batampos.co.id – Sebuah studi terbaru merekomendasikan bahwa sekolah umum mungkin bisa dibuka kembali dengan aman untuk kelas tatap muka asalkan siswa menjaga jarak. Siswa juga diwajibkan mengenakan masker.
Menurut laporan dari The New York Times, penutupan sekolah telah menjadi topik yang memecah belah sejak awal krisis kesehatan global ini. Sebuah studi terbaru telah mengusulkan tentang aturan jarak sosial untuk bisa dilakukan dengan santai di ruang kelas.
Ibu Negara AS, Jill Biden dan anggota administrasi di bawah kepemimpinan suaminya telah melakukan perjalanan untuk mengusulkan pembukaan kembali sekolah yang aman. Pakar Penyakit Menular AS, Anthony Fauci, pada CNN ‘State of the Union’, mengatakan setuju bahwa penelitian tersebut tampaknya bisa dilakukan di sekolah. Yakni dengan membatasi atau mengendalikan penularan virus.
Namun, tidak ada panduan resmi tentang jarak yang telah dikeluarkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC). Fauci mengatakan, mereka sedang mempelajari datanya.
Dilansir dari Science Times, Rabu (17/3), menurut dr. Fauci, yang ingin dilakukan CDC sekarang adalah mengumpulkan data. Penelitian baru ini diterbitkan dalam Clinical Infectious Diseases berjudul Efektivitas jarak fisik tiga versus enam kaki untuk mengendalikan penyebaran Cobid-19 di antara siswa dan staf sekolah dasar dan menengah. Sebuah studi di seluruh negara bagian, membandingkan tingkat kejadian di antara staf dan siswa di distrik sekolah Massachusetts membutuhkan setidaknya perlu jarak 2 meter. Lalu juga pemakaian masker.
Selain itu, para peneliti mempelajari tingkat infeksi Covid-19 di antara siswa dan staf di lebih dari 240 distrik sekolah di Massachusetts, dengan tingkat pengajaran tatap muka yang berbeda antara bagian akhir September 2020 dan akhir Januari tahun ini. Meski begitu anak-anak dan remaja jauh lebih kecil kemungkinannya tertular dibandingkan dengan orang dewasa.(jpg)
batampos.co.id – 7 orang yang merupakan sindikat pemalsuan buku nikah di kawasan Jakarta Utara ditangkap pihak kepolisian. Sindikat tersebut menjual buku nikah palsu tersebut seharga Rp 3,5 juta.
Mengenai hal tersebut, Kasubdit Mutu, Sarana Prasarana Sistem Informasi KUA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Islam, Kementerian Agama (Kemenag), Anwar menegaskan buku nikah asli ditandai dengan barcode.
Selain itu, tulisan di sampul depan timbul, bila diterawang ada logo Kemenag serta memiliki sistem pengamanan berlapis.
“Perusahaan yang mencetak buku nikah ini terdaftar dengan sistem pengamanan yang berlapis. Pada kertas bagian dalam, kalau kita sinar dengan senter maka akan terlihat lambang burung garuda, juga ada hologram,” jelasnya, Rabu (17/3).
Adapun, dilansir dari website Mau Menikah, berikut ciri dari buku nikah palsu, antara lain:
1. Hologram
Buku nikah yang palsu tidak punya hologram dari Kementerian Agama.
2. Ukuran Buku
Bentuk buku nikah palsu biasanya berukuran lebih besar jika dibandingkan dengan buku nikah yang asli.
3. Warna Buku
Warna dari buku nikah palsu umumnya berwarna lebih gelap jika dibandingkan dengan buku nikah yang asli.
4. Ukuran Tulisan
Ukuran tulisan ‘Akta Nikah’ jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan yang ada dalam buku nikah asli.
5. Konten Buku
Pada buku nikah palsu, tidak ada halaman nasihat dari kedua mempelai.
6. Jenis Kertas
Kertas yang digunakan dalam buku nikah palsu adalah kertas HVS biasa, tidak seperti kertas di buku nikah asli.
7. Lambanh Garuda
Lambang garuda di halaman terdepan buku nikah palsu, umumnya berwarna emas namun cenderung lebih gelap jika dibandingkan dengan buku nikah yang asli.
8. Nomor Registrasi
Tidak ada nomor registrasi atau ada, namun lubangnya kurang rapi.
Masyarakat diminta langsung datang ke KUA untuk mendaftarkan pernikahannya atau mengakses situs www.simkah.kemenag.go.id dengan ketentuan nikah di dalam kantor pada hari kerja dikenakan tarif nol rupiah alias gratis.(jpg)
batampos.co.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera mengkoordinasikan langkah antisipasi Mudik Lebaran Tahun 2021 dengan Satgas Covid-19. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mencegah dan memutus penyebaran covid-19 yang masih melanda Indonesia.
Menteri Pergubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya tidak dapat membuat keputusan terkait pelarangan atau perizinan mudik tahun ini, sebab harus dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Kemenhub tidak bisa melarang atau mengijinkan mudik, karena harus dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Satgas Covid 19, yang nanti akan memberikan arahannya,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (17/3).
Menhub mengatakan, dalam rangka mengantisipasi adanya lonjakan penumpang pada masa mudik lebaran tahun ini, akan menerapkan protokol kesehatan dan tracing secara ketat kepada masyarakat yang bepergian.
Menhub menjelaskan, tengah mengkonsultasikan dengan pihak-pihak terkait untuk memperketat syarat perjalanan, yaitu dengan mempersingkat masa berlaku alat skrining (penyaringan) covid 19 seperti GeNose, Rapid Test, atau PCR Test.
Penerapan protokol kesehatan lainnya yang juga akan diperketat seperti memakai masker, melaksanakan jaga jarak, melakukan disinfektasi prasarana/sarana, pemberlakuan pembatasan penumpang dan pengaturan jadwal layanan.
Budi mengungkapkan, pihaknya juga telah bekerja sama dengan media nasional untuk melakukan survey nasional tentang potensi pemudik pada masa Lebaran Tahun 2021 yang akan menjadi rekomendasi pelaksanaan Angkutan Lebaran tahun ini.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, dalam rangka persiapan menjelang masa mudik lebaran tahun 2021, meminta Kemenhub untuk melakukan sejumlah langkah yaitu mengantisipasi lonjakan penumpang dan konsistensi pengawasan protokol kesehatan, melakukan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana transportasi berupa inspeksi terhadap personil, ramp check sarana transportasi, ketersediaan peralatan keselamatan, dan SOP pelayanan dan keselamatan.
Serta, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait mengenai penyediaan fasilitas alat tes covid-19 yang terjangkau dan akurat dan mendorong penggunaan GeNose di setiap simpul transportasi.(jpg)
batampos.co.id – Perusahaan obat Moderna telah memulai penelitian dengan menguji vaksin Covid-19 yang mereka produksi untuk anak di bawah 12 tahun. Selama ini memang belum ada vaksin Covid-19 yang diperuntukkan bagi anak-anak. Vaksin yang tersedia baru sebatas untuk populasi usia 18-59 tahun hingga lansia.
Moderna kini mulai membidik anak-anak termasuk bayi berusia enam bulan. Penelitian ini diharapkan dapat mendaftarkan 6.750 anak sehat di Amerika Serikat dan Kanada. Juru Bicara Moderna, Colleen Hussey menolak untuk mengatakan berapa banyak yang sudah mendaftar atau menerima suntikan pertama.
“Ada permintaan besar untuk mencari tahu tentang vaksinasi anak-anak dan apa fungsinya,” kata Direktur Medis Klinik Vaksin di University of North Carolina dr. David Wohl, yang tidak terlibat dalam penelitian ini.
Dalam studi terpisah, Moderna sedang menguji vaksinnya pada 3 ribu anak berusia 12 hingga 17 tahun, dan mungkin memberikan hasil untuk kelompok usia tersebut pada musim panas. Banyak orang tua menginginkan perlindungan bagi anak-anak mereka, dan memvaksinasi anak-anak harus membantu menghasilkan kekebalan kawanan yang dianggap penting untuk menghentikan pandemi. American Academy of Pediatrics telah menyerukan perluasan uji coba vaksin untuk memasukkan anak-anak sebagai subjek.
Efek samping vaksin seperti demam, nyeri lengan, kelelahan dan nyeri pada persendian dan otot bisa lebih intens pada anak-anak daripada pada orang dewasa. Dokter mengatakan penting bagi orang tua untuk mengetahui apa yang diharapkan setelah anak-anak mereka diinokulasi.
Setiap anak dalam studi Moderna akan menerima dua suntikan, dengan jarak 28 hari. Studi ini akan memiliki dua bagian. Yang pertama, anak-anak berusia 2 tahun hingga kurang dari 12 dapat menerima dua dosis masing-masing 50 atau 100 mikrogram. Mereka yang berusia di bawah 2 tahun dapat menerima dua suntikan 25, 50 atau 100 mikrogram.
Dalam setiap kelompok, anak pertama yang diinokulasi akan menerima dosis terendah dan akan dipantau reaksinya sebelum peserta kemudian diberikan dosis yang lebih tinggi. Kemudian, peneliti akan melakukan analisis sementara untuk menentukan dosis mana yang paling aman dan paling mungkin melindungi setiap kelompok umur.
Anak-anak di bagian 2 studi akan menerima dosis yang dipilih oleh analisis atau suntikan plasebo yang terdiri dari air asin. Moderna mengembangkan vaksinnya bekerja sama dengan National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Perusahaan dan institut tersebut juga bekerja sama dalam studi tersebut, bersama dengan Otoritas Penelitian dan Pengembangan Lanjutan Biomedis Federal.
Anak-anak tersebut akan diikuti selama setahun, untuk mencari efek samping dan mengukur kadar antibodi yang akan membantu peneliti menentukan apakah vaksin tersebut tampaknya memberikan perlindungan. Kadar antibodi akan menjadi indikator utama.
Menurut dr. Wohl studi tersebut tampaknya dirancang dengan baik dan kemungkinan besar akan efisien, tetapi dia mempertanyakan mengapa anak-anak hanya diikuti selama satu tahun, ketika orang dewasa dalam studi Moderna diikuti selama dua tahun. Dia juga mengatakan agak terkejut melihat vaksin itu diuji pada anak-anak yang begitu muda secepat ini.
Johnson & Johnson juga mengatakan akan menguji vaksin virus Korona pada bayi dan anak kecil setelah mengujinya terlebih dahulu pada anak yang lebih besar. Pfizer-BioNTech sedang menguji vaksinnya pada anak-anak berusia 12 hingga 15 tahun, dan berencana untuk pindah ke kelompok yang lebih muda, produk tersebut telah diotorisasi untuk digunakan pada usia 16 tahun ke atas di Amerika Serikat. Bulan lalu, AstraZeneca mulai menguji vaksinnya di Inggris pada anak-anak berusia 6 tahun ke atas.(jpg)
batampos.co.id – Aksi kekerasan terhadap anak terjadi di wilayah Depok, Jawa Barat. Kali ini dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya yang baru berusia 7 bulan. Kasus ini pun berakhir ke proses pidana.
Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP I Made Bayu mengatakan, laporan kasus ini dibuat oleh ibu kandung korban. Menurutnya, peristiwa penganiayaan terjadi pada Jumat (12/3) lalu.
“Istrinya lagi keluar tuh terus pulang-pulang anaknya lebam-lebam ternyata dipukul sama bapak kandungnya. Kenapa dipukul? Karena bayi ini nangis terus ayahnya dongkol ya dipukul lah,” kata AKBP Bayu saat dihubungi wartawan, Rabu (17/3).
Tak terima anaknya disiksa oleh ayah kandungnya, ibu korban melaporkan kejadian ini ke Polres 2 hari setelahnya. Polisi kemudian mendatangi rumah korban, tapi pelaku sudah tak ada.
Berdasarkan pemeriksaan petugas, korban mengalami luka lebam di bagian wajah. Berdasarkan pengakuan saksi, diduga pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan kali ini saja.
“Lukanya (balita) itu lebam di bawah mata, di muka. Istrinya sebelum-sebelumnya pernah pengakuan istrinya jadi korban KDRT tapi nggak pernah laporan. Kalau untuk anaknya ini yang pertama kali,” jelas Bayu.
Setelah dilakukan pengembangan, penyidik akhirnya berhasil menangkap pelaku. “Betul, Polres Depok berhasil menangkap ayah yang aniaya anaknya sendiri. Ditangkap tadi malam di wilayah Citereup,” pungkas Bayu.(jpg)
batampos.co.id – Pemko Batam berkomitmen akan terus mempercepat perizinan. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh pemerintah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid, mengatakan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus terus dilakukan.
Karena itu kata dia, percepatan perizinan menjadi prioritas utama Pemko Batam saat ini.
“Karena itu setiap ada kendala harus segera diselesaikan di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” kata Jefridin saat memimpin rapat koordinasi Tim Teknis OPD, Selasa (16/3/2021).
Menurutnya, seluruh perizinan yang selama ini ada di setiap OPD, saat ini dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Batam.
Ilustrasi. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemko Batam, sedang melayani warga yang sedang mengurus dokumen perizinan di Mal Pelayanan Publik, beberapa waktu lalu. Foto diambil sebelum pandemi Covid-19. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Sehingga, berbagai perizinan di Pemko Batam saat ini yang berhak mengeluarkan adalah DPM PTSP.
Namun, berdasarkan atas rekomendasi tim teknis setiap OPD masing-masing.
“DPM PTSP akan melakukan tanda tangan untuk mengeluarkan perizinan jika sudah ada rekomendasi tim teknis,” ujarnya.
Karena itu, Jefridin meminta agar seluruh tim teknis baik yang ada di OPD ataupun di DPM PTSP untuk meningkatkan koordinasi.
Sehingga apabila ada persoalan di lapangan dapat dengan cepat terselesaikan.
Pihaknya juga berpesan setiap perizian yang di keluarkan agar benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai kata dia menjadi masalah hukum dikemudian hari.
“Intinya sepanjang sudah sesuai aturan yang ada, jangan ragu untuk mengeluarkan izin,” jelasnya.
Selain itu, Jefridin juga menjelaskan bahwa saat ini memang banyak turunan aturan dari Undang-undang Cipta Kerja yang belum selesai ditingkat pusat. Ada beberapa yang masih dilakukan pembahasan di tingkat kementerian terkait.
“Karena itu selama belum ada aturan yang terbaru maka gunakan aturan yang sebelumnya,” jelasnya.(*/esa)
batampos.co.id – Saat ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah membuka rekrutmen satu juta guru skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Akan tetapi, kuota formasi belum diterima secara penuh.
“Mulai tahun ini saja kami ingin rekrut PPPK guru dengan Kemendikbud 1 juta. Itu saja baru separuh yang kita dapatkan,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dalam webinar Improving the Knowledge & Innovation Ecosystem for a Better Indonesia, Selasa (16/3).
Padahal, target tersebut harusnya dapat dipenuhi untuk tahun ini. Pemerintah sendiri, kata dia memang menargetkan jumlah tersebut adalah guru yang kompeten.
Namun sayangnya, usulan formasi dari pemerintah daerah hanya sekitar 500 ribu. Meskipun begitu, para guru yang nantinya lolos PPPK diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.
“Padahal kita perlu pengajar yang dia betul-betul mengajar sesuai dengan bidang tugasnya. Tapi satu juta saja, hanya 500 yang baru kita terima,” imbuhnya.
Seperti diketahui, pemerintah akan melakukan seleksi pada Agustus mendatang untuk rekrutmen guru PPPK 2021. Adapun seleksi akan dilakukan secara online.
Program ini ditujukan untuk bisa mencukupi kebutuhan guru ASN di Indonesia. Mendikbud Nadiem Makarim menyebut Indonesia saat ini kekurangan satu juta guru ASN.
“Jumlah guru ASN yang tersedia di sekolah negeri hanya 60 persen dari jumlah kebutuhan seharusnya. Jumlah ini pun dalam empat tahun terus menurun rata-rata enam persen setiap tahun. Hal ini menyebabkan sulitnya tercapai pelayanan yang optimal bagi para siswa,” jelas Nadiem beberapa waktu lalu.(jpg)
batampos.co.id – Belum ada kebijakan yang diputuskan pemerintah terkait mudik Lebaran 2021. Meski demikian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa pihaknya secara prinsip tidak melarang masyarakat untuk pulang ke kampung halaman.
Kemenhub, kata Budi, masih perlu berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 Nasional untuk menentukan langkah-langkah pengaturan mudik Lebaran. Harus ada antisipasi agar aktivitas tahunan itu tidak menimbulkan lonjakan kasus Covid-19.
’’Mekanisme mudik itu kami atur bersama dengan pengetatan dan melakukan tracing terhadap mereka-mereka yang akan bepergian,” kata Budi saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (16/3).
Menurut Budi, Kemenhub tidak bisa sepihak melarang atau mengizinkan mudik. Sebab, hal itu harus dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga (KL) terkait. Kemudian, Satgas Covid-19 memberikan arahan lebih lanjut.
Beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam tren mudik mendatang, kata Budi, adalah pengaruh program vaksinasi yang membuat masyarakat merasa ’’lebih aman” untuk bepergian. Ditambah fasilitas tes yang semakin murah dan cepat dengan kehadiran GeNose. Menurut Budi, lonjakan penumpang dipastikan terjadi.
Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, perlu ada pengetatan-pengetatan dalam penerapan protokol kesehatan. Juga, tracing ketat kepada masyarakat yang bepergian.
Menhub tengah mengonsultasikan dengan pihak-pihak terkait untuk memperketat syarat perjalanan. Misalnya, mempersingkat masa berlaku alat skrining (penyaringan) Covid-19 seperti GeNose, rapid test, atau PCR test. Penerapan protokol kesehatan lainnya juga diperketat. Di antaranya, memakai masker, melaksanakan jaga jarak, melakukan disinfeksi prasarana/sarana, memberlakukan pembatasan penumpang, dan mengatur jadwal layanan.
Budi mengungkapkan, pihaknya telah bekerja sama dengan media nasional untuk melakukan survei nasional tentang potensi pemudik pada masa Lebaran 2021. Hasilnya akan menjadi rekomendasi pelaksanaan angkutan Lebaran tahun ini.
Sementara itu, Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, belum ada keputusan resmi soal larangan mudik. ”Sejauh ini kebijakan mudik masih tahap pembahasan KL terkait. Namun, pada prinsipnya dilarang atau tidaknya mudik, saya mengharapkan sikap bijak masyarakat untuk mengambil keputusan terbaik, khususnya dalam melakukan perjalanan jauh yang berpotensi meningkatkan penularan,” jelas Wiku.(jpg)
batampos.co.id – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan, persediaaan harga bahan makanan menjalang Ramadan dan Lebaran akan stabil. Bahkan, harga cabai nantinya diperkirakan akan terus turun.
Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menjelaskan, perkiraan tersebut dilihat sejak 10 Maret 2021 lalu komoditas tersebut telah mengalami penurunan. Sehingga, pemerintah memperkirakan penurunan harga tersebut akan terjadi hingga Lebaran.
“Menurut hemat Kementerian Perdagangan, hitungan kita akan terus menurun sampai hari raya Idul Fitri,” ujarnya dalam Konferensi Pers secara virtual, Senin (15/3).
Mengutip data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, terlihat rata-rata harga cabai merah besar tanggal 12 Maret 2021 memang mengalami penurun hingga 4,28 persen. Yakni menjadi Rp 44.472 per Kg dari level 11 Maret, yang sebesar Rp 46.376 per Kg.
Namun, untuk cabai merah kriting harganya stagnan di kisaran Rp 47 ribu per Kg dan hanya cabai rawit merah yang mengalami kenaikan hingga 22,48 persen menjadi Rp 96.247 per Kg dibanding harga sehari sebelumnya yang sebesar Rp 74.607 per Kg.
Meskipun demikian, Lutfi tak menjelaskan lebih lanjut harga cabai mana yang bakal mengalami penurunan sampai lebaran nanti dan berapa persen perkiraan penurunannya. Namun, pihaknya memastikan hal itu sangat mungkin terjadi selama produksi dalam negerinya terjamin, sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
Lutfi mengaku, harga cabai sempat melonjak drastis beberapa hari lalu. Hal itu disebabkan akibat imbas dari musim hujan awal tahun yang membuat banyak produksi cabai rusak dan mengakibatkan kelangkaan. Namun, musim hujan saat ini sudah lewat sehingga stoknya akan kembali normal.
“Naik turunnya harga cabai ini mungkin nambah sebulan sampai sebulan setengah, ya hujannya deras terus dan itu merusak daripada hasil panen petani yang mereka sebenarnya sudah kerjakan. Jadi 3 bulan harganya naik, 3 bulan harganya turun,” tuturnya.
Sebagai informasi, data Kementerian Pertanian produksi cabai besar di dalam negeri sampai akhir Mei 2021 mendatang bisa mencapai 496 ribu ton. Jumlah itu sudah melebihi kebutuhan cabai sampai lebaran yang sebesar 432 ribu ton. Demikian juga dengan cabai rawit, produksi sampai Mei 2021 nanti diyakini bisa mencapai 448 ribu ton, melebihi kebutuhan cabai yang sebesar 392 ribu ton.(jpg)
batampos.co.id – Pengembang menyambut suka cita penurunan
suku bunga oleh Bank Tabungan Negara (BTN). Kini, suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) turun hingga 7,25 persen, yang berlaku sejak Februari lalu.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan, mengatakan, penurunan suku bunga sebanyak 270 basis point dari 9,95 persen di akhir 2020, merupakan pertama dalam sejarah.
“Kami menyambut baik penurunan suku bunga tersebut, karena berdampak baik. Tapi, kami juga meminta agar perbankan melonggarkan syarat-syarat KPR yang dianggap masih sangat selektif,” ungkapnya, Selasa (16/3/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
Menurut Achyar, sudah saatnya perbankan membuka diri terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang memberikan
kemudahan kepada sektor properti.
“Sambutlah aturan pemerintah yang membolehkan down payment (DP) nol persen. Ke konsumen juga jangan super ketat, karena 80 persen penjualan rumah itu lewat KPR. Kalau banyak yang ditolak, sama saja akan berdampak pada penjualan properti oleh pengembang,” paparnya.
Achyar berharap perbankan bisa bersikap lebih realistis memandang realita yang tersaji saat ini.
“Perbankan itu sudah ada hitung-hitungan risikonya. Proteksinya juga banyak. Kami sebagai pengembang berharap bank jangan mengerem lagi lajunya. Gas saja, tapi pelan-pelan. Kami juga tidak akan sembarangan, karena kalau ada kredit macet, kami juga yang terkenda dampaknya,” ungkapnya.
Juanda, salah satu warga di Perumahan Akasia Garden, Sekupang
sudah merasakan kebijakan penurunkan suku bunga dasar kredit (SBDK) dari BTN.
“Kaget juga. Biasanya saya bayar angsuran Rp 3.179.000
per bulan. Saya siapkan uang segitu di rekening BTN saya.
Ternyata yang didebet cuma sedikit pada pembayaran Maret ini,” ujar Juanda, tadi malam.
Pemilik rumah Tipe 36/120 ini awalnya mengira BTN salah debet, sehingga ia memberanikan diri bertanya. Ia pun mendapat penjelasan bahwa ada kebijakan pemerintah yang meminta BTN menurunkan suku bunga dasar kredit.
Dia salah satu yang berhak mendapatkan fasilitas itu.
“Selama enam tahun KPR saya berjalan, alhamdulillah memang tak pernah bermasalah. Mungkin itu salah satu kriteria saya dapat penurunan angsuran KPR ini,” ujar Juanda.
Ia mengaku sangat senang, sebab di tengah kondisi sulit begini, ada kebijakan penurunan suku bunga kredit. Ia berharap kebijakan ini terus berlanjut.
Paling tidak sampai pandemi Covid-19 berakhir. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Perbankan Nasional (Perbanas) Kepri, Daniel Samzon, mengatakan, perbankan memang harus mengikuti anjuran dari pemerintah pusat.
“Kami memang mengikutinya. Tapi masing-masing bank punya kebijakan masing-masing, dengan memperhatikan tingkat risiko dan tingkat profitabilitas,” katanya.
Bank menggunakan dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK), lalu ada bank yang menggunakan suku bunga rendah, dan ada juga yang memiliki suku bunga tinggi.
“Masing-masing bank tidak sama suku bunganya, tergantung dari cost of fund-nya. Tiap bank berbeda-beda. Sehingga penurunan suku bunga harus mempertimbangkan cost of fund-nya. Jangan sampai terjadi negative spread,” jelasnya.
Negative spread ini adalah tingkat suku bunga pinjaman yang lebih rendah daripada tingkat suku bunga tabungan.
Negative spread dapat merugikan perbankan, karena bank harus membayar bunga tabungan yang lebih tinggi daripada pendapatan bunga dari pinjaman.
Ini menyebabkan fungsi intermediasi perbankan tidak dapat bekerja dengan baik.
“Bank juga harus melakukan efisiensi. Makanya masing-masing coba menerapkan strategi, dimana bank tetap bisa bertahan, tapi juga jangan bebankan masyarakat. Saat ini, bank ingin membantu masyarakat yang perekonomiannya mulai membaik,” ungkapnya.
Meski begitu, bank juga akan selektif terhadap nasabah yang
pantas menerima penurunan suku bunga.
“Tentunya ada kriteria masing-masing dari bank berdasarkan kriteria risiko. Jadi tidak dihantam rata semua,” jelasnya.
Daniel juga mengungkapkan bahwa ketika perekonomian sudah mulai sepenuhnya membaik, maka ada kemungkinan suku bunga yang telah turun saat ini, bisa bertahan.
“Kalau ekonomi sudah bagus, seharusnya bisa bertahan atau
malah turun,” paparnya.
Sebelumnya, Wakil Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan, pihaknya menurunkan suku bunga dasar kredit (SBDK) bersamaan dengan bank BUMN lainnya mulai Februari 2021.
Besarannya hingga 270 bps, sejalan dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia yang saat ini sudah di level 3,5 persen.
Nixon menjelaskan, penurunan tingkat bunga ini dilakukan pada seluruh segmen kredit. Mulai dari korporasi, ritel, hingga konsumsi.
Untuk kredit korporasi, SBDK BTN dipangkas 190 bps menjadi 8
persen dari sebelumnya 9,9 persen pada Desember 2020.
Di segmen kredit ritel, BBTN memangkas bunga sebesar
165 bps dari 9,9 persen pada Desember 2020 menjadi 8,25
persen pada Februari 2021.
Lalu di segmen kredit konsumsi, SBDK KPR tercatat turun hingga 270 bps dari 9,95 persen pada Desember 2020 menjadi 7,25 persen di Februari 2021.
Lalu, SBDK Non KPR pun dipangkas 250 bps dari 11,25 persen pada Desember 2020 menjadi 8,75 persen di Februari 2021.
Nixon menambahkan, selain penurunan bunga, pemangkasan jumlah cicilan KPR di BTN juga terjadi karena adanya subsidi dari pemerintah untuk pembayaran bunga kredit selama tiga hingga enam bulan ke depan.
“Subsidi ini berlaku untuk nasabah KPR dengan rumah tipe 70,” kata Nixon.
“Kami harapkan, penurunan bunga ini dapat membantu meningkatkan permintaan kredit, khususnya di sektor perumahan. Apalagi, sektor perumahan memiliki multiplier effect ke 174 sektor lain, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional,” ujar Nixon.
Nixon menambahkan, penurunan bunga tersebut juga ditopang perbaikan likuiditas yang diikuti dengan penurunan Cost of Fund (CoF).
“Kami berharap agar kinerja positif ini terus terjaga sehingga dapat memberikan penawaran suku bunga yang terjangkau bagi para nasabah serta debitur kami,” ujarnya.(jpg)
