batampos– Paviliun Indonesia berhasil mencuri perhatian dunia dengan meraih penghargaan ‘Best Pavilion 2025’ dalam ajang Global Sourcing Expo (GSE) Melbourne 2025
yang digelar di Melbourne Convention and Exhibition Centre (MCEC), Melbourne, Australia pada 18–20 November 2025. Penghargaan tersebut diterima Atase Perdagangan RI Canberra Agung Haris Setiawan pada sesi Networking Night GSE Melbourne 2025, Selasa (18/11).

Turut hadir pada sesi Networking Night GSE Melbourne 2025 yaitu Duta Besar RI untuk Australia Siswo Pramono. “Penghargaan ‘Best Pavilion 2025’ ini mencerminkan apresiasi atas desain paviliun, kekuatan narasi produk nasional (storytelling), kualitas kurasi produk, serta profesionalisme Paviliun Indonesia. Selain itu, capaian ini menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya serta menjadi pal (milestone) bagi peningkatan reputasi jenama Indonesia di industri sourcing internasional,” ujar Dubes RI untuk Australia Siswo Pramono.

Sementara itu, Atase Perdagangan RI Canberra Agung Haris Setiawan mengungkapkan bahwa partisipasi Paviliun Indonesia pada GSE Melbourne 2025 ini dikoordinasikan oleh Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur (Dit PEPM) Kementerian Perdagangan RI bersama Atase Perdagangan RI Canberra. Pada GSE Melbourne 2025, Paviliun Indonesia menghadirkan 24 perusahaan unggulan dari sektor tekstil, garmen, alas kaki, dan dekorasi rumah berkelanjutan.

BACA JUGA: Dorong Pemerataan Distribusi MINYAKITA, Kemendag Lakukan Pengawasan di Wilayah Indonesia Timur

Haris menambahkan, partisipasi Paviliun Indonesia pada GSE Melbourne 2025 merupakan
implementasi nyata dari kebijakan promosi dagang yang diatur dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Kemudahan, dan
Keikutsertaan pada Promosi Dagang dalam rangka Kegiatan Pencitraan Indonesia. Menurut Haris, penguatan koordinasi lintas lembaga, penataan area pameran, serta kelengkapan kegiatan pendukung merupakan elemen penting yang terus ditingkatkan dalam setiap partisipasi Indonesia di ajang internasional.

Sejalan dengan mandat koordinasi dalam Permendag tersebut, lanjut Haris, Paviliun Indonesia melibatkan tujuh lembaga pembina yang meliputi Dit PEPM Kemendag, Konsulat Jenderal RI (KJRI) Melbourne, Atase Perdagangan RI Canberra, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bandung, PT Kereta Api Indonesia, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Kolaborasi ini memastikan kurasi perusahaan yang lebih selektif, narasi jenama yang konsisten, serta kelancaran fasilitasi pelaku usaha sejak pra-pameran hingga penjajakan kesepakatan bisnis (business matching).

Sinergi tersebut terbukti mampu meningkatkan promosi produk Indonesia dan minat buyer
Australia. “Selain pameran, Pemerintah Indonesia menggelar rangkaian kegiatan pendukung yang memperkuat fungsi promosi dagang. Rangkaian kegiatan pendukung tersebut meliputi business matching, networking night, dan gerai sementara (pop-up store) Discovery Indonesia di Melbourne Central Business District (CBD), Australia,” imbuh Haris.

Haris menjelaskan bahwa pada sesi business matching, Pemerintah Indonesia berhasil
menghadirkan sejumlah buyer besar Australia dari sektor fesyen dan peralatan rumah tangga (homeware). Business matching tersebut dapat dimanfaatkan para peserta untuk mendiskusikan jumlah minimum pesanan (minimum order quantity/MOQ), sertifikasi, waktu tunggu (lead time), dan potensi order jangka panjang.

Sementara itu, gerai sementara yang akan diadakan pada 19–22 November 2025 diharapkan dapat memperluas eksposur produk Indonesia ke publik Australia, sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai pusat sourcing kreatif dan berkelanjutan. Gerai sementara tersebut juga menjadi implementasi konkret dari program usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor yang memungkinkan pelaku UMKM melakukan uji pasar (market testing) langsung ke konsumen.

“Pelaku UMKM akan didampingi mitra lokal saat melakukan uji pasar. Di sana, mereka dapat melakukan penjualan dan mengetahui langsung respons dari konsumen di Australia,” urai Haris.

Pada GSE Melbourne 2025, Paviliun Indonesia memanfaatkan area pameran seluas 108 m² atau sebanyak 12 stan yang dirancang sesuai pedoman identitas nasional serta kebutuhan etalase (showcase) industri kreatif Indonesia. Area yang luas dan tertata ini melanjutkan penguatan konsep Paviliun Indonesia dari tahun-tahun sebelumnya, di mana Indonesia secara bertahap memperbesar tapak (footprint) di GSE guna meningkatkan daya tarik buyer dan kenyamanan interaksi bisnis.

Haris menambahkan, partisipasi Indonesia pada GSE 2025 juga memperlihatkan potensi yang makin besar terhadap pasar Australia. Menurut Haris, Australia memiliki permintaan yang tinggi terhadap produk fesyen berkelanjutan, wastra berbahan alami, alas kaki ramah lingkungan, serta produk dekorasi rumah berorientasi keberlanjutan.

“Indonesia berada pada posisi kompetitif untuk mengambil porsi pasar yang lebih besar dengan tren konsumen yang semakin sensitif terhadap etika produksi, circularity, dan keberlanjutan. Peningkatan minat buyer pada sesi business matching serta tingginya kunjungan di gerai sementara menjadi indikator kuat bahwa peluang ekspor makin terbuka,” kata Haris.

Haris juga menegaskan bahwa partisipasi Paviliun Indonesia di GSE Melbourne 2025 merupakan refleksi arah baru promosi ekspor Indonesia yang lebih terukur, terkoordinasi, dan berorientasi hasil. Dengan keberhasilan meraih ‘Best Pavilion 2025’, Indonesia makin memperkokoh posisinya sebagai pusat sumber daya kreatif, etis, dan berkelanjutan (creative, ethical, and sustainable sourcing) di kawasan Asia-Pasifik, sekaligus melanjutkan jejak sukses keikutsertaan Paviliun Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada GSE Melbourne 2025, Paviliun Indonesia juga menyelenggarakan seminar bisnis bertema ‘Sustainable and Ethical Sourcing: Strengthening Indonesia–Australia Supply Chain’ dengan menghadirkan Dubes RI untuk Australia Siswo Pramono, perwakilan pelaku usaha Indonesia, dan buyer Australia. Seminar ini mempertegas posisi Indonesia dalam mendukung rantai pasok yang lebih hijau dan etis, sebuah tema yang menjadi perhatian utama industri Australia, termasuk kebutuhan terhadap bahan ramah lingkungan, transparansi produksi, dan standar ketertelusuran (traceability).

Ditemui di lokasi pameran, Direktur Utama (Chief Executive Office/CEO) CV Rumah Jeddiah Daniel Oktavianus menyatakan bahwa perusahaannya mendapatkan manfaat besar dari partisipasi pada GSE Melbourne 2025 . Ia menuturkan bahwa dalam dua hari pameran, CV Rumah Jeddiah berhasil menjaring lima buyers dan lebih dari 45 data calon buyers potensial. Daniel melihat capaian ini sebagai langkah awal yang penting untuk mewujudkan ambisi produk alas kaki UMKM Indonesia menembus pasar global, khususnya Australia. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perdagangan, Atase Perdagangan RI Canberra, dan KBRI Canberra atas dukungan yang diberikan. (*)

Artikel Paviliun Indonesia Raih ‘Best Pavilion’ di GSE Melboune 2025 pertama kali tampil pada News.

batampos – Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin mempercepat reformasi birokrasi aparatur sipil negara (ASN). Dari yang sebelumnya administratif menjadi substantif sehingga benar-benar berdampak kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Rabu (19/11).

Menurutnya, reformasi sangat penting melihat besarnya anggaran yang dieksekusi ASN. Baik oleh PNS maupun PPPK. “Kurang lebih Rp 3600 triliun APBN kita, kemudian APBD sebesar Rp 1.350 triliun. Angka yang besar itu semuanya dieksekusi oleh para ASN. Nah, ini yang hari ini kami rakorkan,” terang Zudan.

Dengan begitu, eksekusi APBN dan APBD yang jumlahnya ribuan triliun ini bisa tepat sasaran. Nah itu, lanjutnya, membutuhkan strategi, membutuhkan kompetensi, serta membutuhkan dukungan dari para pihak.

Menurutnya, reformasi birokrasi itu juga dilakukan untuk mencapai Asta Cita. Ada beberapa inovasi yang disiapkan dalam mencapai Asta Cita tersebut. Pertama, Layanan Otomatis yang real time dengan sistem otomatis.

“Selesai diajukan langsung notifikasi persetujuan atau penolakannya diberikan. Sudah ada tujuh layanan yang berupa notifikasi itu. Sementara Layanan yang lain kita buat maksimal lima hari. Jadi kalau hari keenam belum dijawab, otomatis permohonan itu disetujui, untuk promosi, mutasi, dan demosi,” imbuhnya.

Selain inovasi itu, BKN juga tengah menyiapkan Satu Data ASN. Yakni, satu basis data nasional yang menjadi rujukan pengambilan keputusan kepegawaian. Melalui sistem itu, seluruh provinsi, kabupaten, dan kota cukup menggunakan platform BKN tanpa perlu membangun server dan sistem sendiri.

“Kami akan segera launching. Jadi, provinsi, kabupaten, kota tidak perlu beli server, beli storage, buat sistem, tidak perlu. Gunakan sistem yang sudah dibangun BKN. Sehingga kita secara nasional sistem sama, produk sama, data sama,” jelasnya.

Selain itu, Zudan juga buka suara terkait Single Salary. Menurutnya, rencana itu tengah pembahasan lintas Kementerian.

Terkait rencana penerapan skema single salary bagi ASN tahun depan, Zudan menyebut pembahasan terus dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Kemenpan RB. “Kita berharap tahun depan bisa diterapkan, tetapi membutuhkan persiapan matang dan harus diputuskan bersama,” ujarnya.

Sementara terkait peluang PPPK Beralih ke PNS, Zudan menegaskan aturan yang berlaku saat ini mewajibkan seleksi atau tes. Ada tidaknya perubahan, tergantung revisi UU ASN.

“Kebijakan yang ada saat ini, kalau PPPK akan berpindah ke PNS, ketentuannya harus tes. Kami belum tahu nanti di DPR, direvisi undang-undang ASN yang baru, akan ada perubahan kebijakan atau tidak,” jelasnya.

Selanjutnya, terkait rencana pembukaan CPNS tahun depan, Zudan juga belum bisa memastikan meskipun tahun ini sama sekali tidak ada penerimaan. Menurutnya, BKN saat ini sedang menunggu permintaan formasi dari Kementerian, Provinsi, hingga Kabupaten Kota.

“Kami kan tidak bisa memberi formasi kalau tidak diminta. Tapi kalau nggak ada yang minta formasi, ya tidak dibuka, berarti kebutuhannya belum ada. Kami realistis saja,” katanya.

Begitu juga saat ditanya tahun depan akan fokus penerimaan PPPK atau CPNS, dia juga belum bisa memastikannya.

“Ini belum kami putuskan karena PPPK yang minta juga ada. Misalnya dia doktor, lulusan luar negeri gitu dan dia dibutuhkan level tinggi, itu hanya bisa untuk PPPK. Untuk menjadi dirjen misalnya, itu harus PPPK. Kalau CPNS baru kan dia diangkat, golongannya rendah gitu,” terangnya.

Jadi, lanjutnya, selalu ada peluang untuk PPPK. Utamanya, untuk posisi-posisi yang sangat dibutuhkan dengan kualifikasi tinggi. “Itu selalu ada, selalu dibuka,” jelasnya. (*)

Artikel Pembukaan CPNS Tahun Depan Tunggu Pengajuan Formasi, PPPK Selalu Ada Peluang pertama kali tampil pada News.