batampos– Safaringga kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kali ini, penetapan dilakukan Subdit 2 Eksus Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri atas laporan dari BNI Life Insurance atas nama korban Azis.

Kasubdit II Eksus dan Perbankan Ditreskrimsus Polda Kepri, Kompol Indar Wahyu Mistiawan, menjelaskan perkara ini berbeda dengan kasus yang lebih dulu ditangani Polres Lingga.

“Perkaranya ada tiga. Dua laporan ditangani Polda dan satu Polres Lingga. Namun satunya kami limpahkan ke Polres terkait penipuan, sedangkan di Polda Kepri terkait tindak pidana perasuransian,” kata Indar, Senin (15/9) di Mapolda Kepri.

BACA JUGA: Polisi Serahkan Tersangka Penipuan Investasi BNI Life di Lingga ke Jaksa, Langsung Ditahan

Laporan polisi di Polda Kepri tercatat dengan nomor LP 23 dan LP 24 yang terbit sejak Maret 2025. Dugaan tindak pidana dilakukan Safaringga sejak 2021 hingga 2025. Ia menggunakan modus membujuk korban menjadi nasabah asuransi dengan janji keuntungan, padahal polis yang ditawarkan fiktif.

“Dokumennya tampak asli, tapi setelah dicek ke pihak asuransi, nomor registrasi tidak pernah ada. Jadi ini surat palsu yang dipakai untuk menipu,” tegas Indar.

Dalam penyidikan Polda Kepri, kerugian korban Azis mencapai Rp700 juta. Saat ini penyidik masih melakukan pengembangan perkara, apakah terdapat pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

“Tidak menutup kemungkinan ada korban lain. Kami masih kembangkan. Untuk penahanan dilakukan di Lingga, karena itu tersangka tidak kami bawa kesini,” ucapnya.

Sementara di Polres Lingga, Safaringga sebelumnya juga ditetapkan tersangka dalam dua laporan penipuan berbeda. Total ada 34 orang korban dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Kedua perkara tersebut sudah dilimpahkan ke kejaksaan.

“Untuk yang dilingga sudah dilimpahkan ke Kejaksaan,” tegasnya.

Indar menambahkan, meski korban yang dilaporkan sama, objek perkara di Polda Kepri dan Polres Lingga tidak tumpang tindih.

“Di Lingga fokus pada penipuan, di Polda fokus pada tindak pidana perasuransian sesuai pasal 78 jo pasal 33 UU Nomor 40 Tahun 2014,” jelasnya.

Penyidik juga menelusuri aliran dana hasil kejahatan dengan bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Uang diduga digunakan tersangka untuk kebutuhan sehari-hari. “Tracing aset masih berjalan,” ujarnya.

Polisi mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima tawaran agen asuransi. “Pastikan agen tersebut terdaftar resmi, cek nomor polis, dan jangan lakukan transaksi hanya melalui perantara. Semua harus dikonfirmasi langsung ke kantor resmi,” pungkas Indar. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Tersangka di Polres Lingga, Kini Safaringga Jadi Tersangka lagi di Polda Kepri, Kali ini Dugaan Asuransi Fiktif pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Kejaksaan Negeri Lingga kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Desa Marok Kecil, Kecamatan Singkep Selatan. Proyek ini berlangsung pada tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024.

Kajari Lingga, Amriyata, menyampaikan bahwa tersangka baru berinisial WP, Direktur CV FJ. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (15/9) malam.

“Tim penyidik tindak pidana khusus telah melakukan penyelidikan terhadap WP dan menetapkan WP sebagai tersangka, selaku pemenang tender dalam pelaksana kegiatan pembangunan Jembatan Marok Kecil tahun anggaran 2022 dan 2023,” kata Amriyata.

Dalam kontrak, WP bertindak sebagai pemenang tender dan penyedia resmi proyek. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan justru dijalankan oleh DY yang tidak memiliki kapasitas sesuai kontrak.

BACA JUGA: Satu Lagi Tersangka Korupsi Jembatan Marok Kecil Dijebloskan ke Sel Tahanan Lapas Lingga

Perbuatan menyimpang tersebut diketahui oleh YR selaku konsultan pengawas dan PPK kegiatan dari Dinas PUTR Lingga. Meski mengetahui, YR tidak melakukan upaya pencegahan.

“Baik YR maupun PPK kegiatan diduga melakukan pembiaran walaupun sudah mengetahui ada penyimpangan. Tindakan ini membuka ruang terjadinya pelanggaran,” ujarnya.

Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menilai perbuatan WP dan DY melanggar aturan pengadaan barang dan jasa. Hal ini bertentangan dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

Kejari Lingga menegaskan bahwa proses penyidikan masih terus berjalan. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain yang ditetapkan dari kasus ini.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 55 dan Pasal 64 KUHP juga turut diterapkan.

“Dengan ancaman minimal 4 tahun maksimal 20 tahun,” katanya, mengakhiri. (*)

Reporter: Vatawari

Artikel WP, Pemenang Tender jadi Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Jembatan Marok Kecil dan Langsung Ditahan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Sebanyak 3.122 warga di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, bakal menerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG). Program ini resmi dimulai setelah peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Seri Kuala Lobam, Senin (15/9).

Ketua SPPG Seri Kuala Lobam, Gilang R Aji, menyebutkan penerima manfaat terdiri dari 2.870 siswa dan 252 ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

“Pengumpulan data langsung dari sekolah dan masyarakat,” ujar Gilang usai peresmian SPPG di Jalan Indunsuri, Kelurahan Tanjungpermai, Kecamatan Seri Kuala Lobam.

Ia menjelaskan, penerima manfaat dibatasi oleh radius 6 kilometer dari lokasi dapur SPPG. Artinya, hanya siswa dan masyarakat di Desa Teluk Sasah, Kelurahan Tanjungpermai, serta Kelurahan Teluk Lobam yang tercakup program.

Sementara itu, Desa Busung dan Kuala Sempang belum termasuk dalam jangkauan penerima manfaat karena berada di luar radius.

Perwakilan Yayasan Gawe Rancage Pasundan, Refli Zardi, mengatakan program MBG perdana akan disalurkan pada Rabu (17/9) mendatang.

“Rabu ini perdana kita akan bagikan makanan bergizi gratis di 20 sekolah di Desa Teluk Sasah, Kelurahan Tanjungpermai, dan Teluk Lobam,” kata Refli didampingi Koordinator Dapur SPPG Seri Kuala Lobam, Nurhidayati.

Bupati Bintan, Roby Kurniawan, mengapresiasi hadirnya dapur SPPG di Seri Kuala Lobam. Ia berharap kualitas dan kebersihan makanan benar-benar diperhatikan sebelum didistribusikan ke masyarakat.

“Harus betul-betul dijaga kualitasnya dan kebersihannya,” tegas Roby.

Dengan adanya SPPG Seri Kuala Lobam, pemerintah berharap kebutuhan gizi masyarakat, khususnya pelajar dan kelompok rentan, dapat terpenuhi secara lebih merata. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel SPPG Seri Kuala Lobam Resmi Dibuka, 3.122 Warga Dapat Makan Bergizi Gratis pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Desa Marok Kecil, Kecamatan Singkep Selatan. Proyek ini berlangsung pada tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024.

Kajari Lingga, Amriyata, mengatakan tersangka baru berinisial WP, Direktur CV FJ. Penetapan tersangka dilakukan pada Senin (15/9) malam.

“Tim penyidik tindak pidana khusus telah melakukan penyelidikan terhadap WP dan menetapkannya sebagai tersangka. WP adalah pemenang tender dalam pelaksanaan pembangunan Jembatan Marok Kecil tahun anggaran 2022 dan 2023,” ujar Amriyata, Selasa (16/9).

Dalam kontrak, WP bertindak sebagai pemenang tender dan penyedia resmi proyek. Namun, di lapangan, pelaksanaan justru dijalankan oleh DY yang tidak memiliki kapasitas sesuai kontrak.

Perbuatan menyimpang tersebut diketahui oleh YR selaku konsultan pengawas serta PPK dari Dinas PUTR Lingga. Namun, keduanya diduga melakukan pembiaran meski mengetahui adanya penyimpangan.

“Baik YR maupun PPK kegiatan diduga melakukan pembiaran walaupun sudah mengetahui ada penyimpangan. Tindakan ini membuka ruang terjadinya pelanggaran,” jelas Amriyata.

Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) juga menilai perbuatan WP dan DY melanggar aturan pengadaan barang/jasa sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

Amriyata menegaskan, penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain yang ditetapkan.

WP bersama tersangka lain dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 dan Pasal 64 KUHP.

“Ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara,” pungkasnya. (*)

Reporter: Vatawari 

Artikel Jaksa Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Jembatan Marok Kecil, Ini Sosoknya pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Bupati Bintan, Roby Kurniawan merespons laporan terkait Lurah Tanjunguban Utara, Boby Admirus, yang diduga jarang masuk kantor. Laporan tersebut sebelumnya disampaikan melalui aplikasi SP4N Lapor oleh akun anonim.

Menjawab kabar yang menyebut lurah tersebut sudah hampir setahun tidak masuk kantor, Roby memastikan akan memeriksa lebih dulu data absensinya.

“Nanti kita lihat absensinya,” kata Roby, Senin (15/9).

Ia menegaskan laporan itu akan diproses melalui Inspektorat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah hasil pemeriksaan selesai, Inspektorat akan melaporkannya ke dirinya untuk ditindaklanjuti.

“Hasil pemeriksaan akan dilaporkan ke kita untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Roby bahkan sempat berseloroh terkait dugaan itu. “Mungkin bisa saja selama satu tahun ini dia (Lurah Boby) di lapangan terus,” ucapnya.

Sementara itu, Sekda Bintan Ronny Kartika menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan BKPSDM dan Inspektorat usai adanya laporan di SP4N Lapor.

“Sistem absensi dipegang BKPSDM, kita akan memperketat sistem pengawasan,” kata Ronny.

Menurutnya, saat ini pihaknya masih mengumpulkan informasi terkait laporan tersebut sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

“Kita akan bahas secara internal, langkah apa yang akan diambil,” pungkasnya. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Respons Laporan Lurah Boby Jarang Masuk Kantor, Bupati Bintan Serahkan ke Inspektorat pertama kali tampil pada Kepri.