.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam, Mochamad Mustofa, mengatakan, anggaran dalam Rancangan APBD Kota Batam tahun 2022 dalam bentuk perawatan.

Sebab, untuk pembangunan secara keseluruhan sudah hampir selesai.

”Jadi, ada seperti keramik yang rusak dan itu mau diganti. Kemarin juga kroscek ke Dinas Cipta Karya, memang ada alokasi itu. Yang besar itu memang untuk Masjid Agung Batam Center,” ujar Mustofa, Kamis (11/11/2021).

Ia melanjutkan, dalam pengajuan Dinas Cipta Karya, mereka mengajukan untuk penyelesaian beberapa kegiatan yang tertunda pada tahun anggaran sebelumnya.

Seperti, perawatan pendingin ruangan hingga penambahan pendingin ruangan.

”Jadi kalau saya anggap itu bukan bagian dari revitalisasi, tapi hanya perawatan,” katanya.

Sementara untuk Masjid Agung, politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, akan ada pembongkaran secara besar-besaran. Namun, tidak mengubah secara keseluruhandan hanya perbaikan pada beberapa bagian saja.

Termasuk nantinya akan ada penambahan payung seperti di Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah.

”Kenapa anggarannya melonjak sampai Rp 60 miliar, salah satunya itu. Jadi, altar yang cukup luas itu akan dibikin payung yang bisa buka dan tutup,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Masjid Agung nantinya juga akan dibangun beberapa menara. Sebab, Masjid ini akan menjadi salah satu ikon di Kota Batam bersama Majid Sultan Mahmud Riayat Syah dan Masjid Tanjak.

Ia menambahkan, saat ini Pemko Batam akan fokus pada proyek besar yang sifatnya tahun jamak. Sehingga nantinya dapat menjadi ikon Kota Batam dan warisan kedepannya.

”Contoh seperti jalan, rumah ibadah tiga, ada Masjid Sultan, Masjid Agung dan Masjid Tanjak,” imbuhnya.

Reporter: Eggi Idriansyah

81 ASN Kemenperin di BP Batam Ikuti Sosialisasi Kepegawaian

0
BP Batam melalui Biro Sumber Daya Manusia menggelar kegiatan Sosialisasi Kepegawaian PNS Kementerian Perindustrian Penugasan BP Batam, pada Kamis (11/11/2021) di Balairung Sari BP Batam. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Biro Sumber Daya Manusia BP Batam menggelar kegiatan Sosialisasi Kepegawaian PNS Kementerian Perindustrian Penugasan BP Batam, Kamis (11/11/2021) di Balairung Sari BP Batam.

Kegiatan Sosialisasi ini dibuka oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BP Batam, Lilik Lujayanti.

Ia mengungkapkan, keberadaan ASN di Batam merupakan inisiasi dari Presiden ketiga RI, B.J. Habibie yang kala itu menjabat sebagai Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

“Pegawai ASN dari Kementerian Perindustrian yang ditugaskan di BP Batam tersebar pada 13 unit kerja di lingkungan BP Batam sebanyak 81 orang,” tutur Lilik saat memberikan sambutannya.

Adapun Pegawai ASN Kementerian Perindustrian yang bertugas di BP Batam tercatat sebanyak 81 orang, yang tersebar pada unit-unit kerja.

Yakni Direktorat Pengamanan Aset, Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, Badan Usaha Bandar Udara, Biro Umum, Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Direktorat Infrastruktur Kawasan, Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal, Direktorat Pengelolaan Pertanahan, Biro Sumber Daya Manusia, Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja, Biro Humas, Promosi dan Protokol, Biro Keuangan dan Direktorat Restrukturisasi.

“ASN Kementerian Perindustrian yang bertugas di lingkungan BP Batam berkisaran umur 30-40 tahun terdiri 11 orang, 41-50 tahun terdiri 60 orang dan 51-57 tahun terdiri dari 10 orang,” ungkap Lilik.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pembinaan dan bimbingan sekaligus meninjau Pegawai ASN Kementerian Perindustrian RI yang bertugas di BP Batam.

“Sosialisasi pembinaan seperti ini dapat berlanjut tiap tahunnya untuk memberikan pemahaman dan pembekalan kepada Pegawai ASN Kementerian Perindustrian yang ditugaskan di BP Batam dengan menyampaikan terkait dengan aturan dan larangan sebagai pegawai ASN,” harap Lilik.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Perindustrian RI, Kepala Biro Organisasi dan SDM, Yulia Astuti, Analis Kepegawaian Madya, Desi Pujilestari.

Pada sesi pemaparan materi yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian RI, Kepala Biro Organisasi dan SDM, menjelaskan terkait Peran dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Kementerian Perindustrian.

“Arah kebijakan pembangunan SDM Kementerian Perindustrian menjadikan ASN yang profesional dalam memiliki pola pikir dan perencana yang baik, berkomitmen tinggi, bertanggung jawab dan bekerja secara cepat dan tuntas, berwawasan global, berkinerja tinggi dan mampu mengelola Kesehatan, waktu, kontributif serta mampu mengevaluasi secara mandiri,” jelas Yulia.(*)

Bundaran Basecamp Mulai Diaspal, Harus Selesai Sebelum Akhir Tahun

0
Pengaspalan Bundaran Basecamp, Batu Aji. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Proyek penataan simpang jalan di Batuaji dan Sagulung makin digesa. Pengerjaan juga dilakukan di malam hari sebab harus rampung sebelum akhir tahun.

Misalnya, proyek penataan Simpang Basecamp yang menjadi wilayah perbatasan kecamatan Batuaji, Sagulung dan Sekupang, saat ini sudah memasuki tahap pengaspalan jalan yang mengitari bundaran di tengah persimpangan.

Pengaspalan ini sudah berjalan selama dua hari belakangan ini dan sudah hampir rampung. Bundaran di bagian tengah telah terbentuk dengan baik. Pengerjaan masih fokus dengan penataan akses jalan utama.

”Setelah jalan ini beres (rampung) sampai pengaspalan, baru ke bangunan bundaran, termasuk pembuatan air mancur. Ini lagi terus digesa,” ujar Edi, seorang pekerja di lokasi.

Begitu juga dengan Simpang Barelang, progres pengerjaan sudah membentuk bundaran di tengah persimpangan jalan. Pekerja mengerjakannya secara merata mulai penataan ruas jalan agar tidak lagi tergenang banjir hingga penataan bundaran di tengahnya.

Progres pengerjaan mencapai sekitar 80 persen. Warga pengguna jalan bersyukur dengan adanya proyek penataan persimpangan di wilayah Batuaji dan Sagulung ini.

Jalan yang semula sempit dan tak teratur kini terlihat lebih lapang dan terbuka. Warga berharap agar proyek ini segera dirampungkan demi kelancaran arus lalu lintas dan penataan tata ruang perkotaan di wilayah Batuaji dan Sagulung.

”Lebih bagus lagi kalau secepatnya dirampungkan. Ini yang dinanti-nantikan warga di Batuaji selama ini. Semoga ini jadi awal yang baik untuk menata semua ruas jalan yang ada di Batuaji dan Sagulung,” ujar Yanti, warga perumahan Puskopkar, Batuaji.

Reporter: Eusebius

Sinovac Bilang Vaksinnya Aman untuk Anak

0
Warga mendapatkan vaksinasi Covid-19 di Mapolsek Sagulung, Senin (11/10). (Dalil Harahap/Batam Pos)

batampos.co.id – Amankah vaksin Covid-19 bagi anak?

Sinovac menegaskan, vaksinnya aman untuk anak-anak. Bahkan bayi berusia 6 bulan berdasarkan data terbaru, juga aman diberikan vaksin tersebut.

Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Post, pejabat senior Sinovac mengungkapkan bahwa perusahaan telah menyerahkan data kepada pemerintah Hongkong bulan lalu, dari dua fase pertama uji coba yang melibatkan anak-anak di Tiongkok berusia 3 hingga 17 tahun yang menerima vaksin. Uji coba berfokus pada respons imun dan temuan keamanan anak-anak. Data dari imunisasi massal anak-anak berusia 12 hingga 17 tahun di daratan juga disertakan untuk mendukung temuan tentang keamanan.

“Sejauh ini, yang kami lihat adalah, tidak ada reaksi merugikan yang serius. Ini bagus,” kata Direktur urusan medis Sinovac Gao Yongjun, seperti dilansir dari ABS CBN, Kamis (11/11).

Vaksin Covid-19 Sinovac adalah salah satu dari dua yang ditawarkan di Hong Kong. Vaksin lainnya dari perusahaan Jerman BioNTech.

Gao mengatakan temuan awal dari uji coba fase ketiga, yang dimulai pada bulan September, menunjukkan bahwa vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik, dan tidak ada reaksi merugikan yang serius. Fase terakhir ini mencakup 14 ribu anak berusia enam bulan hingga 17 tahun di negara-negara seperti Afrika Selatan, Cile, Filipina, dan Malaysia, dan akan memeriksa efek vaksin setelah mereka menerima dua dosis. Vaksin akan melacak kemanjuran, imunogenisitas atau kemampuan vaksin untuk memicu respons imun dalam tubuh dan keamanan.

Dari 2.140 anak yang direkrut sejauh ini, 684 dinilai untuk keamanan vaksin. Sekitar 18,6 persen memiliki reaksi terkait vaksin yang merugikan, sebagian besar sakit kepala dan nyeri di tempat suntikan. Ini lebih rendah dari 26,6 persen yang ditemukan dalam dua tahap pertama uji coba.

Menurut data dari dua fase pertama uji coba yang diterbitkan dalam jurnal medis internasional The Lancet Infectious Diseases pada Juni, lebih dari 96 persen dari 550 peserta mengembangkan antibodi terhadap virus. Respons imun pada anak-anak dan remaja lebih tinggi dibandingkan pada orang dewasa pada penelitian sebelumnya.

Uji coba juga menemukan vaksin aman untuk anak-anak, dengan sebagian besar reaksi merugikan dilaporkan ringan dan sedang, seperti nyeri di tempat suntikan dan demam. Berbagai penelitian lokal dan luar negeri telah menunjukkan bahwa tingkat perlindungan dari suntikan Sinovac lebih rendah daripada yang dari BioNTech.

Tak hanya vaksin anak, Organisasi Kesehatan Dunia juga telah merekomendasikan vaksin booster. Yaitu bahwa mereka yang berusia 60 atau lebih tua yang telah menerima dua suntikan vaksin yang dibuat oleh Sinovac atau Sinopharm, perusahaan obat daratan lain, harus mendapat suntikan booster. (*)

BMKG Keluarkan Peringatan Potensi Hujan Deras

0
Ilustrasi. Awan hitam menyelimuti kawasan Batam Center. BMKG mengeluarkan potensi hujan deras di dua wilayah di Kepri yakni Anambas dan Natuna. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

batampos.co.id – Potensi hujan di Kepri semakin meningkat dan intensitasnya juga bertambah. Berdasarkan pengamatan Forecaster Stamet Hang Nadim, Jumat (12/11/2021) diperkirakan terjadi hujan deras dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kepri, khususnya Anambas dan Natuna.

”Memang ada potensi itu, sehingga kami mengeluarkan peringatan potensi hujan deras di dua wilayah itu (Anambas dan Natuna) yang disertai angin kencang dan petir. Selain itu, kami meminta masyarakat yang berada di wilayah ini mewaspadai terjadinya banjir,” kata Koordinator Bidang Data dan Informasi Stamet Hang Nadim, Suratman, Kamis (11/11/2021).

Ia mengatakan, penyebab hujan dengan intensitas sedang dan lebat ini, disebabkan adanya pola konvergensi di sebelah utara Kepulauan Riau.

Sehingga hal ini menyebabkan penumpukan massa udara, sehingga meningkatkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan.

”Secara umum, kondisi cuaca (di seluruh) Kepulauan Riau esok (hari ini) diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang
yang dapat disertai petir dan angin kencang,” ujarnya.

Selain hujan lebat, ada juga potensi gelombang tinggi. Suratman menjelaskan, potensi gelombang setinggi 1,5 meter dapat terjadi di perairan Bintan. Lalu, gelombang setinggi 2 meter di perairan Anambas dan 3 meter di perairan Natuna.

”Untuk wilayah lain, gelombangnya masih aman,” ucapnya.

Walaupun, tidak ada potensi gelombang tinggi di wilayah Batam, Tanjungpinang dan Lingga, Suratman meminta masyarakat yang beraktivitas di laut mewaspadai perubahan cuaca mendadak.

”Saat ada awan comulonimbus (berwarna hitam pekat), sebaiknya berhati-hati. Sebab, itu dapat menimbulkan hujan, angin kencang dan menyebabkan gelombang tinggi,” tutur Suratman.

Reporter: Fiska Juanda

Karena Hal Ini Disperindag Kota Batam Datangi Petani di Medan

0
Disperindag Kota Batam menjamin harga cabai merah keriting akan berangsur turun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menemui petani cabai di Deli Serdang, Sumatera Utara. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam menjamin harga cabai merah keriting akan berangsur turun.

Awal bulan Desember, harga cabai diusahakan berada di angka Rp 30 ribu per kilogram, dari yang saat ini mencapai Rp 60 ribu.

Kepala Disperindag Kota Batam, Gustian Riau, tak menampik ada kenaikan harga cabai di pasaran Batam. Saat ini, ia tengah melakukan beberapa upaya agar harga cabai bisa segera turun dan masyarakat bisa tenang.

”Salah satunya mendatangi kawasan pertanian cabai langsung di kawasan Deli Serdang, Sumatra Utara,” ujar Gustian kepada Batam Pos, kemarin.

Karena Batam bukan daerah penghasil, maka ia bersama timnya langsung mengunjungi daerah penghasil untuk memastikan harga dan ketersediaan cabai.

Di sana, ia mendapati harga cabai di bawah Rp 15 ribu per kg.

”Di sini pertaniaan organik dengan luas lahan 42 ribu hektare. Salah satu penghasil cabai terbesar di Indonesia juga. Di sini harga masih Rp 15 ribu, tapi itu belum termasuk biaya ekspedisi (pengiriman) dan lainnya,” terang Gustian.

Untuk memastikan ketersediaan cabai dengan harga murah ke Batam, Disperindag telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Sumatra utara dan Bank Indonesia (BI). Kerja sama itu dipastikan memberi dampak cukup baik soal harga dan ketersediaan cabai di Batam.

”Kerja sama dengan TPID setempat, dari pertaniannya langsung juga siap menyediakan dengan luas lahan 42 ribu hek-cabai sesuai permintaan di Batam,” ujarnya.

Tak hanya memastikan ketersediaan cabai, Gustian juga telah meminta pihak ekspedisi di Medan agar memberi harga murah untuk biaya pengiriman. Serta, tak membatasi jumlah pengiriman ke Batam.

”Mereka menyanggupi dan akan memberi harga murah,” imbuh Gustian.

Ia yakin, kerja sama dan koordinasi dengan pihak ekspedisi bisa menurunkan harga cabai di Batam. Menurutnya, harga cabai bisa berada di kisaran harga Rp 30 ribu per kg.

”Awal bulan Desember, harga cabai bisa Rp 30 ribu, karena di Deli Serdang cuma Rp 15 ribu,” ujarnya.

Selain itu, ia juga membuka kesempatan bagi pengusaha-pengusaha lain untuk menjadi distributor cabai. Sehingga, harga tak dimonopoli oleh beberapa distributor saja.

”Jadi, memang selama ini distributor cabai hanya tiga saja. Kami membuka kesempatan untuk pengusaha lain menjadi distributor,” pungkasnya.

Reporter: Yashinta

Sopir Vanessa Angel Ditetapkan Jadi Tersangka, Begini Alasan Polisi

0
Tubagus Joddy. (istimewa)

batampos.co.id –  Penyidik Polda Jawa Timur mengungkap alasann pertama sopir Vanessa Angel, Tubagus Joddy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut karena ditemukan alat bukti yang cukup untuk menaikan status hukum Joddy.

“Kepada yang bersangkutan kenapa dijadikan sebagai tersangka? Ada beberapa bukti petunjuk yang bisa dikenakan kepada yang bersangkutan,” kata Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Gatot Repli Handoko kepada wartawan, Kamis (11/1).

Penetapan tersangka ini dikuatkan oleh bukti yang menyatakan Joddy melanggar lalu lintas. Yakni dengan memacu kecepatan melebihi batas yang ditentukan di jalan tol.

“Sebelum TKP kan ada rambu lalu lintas batas kecepatan, maksimal kecepatan 80 km. Pengakuan yang bersangkutan dia mengemudikan kendaraan itu 130 km,” jelas Gatot.

Sebelumnya, Vanessa Angel bersama suaminya, Febri Andriansyah dikabarkan mengalami kecelakaan di KM 672+400A Tol Nganjuk, Jawa Timur arah Surabaya sekitar pukul 12.36 WIB. Akibat insiden ini, Vanessa dan Febri meninggal dunia.

Dalam foto yang beredar, terlihat satu unit mobil Pajero Sport warna putih dengan pelat nomor B 1284 BJU terlihat hancur. Foto lain yang beredar yakni foto KTP milik Vanessa dan Febri. Sedangkan dalam Instastory yang dibuat Vanessa sekitar 7 jam sebelum kecelakaan, dia memang tengah melakukan perjalanan menggunakan mobil di sebuah jalan tol. (*)

Sumber: JP Group

Tenyata Ini Pemicu Utama Perceraian di Batam

0
Ilustrasi. Foto: JawaPos.com

batampos.co.id – Kasus gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Batam meningkat sejak pandemi Covid-19. Rata-rata, penyebab perceraian karena alasan ekonomi.

Humas PN Batam, Yoedi Anugrah Pratama, mengatakan, pada 2020 angka gugatan perceraian yang masuk di PN Batam ada 212 kasus. Kemudian, tahun ini hingga awal November, angka perceraian tercatat 187 kasus.

”Jika dibandingkan tahun lalu, gugatan perceraian sedikit menurun. Namun, dibanding sebelum pandemi, angka ini diperkirakan meningkat,” ujar Yoedi kepada Batam pos, Kamis (11/11/2021).

Penyebab gugatan perceraian paling banyak masalah ekonomi, kemudian perselisihan karena tidak cocok dan pihak ketiga. Gugatan juga didominasi dilayangkan oleh pihak perempuan atau istri.

”Masalah ekonomi dan cekcok penyebab utama. Jadi, memang pihak laki-laki kebanyakan tak bisa memenuhi nafkah, karena tak ada usaha atau tidak bekerja,” imbuh Yoedi.

Menurut dia, pasangan muda mendominasi proses gugatan perceraian di PN Batam. Sedangkan untuk pasangan yang sudah lama atau di atas 10 tahun, jumlahnya tak banyak.

”Rata-rata usia perkawinan muda, di bawah 5 tahun. Ada juga yang anak-anaknya sudah dewasa, tapi tak banyak, hanya beberapa saja,” terang Yoedi.

Lama proses persidangan tergantung dari saksi dan pembuktian. Ada yang putus hanya dengan beberapa kali sidang saja.

”Ada juga yang rujuk saat proses sidang, itu tahun lalu ada satu. Untuk tahun ini belum ada,” pungkasnya.

Seperti diketahui, untuk kasus pengajuan perceraian masyarakat yang non muslim, dilakukan di Pengadilan Negeri Batam. Sementara untuk muslim di Pengadilan Agama.

Sebelumnya, Pengadilan Agama (PA) Batam di Sekupang merilis informasi yang menyebut bahwa periode Janurai-Oktober ini, sudah ada 1.716 kasus perceraian masuk ke PA Batam.

Kasus perceraian ini masih didominasi gugatan pihak istri atau dikenal cerai gugat. Wakil Kepala PA Batam, Syarkasyi, mengatakan, kasus perceraian yang masuk sampai 21 Oktober 2021 sebanyak 1.557 perkara, di antaranya sudah diputus atau diterbitkan akta perceraiannya oleh Pengadilan Agama.

Ia menyebutkan, cerai gugat dipicu dari beberapa faktor penyebab gugatan. Paling banyak adalah masalah nafkah, perselisihan pertengkaran terus menerus. Sementara sisanya seperti faktor ekonomi.

”Cerai gugat paling banyak itu karena suami tak memberi nafkah istri,” ujarnya.

Selain itu, faktor lainnya yang memicu perceraian juga ada dari faktor poligami, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan faktor perselingkuhan atau zina.

Sementara itu, untuk cerai talak yang paling mendominasi karena perselisihan sehingga menyebabkan pertengkaran terus menerus. Ada juga istri meninggalkan tempat tinggal dalam waktu yang lama, perselingkuhan atau hadirnya orang ketiga dan sebagainya.

PA Batam juga berhasil memediasi lebih dari 100-an kasus perceraian, sehingga pasangan suami istri bisa rujuk atau dipersatukan kembali untuk melanjutkan pernikahan yang sempat bermasalah.

”Kami tidak hanya menerima gugatan suami atau istri yang bercerai dan mengabulkan gugatan. Tetapi Ada juga yang ketika kasusnya diajukan, namun setelah dimediasi pihak Pengadilan Agama, mereka memilih rujuk atau melanjutkan rumah tangganya,” ujar Syarkasyi.

Pihaknya mencatat, dari Januari hingga 21 Oktober 2021, ada 158 kasus perceraian yang dicabut oleh PA Batam. Kasus tersebut terdiri dari 59 cerai talak dan 99 cerai gugat.

Alasan pencabutan bermacam, ada juga yang memilih melanjutkan pernikahan setelah dimediasi.

”Ya, yang dicabut ada 158 kasus,” ujarnya.

Selain itu, kasus yang ditolak berjumlah enam kasus, tidak diterima 25 kasus, digugurkan 13 kasus dan dicoret 12 kasus.

”Ada juga ditolak karena berkas tidak lengkap dan sebagainya,” tambah Syarkasyi.

Reporter: Yashinta

Play sound