batampos– Kejaksaan Negeri Lingga kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Desa Marok Kecil, Kecamatan Singkep Selatan. Proyek ini berlangsung pada tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024.

Kajari Lingga, Amriyata, menyampaikan bahwa tersangka baru berinisial WP, Direktur CV FJ. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (15/9) malam.

“Tim penyidik tindak pidana khusus telah melakukan penyelidikan terhadap WP dan menetapkan WP sebagai tersangka, selaku pemenang tender dalam pelaksana kegiatan pembangunan Jembatan Marok Kecil tahun anggaran 2022 dan 2023,” kata Amriyata.

Dalam kontrak, WP bertindak sebagai pemenang tender dan penyedia resmi proyek. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan justru dijalankan oleh DY yang tidak memiliki kapasitas sesuai kontrak.

BACA JUGA: Satu Lagi Tersangka Korupsi Jembatan Marok Kecil Dijebloskan ke Sel Tahanan Lapas Lingga

Perbuatan menyimpang tersebut diketahui oleh YR selaku konsultan pengawas dan PPK kegiatan dari Dinas PUTR Lingga. Meski mengetahui, YR tidak melakukan upaya pencegahan.

“Baik YR maupun PPK kegiatan diduga melakukan pembiaran walaupun sudah mengetahui ada penyimpangan. Tindakan ini membuka ruang terjadinya pelanggaran,” ujarnya.

Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menilai perbuatan WP dan DY melanggar aturan pengadaan barang dan jasa. Hal ini bertentangan dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

Kejari Lingga menegaskan bahwa proses penyidikan masih terus berjalan. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain yang ditetapkan dari kasus ini.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 55 dan Pasal 64 KUHP juga turut diterapkan.

“Dengan ancaman minimal 4 tahun maksimal 20 tahun,” katanya, mengakhiri. (*)

Reporter: Vatawari

Artikel WP, Pemenang Tender jadi Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Jembatan Marok Kecil dan Langsung Ditahan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Sebanyak 3.122 warga di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, bakal menerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG). Program ini resmi dimulai setelah peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Seri Kuala Lobam, Senin (15/9).

Ketua SPPG Seri Kuala Lobam, Gilang R Aji, menyebutkan penerima manfaat terdiri dari 2.870 siswa dan 252 ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

“Pengumpulan data langsung dari sekolah dan masyarakat,” ujar Gilang usai peresmian SPPG di Jalan Indunsuri, Kelurahan Tanjungpermai, Kecamatan Seri Kuala Lobam.

Ia menjelaskan, penerima manfaat dibatasi oleh radius 6 kilometer dari lokasi dapur SPPG. Artinya, hanya siswa dan masyarakat di Desa Teluk Sasah, Kelurahan Tanjungpermai, serta Kelurahan Teluk Lobam yang tercakup program.

Sementara itu, Desa Busung dan Kuala Sempang belum termasuk dalam jangkauan penerima manfaat karena berada di luar radius.

Perwakilan Yayasan Gawe Rancage Pasundan, Refli Zardi, mengatakan program MBG perdana akan disalurkan pada Rabu (17/9) mendatang.

“Rabu ini perdana kita akan bagikan makanan bergizi gratis di 20 sekolah di Desa Teluk Sasah, Kelurahan Tanjungpermai, dan Teluk Lobam,” kata Refli didampingi Koordinator Dapur SPPG Seri Kuala Lobam, Nurhidayati.

Bupati Bintan, Roby Kurniawan, mengapresiasi hadirnya dapur SPPG di Seri Kuala Lobam. Ia berharap kualitas dan kebersihan makanan benar-benar diperhatikan sebelum didistribusikan ke masyarakat.

“Harus betul-betul dijaga kualitasnya dan kebersihannya,” tegas Roby.

Dengan adanya SPPG Seri Kuala Lobam, pemerintah berharap kebutuhan gizi masyarakat, khususnya pelajar dan kelompok rentan, dapat terpenuhi secara lebih merata. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel SPPG Seri Kuala Lobam Resmi Dibuka, 3.122 Warga Dapat Makan Bergizi Gratis pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Desa Marok Kecil, Kecamatan Singkep Selatan. Proyek ini berlangsung pada tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024.

Kajari Lingga, Amriyata, mengatakan tersangka baru berinisial WP, Direktur CV FJ. Penetapan tersangka dilakukan pada Senin (15/9) malam.

“Tim penyidik tindak pidana khusus telah melakukan penyelidikan terhadap WP dan menetapkannya sebagai tersangka. WP adalah pemenang tender dalam pelaksanaan pembangunan Jembatan Marok Kecil tahun anggaran 2022 dan 2023,” ujar Amriyata, Selasa (16/9).

Dalam kontrak, WP bertindak sebagai pemenang tender dan penyedia resmi proyek. Namun, di lapangan, pelaksanaan justru dijalankan oleh DY yang tidak memiliki kapasitas sesuai kontrak.

Perbuatan menyimpang tersebut diketahui oleh YR selaku konsultan pengawas serta PPK dari Dinas PUTR Lingga. Namun, keduanya diduga melakukan pembiaran meski mengetahui adanya penyimpangan.

“Baik YR maupun PPK kegiatan diduga melakukan pembiaran walaupun sudah mengetahui ada penyimpangan. Tindakan ini membuka ruang terjadinya pelanggaran,” jelas Amriyata.

Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) juga menilai perbuatan WP dan DY melanggar aturan pengadaan barang/jasa sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

Amriyata menegaskan, penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain yang ditetapkan.

WP bersama tersangka lain dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 dan Pasal 64 KUHP.

“Ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara,” pungkasnya. (*)

Reporter: Vatawari 

Artikel Jaksa Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Jembatan Marok Kecil, Ini Sosoknya pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Bupati Bintan, Roby Kurniawan merespons laporan terkait Lurah Tanjunguban Utara, Boby Admirus, yang diduga jarang masuk kantor. Laporan tersebut sebelumnya disampaikan melalui aplikasi SP4N Lapor oleh akun anonim.

Menjawab kabar yang menyebut lurah tersebut sudah hampir setahun tidak masuk kantor, Roby memastikan akan memeriksa lebih dulu data absensinya.

“Nanti kita lihat absensinya,” kata Roby, Senin (15/9).

Ia menegaskan laporan itu akan diproses melalui Inspektorat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah hasil pemeriksaan selesai, Inspektorat akan melaporkannya ke dirinya untuk ditindaklanjuti.

“Hasil pemeriksaan akan dilaporkan ke kita untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Roby bahkan sempat berseloroh terkait dugaan itu. “Mungkin bisa saja selama satu tahun ini dia (Lurah Boby) di lapangan terus,” ucapnya.

Sementara itu, Sekda Bintan Ronny Kartika menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan BKPSDM dan Inspektorat usai adanya laporan di SP4N Lapor.

“Sistem absensi dipegang BKPSDM, kita akan memperketat sistem pengawasan,” kata Ronny.

Menurutnya, saat ini pihaknya masih mengumpulkan informasi terkait laporan tersebut sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

“Kita akan bahas secara internal, langkah apa yang akan diambil,” pungkasnya. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Respons Laporan Lurah Boby Jarang Masuk Kantor, Bupati Bintan Serahkan ke Inspektorat pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Tim Reaksi Cepat (TRC) di setiap kecamatan diminta terus siaga dalam menghadapi potensi bencana alam. Arahan itu disampaikan langsung oleh Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, mengingat kondisi cuaca di wilayah Anambas biasanya mulai ekstrem memasuki bulan September.

“Saya sudah perintahkan TRC untuk terus stand by dan waspada di tingkat kecamatan. Karena kita tidak tahu kapan bencana datang,” ujar Aneng, Senin (15/9).

Menurut Aneng, kondisi geografis Anambas yang luas serta dipisahkan lautan membuat penanganan bencana tidak bisa hanya bertumpu pada pusat kabupaten. Penanggulangan harus cepat dilakukan di seluruh kecamatan.

“Kalau titik komando hanya di Tarempa, tidak akan optimal kita menanggulangi bencana. Maka kita tarik ulur ke ibu kecamatan untuk komando di tingkat pertama,” jelasnya.

Dengan pola ini, setiap kecamatan memiliki peran penting sebagai garda terdepan saat bencana terjadi. Aneng menegaskan TRC tidak boleh menunggu perintah dan harus segera bertindak cepat.

“Begitu ada kejadian, segera lakukan tindakan cepat. Jangan sampai kita terlambat bergerak, karena keterlambatan bisa berakibat fatal bagi keselamatan warga,” tegasnya.

Aneng juga meminta TRC aktif memantau perkembangan cuaca serta berkoordinasi dengan lurah, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Selain itu, seluruh peralatan siaga bencana di tiap kecamatan harus dipastikan siap pakai.

“Kalau ada peralatan yang rusak atau kurang, segera lapor ke kabupaten. Jangan menunggu saat bencana baru ribut mencari,” kata Aneng.

Ia menekankan, kesiapsiagaan bukan hanya soal kecepatan gerak, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan peralatan.

“Intinya, jangan lengah. Keselamatan warga adalah yang utama,” pungkas Aneng. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Cuaca Mulai Ekstrem, TRC Anambas Jadi Garda Terdepan Penanggulangan Bencana pertama kali tampil pada Kepri.