batampos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan kedekatannya dengan Tiongkok. Selama ini, banyak pihak yang menilai Luhut selalu memprioritaskan Tiongkok dibanding negara lain, mulai dari kerja sama investasi hingga vaksin Covid-19.
Luhut menjelaskan, setiap investasi yang dilakukan oleh Tiongkok selalu memenuhi seluruh persyaratan yang diberlakukan oleh pemerintah.
“Mungkin Tiongkok ingin cari teman, dia lihat kita enak. Tapi semua investasi dia harus memenuhi kriteria di sini,” ujar Luhut secara virtual, Kamis (25/2).
Ia menjelaskan, Tiongkok dapat memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan Indonesia, mulai dari transfer teknologi hingga penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. “Kita minta alih teknologi dan semua mereka ikuti. Kenapa tidak?” ungkapnya.
Meskipun demikian, Luhut menyampaikan, Indonesia tidak hanya dekat dengan Tiongkok. “Kita dekat dengan Abu Dhabi, super dekat. Kita dekat dengan Amerika juga,” kata Luhut.
Menurut Luhut, kedekatan Indonesia dengan Abu Dhabi juga sudah memberikan penghasilan yang cukup besar terhadap investasi, yaitu sekitar USD 19 miliar yang masuk untuk beberapa proyek di tanah air.
“Presiden bilang go ahead, kita hajar saja. Kita nggak akan bisa dibodohi, i promise you,” pungkasnya.(jpg)
batampos.co.id – Gubernur Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Marlin Agustina akan bergerak cepat memulihkan ekonomi Kepri. Selain itu, penanganan pandemi covid-19 akan semakin serius agar bwrbagai aktivitas ekonomi dan sosial berjalan dengan baik.
“Kami bersama wakil gubernur dan seluruh stakeholder di Kepri akan berusaha secepat mungkin melakukan usaha usaha recovery ekonomi,” kata Ansar di Istana Negara, Jakarta Kamis (25/2).
Keterangan pers itu disampaikan Ansar yang didampingi Marlin usai dilantik Presiden Joko Widodo. Ansar dan Marlin dilantik bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bengkulu. Pelantikan itu dilakukan dalam pengambilan sumpah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Kepri dan Bengkulu.
Pelantikan Gubernur Kepri (tengah) oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Kamis (25/2). (Foto:HumasKepri)
Dalam kesempatan itu, Ansar menyampaikan fokus dia pada dua hal. Pertama penanganan covid-19 dan recovery ekonomi. Menurut Ansar, Kepri pernah mencapai pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen. Dengan Batam menjadi lokomotif ekonominya. Namun karena covid-19, sebagian besar aktivitas ekonomi Kepri yang berorientasi eksport dan pariwisata mengalami penurunan. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan.
Untuk memulihkan ekonomi, kata Ansar di antaranya dengan membangun subsistem pelayanan birokrasi yang baik. Mereka juga akan memberikan relaksasi-relaksasi insentif bagi pelaku investasi di Kepri.
“Ini sejalan dengan pemerintah pusat yang juga memberi relaksasi relaksasi investasi,” kata Bupati Bintan 2005-2015 ini.
Dalam menyambut dan mengimplementasikan UU Cipta Kerja, kata Ansar, Kepri pun akan melakukan hal yang sama. Ini semua dilakulam agar lebih cepat melakukan pemulihan ekonomi. Salah satunya dengan mengundang investasi sebanyak banyaknya ke Negeri Segentang Lada ini.
Ansar menambahkan, jika tentang ekonomi, pihaknya juga berbicara eksistensi UMKM. Akan ada program kemitraan UMKM dengan beebagai usaha termasuk usaha menengah besar. Semua itu fokus dilakukan dengan intensif.
Faktor keamanan dan budaya juga mendapat perbatian besar Ansar-Marlin. Menurut Ansar karena Kepri merupakan wilayah perbatasan maka pihaknya konsen juga menjaga daerah ini sebagai wilayah NKRI. Kepri yang berbatasan dengan negara tetangga, mendorong pihaknya akan meningkatkan intensitas pengamanan di laut dan di udara bersama TNI dan Polri.
“Agar kita bisa bersama-sama menjaga keutuhan dengan semua potensi yang ada,” kata Ansar.
Sebagai Bunda Tanah Melayu, Ansar menambahkan, semua yang dilakukan akan berpayung pada khazanah Budaya Melayu. Budaya akan menjadi faktor pendorong semangat membangun Kepri ke depan.
Proses Kirab menuju Istana Negara sebelum pelantikan. (Foto:HumasKepri)
Ansar dan Marlin dilantik sekitar pukul 11.03 menit setelah mengikuti serangkaian prosesi. Ansar-Marlin menuju Istana Negara sekitar pukul 08.00 WIB. Sampai di Istana, Ansar-Marlin mengikuti gladi bersih prosesi pelantikan. Tepat pukul 10.30 prosesi pelantikan dimulai. Dengan rangkaian Gubernur dan Wakil Gubernur menuju Istana Merdeka.
Di Istana Merdeka Ansar-Marlin disambut oleh Kepala Sekretariat Presiden, selanjutnya menuju ruang tunggu utama. Mereka kemudian menuju Veranda depan Istana Merdeka untuk kemudian bergerak ke ruang Credential dipandu oleh Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden.
Di ruang Credential, para gubernur dan wakil gubernur diperkenalkan kepada Presiden Joko Widodo. Setelah dipersilakan oleh Presiden Gubernur dan Wakil Gubernur mengambil Surat Keputusan Presiden di atas meja yang telah disiapkan.
Setelah itu, mereka melakukan kirab. Bersama Presiden Jokowi, Wakil Presiden KH Mar’ruf Amin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Istana Merdeka menuju Istana Negara dengan berjalan kaki. Prosesi kirab menuju Istana Negara akan diiringi dengan Prosesi Kirab oleh Pasukan Kehormatan Paspampres. Di Istana Negara, Gubernur dan Wakil Gubernur langsung menuju ruang pelantikan.
Di ruang pelantikan, sudah hadir Dewi Kumalasari Ansar dan H Muhammad Rudi. Hadir juga Pj Gubernur H Suhajar Diantoro dan Sekdaprov H TS Arif Fadillah. Selain itu, juga ikut di dalam ruangan Istana Negara H. Sarafuddin Aluan, Yuri Aditya Surya, Rani Rafitriyani dan Uskar Saparudin.
Sebelumnya, saat tiba di Jakarta, Ansar Ahmad, Dewi Ansar, Marlin Agustina dan HM Rudi melakukan swab PCR test di rumah sakit yang sudah ditentukan. Mereka yabg ikut diswab termasuk keluarga yang masuk ke dalam Istana. Semua hasil swab yang keluar pukul 02.00 adalah negatif.(*/uma)
batampos.co.id – Masyarakat yang ingin mengadukan kinerja kepolisian bakal lebih mudah. Sebab, Polri resmi meluncurkan aplikasi Pengaduan Masyarakat (Dumas) Presisi, Rabu (24/2). Aplikasi baru itu diperkenalkan dalam acara Rakerwas Itwasum Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan, aplikasi Dumas Presisi diharapkan mampu menjadi handling complaint atau menyelesaikan keluhan masyarakat. Berbagai keluhan dapat disalurkan melalui aplikasi tersebut.
”Ini bentuk transparansi dalam sistem pengawasan oleh masyarakat yang cepat, mudah, dan terukur,” terangnya. Sigit, panggilan akrabnya, berharap aplikasi itu bisa dimaksimalkan dan disosialisasikan kepada masyarakat.
Sigit juga berkomentar soal Rakerwas Itwasum Polri. Menurut dia, jajaran Itwasum Polri harus menjadikan acara tersebut sebagai sarana berbagi informasi dan merumuskan cara bertindak dalam menangani permasalahan tugas di lapangan.
”Serap semua informasi dari narasumber untuk memperkaya wawasan. Supaya bisa menyempurnakan strategi, teknis, dan cara bertindak di lapangan,” tuturnya.
Sementara itu, Virtual Police mulai bekerja. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) telah memberikan peringatan terhadap 12 akun yang mem-posting materi berpotensi pidana. Dirtipid Siber Brigjen Slamet Uliandi menyatakan, sejak 24 Februari, ada 12 akun yang mendapat peringatan virtual.
”Peringatan dikirim melalui direct message atau DM,” jelasnya.
Slamet melanjutkan, Virtual Police seirama dengan surat edaran Kapolri terkait UU ITE. Dengan peringatan itu, penegakan hukum menjadi upaya terakhir. ”Ini juga bagian dari restorative justice,” ucapnya.
Sistem kerja peringatan tersebut tidak sederhana. Sebelum memberikan peringatan, Tim Patroli Siber meminta pendapat dari ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli ITE. ”Dengan itu, peringatan berdasar pendapat ahli, bukan pendapat subjektif penyidik kepolisian,” paparnya.
Peringatan itu mengandung pesan bahwa konten tersebut berisi pelanggaran atau hoaks. Setelah peringatan pertama, bila posting-an itu tidak diturunkan pemilik akun, akan ada peringatan kedua. ”Jika tetap tidak diindahkan, bakal ditingkatkan ke tahap pemanggilan untuk klarifikasi,” imbuhnya.(jpg)
batampos.co.id – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau, membenarkan pemanggilan lanjutan terhadap La Ode Arif Rahman, korban kecelakaan kerja di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam proyek pembangunan Jembatan Selayang Pandang II (SP II).
Pemanggilan itu kembali dilakukan sebab perkara itu sudah naik ke status penyidikan. “Terakhir kita sudah masuk ke proses penyidikan, kemarin kita sudah panggil saksi korban dan ibu korban, BAP (Berita Acara Pemeriksaan) awal sudah selesai, selanjutnya kita tunggu arahan dari Polda, yang penting sekarang prosesnya sudah naik ke tingkat penyidikan,” jelas PPNS Disnaker Kepri, Rainir Akbar, saat dikonfirmasi wartawan batampos.co.id, Kamis (25/02/2021).
Masih kata dia, kasus yang akan disangkakan itu keduanya berlanjut, yakni Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kemudian memperkerjakan anak di bawah umur.
Seperti diketahui, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau bersama biro hukum dan Polda Kepri melakukan gelar perkara terhadap perusahaan PT Ganesha Bangun Riau Sarana yang mempekerjakan La Ode Arif Rahman.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menerjunkan 3 orang penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ke Kabupaten Kepulauan Anambas terkait kecelakaaan kerja pembangunan proyek Jembatan Selayang Pandang (SP II).
Pihaknya meminta keterangan terhadap korban dan menceritakam kronologis kejadian kecelakaan itu. Menurut korban, kecelakaan yang menyebabkan jari kelingking tangan kanannya putus disebabkan terjepit sling saat mencoba memperbaiki sling yang macet.
Dari keterangan tersebut bahwa korban yang mengalami kecelakaan kerja itu belum genap berusia 18 tahun saat berkerja.
Pembangunan Jembatan Selayang Pandang II di Tarempa merupakan proyek strategis pemerintah daerah ini dikerjakan oleh PT Ganesha Bangun Riau Sarana dengan nilai kontrak sebesar Rp 72 miliar. (fai)
batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, turut menghadiri pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Marlin Agustina di Istana Negara, Kamis (25/2/2021). Usai dilantik Presiden RI, Joko Widodo, Rudi menyampaikan ucapan selamat. Ia berharap, dengan pimpinan baru, ekonomi Kepri bangkit khususnya bagi Batam.
“Batam masih fokus penanganan Covid-19 dan membangkitkan ekonomi. Hal ini sejalan dengan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri yang baru dilantik,” ujar Rudi yang mendampingi Marlin saat pelantikan di Jakarta.
Pelantikan Gubernur Kepri 2021.
Rudi optimistis, dengan upaya yang akan dilakukan pimpinan baru itu secara umum Kepri akan bangkit dan secara khusus bagi Batam. Ia mengaku, saat ini Batam sudah mulai menggelontorkan banyak anggaran untuk membangkitkan ekonomi.
“Harapannya, agar Pemerintah Provinsi di bawah pimpinan baru ini dapat bersinergi bersama Pemerintah Kota Batam dalam menangani dan memulihkan ekonomi,” kata Rudi.
Senada, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, juga berharap dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri hasil Pilkada 2020 tersebut, bisa menjadi angin segar bagi kebangkitan Batam usai diterpa pandemi Covid-19.
“Selamat bertugas Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri. Semoga Kepri dan Batam bisa bekerja sama demi kesejahteraan masyarakat Kepri dan Batam khususnya,” katanya.
Di Jakarta, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, usai proses pelantikan, ia menyampaikan beberapa program prioritas seperti pemulihan ekonomi, penanganan Covid-19, memperkuat keamanan perbatasan, hingga membangun daerah dengan berpayung budaya di Tanah Bunda Melayu.
“Covid-19 harus ditangani agar ekonomi dan sosial kembali normal. Pemulihan ekonomi kami bersama Wagub akan menjalin kerja sama dengan stakeholder dan berupaya menarik sebanyak-banyaknya investasi,” katanya.(*)
batampos.co.id – Pemerintah memastikan bahwa negosiasi investasi dengan Tesla masih berjalan. Terbitnya berbagai aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) disebut akan memuluskan jalan perusahaan milik Elon Musk itu menanamkan modal di Indonesia.
Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menampik kabar bahwa Tesla hengkang dari rencana investasinya di Indonesia dan lebih memilih India sebagai negara. ”Saya ingin sampaikan, ini kan masih negosiasi, tidak ada yang hengkang. Kalau hengkang itu kan sudah tiba baru pergi, ini masih proses. Jadi, kalau orang dalam negosiasi bisnis deal-deal-an itu biasa pasang surut,” ujarnya melalui virtual conference, Rabu (24/2).
Pihaknya bersama Kemenko Maritim dan Investasi terus berkomunikasi dengan Tesla. Bahlil mengajak seluruh pihak untuk optimistis pada kepastian investasi Tesla ke Indonesia. ’’Dunia belum berakhir. Jangan pesimistis, ini masih jalan terus,’’ imbuh mantan Ketum HIPMI itu.
Dia mencontohkan pengalaman negosiasi investasi dengan perusahaan lain, yakni LG. Kala itu diskusi dengan perusahaan asal Korea Selatan tersebut mengalami pasang surut yang cukup tinggi. Dalam waktu satu tahun, akhirnya LG baru memantapkan diri membangun industri baterai kendaraan listrik terintegrasi dengan nilai investasi USD 9,8 miliar.
”Jadi, doakan yang terbaik. Insya Allah, UU Cipta Kerja memberikan iklim lebih baik bagi pengembangan usaha dan membangun persepsi positif,’’ ujar Bahlil.
Keberadaan UU Cipta Kerja diharapkan bisa membawa daya tarik bagi calon investor agar menanamkan modalnya ke Indonesia. Terlebih dengan terbitnya 51 aturan turunan UU tersebut.
Bahlil bahkan meyakini investasi masuk bisa sesuai target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo, yakni mencapai Rp 900 triliun pada tahun ini. Target tersebut naik 8,9 persen dari realisasi penanaman modal 2020 sebesar Rp 826,3 triliun.
Bukan hanya Tesla, dia menyebut ada perusahaan mobil listrik lain yang juga berminat menanamkan modalnya ke Indonesia. Namun, dia enggan membeberkan lebih detail. ”Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Kalau ditanya ada yang lain? Jawabannya sudah ada, tapi belum dapat kami sampaikan,’’ kata Bahlil.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, aturan turunan UU Ciptaker yang baru saja rampung diharapkan bisa membawa angin segar bagi iklim investasi di tanah air. Peraturan pelaksanaan yang pertama selesai adalah PP terkait lembaga pengelola investasi (LPI). Yakni, PP No 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.
Kemudian, diselesaikan juga 49 peraturan pelaksanaan yang terdiri atas 45 PP dan 4 peraturan presiden (perpres) yang disusun bersama oleh 20 kementerian/lembaga (K/L) sesuai klaster masing-masing.(jpg)
batampos.co.id – Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad dan Marlin Agustina, menyampaikan komitmennya sesaat setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (25/2/2021).
Ansar berkomitmen untuk fokus dalam upaya penanganan COVID-19 serta pemulihan dan penguatan ekonomi.
“Dalam membangun Kepri ke depan fokus/prioritas kita pada dua hal, pertama, penanganan COVID-19, kemudian yang kedua, kita fokus akan melaksanakan recovery ekonomi,” ujar Ansar Ahmad seperti yang dilansir dari website setkab.go.id.
Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat pada Gubernur dan Wagub Sumbar, Kepri, dan Bengkulu yang baru dilantik, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (25/02/2021). Foto: Humas Setkab/Agung
Menurut Ansar, pandemi COVID-19 harus ditangani dengan serius agar berbagai aktivitas ekonomi dan sosial dapat berjalan dengan baik.
Terkait pemulihan ekonomi, ia mengatakan, wilayah yang dipimpinnya pernah mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dengan kawasan Batam sebagai lokomotif utamanya.
Namun, di masa pandemi ini, ia mengakui adanya penurunan ekonomi yang signifikan.
Hal itu disebabkan karena sebagian besar aktivitas ekonomi Kepri berorientasi ekspor dan pariwisata.
“Kami bersama Wakil Gubernur dan semua stakeholder di Kepri akan berusaha secepat mungkin melakukan usaha-usaha recovery ekonomi,” ungkapnya.(*/esa)
batampos.co.id – Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Ahmadi Noor Supit mengapresiasi isi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Menurut Ahmadi, regulasi turunan Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja itu menjadi bentuk komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberikan jaminan kepastian bagi para pekerja yang mengantongi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
Ahmadi mengatakan, Pasal 8 Ayat (1) PP No 35 Tahun 2021 mengatur batas maksimal penyelenggaraan kontrak PKWT menjadi lima tahun. Batas maksimal itu dua tahun lebih panjang ketimbang yang diatur UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
“Jangka waktu maksimal bagi perusahaan untuk menyelenggarakan kontrak PKWT maksimal selama lima tahun. Tentu saja ini menjadikan pekerja PKWT memiliki jaminan pekerjaan yang jauh lebih terjamin dibandingkan ketentuan sebelumnya di UU Ketenagakerjaan,” ujar Ahmadi dalam keterangannya, Kamis (25/2).
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, sebelumnya Pasal 59 Ayat 4 UU Ketenagakerjaan mengatur jangka waktu kontrak PKWT maksimal selama tiga tahun. Perinciannya ialah dua tahun kontrak PKWT dan perpanjangan maksimal setahun.
Adapun PP No 35 Tahun 2021 mengatur batas maksimal PKWT selama lima tahun. Selain itu, PKWT juga dibuat berdasar kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja.
“Jika PKWT akan berakhir tetapi pekerjaan belum selesai, masih dapat dilakukan perpanjangan dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Namun jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari lima tahun,” ujar Ahmadi mengutip ketentuan Pasal 8 Ayat 2 PP No 35 Tahun 2021.
Ketua Komisi Keuangan DPR 2014-2019 itu menambahkan, yang menarik dari ketentuan baru itu ialah para pekerja menjadi lebih mudah mengakses perbankan. Sebab, pekerja dengan jaminan masa kerja yang lama bisa menjaminkan penghasilannya sebagai agunan di bank untuk mencicil rumah atau kebutuhan lainnya.
“Tentu penghasilan pekerja PKWT pun menjadi lebih bankable. Tentu ini akan makin meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja PKWT,” ulasnya.
Oleh karena itu, organisasi sayap Partai Golkar tersebut merespons PP Nomor 35 Tahun 2021 secara positif. “SOKSI sebagai organisasi pekerja menyambut baik ketentuan PKWT sebagai turunan UU Ciptaker yang jauh lebih menguntungkan kaum buruh dan pengusaha ini,” pungkasnya.(jpg)
batampos.co.id – Vaksinasi Covid-19 mulai menyasar guru dan tenaga kependidikan. Targetnya, 5 juta orang selesai disuntik vaksin pada Juni mendatang.
Kemarin (24/2) Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di SMA Negeri 70 Jakarta.
Jokowi dan rombongan tiba di lokasi pada pukul 11.10. Di sana, 650 guru dan tenaga kependidikan dari berbagai jenjang pendidikan mengikuti vaksinasi.
”Targetnya, pada Juni nanti 5 juta guru selesai divaksin,” ungkap Jokowi.
Dengan begitu, saat tahun ajaran baru mendatang, sekolah bisa berjalan normal melalui pembelajaran tatap muka.
Kegiatan vaksinasi di SMA Negeri 70 kemarin menjadi pilot project untuk daerah lain. Setelah di DKI Jakarta, vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) diharapkan bisa diikuti provinsi-provinsi lain.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengungkapkan, kegiatan vaksinasi kemarin akan secara otomatis dilanjutkan untuk PTK di daerah pada seluruh jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta, formal maupun nonformal, dan pendidikan keagamaan.
Penyuntikannya bakal dilakukan secara bertahap. Mulai PTK di PAUD/RA/sederajat, SD/MI/sederajat, SLB, SMP/MTs/sederajat, SMA/MA/sederajat, hingga SMK. Terakhir, jenjang pendidikan tinggi atau sederajat.
”Vaksinasi itu akan dilaksanakan masing-masing dinas kesehatan daerah dengan menggunakan protokol kesehatan dari Kemenkes,” ujarnya.
Petugas kesehatan menyuntikan vaksin COVID-19 kepada seorang Guru di SMA Negeri 70, Jakarta, Rabu (24/2/2021). (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
Jadwal dan lokasi vaksinasi akan diinformasikan dinas kesehatan, dinas pendidikan, atau kantor wilayah Kemenag daerah masing-masing.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menyiapkan data PTK yang dijadikan basis pemberian vaksin.
Vaksinasi Covid-19 mulai menyasar guru dan tenaga kependidikan. Targetnya, 5 juta orang selesai disuntik vaksin pada Juni mendatang.
Kemarin (24/2) Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di SMA Negeri 70 Jakarta. Jokowi dan rombongan tiba di lokasi pada pukul 11.10. Di sana, 650 guru dan tenaga kependidikan dari berbagai jenjang pendidikan mengikuti vaksinasi.
”Targetnya, pada Juni nanti 5 juta guru selesai divaksin,” ungkap Jokowi. Dengan begitu, saat tahun ajaran baru mendatang, sekolah bisa berjalan normal melalui pembelajaran tatap muka.
Kegiatan vaksinasi di SMA Negeri 70 kemarin menjadi pilot project untuk daerah lain. Setelah di DKI Jakarta, vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) diharapkan bisa diikuti provinsi-provinsi lain.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengungkapkan, kegiatan vaksinasi kemarin akan secara otomatis dilanjutkan untuk PTK di daerah pada seluruh jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta, formal maupun nonformal, dan pendidikan keagamaan.
Penyuntikannya bakal dilakukan secara bertahap. Mulai PTK di PAUD/RA/sederajat, SD/MI/sederajat, SLB, SMP/MTs/sederajat, SMA/MA/sederajat, hingga SMK. Terakhir, jenjang pendidikan tinggi atau sederajat.
”Vaksinasi itu akan dilaksanakan masing-masing dinas kesehatan daerah dengan menggunakan protokol kesehatan dari Kemenkes,” ujarnya.
Jadwal dan lokasi vaksinasi akan diinformasikan dinas kesehatan, dinas pendidikan, atau kantor wilayah Kemenag daerah masing-masing.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menyiapkan data PTK yang dijadikan basis pemberian vaksin.
Dengan memprioritaskan pemberian vaksin kepada PTK, Mendikbud berharap kegiatan belajar-mengajar (KBM) tatap muka bisa segera dilaksanakan.
Menurut Nadiem, bila target vaksinasi Juni 2021 sukses, KBM tatap muka bisa dilaksanakan bertahap mulai tahun ajaran baru.
”Kalau kita bisa vaksinasi sampai akhir Juni, pada Juli insya Allah sudah melakukan proses tatap muka di sekolah,” papar alumnus Harvard University tersebut.(jpg)
batampos.co.id – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi akhirnya bertemu dengan Menlu Myanmar yang ditunjuk junta militer, U Wunna Maung Lwin, di Bangkok, Thailand, Rabu (24/2). Dalam kesempatan tersebut, Retno meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak melakukan kekerasan.
Pertemuan keduanya terjadi secara singkat di Bandara Don Mueang, Thailand. Retno memang sedang berada di Thailand untuk melakukan shuttle diplomacy sebagai bentuk kontribusi Indonesia dalam upaya membantu penyelesaian permasalahan Myanmar.
Ini bukan kali pertama Indonesia melakukan shuttle diplomacy. Saat isu Rohingya muncul, Indonesia juga menjadi negara pertama yang melakukannya.
Indonesia berbicara dan berkonsultasi kepada semua pihak dengan tujuan utama dapat memberikan kontribusi untuk menangani masalah yang sedang berkembang.
Retno mengaku mendapat informasi bahwa U Wunna Maung Lwin juga sedang berada di Bangkok saat melakukan pertemuan dengan Menlu Thailand. ’’Pertemuan dengan U Wunna akhirnya dilakukan di Bandara Don Mueang yang juga dihadiri Menlu Thailand,’’ ujarnya dalam press briefing Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Rabu (24/2).
Dalam pertemuan tersebut, Retno kembali menyampaikan secara konsisten posisi Indonesia yang concern terhadap perkembangan situasi di Myanmar bahwa keselamatan warga menjadi prioritas nomor satu.
’’Karena itu, kita meminta semua pihak untuk menahan diri. Tidak menggunakan kekerasan untuk menghindari korban dan pertumpahan darah,’’ tegasnya.
Selain itu, Retno terus menekankan pentingnya transisi demokrasi yang inklusif. Untuk itu, menurut dia, diperlukan sebuah situasi yang kondusif. Antara lain berupa dialog, rekonsiliasi, dan trust building. ’’Indonesia akan bersama rakyat Myanmar,’’ ungkapnya.
Prinsip-prinsip yang sama, imbuh dia, juga disampaikan Indonesia dalam komunikasi dengan Committee of Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH).
Meski dalam kondisi sulit, Retno menekankan bahwa komunikasi dengan semua pihak harus tetap dilakukan. Dengan begitu, pesan dapat disampaikan. Kemudian, kontribusi dapat ditawarkan sehingga situasi tidak memburuk dan upaya penyelesaian bisa dilakukan.
’’Keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar merupakan hal utama yang harus dilindungi. Keinginan rakyat Myanmar harus didengarkan,’’ ungkapnya.
Setelah dari Bangkok, dia sempat berencana melakukan kunjungan ke Naypyitaw, Myanmar. Kunjungan itu dilakukan untuk secara langsung dapat menyampaikan pesan serta posisi Indonesia dan pesan dunia internasional.
Tapi, rencana tersebut harus ditunda. Meski begitu, dia memastikan, penundaan tersebut tidak menyurutkan niat menjalin komunikasi dengan semua pihak di Myanmar, baik militer maupun CRPH. ’’Komunikasi dengan CRPH juga telah dilakukan cukup intensif,’’ ungkapnya.
Pertemuan Retno dengan U Wunna itu mengundang kritik dari para aktivis Myanmar. Saat jurnalis Reuters Tom Allard mengunggah foto pertemuan tersebut, berbagai akun prodemokrasi Myanmar menganggap U Wunna bukanlah representasi Myanmar.
Indonesia juga dianggap tidak mendengarkan permintaan warga Myanmar agar jangan sampai ada pihak yang memberikan legitimasi kepada junta dalam bentuk apa pun. Retno juga dianggap diam-diam sengaja menemui U Wunna di Bangkok.
Sampai kemarin, Kedutaan Besar RI di Yangon terus didatangi demonstran. Mereka, antara lain, membawa poster bertulisan ’’Indonesia don’t support dictator (Indonesia jangan dukung diktator)’’.(jpg)
