batampos – Pemerintah Kota Batam melalui Satpol PP bersama tim gabungan menyatakan penertiban papan reklame ilegal di Kota Batam telah mencapai 99 persen. Kepala Satpol PP Kota Batam, Imam Tohari, mengatakan penertiban dilakukan secara bertahap di seluruh kecamatan dan kini telah memasuki tahap akhir pemantauan lanjutan.

Menurut Imam, sebagian besar reklame berukuran besar dan tiang permanen yang berdiri tanpa izin atau tidak memenuhi standar keamanan telah berhasil ditumbangkan. “Penertiban reklame ini skala kota. Alhamdulillah sudah 99 persen selesai. Tinggal yang berada di dalam kawasan permukiman dan jalan lingkungan, itu tetap akan kita pantau,” ujarnya, Jumat (7/11).

Penertiban ini dilakukan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan menertibkan tata ruang kota. Sebelumnya, banyak papan reklame ditemukan dalam kondisi berkarat, kropos, dan rawan tumbang, terutama saat angin kencang dan musim hujan. Kondisi tersebut dinilai membahayakan masyarakat dan mengganggu estetika kawasan.

Baca Juga: Reklame di JPO Masih Jadi Sorotan, Warga Minta Ditertibkan

Imam menjelaskan, Pemko Batam saat ini tengah menyiapkan sistem dan model pemasangan reklame yang baru, yang dinilai lebih aman, terukur, dan tertata. Ke depan, setiap pengusaha yang ingin memasang reklame wajib mengikuti standar teknis yang telah ditetapkan.

“Pengusaha masih boleh mengajukan izin usahanya, tapi nanti harus mengikuti aturan dengan konstruksi yang lebih aman. Ada desain dan model baru untuk reklame agar tidak membahayakan dan tidak sembarangan berdiri,” katanya.

Kawasan Batuaji dan Sagulung menjadi salah satu fokus besar penertiban karena banyaknya papan reklame raksasa yang berdiri di sepanjang jalan utama dan di titik lalu lintas padat. Setelah penertiban besar dilakukan, kawasan tersebut kini terlihat lebih terbuka dan rapi.

Warga menyambut baik upaya ini. Banyak yang sebelumnya merasa khawatir karena reklame tua dan berkarat berdiri tepat di sisi jalan utama. “Memang perlu ditertibkan. Banyak yang sudah miring dan rawan roboh. Sekarang jauh lebih aman,” ujar Anwar, seorang pengguna jalan.

Sementara itu, material hasil penertiban seperti besi tiang reklame dan panel papan masih diamankan oleh Satpol PP. Barang-barang tersebut belum dapat dilepas atau dimusnahkan karena menunggu proses hukum lebih lanjut.

“Akan ada rapat teknis dengan pihak kejaksaan untuk menentukan tindak lanjut material yang diamankan. Semua harus sesuai prosedur. Keputusan mengenai apakah dikembalikan, dilelang, atau dimusnahkan tergantung putusan pengadilan,” jelas Imam.

Dengan hampir rampungnya penertiban ini, Pemko Batam berharap wajah kota ke depan semakin tertata, area publik kembali bersih, dan keselamatan pengguna jalan dapat terjaga. Pemerintah juga mengimbau para pelaku usaha reklame untuk mengikuti aturan pemasangan sesuai regulasi terbaru agar tidak terjadi pelanggaran serupa di masa mendatang. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Hampir Rampung, Penertiban Reklame Ilegal di Batam Capai 99 Persen pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kampung Madani di kawasan Simpang Dam Mukakuning kembali menjadi sorotan setelah aparat gabungan melakukan penggerebekan besar-besaran, Jumat (7/11). Dalam operasi tersebut, puluhan orang kembali diamankan, termasuk pria, wanita, hingga anak di bawah umur yang terindikasi terlibat penyalahgunaan narkotika. Hasil tes urine yang dilakukan di lokasi menunjukkan beberapa di antaranya positif menggunakan narkoba.

Tidak hanya mengamankan warga, petugas gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, BNN, Satpol PP, serta Ditpam BP Batam juga merobohkan dua rumah yang diketahui kerap digunakan sebagai lokasi transaksi serta tempat penyalahgunaan narkoba. Pembongkaran ini menjadi bagian dari upaya untuk memutus mata rantai peredaran yang dinilai sudah berlangsung bertahun-tahun di kawasan tersebut.

Kampung Madani yang sebelumnya dikenal sebagai Kampung Aceh memang telah lama mendapat perhatian sebagai daerah rawan narkoba di Batam. Meski penertiban dan razia telah berulang kali dilakukan, aktivitas peredaran dan penggunaan narkoba di wilayah itu tak kunjung benar-benar hilang. Kondisi ini membuat aparat dan pemerintah kembali mengevaluasi langkah-langkah penanganan yang telah berjalan selama ini.

Baca Juga: Polisi Ciduk Pengedar Sabu di Kampung Madani Mukakuning

Kabid Pemberantasan BNNP Kepri, Kombes Pol Nestor Simanihuruk, mengatakan pihaknya akan kembali membahas solusi lanjutan bersama pemerintah daerah. Menurutnya, dibutuhkan pendekatan yang lebih strategis untuk menuntaskan persoalan narkoba di Kampung Madani. “Nanti dibicarakan lagi dengan Pemko Batam,” ujarnya. Ia menyebutkan bahwa persoalan ini tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga penataan dan pengawasan kawasan secara menyeluruh.

Salah satu usulan yang berkembang yaitu penertiban hingga kemungkinan relokasi permukiman. Hal ini mengingat sebagian bangunan di Kampung Madani berstatus rumah liar dan kerap dijadikan tempat beraktivitas para pelaku peredaran narkoba. Namun usulan tersebut masih perlu pembahasan komprehensif dengan mempertimbangkan aspek sosial, keamanan, hingga kesejahteraan warga.

Warga sekitar, termasuk Umar, penduduk kawasan Simpang Dam, berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat dan tegas. Ia menilai penertiban yang konsisten dan pengawasan berkesinambungan merupakan kunci agar kawasan tersebut benar-benar bersih dari narkoba. “Ini kan statusnya rumah liar. Bagus memang ditertibkan saja,” ujarnya.

Menurut Umar, jika penindakan hanya bersifat sementara, aktivitas peredaran narkoba akan terus berulang. Karena itu, ia mendorong agar pemerintah tidak hanya menggelar razia sesaat, tetapi menyusun pola penanganan berkelanjutan dengan melibatkan perangkat daerah, masyarakat, hingga program pembinaan bagi warga yang terdampak.

Dengan situasi yang terus berulang, harapan masyarakat kini tertuju pada lahirnya langkah strategis yang menyentuh akar persoalan. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan mampu merumuskan solusi permanen untuk memulihkan Kampung Madani menjadi kawasan hunian yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran narkoba. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Kampung Madani: Razia Besar, Warga Positif Narkoba, Pemerintah Diminta Cari Solusi Permanen pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Proses penyelidikan terkait kasus ledakan kapal MT Federal II di galangan PT ASL Shipyard, Tanjunguncang, kembali mengalami perkembangan. Hingga Jumat (7/11/2025), jumlah saksi yang diperiksa telah mencapai 38 orang, seiring upaya polisi mengerucutkan keterangan untuk memperjelas konstruksi peristiwa.

Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin mengatakan, proses pendalaman keterangan saksi masih terus dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan memastikan arah penetapan tersangka benar-benar berdasarkan fakta hukum. “Saat ini sudah ada 38 orang yang diperiksa. Penetapan tersangka masih belum, karena kami masih membutuhkan kecocokan fakta dari lapangan,” ujarnya.

Zaenal menjelaskan, jumlah saksi yang diperiksa sempat mencapai 43 orang. Namun, dalam penyelidikan lanjutan, pihak kepolisian melakukan penyaringan kembali agar keterangan yang dikumpulkan lebih spesifik dan relevan. “Penyelidikan itu berkembang. Data yang ada kita kerucutkan kembali untuk fokus pada informasi yang punya keterkaitan kuat dengan penyebab kejadian,” katanya.

Baca Juga: Polisi Belum Temukan Fakta Dugaan Kecelakaan Kerja Terbaru di PT ASL Marine Shipyard

Polisi saat ini juga masih menunggu hasil resmi penelitian Laboratorium Forensik (Labfor) yang menjadi bagian penting dalam menentukan konstruksi hukum peristiwa. Hasil Labfor diperlukan untuk memastikan penyebab ledakan dan titik awal api, termasuk sistem keselamatan kerja yang berlaku saat kejadian.

“Penetapan tersangka tidak bisa tergesa-gesa. Kita menunggu sinkronisasi data teknis dari Labfor dengan keterangan saksi-saksi,” ujar Zaenal. Ia menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan menyeluruh, tidak hanya kepada pihak subkontraktor, namun juga manajemen utama galangan dan semua pihak yang memiliki tanggung jawab pengawasan.

Kasus ledakan kapal MT Federal II sebelumnya menewaskan 14 pekerja dan melukai puluhan lainnya. Sebagian korban mengalami luka bakar parah dan trauma inhalasi, di mana beberapa di antaranya sempat dirawat intensif di rumah sakit sebelum meninggal dunia.

Peristiwa ini menjadi sorotan luas, mengingat insiden serupa juga pernah terjadi di perusahaan yang sama beberapa bulan sebelumnya. Publik, keluarga korban, hingga serikat pekerja terus mendesak agar penanganan kasus ini dilakukan secara transparan dan tidak berhenti pada pekerja lapangan saja.

“Kami memastikan proses ini berjalan profesional dan terbuka. Hasilnya akan kami sampaikan setelah pemeriksaan teknis dan keterangan saksi-saksi selesai dipadukan,” tutup Kapolresta. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Ledakan MT Federal II: 38 Saksi Diperiksa, Tersangka Belum Ada pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Proses persidangan kasus penganiayaan terhadap seorang asisten rumah tangga (ART) bernama Intan Tuwa Negu kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis (6/11).

Sidang yang menghadirkan dua terdakwa, Roslina dan Merliyati mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) Kepulauan Riau.

Ketua KKPPMP Kepri, Chrisanctus Paschalis Saturnus atau yang akrab disapa Romo Paschal menilai majelis hakim seharusnya lebih memahami kondisi psikologis korban yang masih mengalami trauma berat. Ia meminta agar PN Batam menjaga jalannya persidangan agar tidak memicu trauma berulang bagi korban.

Baca Juga: Kasus Penyiksaan ART di Sukajadi, Korban Tolak Damai dan Siap Berikan Kesaksian

“Kami sudah menyerahkan hasil pemeriksaan psikolog yang menyatakan kondisi mental korban masih dalam trauma berat. Pertanyaan yang diulang-ulang dalam sidang bisa menjadi trigger bagi korban,” ujar Romo Paschal, Jumat (7/11).

Menurutnya, beberapa hakim dan penasihat hukum sering kali tidak memahami dinamika kekerasan yang dialami korban. Kondisi itu menyebabkan korban cenderung diam (mute) saat menghadapi tekanan di ruang sidang.

“Itu tercantum jelas dalam hasil pemeriksaan psikolog. Seorang hakim semestinya memahami mekanisme berhadapan dengan korban kekerasan. Pertanyaan berulang justru membuka luka lama,” ujarnya .

Romo Paschal juga mengingatkan agar majelis hakim memperhatikan aspek psikis dalam proses pemeriksaan, bukan hanya luka fisik. Korban, katanya, masih terus didampingi psikolog hingga kini.

“Kami sudah meminta surat keterangan dari psikolog sebelum sidang dimulai. Korban bisa mengalami trauma berulang hanya karena mendengar suara keras atau teriakan. Hal seperti ini harus jadi perhatian hakim dan jaksa,” tambahnya.

Ia menyebut, pihaknya juga telah melayangkan surat resmi kepada Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Komisi Kejaksaan agar memantau jalannya perkara ini.

“Kasus ini bukan semata soal keadilan hukum, tapi juga soal kemanusiaan. Negara harus hadir untuk membela korban, terutama para pekerja rumah tangga yang sering tak dilindungi,” ujarnya .

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Aditya disebutkan perbuatan kekerasan terhadap korban Intan warga asal Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kasus ini terungkap setelah unggahan viral di media sosial Facebook pada 22 Juni 2025 memperlihatkan wajah korban yang lebam dan tubuhnya penuh luka. Polisi bergerak cepat, dan sehari kemudian menangkap kedua terdakwa di kawasan Batam Kota.

Hasil visum dari RS Elisabeth Batam menunjukkan korban mengalami memar, lecet, dan bengkak di hampir seluruh tubuh, serta robek pada bibir bagian bawah. Ia juga menderita anemia akibat kekerasan tumpul.

Dalam penyidikan, korban mengaku dipukul, ditendang, dibenturkan kepalanya, hingga disiram air pel. Ia juga dipaksa makan nasi basi, tidur di kamar mandi, dilecehkan secara verbal, bahkan dikurung dengan pengawasan CCTV.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) juncto Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana.

Kasus yang menimpa Intan bukan hanya menggugah empati publik, tetapi juga membuka mata tentang rentannya posisi para pekerja rumah tangga. Romo Paschal berharap majelis hakim mampu menghadirkan keadilan tanpa menambah beban psikologis korban.

“Keadilan sejati bukan hanya menghukum pelaku, tapi juga memulihkan korban. Itulah wujud negara yang berpihak pada kemanusiaan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Sidang Kekerasan terhadap ART, KKPPMP Ingatkan Hakim Perhatikan Psikis Korban pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap kapal ikan asing berbendera Vietnam yang melakukan illegal fishing di Laut Natuna Utara. Potensi kerugian negara dari aktivitas ilegal ini mencapai Rp 22,6 miliar.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan kapal asing ini ditangkap oleh Kapal Pengawas (KP) Brakuda 01 pada 1 November kemarin. Dari kapal, petugas mengamankan 1 nahkoda dan 2 ABK.

“Setelah penangkapan, kapal diseret ke Batam. Jadi membutuhkan waktu,” ujar pria yang akrab disapa Ipunk ini di Pangkalan PSDKP Batam, Kamis (6/11).

Ipunk menjelaskan dalam penangkapan tersebut 1 kapal berhasil kabur dari kejaran petugas. Bahkan, kapal-kapal ini sudah memindahkan ikan tangkapannya ke kapal induk yang diperkirakan mencapai 80 ton.

“Kapal ini melakukan transfer ship to ship. Dan kapal kabur dari perbatasan,” katanya.

Menurut Ipunk, perairan Indonesia hingga saat ini masih menjadi tujuan utama ilegal fisihing. Sebab, sumber daya laut di Indonesia memiliki daya jual tinggi.

“Perairan kita itu seksi, ikannya tuh menggiurkan dan mahal semua. Sehingga mereka (kapal asing) mengejar,” ungkapnya.

Dengan masih adanya ilegel fishing ini, Ipunk mengaku terus memperkuat kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya. Termasuk memantau aktivitas kapal di perairan perbatasan menggunakan pesawat.

“Kita memantau dari udara dan saling tukar informasi dengan aparat penegak hukum lainnya,” katanya.

Kapal HP 9213 TS diduga melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta pasal-pasal lain terkait pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.

“Untuk proses hukum terhadap para pelaku saat ini ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan di Pangkalan PSDKP Batam,” tutupnya. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Kapal Vietnam Curi Ikan di Laut Natuna, Rugi Negara Rp22,6 Miliar pertama kali tampil pada Metropolis.