batampos.co.id – Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menyatakan, hanya ada 11 negara yang dapat masuk ke Arab Saudi per 30 Mei 2021. Akan tetapi Indonesia tidak termasuk di dalamnya.
Adapun, 11 negara yang diperbolehkan masuk tersebut adalah Uni Emirat Arab (UEA), Jerman, Amerika, Irlandia, Italia, Portugal, Inggris, Swedia, Swiss, Perancis dan Jepang.
Kesebelas negara ini diizinkan masuk ke wilayah Kerajaan Arab Saudi atas dasar pertimbangan keberhasilan pemerintah mereka dalam menjaga stabilitas situasi epidemik dan efektifitas mereka dalam mengendalikan pandemi Covid-19 di masing-masing negara.
“Stabilitas situasi epidemiologi dan efektivitas pengendalian pandemi di 11 negara diizinkan masuk ke Kerajaan (Arab Saudi), mulai pukul satu pagi (waktu setempat). Hari Minggu 5 Mei 2021,” tulis akun Twitter @MOISaudiArabia yang dikutip JawaPos.com, Minggu (30/5).
Terkait Indonesia yang tidak termasuk dalam daftar negara yang dibolehkan masuk. Artinya, peluang bagi calon jamaah haji Indonesia untuk bisa melaksanakan haji pada tahun 2021/1443 H masih menyisakan tanda tanya.
Padahal, Indonesia sendiri terus melaksanakan berbagai persiapan dalam penyelenggaraan haji 1442 H/2021 M terus Salah satu persiapan tersebut adalah penyusunan panduan manasik haji di masa pandemi.
Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Khoirizi mengatakan, panduan ini disusun sebagai bagian pelayanan sekaligus mitigasi jika haji diselenggarakan dalam suasana pandemi.
“Panduan ini telah disusun dan dibahas bersama para pakar Fikih dari MUI dan berbagai ormas Islam. Kami juga telah menggelar Bahtsul Masail Perhajian Indonesia Tahun 2021 pada akhir April 2021 untuk membahas manasik haji di masa pandemi,” terang Khoirizi dalam keterangannya, Rabu (26/5). (jpg)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (ist)
batampos.co.id – Indonesia akan menjadi Presidensi G-20 yang diselenggarakan pada tahun 2022 mendatang. Forum G-20 merupakan ”The Only Global Premier Economic Forum” yang menjadi representasi perekonomian dunia, karena negara-negara yang tergabung di dalamnya menguasai 85% dari PDB dunia.
Seperti kita ketahui bersama bahwa pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 ke-15 di Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 22 November 2O2O, Indonesia telah ditetapkan sebagai Presidensi G20 Tahun 2022.
Untuk mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai penyelenggara Presidensi G2O Indonesia Tahun 2022 tersebut, perlu dibentuk suatu Panitia Nasional yang akan melakukan serangkaian kegiatan berupa berbagai pertemuan dan Konferensi Tingkat Tinggi.
Oleh karena itu Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2021.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dipercaya untuk memimpin Sherpa Track G20, yang akan membahas isu-isu ekonomi non-keuangan, yaitu seluruh isu yang menyangkut energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.
Menko Airlangga mengatakan di bawah kepemimpinan Indonesia tahun depan, G20 akan mengangkat tema besar Recover Together, Recover Stronger. Tema ini menunjukkan harapan dan kesiapan Indonesia untuk turut serta dalam kemitraan global, sebagai upaya mengatasi dampak pandemi dan meningkatkan kembali global confidence.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa untuk pemulihan yang lebih kuat, diperlukan kerja sama yang erat antar negara-negara G-20. Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 akan difokuskan untuk mendorong produktivitas, meningkatkan stabilitas dan ketahanan ekonomi, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebagai Ketua Bidang Sherpa Track, Menko Perekonomian dibantu oleh Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri dalam mengoordinasikan beberapa tugas pokok dalam pelaksanaan KTT G-20 mendatang. Tugas pokok tersebut antara lain:
(1) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Penanggung Jawab Bidang, dalam hal ini sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) yang menjadi focal point kelompok kerja G20, antara lain Kementerian ESDM, Kementerian PPN/ Bappenas, Kemenparekraf, Kemenkominfo, Kemendikbud-Ristek, Kemenaker, Kementan, Kemendag, Kemeninves, Kemenperin, Kemenkes, Kementerian LHK, dan KPK;
(2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Koordinator Harian, yang terdiri dari Co-Sherpa G20 Indonesia yaitu Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan SDA, Dr. Raden Edi Prio Pambudi, dan Staf Khusus Menlu Bidang Penguatan Program-Program Prioritas, Dr. Dian Triansyah Djani;
(3) Mengoordinasikan penyelenggaraan rangkaian persiapan dan pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia; (4) Menetapkan rencana induk penyelenggaraan KTT G20 tahun 2022 dan seluruh pertemuan jalur Sherpa – baik tingkat Working Groups maupun tingkat Menteri, dan Engagement Groups; (5) Menetapkan rencana kerja dan anggaran setiap bidang; (6) Menyampaikan laporan kepada Presiden RI.
Pandemi Covid-19 menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh forum ini, dan juga ekspektasi bahwa Indonesia akan memimpin langkah strategis untuk mengatasi dampak pandemi. Menko Airlangga menjelaskan lima nilai strategis bagi Indonesia dalam memegang Presidensi G20, yaitu:
(1) Sinergi antara Indonesia dan dunia internasional dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi global dan nasional dari pandemi Covid-19;
(2) Indonesia akan memiliki suara dalam menentukan arah ekonomi global pasca krisis, termasuk di dalamnya stabilitas sistem keuangan internasional; (3) Presidensi G20 akan dimanfaatkan Pemerintah untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural dan keuangan Indonesia di tengah pandemi, seperti UU Cipta Kerja, transisi energi termasuk peningkatan kandungan biodiesel, dan pendirian SWF Indonesia;
(4) Indonesia akan memanfaatkan dukungan internasional terhadap prioritas Pemerintah. Isu-isu seperti digitalisasi, pengembangan SDM, pemberdayaan perempuan dan pemuda, ketersediaan vaksin, dan persiapan sistem kesehatan untuk memitigasi risiko pandemi masa depan akan menjadi beberapa bahasan utama Presidensi G20 tahun mendatang; (5) Presidensi G20 Indonesia berpotensi menghasilkan devisa bagi Indonesia jika diselenggarakan secara fisik pada akhir tahun 2022.
Untuk mendukung kesiapan infrastruktur teknologi dalam persiapan Presidensi G20 Indonesia, Pemerintah telah membangun portal Document Management System (DMS) untuk menata secara digital dokumen substansi terkait G20 dan menjadi bagian integral Sekretariat Sherpa G20 Indonesia yang dapat diakses oleh seluruh K/L yang terlibat di G20.
”Ini merupakan insiatif yang sangat bagus, untuk memastikan proses penyusunan substansi yang transparan dan akuntabel, terutama bagi instansi yang selama ini menaungi G20,” tambah Airlangga.
Sesuai kesepakatan KTT G-20 di Riyadh pada tahun 2020, Indonesia akan menjadi Presidensi G-20 pada tahun 2022. Keputusan ini maju setahun lebih awal dari rencana semula pada tahun 2023 setelah India mengajukan pertukaran dengan Indonesia karena India membutuhkan waktu persiapan yang lebih panjang.
Alasan lainnya ialah karena Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023. KTT G-20 rencananya akan diselenggarakan pada bulan November 2022 di Bali, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam setiap pertemuan yang akan dilakukan secara fisik, dengan melibatkan sekitar 6.500 delegasi asing. (*)
batampos.co.id – Polisi menangkap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang berinisial RR, 45, karena berjualan sabu.
Warga Tanjungpinang ini tidak berkutik ketika polisi menangkapnya di jalan Kuantan, Gang Putri Ledang 12, Kelurahan Kota Piring, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjungpinang, Sabtu (24/4) sekitar
pukul 11.30 WIB.
Kasatresnarkoba Polres Bintan, AKP Rangga Primazada, mengatakan, RR tercatat sebagai ASN Pemko Tanjungpinang yang tinggal di Jalan Pemasyarakatan, Tanjungpinang Barat.
Ketika diringkus, polisi mengamankan tiga paket narkotika jenis sabu.
”Dua paket kecil dibungkus plastik bening dan satu paket sedang dibungkus plastik klip bening,” jelasnya, Jumat (28/5/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
RR ditangkap berdasarkan informasi adanya orang yang menyimpan dan menjual sabu di wilayah Bintan.
”RR dapat sabu dari orang di Batam, kemudian dia menjualnya kembali ke warga sipil di Bintan dan Tanjungpinang,” ujarnya.
Setelah dikembangkan, RR diketahui berdomisili di Tanjungpinang.
”Kita tangkap RR setelah melihatnya mengendarai sepeda motor di jalan Kuantan, kemudian kita hentikan dan geledah,” jelasnya.
Selain mengamankan tiga bungkus narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok yang disimpan di saku celana sebelah kiri, polisi juga mengamankan satu unit handphone.
Disinggung alasan mengapa RR jualan sabu?
”Mungkin untuk mencukupi kebutuhannya,” ujarnya.
Selanjutnya, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bintan di Bintan Buyu.
”Kita bawa ke Mapolres untuk penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya.(jpg)
batampos.co.id – Sebanyak 1.300 karyawan di pusat perbelanjaan modern atau mal divaksinasi Covid-19. Vaksinasi dilaksanakan di Nagoya Hill Shopping Mall, Sabtu (29/5/2021).
Kegiatan vaksinasi tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Ia berharap, dengan vaksinasi tersebut, penyebaran Covid-19 di pusat perbelanjaan bisa diantisipasi.
“Mudah-mudahan kita bisa melewati gelombang ketiga (penyebaran Covid-19). Sekarang kita jangan berpikir takut rugi dulu, kalau Covid-19 beres, baru kita bakal mendapatkan untung,” ujarnya.
Ia mengatakan, Batam saat ini memiliki kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat. Ia juga meminta pengelola mal untuk mendukung dan menerapkan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan tersebut.
“Vaksinasi ini juga bagian dari upaya kita menangani Covid-19. Usai divaksin, semua masih tetap wajib menerapkan protokol kesehatan,” katanya.
Perwakilan karyawan mal di Batam berfoto bersama dengan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, setelah divaksinasi Covid-19. Foto: Pemko Batam untuk batampos.co.id
Rudi mengatakan, penanganan Covid-19 di Batam terus digencarkan. Salah satunya, mengantisipasi penularan melalui pasien tanpa gejala (Orang Tanpa Gejala/OTG).
“Pasien OTG kita kumpulkan semua di Asrama Haji untuk menjalani masa karantina demi memutus rantai penyebaran Covid-19,” katanya.
Kata dia, kebijakan tersebut dinilai efektif agar karantina mandiri benar-benar mampu menjadi solusi mengantisipasi penularan Covid-19 meluas.
“Kita punya kewajiban menyelamatkan nyawa orang lain dan tidak menularkan virus kepada orang lain,” katanya.
Ia kembali mengingatkan semua tenant di mal untuk mengikuti aturan yang termuat dalam Surat Edaran Wali Kota Batam untuk membuat jarak dan membatasi pengunjung agar tidak terjadi kerumunan. Sejumlah fasilitas penunjang protokol kesehatan juga harus dilengkapi.
“Mari sama-sama kita melawan Covid-19 ini dengan protkes 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas,” katanya.(*/esa)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) ikut ambil bagian dalam penanganan Covid1-9 di Batam. Partisipasi itu dengan membantu Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batam, berupa penggunaan Rumah Susun (Rusun) di Tanjung Uncang dan Asrama Haji Batam untuk membantu penanganan pasien Covid-19 di Batam.
Sebelumnya pada Maret 2020, saat pandemi Covid-19 mulai melanda Kota Batam, BP Batam telah membantu menyiapkan Rusun Blok B di Tanjung Uncang dengan 90 kamar untuk mengkarantina orang dalam pantauan (ODP) Covid-19.
Hal ini dikarenakan jumlah kamar rumah sakit di Batam sangat terbatas untuk menampung seluruh jumlah pasien Covid-19.
Sejak Januari 2021 sampai dengan minggu kedua Mei 2021 lalu, Rusun Blok B di Tanjung Uncang dijadikan tempat untuk karantina pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia dan Singapura.
Kemudian pada minggu ke-3 Mei, atas permintaan dari Satgas Penanganan PMI Kota Batam dan dikarenakan meningkatnya jumlah PMI, rusun Blok A telah dijadikan sebagai tambahan tempat penampungan PMI sebanyak 90 kamar, di mana masing-masing kamar diatur kapasitasnya oleh Satgas Penanganan PMI Kota Batam.
Para tenaga medis saat menangani pasien Covid-19 di Asrama Haji Kota Batam. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id
Adapun Asrama Haji Batam digunakan untuk isolasi mandiri warga Batam secara terpadu, terutama bagi orang tanpa gejala atau OTG. Dengan dipusatkannya Asrama Haji sebagai lokasi isolasi mandiri diharapkan penyebaran virus Korona di Batam dapat ditekan.
Penyediaan Asrama Haji Batam bertujuan agar masyarakat yang terpapar Covid-19 tidak melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Sehingga penanganan penyebaran Covid-19 dapat lebih cepat ditangani.
Tim Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batam memusatkan isolasi mandiri bagi warga Batam di Asrama Haji Batam Center, juga agar penanganan pasien OTG Covid-19 lebih terkontrol.
Keputusan ini sudah ditetapkan oleh Ketua Tim Satgas Percepatan Penanganan Covid1-9 yang juga Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, beberapa waktu lalu.
Untuk Asrama Haji Batam Centre, ruang Shafa disiapkan sebanyak 40 kamar dengan kapasitas per kamar isi 6 tempat tidur atau menampung 240 orang.
Sedangkan ruang Marwa dengan kapasitas sebanyal 30 kamar dengan 6 tempat tidur atau menampung 180 orang. Selain itu juga disiapkan ruang Raudhah sebagai cadangan dengan kapasitas 78 kamar dengan kapasitas 2 tempat tidur atau menampung 156 orang. Sehingga Asrama Haji Batam dapat menampung sebanyak 576 tempat tidur atau OTG.
Hingga Jumat (28/5/2021) siang, asrama haji telah menampung sebanyak 145 pasien OTG, dengan rincian 68 orang pasien perempuan dan 77 orang pasien laki-laki. Di gedung Shafa dan Marwa, masing-masing dibedakan tempatnya antara laki-laki dan perempuan.
Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Binsar Tambunan, mengatakan, hal ini juga sebagai langkah untuk mengantisipasi penyebaran virus korona di Kota Batam.
“Rusun di Tanjung Uncang dan Asrama Haji Batam yang merupakan aset BP Batam juga disiapkan untuk membantu penanganan Covid-19. Khusus Asrama Haji untuk pasien OTG Covid-19 yang di dalamnya sudah dilengkapi dengan fasilitas pendukung selama pasien tersebut melakukan isolasi di Asrama Haji Batam Center,” kata Binsar Tambunan.
Dengan fasilitas yang lengkap, seperti tersedianya air, listrik dan lingkungan yang luas, baik di Rusun BP Batam Tanjung Uncang maupun di Asrama Haji BP Batam, hal ini akan membantu menekan penyebaran Covid-19 di Batam, baik untuk penanganan pasien OTG Covid-19 maupun untuk isolasi bagi PMI.
SDM BP Batam yang bekerja di lingkungan Rusun dan Asrama Haji BP Batam, juga turut dilibatkan untuk membantu penanganan pasien Covid-19.(*)
batampos.co.id – Jumlah kasus positif Covid-19 di Batam terus bertambah. Berdasarkan data Tim Gugus Tugas Covid-19
Kota Batam hingga Jumat(28/5) terdapat penambahan 182 kasus baru dalam 24 jam terakhir.
Dimana 121 terkonfirmasi bergejala serta 55 kasus lain tanpa gejala. Ketua Bidang Kesehatan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batam, dr Didi Kusmarjadi, SPoG, mengatakan, 183 kasus terbaru terkonfirmasi positif Covid-19 Kota Batam ini, terdiri 90 laki-laki dan 92 orang perempuan.
Ini merupakan hasil pemeriksaan swab oleh Tim Analis Laboratorium BTKLPP dan Analis Laboratorium RSKI Covid-19 Galang berdasarkan hasil temuan kasus baru dan hasil tracing.
“Ya, ada tambahan 182 per Jumat (28/5),” kata Didi, seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
Menurutnya, dengan penambahan kasus ini maka secara keseluruhan jumlah kasus di Kota Batam telah mencapai 8.934, terhitung sejak diumumkan pasien pertama terinfeksi Covid-19 pada pertengahan tahun lalu.
Selain penambahan kasus baru, tim gugus tugas juga mencatat penambahan 70 orang pasien yang sembuh. Sehingga dengan penambahan ini, maka pasien yang sembuh secara keseluruhan berjumlah 7.699 orang.
Jumlah pasien Covid-19 di Batam hingga Jumat (28/5/2021)
Adapun pasien yang meninggal karena Covid-19 berjumlah 184 orang dengan rasio tingkat kematian sebesar 2,060 persen.
“Sedangkan tingkat kesembuhan berada di angka 86,17 persen,” tambah Kadis Kesehatan Batam itu.
Sementara itu, jumlah pasien yang dirawat juga bertambah. Dimana pada beberapa hari yang lalu berkisar di angka 700 pasien, saat ini sudah menembus jumlah 1.051 orang.Pasien yang dirawat sebagian besar menjalani isolasi mandiri sebanyak 535 orang.
Sisanya menjalani perawatan di Rumah Sakit Awal Bros 62 orang, Rumah Sakit Elisabeth Batam Kota 53 orang, dan 38
orang lainnya di RSUD Embung Fatimah Batam di Batuaji.
Kecamatan Sekupang saat ini jadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi, dimana 225 orang dirawat. Disusul Kecamatan Batam Kota sebanyak 210 orang, dan Kecamatan Batuaji 156 orang.
Selain itu Sagulung juga mengalami peningkatan jumlah kasus yakni 109 orang dan Kecamatan Nongsa 108 orang. Lalu, Kecamatan Bengkong 81 orang, Batuampar 55 orang dan Kecamatan Lubukbaja 50 orang, serta Kecamatan Seibeduk 37 orang.
Semua kecamatan di mainland Batam masih berstatus zona merah atau di atas 21 kasus.
“Hampir seluruh kecamatan mengalami peningkatan pasien yang dirawat,” ungkap Didi.
Bila melihat rekapan per bulan, Mei 2021 menjadi bulan tertinggi temuan kasus positif dengan jumlah 1.677 kasus. Angka ini jauh dibandingkan Oktober 2020 yang sebelumnya menjadi tertinggi temuan corona di Batam, yakni 1.251 kasus.
Bila melihat data pasien Covid-19 yang dirawat per kelurahan, kasus tertinggi ada di Kelurahan Belian, Batam
Kota, yakni 98 kasus. Selain itu 71 orang lainnya dirawat di Kelurahan Buliang, Batuaji 70 orang dan di Kelurahan Seiharapan, Sekupang 63 orang.
Didi menambahkan, untuk ketersediaan dan daya tampung sarana dan prasarana di Batam saat ini, terdiri dari kapasitas rumah sakit 1.791 tempat tidur, kapasitas RSKI Pulau Galang 360 tempat tidur dengan total 2.151 tempat tidur.
Sedangkan fasilitas pendungkung karantina yakni Rusunawa Pemko Batam sebanyak 1.088 orang, Rusun BP 360 orang dengan total keseluruhan 1.448 orang. Ada juga fasilitas pendukung isolasi Asrama Haji Batam Center sebanyak 420 tempat tidur.
“Disiapkan juga Sport Hall Temenggung Abdul Jamal jika diperlukan,” tambah Didi.
Selain itu, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terkonformasi positif Covid-19 kembali bertambah di lokasi
karantina Rusunawa Pemko Batam di Tanjunguncang.
Ada satu lagi yang terkonformasi positif, yakni PMI asal Malaysia yang menjalani karantina di Rusunawa Pemko Batam
Tanjunguncang II dekat Perumahan Putera Jaya.
PMI tersebut sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Jumlah PMI yang terkonfirmasi positif dalam sepekan ini sudah 20 orang. Minggu (23/5/2021) ada 17 orang, dan Rabu (26/5) ada dua orang.
“Sekarang (kemarin, red) ada satu lagi yang positif. Semalam hasilnya keluar,” ujar dr Anggitha, petugas medis yang menangani kesehatan para PMI di rusunawa, Jumat (28/5/2021).
Anggitha juga menyebutkan, kemarin 110 orang PMI dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing setelah hasil swab test-nya keluar dan dinyatakan negatif.
Sementara itu, PMI yang masih menjalani proses karantina hingga siang kemarin sebanyak 432 orang yang tersebar di rusunawa BP Batam, Pemko Batam Tanjunguncang I dan Pemko Batam Tanjunguncang II.
Mereka masih menunggu hasil swab test kedua.
“Jika hasilnya negatif maka diperkenankan kembali ke daerah asal, tapi jika sebaliknya maka harus melalui perawa-
tan medis terlebih dahulu,” kata dr Anggitha.(jpg)
batampos.co.id – Seorang pria yang dilaporkan terjatuh dan hilang dari salah satu pelantar di Jembatan II Barelang, Kamis (27/5/2021), ditemukan tewas.
Jenazahnya ditemukan terapung di perairan dekat Jembatan II, Jumat (28/5/2021) pagi. Pria nahas tersebut bernama
Peris Hasudungan, dengan alamat KTP Jalan Rawa Gang Usaha Tegal Medan Denai, Provinsi Sumatra Utara.
Usianya 43 tahun dan yang pertama kali menemukan adalah nelayan setempat. Kapolsek Bulang, Iptu Walter Nainggolan, mengatakan, sebelum ditemukan, korban dilaporkan hilang tenggelam di sekitar perairan Jembatan II.
”Temuan mayat ini ditangani Satpol Air Polresta Barelang,” katanya.
Kasatpolair, AKP Badawi, saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa penemuan jenazah tersebut. Korban diduga terjatuh saat berada di sekitar Jembatan II.
Jenazah korban telah dievakuasi ke RS Bhayangkara untuk penanganan lebih lanjut.
”Dugaan sementara korban jatuh saat berada di sekitar Jembatan II. Jenazahnya ditemukan nelayan. Sudah ditangani,” ujar Badawi.(jpg)
batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, akan melakukan pergeseran di jajaran kepala dinas (kadis) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemko Batam.
Ia menyebutkan, ada dua jabatan eselon II yang saat ini kosong, yaitu Kepala Dinas Perhubungan yang sekarang
dijabat Pebrialin sebagai pelaksana tugas, dan jabatan Sekretaris Dewan (Sekwan) yang saat ini dipegang Aspawi Nangalie sebagai pelaksana tugas sementara.
”Kedua jabatan tersebut masih dijabat Plt, karena kadis yang lama tersandung kasus hukum,” kata Rudi, Jumat (28/5/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
Rudi mengatakan, pergeseran di jajaran OPD bisa dilakukan paling cepat Septembermendatang atau enam bulan setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditetapkan. Sekarang, periode kepemimpinannya baru berjalan tiga bulan.
”Jadi, masih ada tiga bulan ke depan untuk mengatur dan menyeleksi siapa yang akan menduduki jabatan yang kosong tersebut. Nanti akan dibuka lelang untuk jabatan tersebut. Bagi ASN yang memenuhi persyaratan, silakan mendaftar. Semua terbuka untuk bisa ikut,” jelasnya.
Selain persoalan jabatan kosong yang ditinggal kadisnya, pergantian eselon II juga dikarenakan sudah ada pejabat yang memasuki usia pensiun, salah satunya Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Batam yang saat ini dijabat Wan Darussalam.
”Ada masanya, jadi semua nanti akan dipersiapkan dengan matang, agar roda pemerintahan dan perencanaan bisa lebih baik ke depannya,” sebut Rudi.
Disinggung mengenai kinerja kepala OPD yang belum memuaskan, politikus Partai NasDem ini mengatakan, semua bisa menjadi penilaian dalam pergeseran nantinya. Tujuannya tidak lain agar Batam semakin baik ke depannya.
Termasuk, persoalan pelayanan publik yang selama ini masih dikeluhkan masyarakat.
”Pergantian atau perombakan kepala OPD ini ada juga yang membutuhkan izin ke pusat seperti Kepala Disdukcapil Batam. Intinya kalau kerja bagus dan tidak ada masalah, maka tidak ada alasan untuk di-rolling. Masih ada waktu tiga bulan untuk mempersiapkan ini,” jelasnya.
Mengenai nama-nama pejabat yang masuk dalam pergeseran di September mendatang. Rudi mengaku belum ada, karena proses lelang jabatan belum dibuka.
Kendati demikian, ia meminta kepala OPD agar bisa bekerja dengan baik, demi kemajuan Batam.
”Belum ada nama-namanya, karena mulai saja belum. Rolling dalam jajaran OPD adalah hal yang biasa, jadi saya rasa
tak ada masalah itu,” ungkapnya.
Hal lain yang menjadi fokus di lingkungan Pemko Batam adalah penghapusan eselon IV. Ke depan, tidak ada lagi eselon IV kecuali di tingkat camat.
Sementara, untuk di semua dinas dan lainnya, tidak akan ada lagi eselon IV. Hal ini merupakan perampingan yang diarahkan pusat.
”Karena pusat maunya semua kerja. Jadi perlu perampingan. Biar semua kerja, jadi hal ini harus kami lakukan ke depannya,” terangnya.(jpg)
batampos.co.id – Pemulihan ekonomi Indonesia terus menunjukan tren positif. Pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I-2021 hanya terkontraksi sebesar -0,74% (yoy), membaik dibandingkan kuartal sebelumnya.
Perbaikan kondisi ekonomi pada kuartal pertama ini tentu saja tak terlepas dari intervensi kebijakan yang dilakukan Pemerintah. Konsumsi rumah tangga meski masih terkontraksi tetapi membaik dibandingkan kuartal sebelumnya. Di saat yang sama, produsen merespon perbaikan permintaan domestik dengan meningkatkan produksi melalui investasi.
Pemerintah terus bersinergi untuk membangun optimisme dan menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan mengendalikan Covid-19 melalui PPKM Mikro dan vaksinasi. Juga dengan dukungan stimulus fiskal serta reformasi struktural UU Cipta Kerja. Di sini diharapkan proses pemulihan ekonomi nasional dapat dipercepat dan pertumbuhan inklusif dapat dicapai.
Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia sebanyak 229 juta jiwa, memiliki posisi strategis dalam mengembangkan keuangan syariah global.
“Beberapa dukungan yang dilakukan Pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah yaitu dengan mendorong pembangunan ekonomi dan industri halal, mendorong kerja sama perdagangan produk halal, serta harmonisasi standar dan akreditasi halal global,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, secara virtual dalam pembukaan “Seminar Nasional Sinergi dan Kolaborasi Program Mendukung Inklusi Keuangan bagi Pesantren,” Kamis (27/5).
Pada masa pandemi Covid-19, kinerja perekonomian sektor halal mampu menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan perekonomian nasional semasa Covid-19. Pada 2020, pertumbuhan Halal Value Chain terkontraksi sebesar -1,72%, lebih rendah dibanding kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar -2,1%.
“Koordinasi dan sinergi harus terus dipertahankan dan diperkuat dalam mendukung inklusi keuangan bagi pesantren,” tutur Menko Airlangga.
Inklusi keuangan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Kepemilikan akun pada 2020 sebanyak 61,7% meningkat dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 55,7%. Sementara penggunaan akun sebanyak 81,4% tahun 2020. Hal ini sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dalam pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada 2024.
Namun demikian, inklusi keuangan syariah menurun dari 11,1% pada 2016 menjadi 9,1% pada 2019. Tapi, literasi keuangan syariah naik dari 8,11% menjadi 8,93%. Indonesia sebagai negara muslim terbesar, sehingga menunjukkan bahwa program inklusi keuangan syariah ini masih banyak ruang atau peluang untuk tumbuh lebih tinggi.
Pelaku usaha mikro dan kecil dan masyarakat lintas kelompok yang di dalamnya merupakan pelajar, santri, mahasiswa dan pemuda merupakan kelompok sasaran Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Kelompok sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.
Potensi ekonomi pondok pesantren (ponpes) juga sangat besar dengan jumlahnya di Indonesia mencapai 28.194 pesantren pada 2020. Fungsi ponpes sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tidak terbatas hanya untuk pendidikan dan dakwah, namun juga untuk pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya.
Dalam upaya percepatan inklusi keuangan bagi ponpes, Kemenko Perekonomian bersama anggota DNKI melaksanakan sinergi program meliputi implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pesantren, pembiayaan One Pesantren One Product (OPOP) melalui KUR Syariah, agen laku pandai pesantren, program kemitraan UMK Naik Kelas, Pesantren Go Digital, keagenan koperasi dan tabungan emas, edukasi keuangan terapan bagi pengurus koperasi pesantren, pembiayaan usaha perempuan melalui Bank Wakaf Mikro (BWM) pesantren, dan pengembangan Halal Value Chain (HVC) melalui koperasi pesantren mart digital.
Sekretariat DNKI pun memfasilitasi sinergi dan kolaborasi program antara Bank Mandiri, Pertamina, Telkom Indonesia, Pegadaian, dan Jamkrindo, dengan Koperasi Umat Rejaning Karyo (Ureka) dengan pembina Habib Luthfiy Ali bin Yahya, melalui implementasi bisnis ritel usaha pesantren Ureka Mart. Ureka Mart yang didukung Pontren Mart dalam operasinya bukan hanya berfungsi komersial, namun juga sentralisasi edukasi dan literasi keuangan untuk masyarakat.
“Sekretariat DNKI bekerja sama dengan Koperasi Ureka melakukan piloting Koperasi Ureka Mart Digital pada 11 wilayah meliputi Pekalongan, Jepara, Bengkulu, Mojokerto, Semarang, Bekasi, Bogor, Pasuruan, Bandar Lampung, Palembang dan Makassar,” tambah Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir.
Turut hadir dalam acara tersebut, baik secara fisik maupun virtual, adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Habib Luthfiy Ali bin Yahya selaku Pembina Koperasi Ureka, Bupati Pekalongan selaku Ketua Koperasi Ureka, Wakil Walikota Pekalongan, para Direksi BUMN dan Pimpinan Pesantren. (*)
batampos.co.id – Polda Kepri kembali melakukan vaksinasi massal kepada masyarakat yang belum menjalani vaksinasi Covid-19.
“Vaksinasi pada hari ini kita targetkan kepada masyarakat yang belum mendapatkan vaksin sama sekali,” ujar Kabid Dokkes Polda Kepri Kombes Pol dr. Muhammad Haris, Jumat (28/5/2021).
Ia menjelaskan, bagi yang akan melaksanakan vaksinasi cukup membawa KTP beserta fotokopinya.
Tim medis dari RS Bhayangkara memeriksa tekanan darah salah seorang masyarakat yang hendak divaksinasi Covid-19. Foto: Polda Kepri
“Sampai saat ini telah terdata 504 orang yang terdiri dari 496 Masyarakat, 6 orang keluarga Polri dan 2 orang Lansia telah diberikan Vaksin Sinovac Dosis pertama,” jelasnya.
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt, mengatakan, masyarakat yang menjalani v aksinasi, selama kegiatan berlangsung diwajibkan tetap mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dengan tetap menjaga jarak dan menggunakan masker.
“Bersama-sama kita lawan penularan Covid-19 meskipun sudah menjalankan Vaksinasi bukan berarti Protokol kesehatan diabaikan,” ujarnya.(*/esa)
