batampos.co.id-Nasib Sekolah Mengenah Kejuruan (SMK) Penerbangan Nasional Dirgantara (SPND) Batam diujung tanduk. Pasalnya berdasarkan rapat khusus, tuntutan mengarah pada pencabutan izin operasional sekolah tersebut. Sementara itu, kasus penganiayan akan dilaporkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ke Polda Kepri hari ini, Jumat (19/11).

Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama KPAI menggelar rapat khusus bersama Pemerintahan Provinsi Kepri dengan melibatkan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (KPPAD), Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri, dan Inspektur Daerah Provinsi Kepri, Kamis (18/11) di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.

“Ada beberapa poin penting yang disepakati dalam rapat koordinasi ini. Pertama adalah membentuk tim investigasi terkait kasus ini,” ujar Komisioner KPAI, Retno Listianti, kemarin usai rapat.

BACA JUGA: Kekerasan di Sekolah Penerbangan Terjadi Lagi

Dijelaskannya, karena ada beberapa audit yang akan dilakukan, maka tim investigasi ini nanti akan melibatkan beberapa unsur. Baik audit terhadap dokumen, keuangan, sampai proses pembelajaran. Yakni, bagaimana menyangkut nasib sekolah ini ke depan.

Menurutnya, di sekolah ini banyak catatan, termasuk materi pembelajaran yang tidak sesuai dengan standar pendidikan, bahkan untuk pembelajaran umum, pihaknya mengaku bingung. Karena pengakuan dari sejumlah korban, pelajaran umum yang diharuskan tidak dipelajari.

“Bukan pembelajaran saja yang tidak sesuai kurikulum, jam belajar juga tidak mengikuti ketentuan yang ada. Bahkan proses pembelajaran digelar di malam hari. Tentu ini harus ada pembenahan,” jelasnya.

Ditegaskannya, kekerasan yang terjadi, karena ada asrama. Maka dari itu, KPAI memberikan usulan supaya boarding schoolnya dihilangkan. Artinya, bagi pelajar dari luar Batam disarankan untuk kos saja. Sedangkan yang di Batam untuk pulang ke rumah masing-masing. “Pembelajaran seperti sekolah umum lainnya, yakni dari pagi sampai sore,” jelasnya lagi.

Lebih lanjut katanya, dalam rapat koordinasi ini, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri, Muhammad Dali mengemukan beberapa opsi punishmen terhadap SMK Dirgantara tersebut. Pertama adalah mencabut izin operasional sekolah. Kemudian yang kedua tidak menerima siswa baru pada tahun ajaran ke depan.

“Untuk opsi yang kedua ini, bagi kelas 10 akan ditanya orang tua dan anak yang jumlahnya 37 siswa/i. Karena baru belajar empat bulan. Apakah mereka pindah sekolah, jika pindah Disdik akan memfasilitasi soal ini. Dari opsi yang ditawarkan, akan kita kodok melalui tim dalam dua minggu ini,” paparnya.

Ditegaskannya, pembahasan sebenarnya sudah mengerucut. Apabila keputusan terbaik adalah melarang penerimaan siswa baru, maka anak-anak yang kelas 12 akan lulus. Kemudian untuk di kelas 10 akan difasilitasi untuk mutasi. Begitu juga bagi yang sedang berada di kelas 11.

“Keputusan terbaik untuk anak-anak yang sedang sekolah di sana, akan kita simpulkan bersama para orang tua. Karena memang, apabila mutasi, tidak ada jurusan yang sama di Batam. Tentu harus ada solusi yang diberikan, atas keputusan yang akan diambil nanti,” paparnya lebih lanjut.

Disebutkannya juga, hanya ada dua opsi dalam rapat ini, pertama adalah mencabut izin operasional sekolah atau mempertahankannya. Dalam hal ini, KPAI meminta tidak ada penerimaan siswa baru. Ini adalah merupakan satu bentuk hukum.

“Saran dan masukan yang kami sampaikan, juga banyak mendapatkan dukungan dari peserta rapat koordinasi. Ini sebagai bentuk hukuman, karena ketika tidak ada siswa baru, otomatis sekolah akan tutup dan tidak perlu mencabut izin operasional sekolah,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu peserta rapat koordinasi yang enggan namanya dicatut mengatakan, mayoritas yang hadir dalam rapat koordinasi menginginkan izin operasional sekolah tersebut dicabut. Namun mekanismenya akan diputuskan melalui Tim Investigasi.

“Mengerucutnya pada pencabutan izin operasional sekolah. Namun bagaimana teknisnya, akan diputuskan melalui Tim Investigasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Daerah, Provinsi Kepri, Irmendez mengatakan, pihaknya akan mulai bekerja ketika sudah adanya Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Provinsi Kepri. Menurutnya, dalam hal ini, pihaknya hanya membantu kerja-kerja dari Irjen Kemendikbud dan KPAI.

“Kami akan mulai bekerja setelah adanya SK dari Pemprov Kepri. Karena dalam Tim Investigasi nanti akan melibatkanya banyak unsur terkait,” ujarnya menambahkan. (*)

Reporter: Jailani

batampos.co.id – Korps Marinir menggelar bermacam-macam perlombaan di Danau Sekupang untuk memperingati HUT Korps Marinir Ke-76, Kamis (18/11/2021).

Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 10 Marinir/SBY, Letkol Mar Briand Iwan Prang, mengatakan, perlombaan tersebut diikuti oleh pegawai Pemko Batam dan TNI-Polri.

“Kegiatan ini bertema Sinergitas antar instansi Pemko Batam dan TNI-Polri untuk mewujudkan Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang berdaya saing, maju, sejahtera, dan bermartabat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perlombaan yang digelar di antaranya yakni balap perahu dayung, memasukkan bola dalam paralon di dalam air, dan tarik tambang dalam air dan masih banyak lainnya.

Selain itu pihaknya juga melakukan aksi bersih-bersih di Danau Sekupang.

“Pada sore ini Taman Danau Sekupang ini akan dibuka untuk masyarakat umum agar bisa menikmati indahnya danau ini,” katanya.

Ia melanjutkan, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung apa yang menjadi visi dan misi Korps Marinir untuk meyakinkan pengabdian kepada Ibu Pertiwi untuk Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh.

“Bentuk utamanya adalah, kita menunjukkan bagaimana Marinir berinteraksi. Baik berintegrasi dengan Pemerintah dan institusi Polri yang lain dan kita fokus untuk menjadikan taman danau ini menjadi potensi wisata,” tuturnya.

Sebelumnya pihaknya melakukan penataan di Danau Sekupang agar bisa dialihkan fungsinya untuk masyarakat.

“Dan hari ini juga kita dari TNI-Polri melaksanakan segala bentuk kegiatan. Seperti perlombaan dan melaksanakan bersih-bersih disekitar area danau ini,” imbuhnya.

Marinir 10/SBY lanjutnya, berterimakasih atas bimbingan dan arahan dari Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, beserta instansi lainnya yang ikut turut andil pada kegiatan tersebut.

“Semoga aset di wilayah Sekupang bisa terjaga dan bisa memaksimalkan pencapaian visi-misi Pemko Batam untuk kemajuan kesejahteraan bersama,” pungkasnya.

Reporter: Dalil Harahap

batampos.co.id – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau (Kanwil DJP Kepri) mengikuti sosialisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) dengan Badan Intelijen Keamanan Polri (Baintelkam Polri) yang diselenggarakan oleh Baintelkam Polri di Hotel Asialink, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (17/11/2021).

Sosialisasi ini bertujuan untuk mengefektifkan fungsi dan peran antara DJP Kemenkeu dengan Baintelkam Polri dalam rangka meningkatkan kerja sama intelijen di bidang perpajakan, guna mendukung pengamanan penerimaan negara.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Pejabat/Petugas terkait dari Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Dit Intelkam Polda Kepri), Para Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor (Polres) di lingkungan Polda Kepri, dan Pejabat/Pegawai terkait dari Kanwil DJP Kepri.

Kepala Bidang Kerja Sama Baintelkam Polri, Kombes Pol. Budi Sajidin, mewakili Kepala Baintelkam Polri, menekankan pentingnya dukungan dan kerja sama antar Institusi/Badan dan Kementerian/Lembaga agar tugas yang dibebankan Negara dapat terlaksana dengan baik.

“Tidak satupun tugas yang dibebankan Negara kepada Institusi atau Badan dan Kementerian/Lembaga dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dan kerja sama yang erat dan bersinergi antar satu dengan yang lain termasuk hubungan dengan seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan,” terang Kombes Pol. Budi Sajidin.

Sementara itu, Direktur Intelkam Polda Kepri, Kombes Pol. Mochamad Rodjak Sulaeli, mewakili Kepala Polda Kepri, Irjen Pol Aris Budiman, berpesan kepada peserta dari Polda dan Polres untuk menjadikan materi sosialisasi ini pedoman pelaksanaan di lapangan dalam rangka menjalankan peran Polri yang tidak hanya menjaga keamanan Negara tetapi juga memiliki peran yang penting dalam program menjaga pemulihan ekonomi.

Sosialisasi kali ini menghadirkan 3 narasumber dari Baintelkam Polri, Kantor Pusat DJP dan Kanwil DJP Kepri.

Kepala Subdirektorat Investigasi Perbankan dan Koperasi Baintelkam Polri, Kombes Pol. Febriyanto Wachidin, menjadi narasumber pertama yang menyampaikan tentang peran intelijen keamanan dalam kerja sama dan menekankan pentingnya dukungan dan sinergi Kepolisian dengan DJP dalam rangka pengamanan penerimaan pajak.

Selanjutnya, Kepala Subdirektorat Operasi Intelijen Kantor Pusat DJP, Roby Eduard Sely, menyampaikan tentang peran intelijen di bidang perpajakan dan narasumber ketiga, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Kepri, Affan Nuruliman menyampaikan tentang penegakan hukum di bidang perpajakan dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Di akhir acara, Kombes Pol. Budi Sajidin berpesan kepada seluruh peserta untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama dengan melaksanakan kegiatan nyata di lapangan agar pengamanan penerimaan dari pajak dapat dicapai.

“Kerja sama ini harus ditindaklanjuti dengan K3: komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, sehingga kerja sama intelijen di bidang perpajakan guna mendukung pengamanan penerimaan negara dapat tercapai,” ujar Kombes Pol. Budi Sajidin.(*)

batampos.co.id – PT Adhya Tirta Batam (ATB) meraih penghargaan SNI Award peringkat emas dari Badan Standardisasi Nasional (BSN).

PT ATB masuk dalam tiga besar kategori Organisasi Besar Barang Sektor Agro bersama PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk Divisi Food Rancaekek.

SNI Award, yang dicanangkan sebagai The National Quality Award of Indonesia, telah dimulai sejak tahun 2005.

SNI Award merupakan sebuah pemberian penghargaan tertinggi dari Pemerintah Repubik Indonesia bagi organisasi yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten, berkinerja tinggi, memiliki kemampuan mengelola dinamisasi perubahan dan melakukan transformasi yang diperlukan secara tepat.

Dikarenakan pandemi Covid-19, pada tahun 2020 penyelenggaraan SNI Award yang biasanya dilakukan setiap tahun, dilakukan perpanjangan 2 tahun.

Terjadinya pandemi Covid-19, tata cara penilaian SNI Award beradaptasi dengan mengikuti protokol kesehatan. Pelaksanaan penilaian dilakukan seecara daring dengan memanfaatkan ICT (information and communication technology).

Kepala BSN, Kukuh S. Achmad, melalui siaran persnya mengatakan, peserta SNI Award tahun ini adalah yang mendaftar di tahun 2020 dilanjutkan site evaluation pada tahun 2021.

Penghargaan SNI Award 2021 diberikan kepada 98 organisasi dan perusahaan yang terdiri dari peringkat Platinum, Emas, Perak, dan Perunggu serta Early Improvement yang meliputi 12 kategori.

Yaitu Kategori Organisasi Kecil Jasa, Organisasi Menengah Jasa, Organisasi Besar Jasa, Organisasi Kecil Barang, Organisasi Menengah Barang Sektor Agro, Organisasi Menengah Barang Sektor Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Organisasi Menengah Barang Sektor Kimia, Farmasi, Tekstil dan Pertambangan, Organisasi Besar Barang Sektor Agro, Organisasi Besar Barang Sektor Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Organisasi Besar Barang Sektor Kimia, Farmasi, Tekstil dan Pertambangan, Organisasi Pendidikan Tinggi, serta Organisasi Pendidikan Menengah.

Tren keikutsertaan peserta SNI Award dari tahun ke tahun meningkat secara positif. Hal ini menunjukkan bahwa Kriteria SNI Award telah digunakan oleh organisasi/pelaku usaha sebagai acuan dalam mengembangkan organisasinya dalam memperoleh hasil kinerja secara berkesinambungan (sustained).

“Pada tahun ini sebanyak 231 organisasi/perusahaan yang mendaftar. Dari jumlah tersebut yang lolos sampai tahap site evaluation sebanyak 113 organisasi/perusahaan. Dari 113 organisasi tersebut, dewan juri menetapkan, sebanyak 98 organisasi/perusahaan berhak sebagai penerima SNI Award 2021,” jelas Kukuh, dalam Penganugerahan SNI Award 2021 di Jakarta, Kamis (18/11/2021)

Kukuh melanjutkan, proses penilaian SNI Award dilakukan secara ketat oleh Tim evaluator yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya serta ditetapkan oleh Dewan Juri yang diketuai Sandiaga Salahuddin Uno, dengan beranggotakan 19 orang yang ahli di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Para juri berasal dari pelaku usaha/profesional, pemerintah, perguruan tinggi, maupun asosiasi. Sandiaga saat memberi sambutan secara online menyampaikan apresiasi dan selamat kepada para Penerima SNI Award.

Menurutnya, melalui ajang SNI Award ini, perusahaan/organisasi dapat meraih benefit lebih.

Diharapkan SNI Award dapat menjadi acuan organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Karena SNI Award menilai berbagai aspek yang dapat mendorong kemajuan organisasi dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik, termasuk manajemen dan kepemimpinan, fokus pada pelanggan, pengembangan sumberdaya, pengelolaan/realisasi produk, dan hasil bisnis.