batampos – Tragedi kembali menyelimuti galangan kapal PT ASL Shipyard di Tanjunguncang, Batam. Kapal tanker Federal II kembali meledak, Rabu (15/10) dini hari sekitar pukul 04.00 WIB, menewaskan sedikitnya 10 pekerja dan melukai puluhan lainnya. Ledakan terjadi di bagian tangki bawah kapal yang saat itu tengah dikerjakan oleh puluhan pekerja.

Berdasarkan keterangan beberapa pekerja yang ditemui di RS Mutiara Aini, ledakan bermula dari munculnya api di area tangki bawah. Api diduga berasal dari sisa minyak yang belum sepenuhnya dibersihkan sebelum proses pekerjaan dilakukan. “Kemungkinan besar karena masih ada sisa minyak di tangki. Panas dan percikan api bisa jadi penyebabnya,” ujar salah satu pekerja yang turut membantu evakuasi rekannya.

Sumber pekerja lainnya menyebut, indikasi kelalaian dalam penerapan standar keselamatan kerja (safety) menjadi perhatian. “Sepertinya ada kelengahan, mungkin pengecekan tidak maksimal. Padahal pekerja di dalam banyak,” ujarnya. Para korban kebanyakan sedang bekerja di area tertutup saat ledakan terjadi, sehingga sulit menyelamatkan diri.

Baca Juga: Polisi Fokus Tangani Korban Ledakan Kapal Federal II, Jumlah Pastinya Masih Didata

Suasana haru menyelimuti kamar jenazah RS Mutiara Aini. Seorang remaja pria tampak menangis histeris di samping ibunya, menanti jasad sang ayah yang menjadi korban. “Pak, Adek masih butuh Bapak… bangun, Pak,” tangisnya yang membuat suasana rumah sakit ikut pilu. Salah satu korban disebut baru dua bulan bekerja di Batam untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

Kejadian ini mendapat perhatian langsung dari Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Syafruddin yang turun meninjau ke sejumlah rumah sakit bersama Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin. “Benar, kapal yang terbakar ini masih kapal yang sama dengan insiden sebelumnya. Saat ini korban meninggal sementara tercatat 10 orang dan lainnya luka-luka. Penyebab pasti masih terus kami dalami,” ujar Asep di lokasi.

Peristiwa tragis ini menjadi sorotan besar dan memunculkan kembali pertanyaan serius soal keselamatan kerja di industri galangan kapal Batam, setelah kapal yang sama sebelumnya juga meledak pada Juni lalu dan menewaskan empat pekerja. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Tangis Pecah di RS Mutiara Aini, Kapal Federal II Kembali Meledak: 10 Tewas, Puluhan Luka-Luka pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Ledakan maut yang kembali terjadi di kapal Federal II milik PT ASL Shipyard, Tanjunguncang, Batam, Rabu (15/10) dini hari, kini tengah diselidiki intensif oleh Satreskrim Polresta Barelang bersama Polsek Batuaji. Kapal yang sebelumnya juga pernah meledak pada Juni lalu itu kembali menelan korban jiwa. Namun, hingga Rabu pagi, jumlah pasti korban meninggal dan luka-luka masih dalam proses pendataan.

Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan di lapangan untuk memastikan seluruh korban teridentifikasi dengan baik. “Anggota masih melakukan penyelidikan di lapangan,” ujarnya saat dikonfirmasi. Zaenal menyebut olah TKP juga dilakukan bersamaan dengan proses evakuasi korban yang masih berlangsung di area galangan kapal.

Menurut Zaenal, fokus utama pihak kepolisian saat ini adalah pada penanganan korban jiwa dan mereka yang mengalami luka berat maupun ringan. “Kita saat ini masih fokus ke korban yang terluka, termasuk memastikan penanganan medisnya berjalan maksimal,” ucapnya.

Baca Juga: Kapal Federal II di Galangan Kapal PT ASL Shipyard Kembali Meledak, Informasinya 10 Pekerja  Tewas dan Puluhan Luka Kritis

Meski belum merinci jumlah korban secara pasti, Zaenal memastikan tim gabungan terus melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit dan manajemen perusahaan untuk memperbarui data korban secara akurat. Proses identifikasi dilakukan secara hati-hati mengingat sebagian korban mengalami luka bakar serius.

Ledakan di kapal Federal II ini menjadi tragedi kedua dalam empat bulan terakhir. Kasus ini menimbulkan perhatian besar publik dan mendorong aparat untuk menyelidiki apakah terdapat kelalaian dalam prosedur keselamatan kerja di galangan kapal tersebut. Hasil penyelidikan resmi dari tim Labfor dan Polresta Barelang kini sangat dinantikan untuk mengungkap penyebab pasti kejadian tragis ini. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Polisi Fokus Tangani Korban Ledakan Kapal Federal II, Jumlah Pastinya Masih Didata pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam menjatuhkan vonis 10 bulan penjara dan denda Rp1 miliar kepada Junaidi alias Ahui, terdakwa kasus perusakan hutan mangrove di Sembulang, Kecamatan Galang. Jika denda tak dibayar, ia harus menjalani kurungan tambahan selama satu bulan.

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Tiwik, dalam sidang yang digelar pada Senin (13/10). Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya meminta hukuman 1 tahun 5 bulan penjara ditambah denda serupa.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Junaidi alias Ahui dengan hukuman penjara 10 bulan dan denda Rp1 miliar. Bila tidak dibayar, diganti dengan kurungan satu bulan,” ujar Hakim Tiwik saat membacakan amar putusan.

Baca Juga: Gudang Arang di Kawasan Lindung, Ahui Didakwa Rugikan Ekosistem Mangrove

Dalam putusan itu, majelis hakim juga memerintahkan pengembalian 50 karung arang kepada terdakwa. Sedangkan lahan dan bangunan gudang yang berdiri di kawasan hutan mangrove diputuskan untuk dikembalikan kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam, guna dibongkar.

Kasus ini mencuat sejak 2023, setelah tim gabungan dari Komisi IV DPR RI, KLHK, KKP, dan BRGM turun langsung ke lokasi. Mereka menemukan bahwa PT Anugerah Makmur Persada, perusahaan yang dikendalikan Junaidi membangun gudang arang di kawasan lindung tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) maupun dokumen lingkungan resmi.

Gudang-gudang tersebut beroperasi sejak 2019 hingga awal 2023, bahkan beberapa bangunannya menjorok ke laut dan menimbun area pesisir. Aktivitas ini menyebabkan kerusakan pada vegetasi mangrove serta gangguan pada ekosistem pesisir.

Dari hasil uji laboratorium Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ditemukan perubahan drastis pada kualitas tanah. pH menurun, vegetasi hilang, dan terjadi kerusakan permanen pada ekosistem di sekitar lokasi.

Direktur Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, menyebut kasus ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi kejahatan terhadap ekosistem. Ia menegaskan bahwa perlindungan kawasan lindung harus menjadi prioritas penegakan hukum.

Namun, vonis yang dijatuhkan justru lebih ringan dari tuntutan jaksa. Majelis hakim mempertimbangkan sikap kooperatif terdakwa dan bahwa ia belum pernah dihukum sebelumnya.

Sementara itu, baik jaksa maupun kuasa hukum terdakwa masih menyatakan “pikir-pikir” atas putusan ini. “Kami akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya,” kata Jaksa Arfian usai sidang. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Vonis Ringan Perusak Mangrove, 50 Karung Arang Dikembalikan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bersama Satlantas Polresta Barelang menggelar razia gabungan di Jalan Jenderal Sudirman, tepat di depan Kantor Dishub, Selasa (14/10) sore.

Dalam operasi tersebut, petugas menemukan berbagai pelanggaran mulai dari dokumen kendaraan yang tidak lengkap, Surat Izin Mengemudi (SIM) palsu, pajak mati, hingga uji KIR yang kedaluwarsa. Beberapa mobil angkutan barang juga kedapatan belum memasang Alat Pemantul Cahaya (APC) sesuai ketentuan keselamatan lalu lintas.

Kegiatan penertiban ini merupakan bagian dari upaya Dishub untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, baik kendaraan roda dua maupun kendaraan angkutan barang dan logistik. Operasi serupa telah dilakukan dua kali sepanjang Oktober ini.

Kepala Seksi (Kasi) Dishub Kota Batam, Erbi Jaya, menyampaikan bahwa hasil pantauan di lapangan menunjukkan sekitar 75 persen kendaraan angkutan barang dan truk di Batam tidak layak jalan.

“Dari sekitar 3.600 unit kendaraan roda empat, enam, hingga sepuluh ke atas yang terdata, 75 persennya tidak layak jalan. Karena itu, kita lakukan penertiban agar mereka melakukan uji KIR dan melengkapi dokumen,” ujar Erbi.

Ia menambahkan, pada razia sebelumnya, pihaknya menemukan 24 kendaraan tidak layak jalan atau mati KIR dari total 400 unit yang diperiksa. Seluruh kendaraan tersebut langsung dikenakan sanksi tilang.

Sementara itu, Fauzan, Seksi Lalu Lintas Dishub Batam, menegaskan pentingnya pemasangan Alat Pemantul Cahaya (APC) di setiap kendaraan angkutan barang. “APC ini wajib dipasang. Jika tidak ada, kami akan bantu tempelkan langsung di lokasi, dan itu gratis,” jelas Fauzan.

Ia menambahkan, setiap kali kendaraan melakukan uji KIR enam bulan sekali, kelengkapan APC juga akan diperiksa. “Gunanya untuk keselamatan bersama, agar kendaraan barang mudah terlihat terutama saat malam hari,” katanya.

Dari pihak kepolisian, KBO Satlantas Polresta Barelang, Yudhi Patrat, menjelaskan bahwa penindakan terhadap pelanggaran dalam razia kali ini dilakukan melalui sistem e-Tilang nasional.

“Untuk pelanggaran hari ini, kami gunakan laporan model A. Data pelanggar akan kami proses dan serahkan ke unit Reskrim. Nanti surat konfirmasi tilang akan dikirim melalui WhatsApp dari e-Tilang nasional, dan pembayaran dilakukan lewat BRIVA (BRI Virtual Account),” jelasnya .

Dalam operasi tersebut, petugas mencatat lebih dari 50 pelanggaran, mulai dari pengemudi yang tidak membawa STNK, tidak memiliki SIM, hingga kendaraan tanpa dokumen resmi.

“Sebelumnya, ada 51 kendaraan yang terjaring, dengan enam pengemudi tidak memiliki SIM dan tujuh tanpa STNK. Tujuan utama kami adalah menertibkan lalu lintas dan menekan angka kecelakaan di Kota Batam,” kata dia. (*)

Reporter: M. Sya’ban

Artikel Puluhan Kendaraan Terjaring Razia di Depan Kantor Dishub Batam pertama kali tampil pada Metropolis.