batampos.co.id – Kabar BPJS Kesehatan yang akan memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp 3.550.000 adalah hoaks atau tidak benar.
Kabid SDM dan Humas BPJS Kesehatan Cabang Batam, Irfan Racmadi, juga membantah informasi tersebut.
“Hati-hati banyak info hoaks yang beredar saat ini,” katanya, Jumat (12/3/2021).
Dari penelusuran batampos.co.id dari tautan yang menginformasi terkait BST dari BPJS Kesehatan, disebutkan jika ada bantuan keuangan pemerintah untuk memerangi pandemi.
Ditautan tersebut juga terulis bantuan keuangan tambahan dalam jumlah Rp 5 juta.
Tautan tersebut juga berisi pertanyaan “Apakah Anda bekerja untuk periode antara 2000 dan 2021” dengan dua opsi jawaban Iya dan Tidak.
Jadi hati-hati bagi Warga Batam yang mendapatkan informasi tersebut.(*)
batampos.co.id – Meski flyover Simpang Kabil masih belum mendapatkan restu dari pemerintah pusat, namun BP Batam tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur lainnya.
Bahkan, tahun ini, BP Batam menganggarkan Rp 600 miliar untuk membangun infrastruktur, khususnya untuk peningkatan jalan-jalan raya di Batam.
Direktur Infrastruktur Kawasan BP Batam, Imam Bachroni, mengatakan, sejumlah jalan yang akan dilebarkan tahun ini yakni Jalan Gajah Mada dekat Southlink, simpang tiga Batubesar, dan
lain-lain.
”Iya, anggaran sekitar Rp 600 miliar untuk membangun infrastruktur tahun ini. Jalan Gajah Mada dilebarkan jadi
dua lajur lagi dari pura menuju Southlink. Sehingga jalanan yang berbelok bisa jadi lurus saja,” katanya, Senin (8/3/2021) lalu seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
Ilustrasi. Alat berat dikerahkan untuk menunjang proses pembangunan dua jalur Jalan Trans Barelang, Rabu (3/3/2021). Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
”Sementara di simpang Batubesar, satu jalur akan dibuat dua lajur nanti,” imbuhnya.
Proyek infrastruktur lainnya yang menjadi fokus yakni pengembangan Taman Kolam dan Taman Rusa di Sekupang.
”Sudah dianggarkan tahun ini dan sudah dilelang. Jangka waktu pekerjaannya nanti sekitar enam bulan,” jelasnya.
Selanjutnya, pembangunan terminal kargo di Bandara Hang Nadim, beserta perbaikan dermaga yang amblas di Pelabuhan Batuampar.
Sebelumnya, BP Batam juga tengah mengerjakan tiga
proyek jalan besar, yakni pembangunan jalur kedua dan peningkatan Jalan Hang Kesturi, dari Simpang Batubesar menuju Simpang Taiwan, Nongsa.
Lalu, peningkatan jalan lengan di Pelabuhan Batuampar dan Peningkatan jalan dari Bundaran Madani ke Ocarina, Batam Center.
batampos.co.id – Mampu mengelola sembilan SPAM yang ada di Indonesia termasuk di Batam membuktikan MOYA Group handal dan profesional dalam pengelolaan infrastruktur khususnya di bidang pelayanan air bersih.
Corporate Communication PT Moya Indonesia, Astriena Veracia, mengatakan, bukan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan kepercayaan khususnya dari pemerintah untuk pengelolaan 9 SPAM yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Ke sembilan SPAM tersebut dalam pengelolaannya menggunakan konsep kerjasama yang berbeda-beda. Namun semua konsep kerjasama ini pada ujungnya tentu akan memberikan keuntungan baik dari sisi pemerintah maupun swasta itu sendiri,” ujarnya dalam pernyataan tertulisnya yang diterima batampos.co.id.
Ia menjelaskan, pola kerjasama tersebut bernamakan Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Dalam skema PPP ini lanjutnya, pemerintah dan swasta dapat berbagi tanggung jawab.
Instalasi Pengolahan Air (IPA) Aetra Air Jakarta dengan kapasitas produksi 10.500 liter/detik dengan area pelayanan sebagian Jakarta Pusat, sebagian Jakarta Utara dan seluruh Jakarta Timur. Foto: PT Moya Indonesia
“Pihak pemerintah akan merencanakan pembangunan infrastrukur publik, sedangkan peran pihak swasta adalah menyediakan dan mengelola infrastruktur publik selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati,” tuturnya.
“Dari penjelasan di atas, Pemerintah memandang pihak swasta memiliki sumber daya yang berkualitas dan mumpuni sehingga dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien,” jelasnya lagi.
Kata dia, sebagai mitra swasta, PT Moya Indonesia berprinsip bahwa komitmen kerjasama tersebut harus dilakukan dengan konsep saling menghormati serta mencari solusi yang paling baik untuk hasil yang terukur dengan jelas.
Menurutnya, efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan dari sisi yang lainnya. Kedua hal tersebut kata dia, diyakini menjadi modal yang paling utama dalam mengukur keberhasilan SPAM.
“Keyakinan ini dilandasi karena MOYA GROUP memiliki tenaga engineering, teknik serta design yang handal, sehingga dapat memunculkan banyak inovasi yang diselaraskan untuk menekan biaya operasional. Hal ini sudah kita buktikan pada pelakanaan SPAM yang dikembangkan oleh MOYA GROUP di beberapa tempat,” tuturnya.
Ia menjelaskan, komitmen tersebut diwujudkan oleh MOYA GROUP dengan mengedepankan keahlian, kemampuan maupun pengalamannya dalam membangun dan mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air (IPA).
Serta perluasan dan pemeliharaan jaringan perpipaan serta pengelolaan kepelangganan dengan detail sebagai berikut:
1. PT Aetra Air Jakarta (AAJ)
PT Aetra Air Jakarta bertanggung jawab untuk mengelola, mengoperasikan dan memelihara sistem penyediaan air bersih, dengan wilayah operasionalnya meliputi sebagian Jakarta Pusat, sebagian Jakarta Utara dan seluruh Jakarta Timur.
2. PT MOYA Bekasi Jaya
Melalui kerjasama antara PT MOYA Bekasi Jaya dengan PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi, dengan kerjasama BOT (Built Operate Transfer) yang terletak di Tegal Gede, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Saat ini telah dilengkapi juga dengan teknologi UF (Ultrafiltrasi) yang merupakan Instalasi UF yang terbesar di Indonesia saat ini.
3. PT Aetra Air Tangerang (AAT)
PT Aetra Air Tangerang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk melayani masyarakat di 8 (delapan) Kabupaten Tangerang. Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) ini menjadi proyek KPS di bidang air minum pertama yang berhasil diwujudkan di Indonesia.
4. PT Moya Tangerang
PT Moya Tangerang saat ini mendistribusikan air bersih ke Kota Tangerang serta Bandara Internasional Soekarno – Hatta.
5. Acuatico
PT Acuatico Air Indonesia (AAI) menyediakan air di Kawasan Rasuna Epicentrum yang merupakan kawasan bisnis seluas 35 hektar. Penyediaan air di kawasan ini menggunakan saluran dan jaringan distribusi mandiri.
6. Air Semarang Barat (ASB)
Proyek SPAM Semarang Barat merupakan Proyek KPBU, di mana MOYA mendapatkan tanggungjawab dari Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang. ASB sudah memasuki masa konstruksi pada tahun 2019 (konstruksi ini diperkirakan akan selesai dalam 2 tahun).
ASB berkeyakinan bahwa dengan periode kerjasama selama 25 tahun setelah selesai masa konstruksinya akan menambah rasio cakupan layanan (Service Coverage Ratio) di Kota Semarang, khususnya di Semarang Barat.
7. PT Traya Tirta Cisadane
PT Traya Tirta Cisadane didirikan pada tanggal 26 Februari 2014, yang merupakan Perusahaan Nasional yang mengadakan kontrak kerjasama dengan Perusahaan PDAM Tirta Kerta Raharja, Kabupaten Tangerang untuk mengoperasikan dan memelihara Instalasi Pengolahan Air Minum Cisadane Serpong.
8. PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri adalah perusahaan yang bekerjasama dengan PDAM Tirta Kerta Raharja yang didirikan untuk merehabilitasi dan peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Minum Cikokol, termasuk operasi dan pemeliharaan Instalasi selama 15 tahun.
9. SPAM Batam
Tepat pada tanggal 4 September 2020, telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai Mitra Kerjasama yang dipercaya untuk melakukan fungsi Caretaker Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam.
Penetapan ini sebagai tindak lanjut dari pemilihan mitra penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan selama masa transisi. Penugasan MOYA untuk melaksanakan tugas Caretaker ini berlangsung selama 6 bulan, terhitung sejak dikeluarkannya Perjanjian Kerjasama tersebut pada tanggal 15 November 2020 lalu.
Selama menjalankan tugas caretaker tersebut, MOYA Indonesia berperan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Batam.
Selain itu, MOYA juga akan berperan sebagai penopang dalam lingkup manajemen dan operasional Pengelolaan Sistem penyediaan Air Minum bagi warga Batam.
Secara total, MOYA Group memproduksi kurang lebih 20,535 liter/detik, dengan melayani lebih dari 600.000 sambungan di seluruh Indonesia, dengan panjang total pipa air bersih sebesar 8.500 kilometer.
Prestasi yang membanggakan ini tentunya diperoleh dengan komitmen yang luar biasa dari segenap keluarga besar MOYA Group serta dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan.
Hal ini sebagai perwujudan dari VISI MOYA yaitu Menjadi Perusahaan Terkemuka dan Mitra Terpercaya penyediaan air bersih di Asia dengan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Melalui penyediaan air bersih yang berkualitas sesuai standar yang berlaku serta membangun Perusahaan yang kuat dan berkelanjutan sehingga memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan.(*)
batampos.co.id – Pemerintah pusat berlomba dengan waktu untuk
menyusun rencana induk pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, dan Karimun (BBK).
Rencana induk ini akan disahkan sebagai Peraturan Presiden (Perpres). Adapun timeline penyusunan PP rencana induk ini sudah dimulai sejak Februari lalu.
Maret ini, berlanjut dengan finalisasi dan penyepakatan rencana induk, dilanjutkan dengan sosialisasi dan pembahasan rencana induk dengan kementerian dan lembaga terkait.
Lalu, permohonan izin prakarsa, serta pembahasan Rancangan Perpres (Raperpres) antar kementerian dan lembaga terkait.
Kemudian, harmonisasi Raperpres di Kementerian Hukum
dan HAM (Kemenkumham).
Bulan depan, Raperpres akan dimohonkan penetapan oleh Presiden melalui Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg).
Rencana Induk Kawasan BBK ini memiliki jangka waktu 2020 hingga 2045 nanti.
Adapun dasar dari penetapan rencana induk berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi, RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN) BBK, Rencana Zonasi
(RZ) KSN BBK, dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Kepri.
Sesmenko, Susiwijono Moegiarso. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id
Selain itu, juga berdasarkan dari kebijakan dan program prioritas sektoral kementerian dan lembaga terkait, serta Badan Pengusahaan (BP).
Lalu ada juga, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di BBK.
Kawasan BBK sendiri telah direncanakan pengembangannya, dimulai dari Batam yang difokuskan sebagai hub-logistik internasional (e-commerce), industri kedirgantaraan (MRO), industri light and valuable (high tech), industri digital dan kreatif, serta international trade and finance center, serta pariwisata.
Bintan difokuskan pada sektor pariwisata, industri MRO, industri transportasi (alumina), pengolahan makanan, maritim defense, dan olahraga.
Sedangkan Batam difokuskan pada sektor wisata heritage, industri halal, perikanan, business center, dan pusat zona integrasi.
Karimun difokuskan sebagai pusat industri maritim (galangan kapal), industri oil tanking, oil-refinery, industri agritech, pengolahan hasil laut dan pariwisata.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko), Susiwijono Moegiarso, mengatakan, rencana induk ini berlaku 25 tahun ke depan atau hingga 2045.
”Ini momentum ke depan besinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dan pemerintah kabupaten/kota. Kami jelaskan supaya dapat feedback masukan,” katanya seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
“Gubernur akan siapkan tim minggu depan, dan akan langsung diskusi teknis dengan tim dari Kemenko Perekonomian. Jadi dalam waktu dekat, rencana induk ini akan dinaikkan ke Presiden,” ujar Susi lagi.
Rencana induk ini nanti akan menjadi pedoman kerja ketika KPBPB Bintan, Karimun, dan Bintan sudah disatukan.
”Mulai dari regulasi, kebijakan pengelolaan, kelembagaan dan operasional akan jadi satu,” tuturnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo, mengatakan, tidak tertutup kemungkinan rencana induk 25 tahun bisa direvisi jika diperlukan.
”Kalau butuh revisi ya bisa dilakukan. Tapi intinya rencana induk jadi acuan tata ruang darat dan laut yang disatukan. Jadi ketika KPBPB BBK sudah disatukan, maka akan tahu arahnya ke mana,”
paparnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Regulasi Kemenko Perekonomian RI, Elen Setiadi, mengatakan, BBK telah punya rencana pengembangan masing-masing.
Begitu juga fasilitasnya nanti akan ditetapkan dalam rencana induk.
”Kegiatan di dalam tiga kawasan inilah jadi menjadi acuan pokok. Sementara itu, kawasan itu fasilitas, tergantung pelaku usaha pilih yang mana, apakah itu Free Trade Zone (FTZ) atau Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK), itu dihimpun dalam master plan ini. Kalau ada butuh penyesuaian tata ruang, maka akan dilakukan,” tuturnya.
Elen menegaskan, integrasi BBK nanti bukan penyatuan kawasan, tapi manajemen strategi dan pengelolaannya.
”Tetap terdiri dari tiga KPBPB, Batam, Bintan, dan Karimun. Yang diintegrasikan itu manajemen strategi dan pengelolaannya serta badan pengusahaannya,” sebutnya.
batampos.co.id – Harapan masyarakat Batam menikmati flyover di Simpang Kabil sebagai mana flyover di Simpang Jam belum akan terwujud dalam waktu dekat.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum memberikan sinyal terkait jembatan layang tersebut.
”Mengenai flyover Kabil, tahun ini belum ada kabar dari pemerintah pusat,” kata Direktur Infrastruktur Kawasan Badan
Pengusahaan (BP) Batam, Imam Bachroni, Kamis (11/3/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
Kemacetan yang kerap terjadi di Simpang Kabil atau Kepri Mal. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum memberikan sinyal terkait pembangunan jembatan layang di Simpang Kabil. Foto: Dokumentasi batampos.co.id
Meskipun proyek flyover Kabil masuk dalam rencana strategis nasional, namun pemerintah pusat memilih memprioritaskan anggarannya untuk penanganan Covid-19.
”Pemerintah tengah optimalisasi anggaran, sehingga harus memprioritaskan yang pantas didahulukan,” ungkapnya.
Salah satu faktor lainnya yang membuat pembangunan flyover Kabil belum bisa diwujudkan, karena adanya pandangan pusat bahwa Batam sudah terlalu mewah infrastrukturnya.
”Iya, orang Jakarta (pusat) anggap Batam terlalu mewah
infrastrukturnya,” ujarnya, lagi.
Pagu anggaran dalam proyek ini senilai Rp 200 miliar lebih. Proyeknya bersifat multiyears atau tahun jamak dan akan selesai dalam dua tahun.
Rancangannya nanti mirip seperti flyover Simpang Jam, tapi desainnya lebih panjang. Arahnya nanti dari bandara menuju Nagoya.(jpg)
batampos.co.id – Sejumlah masyarakat mengeluhkan harga cabai yang masih tinggi. Terutama, untuk cabai setan.
Pasalnya, harga cabai setan mencapai Rp 120 ribu per kilogram (kg), mendekati harga daging sapi segar sebesar Rp 140 ribu per kg.
Dian, warga Batam Center, mengaku heran dengan tingginya harga cabai setan tersebut.
Ia menyebut, harga cabai itu makin tak rasional.
”Harga cabai masih gila-gilaan, hampir sama dengan daging sapi segar. Padahal kondisi lagi susah begini, tapi semuanya serba mahal,” keluh Dian, kemarin, seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
Menurut dia, saat ini ia harus mengeluarkan uang belanja hampir Rp 100 ribu per harinya. Hal itu memberatkan, karena ada kebutuhan penting lainnya yang harus dipenuhi.
”Belanja Rp 100 ribu dapatnya (barang) sedikit, bisa habis untuk sekali masak. Padahal, dulu barang sebanyak itu cuma Rp 50 ribuan,” terangnya.
Hal senada dikeluhkan Kasmawati, pedagang ayam penyet di kawasan Nongsa. Ia harus menaikkan harga dagangannya karena harga cabai yang dinilai menggila.
Sementara, untuk membuat sambal ayam penyet, ia memakai cabai setan.
”Biasanya satu potong ayam penyet Rp 13 ribu, sekarang naik jadi Rp 15 ribu. Sedih sebenarnya, karena otomatis pembeli jadi bertanya kenapa bisa naik, ya saya jelaskan har-ga-harga pada naik,” imbuhnya
Karena itu, ia berharap pemerintah bisa mengontrol harga cabai agar stabil lagi.
Apalagi, jelang bulan Ramadan nanti yang dipastikan harga-harga akan naik lagi.
”Semoga harga-harga bisa stabil lagi. Soalnya sudah susah gini, harga-harga malah makin mahal,” terangnya.
Pantauan Batam Pos di Pasar Botania 1, Batam Center, harga cabai rawit merah dijual Rp 120 ribu per kg, cabai rawit hijau Rp 70-80 ribu per kg dan cabai merah keriting Rp 50-60 ribu per kg.
Sementara bawang merah Jawa Rp 34 ribu per kg, bawang bombay Rp 22 ribu, wortel impor Rp 22 ribu per kg, wortel lokal Rp 18-20 ribu per kg dan tomat Rp 18-20 ribu per kg.
Sedangkan daging ayam segar Rp 35 ribu per kg, daging ayam beku Rp 34 ribu per kg, daging sapi segar Rp 140 ribu, daging
sapi beku Rp 90 ribu.
Sementara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Gustian Riau, tak menampik harga-harga kebutuhan pangan yang naik.
Pihaknya pun telah menggelar rapat dengan beberapa distributor.
”Memang ada kenaikan harga di sejumlah pasar. Kami tahu saat turun ke pasar kemarin,” ujar Gustian, belum lama ini.
Di sisi lain, ia juga mengatakan penyebab tingginya harga, karena adanya permainan distributor tak terdaftar.
Namun ia mengaku belum sempat turun mengecek kebenaran informasi tersebut.
batampos.co.id – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad terus menggesa percepatan pembangunan infrastruktur di Kepri, khususnya Jembatan Batam-Bintan (Babin).
Soal Jembatan Batam Bintan, gubernur ingin pembangunannya dimulai tahun 2022.
”Kita bersyukur semua berjalan sesuai progres. Semoga tahun 2022 pemerintah pusat mulai merealisasikan pembangunannya” kata Ansar di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (10/3/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
Di Jakarta, Ansar melangsungkan pertemuan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko D. Heripoerwanto.
Hadir juga pertemuan itu Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Reni Ahiantini.
Eko D Heripoerwanto menyambut baik kehadiran gubernur. Pihak kementerian sendiri menargetkan Jembatan Batam-Bintan selesai akhir 2023 atau awal 2024.
Sesuai koordinasi awal, Jembatan ini nantinya memiliki row jalan 100 meter dan dibagi dalam tiga trase. Panjang Trase Pulau Batam adalah 1,64 Km dilanjutkan trase Pulau Tanjungsauh sepanjang 3,35 Km dan Trase Pulau Bintan sepanjang 2,40 Km.
Dari sejumlah informasi lelang KPBU bakal dilaksanakan tahun ini. Pelelangan akan dimulai setelah mendapatkan rekomendasi tinggi vertical clearance Jembatan Batam-Bintan.
Akhir tahun lalu, Pemprov Kepri sudah mengusulkan vertical clerance untuk tiap trase.
Vertical clearance untuk trase Batam ke Tanjungsauh setinggi 20 meter. Sementara dari Tanjungsauh ke Pula Buau setinggi 40
meter.(jpg)
batampos.co.id – Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan, vaksinasi Covid-19 bagi lansia masih menunggu termin berikut.
Direncanakan, akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Maret tahun 2021 ini.
”Untuk lansia kita masih menunggu kedatangan vaksin,” kata Didi, Kamis (11/3/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
Sambari menunggu vaksin datang, Dinkes meminta agar lansia penerima vaksin untuk mendaftar dengan mengunjungi website Kementerian Kesehatan yaitu www.kemkes.go.id dan website Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KP-CPEN) di covid19.go.id.
Di kedua website tersebut akan tersedia tautan yang dapat diklik oleh sasaran vaksinasi masyarakat lanjut usia.
Di dalamnya, terdapat sejumlah pertanyaan yang harus diisi.
Dalam mengisi data tersebut peserta lanjut usia dapat meminta bantuan anggota keluarga lain atau melalui kepala RT atau RW setempat.
”Makanya sebelum menunggu vaksin datang, silakan daftar dulu,” imbau Didi.(jpg)
batampos.co.id – Vaksin Covid-19 terus disuntikan ke masyarakat Kepri. Saat ini, yang sudah divaksin mulai dari tenaga kesehatan, TNI, Polri, ASN dan kaum lanjut usia.
Setelah selesai vaksin terhadap kelompok-kelompok ini, barulah dilakukan vaksin terhadap masyara kat secara keseluruhan.
”Vaksin massal itu dimulai Juli, dalam sehari ditargetkan puluhan ribu orang yang akan divaksin,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kepri, M Bisri seperti yang diberitakan Harian Batam Pos, Rabu (10/3/2021) lalu.
Berdasarkan target pemerintah hingga akhir tahun, sekitar 70 hingga 80 persen masyarakat mendapatkan vaksin.
Ia mengatakan, sejauh ini vaksin dinilai cukup ampuh mencegah penularan Covid-19.
Iustrasi. Kepala Dinas Kesehatan Kepri, M Bisri, mengatakan vaksinasi massal akan dilaksanakan pada Juli 2021 mendatang,. Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
Hal ini terlihat sejak dilaksanakannya vaksinasi terhadap tenaga kesehatan, belum ada kasus nakes yang kembali terpapar Covid-19.
”Nakes kita mulai aman. Tentunya berdampak ke masyarakat nantinya. Saat ini vaksin diberikan ke TNI, Polri dan ASN plus para manula,” ucapnya.
Kenapa para manula didahulukan juga, Bisri mengatakan bahwa akhir-akhir ini korban meninggal akibat Covid-19 kebanyakan berumur di atas 50 tahunan.
Sehingga, pemerintah memberikan vaksin sesegera mungkin agar daya tahan tubuhnya lebih kuat.
”Ada yang tanya apakah setelah divaksin, bebas dari Covid-19. Tidak juga, tergantung daya tahan tubuh masing-masing orang. Anak-anak muda yang memiliki imun yang tinggi, tanpa vaksin pun virus ini sudah dapat mati dengan sendirinya,” tuturnya.
Keampuhan vaksin ini baru terlihat saat 70 hingga 80 persen orang sudah menjalani vaksinasi.
Setelah itu, akan dilakukan pengecekan, apakah Covid-19 sudah mendekati nol atau tidak.
”Nantinya apabila ada kasus baru setelah proses vaksinasi selesai, akan di lakukan penanganan secara lokal. Kluster-kluster lokal ini nantinya akan diisolasi,” ucapnya.
Vaksin yang disuntikan ke masyarakat, kata Bisri, memiliki keampuhan dengan jangka waktu 6 bulan hingga 1 tahun.
”Oleh sebab itu, hingga akhir tahun proses ini sudah harus selesai. Semoga saja,” ucapnya.
Walaupun sudah menjalani vaksinasi, ia berharap masyarakat tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Penerapan protokol ke sehatan merupakan salah satu cara ampuh menurunkan penyebaran Covid-19.(jpg)
batampos.co.id – Baru dua bulan pertama di Tahun 2021, Ombudsmand Kepri telah menerima sebanyak 50 laporan atau pengaduan dari masyarakat dan perusahaan.
Rata-rata, permasalahan yang dilaporkan terkait tumpang tindih lahan di Badan Pengusahaan Batam dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Ketua Ombudsmand Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, mengatakan, dibanding tahun lalu, jumlah ini meningkat.
Bahkan, ia memperkirakan tahun ini menerima 350 aduan masyarakat terkait pelayanan publik dan lainnya.
”Tahun lalu hanya 318 laporan, tahun ini saya yakin meningkat, karena di awal tahun saja laporan sudah 50,” ujar Lagat, di Gedung Graha Kepri, Rabu (10/3/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
Laporan yang masuk banyak menyasar BP Batam dan BPN karena permasalahan agraria atau tumpang tindih lahan.
Selain itu, mengenai Izin Peralihan Hak (IPH), masih ada permohonan yang belum disetujui.
”Banyak lahan yang dipermasalahkan, ada yang tumpang tindih, PL (Penetapan Lokasi) bersama dan ada pembatalan PL, sementara pemiliknya belum merasa dibatalkan,” terangnya.
Bahkan rencananya, tanggal 16 Maret mendatang, ia akan menyerahkan 10 temuan maladministrasi kepada Kepala BP Batam.
Ilustrasi. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Dari laporan itu, pihaknya telah memberikan rekomendasi berupa perubahan/revisi kebijakan atau membatalkan kebijakan tersebut.
“Kami juga sudah menemukan dugaan maladministrasi dalam pembentukan pengawas badan usaha. Temuan itu akan kita serahkan nanti kepada ketua dewan kawasan (DK), yakni Menko Perekonomian sebagai atasan dari Kepala BP Batam,” tegasnya.
Menurut dia, laporan kepada ketua DK dilakukan agar memberikan informasi secara utuh. Karena, seperti kasus ex-officio Kepala BP Batam, menurutnya informasi ke Presiden RI tidak sampai secara utuh.
“Makanya kita coba sampaikan kepada pusat,” ujarnya.
Di sisi lain, terobosan yang akan dilakukan ke depannya dalam rentang waktu 2024, guna untuk meningkatkan pengawasan untuk masyarakat, maka akan dilakukan pembukaan kantor perwakilan di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepri.
“Nanti akan dilakukan bertahap, karena pemerintah mempunyai keterbatasan anggaran. Kita belum tahu Kepri di mana (lokasi kantor kabupaten/kota lain), namun secara bertahap akan ada perwakilan di kota dan kabupaten,” pungkas Lagat.
Beberapa waktu lalu, Deputi III BP Batam, Sudirman Saad, menyebut, sebanyak 50 bidang lahan yang dimiliki pengusaha
dianggap memenuhi syarat clean and clear untuk dilanjutkan pembangunannya.
Sementara itu, 90 bidang lahan lainnya justru bermasalah. Ia mengungkapkan, BP Batam tidak bisa menyelesaikan lahan yang masuk dalam hutan lindung, karena bukan kewenangannya.
Hutan lindung menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan dan
Lingkungan Hidup (KLHK).
”Makanya, kami koordinasi intens dengan Menko Perekonomian dan Dewan Pengawas BP Batam yang diketuai Sesmenko, untuk mencari solusi terkait persoalan ini,” ungkapnya.
Lahan-lahan bermasalah tersebut, banyak yang berstatus dimiliki pengembang. Pengembang saat menerima alokasi lahan, sudah membayar 10 persen dari total Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)-nya.
Saat ini, BP Batam fokus pada proses pengalokasian lahan yang belum dimanfaatkan sama sekali, kepada investor baru.
”Ada beberapa bidang lahan yang dikasih, tapi kalau sudah habis dan tidak ada permohonan perpanjangan, maka kami sampaikan pengakhiran. Jika tiga bulan tidak direspons, maka dialokasikan ke orang lain,” ungkapnya.
Banyaknya lahan pengusaha yang bermasalah ini sebelumnya juga diakui Achyar Arfan, ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam.
Ia mengatakan, pengembang dirugikan karena lahan yang sudah dibayar UWTO-nya 10 persen, belum ada kejelasan hingga saat ini.
”Ada juga yang sudah bayar penuh dan sudah memaparkan rencana bisnisnya, tapi tidak ada kelanjutan,” ungkapnya.
Achyar memahami pengalokasian lahan pada 2014 dan 2015 lalu banyak salah kasih.
Ada lahan yang PL-nya hutan lindung, ada yang masuk kategori DPCLS (Daerah Penting dalam Cakupan Luas bernilai Strategis).
”Seharusnya BP Batam tahu dari awal sebelum memberikan alokasi lahan kepada pengembang,” tuturnya.
Pengembang merasa sudah banyak bersabar, namun tidak mendapat solusi mengenai persoalan ini.
”Kami diminta bersabar. Kalau tak sabar, nanti uangnya dikembalikan. Ketika nanti balik lagi, mau ajukan lahan lagi, lebih susah lagi,” tuturnya.
Untuk itu, ia berharap persoalan ini bisa diselesaikan. Pengusaha siap bersama BP Batam ke pusat, agar legalitas lahan yang sudah dialokasikan ke pengusaha itu menjadi lebih jelas.(jpg)
