batampos – Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Yos Sudarso, tepat di depan Agung Toyota, Rabu (22/10) sekitar pukul 17.00 WIB. Sebuah sepeda motor Yamaha Nmax bernopol BP 4313 BP bertabrakan dengan truk logistik MBS Trailer BP 8125 dalam peristiwa yang mengakibatkan pengendara motor, Fatma (46), mengalami luka parah di kedua kakinya.

Menurut saksi mata Rio, insiden bermula saat Fatma yang merupakan karyawan PT Pasific dan warga Bengkong, melaju dari arah pelabuhan dan hendak memutar balik di U-turn depan Agung Toyota. Bersamaan dengan itu, truk logistik juga berusaha berbelok di jalur yang sama.

“Motor ada di sisi kanan truk saat keduanya mau putar balik. Tiba-tiba motor terjepit bagian kanan truk, kena kakinya. Kami dengar teriakan dan langsung bantu angkat kontainer yang jatuh,” jelas Rio.

Akibat kecelakaan ini, Fatma langsung dilarikan ke RS Budi Kemuliaan Batuampar untuk perawatan intensif. Petugas Satlantas Polresta Barelang bersama warga sekitar turut membantu proses evakuasi. Jalan Yos Sudarso sempat macet total lebih dari satu jam karena kepadatan warga yang berhenti menonton dan proses evakuasi yang berlangsung.

Sopir truk, Sinaga, mengaku tak menyadari keberadaan motor di sisi kanan saat berputar balik. “Awalnya saya tidak tahu ada motor di kanan saya. Setelah muatan jatuh, baru dengar teriakan,” ungkapnya.

Kondisi Fatma masih dalam penanganan medis. Warga, keluarga, dan rekan kerja korban tampak ramai menjenguk di rumah sakit. (*)

Reporter: M. Sya’ban

Artikel Kecelakaan Mencekam di Jalan Yos Sudarso, Pengendara Motor Alami Luka Serius pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Tren umrah mandiri mulai mencuat seiring kemudahan teknologi dan kebijakan visa baru dari Pemerintah Arab Saudi. Namun, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam mengingatkan agar masyarakat tidak gegabah mengambil opsi tersebut tanpa memahami risiko yang menyertainya.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Kota Batam, Syahbudi, menegaskan bahwa jemaah yang berangkat umrah secara mandiri tidak mendapatkan layanan bimbingan ibadah maupun perlindungan resmi sebagaimana yang diperoleh melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) berizin.

“Kalau berangkat umrah secara mandiri, tidak mendapatkan layanan bimbingan ibadah dari petugas umrah. Dari sisi pelayanan dan perlindungan juga tidak terjamin,” ujar Syahbudi, Kamis (23/10).

Baca Juga: Waspada Travel Umrah Murah, Ini 5 Pasti dari Kemenag

Ia menjelaskan, perlindungan terhadap jemaah umrah diatur secara jelas dalam Pasal 96 regulasi penyelenggaraan ibadah umrah. Dalam aturan itu disebutkan, perlindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan tidak berlaku bagi jemaah umrah mandiri, karena tidak ada pihak resmi yang menanggung asuransi maupun tanggung jawab hukum.

“Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan siapa yang mau tanggung jawab? Karena tidak ada asuransi. Itu sudah jelas diatur dalam pasal tersebut,” tambahnya.

Syahbudi mengatakan, hingga kini pemerintah masih menunggu aturan lebih lanjut dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi terkait legalitas dan teknis pelaksanaan umrah mandiri.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa travel resmi tetap memiliki nilai tambah yang tidak bisa diabaikan, seperti bimbingan ibadah, akomodasi, transportasi, pendampingan selama di Tanah Suci, serta jaminan keamanan dan perlindungan penuh bagi jemaah.

Selain tak adanya jaminan asuransi, umrah mandiri juga berisiko tidak terdata secara resmi di Kemenag. Kondisi ini akan menyulitkan pemerintah jika sewaktu-waktu terjadi musibah atau masalah di Arab Saudi.

“Kalau tidak terdaftar di sistem Kemenag (Siskopatuh), jemaah tidak akan tercatat. Artinya, kalau ada apa-apa di sana, sulit bagi pemerintah untuk membantu atau berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi,” jelasnya.

Kemenag juga mewaspadai potensi munculnya biro jasa ilegal yang menawarkan pengurusan visa atau dokumen umrah mandiri tanpa izin resmi. Fenomena ini dikhawatirkan akan memunculkan praktik penipuan baru di tengah masyarakat.

Tren umrah mandiri sendiri muncul karena beberapa faktor, antara lain kemudahan teknologi untuk pemesanan tiket, hotel, dan visa secara daring, serta kebijakan Arab Saudi yang membuka akses visa turis dan e-visa yang bisa digunakan untuk ibadah umrah.

Namun, Syahbudi menekankan bahwa tidak semua visa dapat digunakan untuk ibadah umrah. “Hanya visa yang diizinkan oleh pemerintah Arab Saudi yang boleh digunakan. Jika tidak, itu termasuk pelanggaran,” katanya.

Ia pun mengingatkan, jemaah yang tidak mengikuti manasik resmi berpotensi salah dalam pelaksanaan ibadah. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap menggunakan layanan travel umrah resmi agar perjalanan ibadah lebih aman, tertib, dan sesuai ketentuan syariat. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Kemenag Batam Ingatkan Risiko Umrah Mandiri: Tak Ada Asuransi, Tak Dapat Perlindungan Resmi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menunjukkan kepedulian pada ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bersama Kecamatan Sagulung dan PT Singapura Segarhijau Sayuran (Batamindo Green Farm), lembaga ini menandatangani perjanjian kerja sama pembangunan green house di Sagulung, Kamis (23/10).

Program ini menjadi langkah nyata sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga negara untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru di tengah masyarakat.

Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad, mengatakan pembangunan green house ini bukan sekadar kegiatan sosial, melainkan bagian dari gerakan pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian berkelanjutan.

“Kami ingin program ini menjadi gerakan bersama, bukan berhenti di atas kertas. Semangat gotong royong, kemandirian pangan, dan kepedulian terhadap lingkungan harus tumbuh bersama,” ujarnya.

Ia memastikan, pembangunan green house akan segera dimulai dalam waktu dekat.“Setelah ini, kami langsung bergerak. Paling lambat minggu depan pembangunan mulai dikerjakan,” kata Hajar.

Ia juga berharap kelompok tani di Kelurahan Tembesi dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah wawasan dan meningkatkan kesejahteraan melalui sektor pertanian modern.

“Ilmu dan pengalaman dari Batamindo Green Farm harus diterapkan agar manfaatnya terasa nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Camat Sagulung Arfie Eranov menyambut positif langkah Imigrasi Batam yang ikut berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan di wilayahnya.“Kami baru sebulan lebih bertugas di Sagulung, dan kami sangat mengapresiasi inisiatif luar biasa ini. Semoga green house ini dapat dimaksimalkan dan memberi manfaat luas bagi warga,” ujarnya.

Menurut Arfi, tantangan terbesar bukan hanya membangun, tetapi menjaga agar program tetap berjalan dan berkelanjutan.

“Membangun itu mudah, tapi memastikan agar terus bermanfaat, itu yang paling menantang,” ucapnya.

Ia menambahkan, Sagulung merupakan kecamatan dengan populasi terbesar di Batam, mencapai lebih dari 228 ribu jiwa. Kondisi ini menuntut sinergi lintas sektor agar berbagai tantangan sosial dan ekonomi dapat diatasi bersama.

Dari pihak swasta, Yoga, perwakilan PT Singapura Segarhijau Sayuran, menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi contoh nyata kemitraan publik-swasta yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami percaya kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan lembaga negara seperti ini adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru,” katanya.

Yoga berharap green house yang dibangun tidak hanya menjadi pusat produksi pertanian modern, tetapi juga ruang edukasi bagi masyarakat sekitar.

“Terima kasih kepada Kepala Kantor Imigrasi Batam, Pak Hajar Aswad, atas inisiatif dan energinya dalam mendukung program ketahanan pangan. Semoga proyek ini berjalan lancar dan berkelanjutan,” tutupnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Kolaborasi Imigrasi dan Dunia Usaha Bangun Green House, Perkuat Kemandirian Pangan di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Isu penghapusan sistem outsourcing kembali mengemuka dalam aksi unjuk rasa ratusan buruh di depan kawasan galangan PT ASL Shipyard, Batuaji, Rabu (22/10). Dalam orasi mereka, para buruh menilai sistem kerja alih daya itu menjadi sumber ketidakadilan, ketidakpastian, serta minimnya jaminan keselamatan bagi ribuan pekerja di Batam.

Suprapto dan Yapet Ramon, dua tokoh buruh yang memimpin aksi, sama-sama menyoroti bahwa praktik outsourcing di Batam telah menekan kesejahteraan dan keselamatan pekerja. Mereka menyebut sistem tersebut membuat posisi buruh semakin lemah karena hubungan kerja tidak langsung dengan perusahaan pengguna, melainkan melalui vendor penyedia tenaga kerja.

“Upah rendah, hak tidak jelas, dan posisi pekerja makin lemah. Kami menuntut agar outsourcing dihapus karena tidak menjamin kesejahteraan. Bahkan jaminan keselamatan kerja pun minim diperhatikan. Ini sudah jauh dari semangat keadilan,” tegas Suprapto dalam orasinya.

Baca Juga: Ratusan Buruh Batam Gelar Aksi di Depan PT ASL, Tuntut Penegakan K3 dan Hapus Outsourcing

Kondisi ini, lanjutnya, menyebabkan pekerja tidak bisa menuntut perusahaan tempat mereka bekerja sehari-hari saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), karena secara hukum bukan pemberi kerja langsung. Akibatnya, tanggung jawab sering kali saling dilempar antara perusahaan utama dan penyedia tenaga kerja.

Masalah lain yang mencuat adalah soal upah dan fasilitas kerja. Banyak pekerja outsourcing di Batam hanya menerima gaji setara Upah Minimum Kota (UMK) tanpa tambahan tunjangan transportasi, makan, atau bonus produksi yang biasa diterima karyawan tetap. Dalam sejumlah kasus, pekerja alih daya bahkan tidak mendapatkan upah lembur meskipun bekerja melebihi jam kerja normal.

Di beberapa sektor industri seperti galangan kapal dan elektronik, buruh juga mengungkapkan bahwa pekerjaan inti perusahaan yang seharusnya dilarang untuk dialihdayakan, justru dikerjakan oleh tenaga outsourcing. “Operator produksi, teknisi, sampai bagian pengelasan di galangan kapal pun dioutsourcingkan. Ini jelas melanggar aturan,” ujar Yapet Ramon, Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam.

Selain kesejahteraan, para buruh juga menyoroti lemahnya penerapan standar keselamatan kerja (K3). Banyak tenaga outsourcing tidak mendapatkan pelatihan keselamatan maupun perlengkapan kerja memadai. “Kecelakaan kerja di galangan bukan hal baru. Banyak pekerja tidak punya asuransi, tidak dilindungi BPJS, dan perusahaan seolah lepas tangan,” kata Yapet menambahkan.

Bahkan, sejumlah vendor penyedia tenaga kerja diduga tidak menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan secara rutin. Akibatnya, pekerja kesulitan saat membutuhkan pelayanan medis atau menghadapi kecelakaan kerja. Pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja dinilai masih lemah, karena banyak perusahaan outsourcing yang beroperasi tanpa izin resmi.

Serikat pekerja di Batam mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem outsourcing. Mereka menilai praktik ini telah jauh menyimpang dari tujuan awal yakni efisiensi kerja dan kini berubah menjadi cara perusahaan menghindari tanggung jawab terhadap hak-hak pekerja.

“Pekerja bukan barang yang bisa dipindahkan seenaknya. Banyak dari mereka kehilangan pekerjaan setiap kali kontrak vendor habis, tanpa pesangon sepeser pun,” kata seorang aktivis FSPMI dalam orasi penutup.

Sejumlah pekerja galangan kapal juga menyampaikan keluhan serupa. Romi (32), seorang pengelas di salah satu perusahaan subcon galangan, mengaku sudah lima tahun bekerja tanpa status tetap dan tanpa perlindungan memadai. “Kami kerja di lingkungan berisiko tinggi, tapi perlengkapan keselamatan kadang tidak lengkap. Kalau terjadi kecelakaan, tanggung jawabnya tidak jelas,” ujarnya.

Sementara itu, Dedi (29), operator blasting, menuturkan bahwa selain upah rendah, jaminan kesehatan pun sering bermasalah. “Kami kerja keras di bawah panas dan debu logam, tapi BPJS sering tidak aktif karena iurannya tak disetor vendor. Kalau sakit atau kecelakaan, kami harus tanggung sendiri,” katanya. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Buruh Batam Tuntut Hapus Outsourcing, Bikin Upah Murah dan Perlindungan Kerja Minim pertama kali tampil pada Metropolis.