batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam berpartisipasi dalam ajang the 9th Selangor International Business Summit (SIBS) 2025 yang berlangsung pada 8 hingga 11 Oktober 2025 di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia.

Kehadiran BP Batam dalam SIBS 2025 menjadi langkah penting dalam memperkenalkan Batam sebagai destinasi investasi unggulan Indonesia.

Melalui paviliun promosi Batam, BP Batam menampilkan berbagai potensi dan proyek strategis di bidang industri, logistik, serta ekonomi digital.

“BP Batam secara aktif berinteraksi dengan para delegasi internasional untuk mempromosikan peluang investasi dan menjajaki potensi kerja sama dengan pelaku usaha global,” kata Direktur Investasi, Dendi Gustinandar di Kuala Lumpur, Kamis (9/10).

Dalam ajang bergengsi itu, pada sesi Selangor ASEAN Business Conference, Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait mewakili Kepala BP Batam, Amsakar Achmad menjadi panelis dalam diskusi “Connecting the Dots for ASEAN’s Logistics and Supply Chain Connectivity”.

Ariastuty memaparkan visi pengembangan Batam melalui Five Engines of Growth yang mencakup pengembangan pelabuhan transshipment kelas dunia, industri maritim berteknologi tinggi, industri elektronika dan rantai pasok lokal, pusat data dan ekonomi digital, serta ekonomi kreatif digital.

“Melalui forum internasional ini, kami ingin menunjukkan bahwa Batam kini hadir dengan tata kelola investasi yang modern, transparan, dan berdaya saing tinggi. Batam bukan hanya menjadi pintu gerbang ekonomi Indonesia, tetapi juga mitra strategis bagi pertumbuhan kawasan ASEAN,” ujar Ariastuty.

Ia menekankan, Batam siap menjadi pusat pertumbuhan baru yang berdampak positif tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga kawasan regional.

“Antusiasme peserta sangat baik, ini menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan investor terhadap arah pengembangan Batam di masa depan,” terang Ariastuty.

Sebagai tindak lanjut dari partisipasi BP Batam di SIBS 2025, dua delegasi bisnis asal Malaysia menyatakan komitmennya untuk berkunjung ke Batam pada tahun mendatang guna menindaklanjuti peluang investasi yang telah dibahas dalam forum tersebut.

Melalui momentum ini, BP Batam menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat posisi Batam sebagai gerbang investasi strategis Indonesia dengan tata kelola yang transparan, efisien, dan berdaya saing global.

Ajang bergengsi ini resmi dibuka oleh Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj dan turut dihadiri oleh YAB Dato’ Seri Amirudin bin Shari, Menteri Besar Selangor, YAB Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof, Deputy Prime Minister dan Menteri Energy Transition and Water Transformation Malaysia.

Pameran yang diselenggarakan oleh Invest Selangor Berhad bersama Pemerintah Negeri Selangor ini menghadirkan lebih dari 700 peserta dan delegasi internasional dari berbagai negara, termasuk Korea, Tiongkok, Prancis, Arab Saudi, Brunei, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia.

SIBS 2025 menjadi platform strategis untuk memperkuat kolaborasi bisnis di sektor ekonomi digital, industri, logistik, dan ekonomi hijau di kawasan ASEAN. (*)

Artikel BP Batam Tampilkan Potensi Investasi Batam di Selangor International Business Summit 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Rumah Sakit BP Batam (RSBP Batam) bersama Kementerian Kesehatan RI menggelar pertemuan di Ruang Pertemuan, lt. 2, Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada Jumat (10/10).

Pertemuan itu membahas tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) antara BP Batam dengan Kemenkes yang telah berlaku sejak tahun 2022, sekaligus peluang dukungan peralatan dan program penguatan layanan rumah sakit.

Delegasi BP Batam dipimpin langsung Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait diterima langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, SpPD-KEMD, PhD.

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait mengungkapkan pihaknya mendorong agar MoU kerja sama yang telah disepakati bersama Kemenkes segera diturunkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) operasional, sehingga implementasi kolaborasi di bidang kesehatan dapat berjalan lebih konkret.

Menurutnya, PKS tersebut nantinya dapat menjadi payung hukum bagi penguatan layanan RSBP Batam di KPBPB Batam.

“BP Batam bersama jajaran RSBP berkomitmen meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Batam dan kawasan sekitarnya. Dengan adanya PKS, sinergi dengan Kemenkes akan semakin jelas, terutama dalam peningkatan fasilitas, peralatan medis, serta pengembangan SDM,” ujarnya.

Sementara, Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante, menyambut positif langkah BP Batam dan RSBP dalam menindaklanjuti kerja sama itu. Ia menerangkan bahwa Kemenkes memiliki program dukungan berupa bantuan peralatan medis dan penguatan layanan yang selama ini dialokasikan ke RSUD di seluruh Indonesia.

“Kami menyambut baik upaya RSBP Batam. Pemerintah terus mendorong pemerataan fasilitas kesehatan di berbagai daerah, termasuk Batam sebagai pintu gerbang Indonesia. Kami akan menindaklanjuti secara teknis agar RSBP dapat masuk dalam skema program dukungan yang sesuai aturan,” kata Wamen.

Direktur RSBP Batam, dr. Tanto Budiharto, SpJP dalam kesempatan yang sama, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemenkes. Menurutnya, keberadaan RSBP Batam sebagai rumah sakit rujukan di kawasan strategis sangat memerlukan dukungan peralatan medis modern dan penguatan layanan agar dapat memberikan pelayanan yang setara dengan standar nasional maupun internasional.

“RSBP Batam siap menyesuaikan dan mempersiapkan diri sesuai arahan Kemenkes. Kami berharap dukungan yang diberikan dapat meningkatkan kapasitas layanan, sehingga masyarakat Batam tidak perlu jauh-jauh berobat ke luar daerah bahkan ke luar negeri,” ungkap dr. Tanto.

Pertemuan akan dilanjutkan dengan pembahasan teknis, baik secara offline maupun online, antara tim BP Batam, RSBP, dan Kemenkes untuk merumuskan langkah-langkah implementasi di lapangan.

Turut mendampingi Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum yaitu Direktur RSBP Batam dr. Tanto Budiharto, SpJP; Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan dr. Muhammad Yanto; Wakil Direktur Keuangan dan Umum, Evi Elfiana Bangun. (*)

Artikel RSBP Batam dan Kemenkes RI Bahas Tindak Lanjut Kerja Sama dan Dukungan Peralatan RS pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Suasana kompleks hunian pekerja di kawasan industri Mukakuning, Batamindo, Sei Beduk, mendadak gempar, Rabu (8/10) sore. Seorang karyawan ditemukan tewas dalam posisi tergantung di kamar tempat tinggalnya. Korban diketahui berinisial W.S dan bekerja di salah satu perusahaan manufaktur di kawasan tersebut.

Kapolsek Sei Beduk, melalui keterangan resmi, mengungkapkan bahwa laporan pertama diterima sekitar pukul 17.00 WIB. Petugas segera turun ke lokasi bersama Unit INAFIS Polresta Barelang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Setibanya di lokasi, korban ditemukan dalam posisi tergantung dengan menggunakan seutas tali nilon di dalam kamar. Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban,” ujar Kapolsek Sei Beduk, Iptu Alex Yasral, Sabtu (11/10).

Baca Juga: Apindo Batam Sambut Positif PP 25 dan PP 28, Minta Aturan Turunan Segera Terbit

Jenazah W.S. kemudian dievakuasi ke RS Bhayangkara Batam untuk keperluan visum dan pemeriksaan forensik.

“Dari hasil pemeriksaan medis, diketahui bahwa korban meninggal akibat jeratan tali di leher tanpa adanya luka lain yang mengindikasikan kekerasan fisik,” kata dia.

Sejumlah saksi di lokasi kejadian, termasuk rekan kerja dan penghuni sekitar, mengungkapkan bahwa korban belakangan terlihat murung dan kerap menyendiri.

Ia disebut tengah menghadapi tekanan ekonomi dan sempat mengutarakan niat mengakhiri hidupnya kepada teman dekatnya.

“Dari keterangan saksi, korban memang sedang memiliki masalah pribadi yang cukup berat. Namun, penyelidikan tetap kami lakukan secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada unsur lain dalam peristiwa ini,” tambah Kapolsek.

Hingga kini, polisi telah memeriksa sedikitnya tujuh orang saksi, termasuk seorang wanita yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan korban.

Sementara pihak keluarga telah dihubungi dan menyatakan kesediaan untuk menerima hasil penyelidikan pihak kepolisian.

Baca Juga: Sampah Dibakar, Warga Marina Terkena ISPA

Kapolsek juga mengapresiasi respon cepat petugas keamanan kawasan industri yang segera melaporkan kejadian dan menjaga lokasi tetap steril hingga petugas tiba di tempat.

“Kami telah berkoordinasi dengan pengelola kawasan serta perusahaan tempat korban bekerja untuk menjaga situasi tetap kondusif. Aktivitas industri di kawasan Mukakuning tetap berjalan normal,” kata dia.

Polisi mengimbau masyarakat agar lebih peka terhadap kondisi mental rekan atau keluarga di sekitar mereka. Setiap persoalan hidup, kata Kapolsek, hendaknya dibicarakan dan dicarikan jalan keluar bersama, bukan diselesaikan dengan cara tragis.

Bagi pembaca yang mengalami tekanan psikologis atau memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup, segera hubungi layanan darurat atau lembaga konseling terdekat untuk mendapatkan bantuan profesional.(*)

Artikel Karyawan Ditemukan Tewas Gantung Diri di Mukakuning pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Ketua Apindo Kota Batam, Rafki Rasyid, menyambut positif terbitnya PP No 25 dan PP No 28 Tahun 2025 yang berkaitan dengan penyederhanaan perizinan berusaha serta pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada BP Batam.

Baginya, kedua regulasi itu menjadi bukti kuat bahwa pemerintah pusat memiliki komitmen nyata untuk menjaga iklim investasi yang kompetitif, khususnya di Batam yang selama ini dikenal sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

“Ya, kita mengapresiasi terbitnya PP 25 dan 28 Tahun 2025. Ini membuktikan adanya kemauan kuat dari pemerintah untuk menjaga iklim investasi yang menarik di Indonesia, khususnya Batam,” katanya, Jumat (10/10).

Ia menjelaskan, PP No 28/2025 berfokus pada penyederhanaan perizinan berusaha. Sementara PP No 25/2025 mengatur pelimpahan kewenangan perizinan dari pemerintah pusat ke BP Batam. Kedua aturan tersebut, menurutnya, merupakan langkah strategis yang dapat mempercepat arus investasi dan efisiensi birokrasi.

Baca Juga: Pelaku Usaha di Batam Dukung PP 25 dan PP 28, Tapi Minta Pelayanan Dibenahi

“Artinya, pemerintah pusat benar-benar menginginkan Batam ini maju dengan cepat dan mendatangkan investasi dalam jumlah besar,” katanya.

Meski demikian, Rafki menilai keberadaan dua PP tersebut belum cukup untuk menjawab seluruh tantangan di lapangan. Ia ingin pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Menteri dari kementerian terkait agar pelimpahan kewenangan itu berjalan efektif.

“PP saja belum cukup. Perlu ada aturan turunan yang lebih rendah yang mengatur teknis pelimpahan kewenangan dari kementerian terkait ke BP Batam,” ujar Rafki.

Ia menambahkan, banyak perizinan yang saat ini masih tumpang tindih antarinstansi, terutama karena kementerian teknis belum sepenuhnya melepas kewenangan ke BP Batam. Kondisi ini justru dapat menghambat kelancaran investasi dan menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha.

“Kedua PP ini sebenarnya sudah menjawab kebutuhan dunia usaha. Tapi perlu segera diterbitkan aturan turunannya berupa Peraturan Menteri dari berbagai kementerian terkait,” kata dia.

Rafki menilai BP Batam sejauh ini sudah cukup siap menjalankan seluruh amanat yang tertuang dalam kedua peraturan pemerintah tersebut. Namun, kesiapan itu perlu ditopang dengan keseriusan kementerian dalam mendukung proses pelimpahan kewenangan secara penuh.

“Hanya saja, kementerian terkait juga harus ikhlas melepas kewenangannya ke BP Batam. Jangan sampai masih ada izin yang masih dipegang oleh kementerian tertentu,” katanya.

Ia mencontohkan, salah satu izin yang hingga kini masih belum sepenuhnya diserahkan ke BP Batam adalah perizinan lingkungan. Bahkan, baru-baru ini sempat muncul kabar bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan melakukan penyegelan terhadap perusahaan yang berada di kawasan BP Batam.

Baca Juga: RSBP Batam Siapkan Diri Jadi Rumah Sakit Pendidikan Pertama di Kepri

Kementerian teknis tetap memiliki peran pembinaan, tapi pelaksanaan di lapangan harus diserahkan kepada BP Batam sebagai otoritas kawasan yang paling memahami karakteristik dan kebutuhan industri di wilayah tersebut.

“Kementerian harus berkoordinasi dulu dengan BP Batam jika ingin melakukan kegiatan tertentu di Batam. Karena BP Batam yang lebih tahu mengenai pengaturan di kawasan KPBPB,” ujar dia.

Rafki berharap, kedua PP tersebut segera dilengkapi dengan peraturan pelaksana yang komprehensif agar dapat memberi kepastian hukum dan mendorong percepatan investasi.

Selain itu, ia juga menyampaikan agar seluruh kementerian benar-benar melepaskan ego sektoral dan bersedia melimpahkan kewenangannya secara penuh kepada BP Batam. Langkah tersebut menjadi kunci agar Batam mampu menjadi kota investasi dengan daya saing tinggi di kawasan Asia Tenggara.

“Jangan setengah hati. Ego institusional harusnya dilepaskan untuk bisa membuat Batam menjadi kota investasi yang memiliki daya saing kuat di kawasan ASEAN,” kata Rafki. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Apindo Batam Sambut Positif PP 25 dan PP 28, Minta Aturan Turunan Segera Terbit pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sebagai bagian dari strategi penguatan layanan kesehatan sekaligus pengembangan SDM di bidang kedokteran di wilayah perbatasan, BP Batam memasang target untuk Rumah Sakit BP (RSBP) jadi rumah sakit pendidikan pertama di Provinsi Kepri.

Upaya tersebut dimulai dengan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada (RSA UGM) di Yogyakarta pada Jumat (3/10) lalu. Kunjungan ini bertujuan mempelajari sistem akreditasi rumah sakit pendidikan serta integrasi antara fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang telah diterapkan RSA UGM.

Rombongan BP Batam mendapatkan pemaparan mengenai tahapan akreditasi rumah sakit pendidikan, termasuk sistem pembelajaran klinik dan jejaring akademik yang harus dibangun bersama perguruan tinggi. Rombongan juga meninjau fasilitas seperti laboratorium keterampilan klinik, ruang diskusi mahasiswa koas, serta unit riset terpadu yang menjadi bagian penting dari sistem pembelajaran kedokteran modern.

Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menjelaskan, kunjungan ini menjadi langkah awal RSBP Batam dalam memantapkan rencana besar untuk bertransformasi menjadi rumah sakit pendidikan. Pembelajaran dari RSA UGM akan menjadi acuan dalam menyusun peta jalan pengembangan pendidikan kedokteran di Batam.

“Kami belajar banyak dari RSA UGM sebagai salah satu rumah sakit pendidikan terbaik di Indonesia. Dalam waktu dekat, kami juga akan menjalin kerja sama dengan dua universitas besar di Batam agar RSBP dapat menjadi rumah sakit pendidikan utama dan satelit,” katanya.

BP Batam menilai, keberadaan rumah sakit pendidikan di wilayah Kepri sangat strategis. Selain memperkuat layanan kesehatan, ni juga membuka peluang besar bagi mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan untuk melakukan praktik klinik tanpa harus ke luar daerah. Dengan begitu, kebutuhan tenaga medis di Batam dan sekitarnya dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan dukungannya terhadap transformasi tersebut. Hal itu sejalan dengan visi BP Batam untuk menjadikan Batam sebagai pusat layanan publik dan investasi yang berdaya saing, termasuk di sektor kesehatan.

“Kami ingin RSBP bukan hanya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, tetapi juga menjadi tempat lahirnya tenaga medis berkualitas yang siap mengabdi untuk daerah,” kata dia.

Otorita ingin RSBP Batam dapat segera memenuhi seluruh persyaratan sebagai rumah sakit pendidikan dan menjadi pionir di Kepri. Transformasi itu tak cuma menguatkan sistem kesehatan daerah, tetapi juga membawa Batam selangkah lebih maju sebagai pusat layanan dan pendidikan kedokteran di kawasan barat Indonesia. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel RSBP Batam Siapkan Diri Jadi Rumah Sakit Pendidikan Pertama di Kepri pertama kali tampil pada Metropolis.