Senin, 27 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 9686

Koarmada I Tangkap 7 Kapal Vietnam yang Melakukan Pencurian Ikan di Laut Natuna

Ahmadi Sultan
-
0
Koarmada I Tangkap 7 Kapal Vietnam yang Melakukan Pencurian Ikan di Laut Natuna

batampos.co.id – Aktivitas kapal ikan asing (KIA) di Laut Natuna Utara tidak kunjung reda. Terkini Komando Armada (Koarmada) I menangkap tujuh KIA berbendera Vietnam. Penangkapan dilakukan oleh KRI Bung Tomo-357 di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kapal perang yang tengah bertugas dalam operasi Siaga Samudra-20 tersebut menangkap ketujuh KIA itu, Minggu (13/12).

Berdasar informasi yang diperoleh Koarmada I, penangkapan dilakukan setelah KRI Bung Tomo-357 mendeteksi kontak asing yang dicurigai tengah melakukan aktivitas ilegal. Benar saja, saat didekati oleh kapal perang tersebut, kontak asing yang terdeteksi tengah melalukan aktivitas illegal fishing. Mendapati itu, komandan KRI Bung Tomo-357 memberi perintah peran tempur bahaya permukaan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kedua KIA Vietnam itu beroperasi tanpa dokumen resmi. Kedua kapal juga berhasil diidentifikasi sebagai MV Dolphin 278 yang diawaki 20 orang dan MV Dolphin 925 diawaki oleh tiga anak buah kapal (ABK). Panglima Koarmada I Laksamana Muda TNI A. Rasyid Kacong menyampaikan bahwa selain dua kapal itu, KRI Bung Tomo-357 juga menangkap lima KIA lainnya.

KRI Bung Tomo-357 menarik kapal Vietnam yang kedapatan melakukan Illegal Fishing di perairan Lautan Natuna Utara, Minggu (13/12) (Koarmada I)

“Unsur gelar operasi Koarmada I KRI Bung Tomo-357 berhasil menangkap tujuh kapal berbendera asing yang kedapatan melakukan aktifitas ilegal di Wilayah Perairan Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara” terang Rasyid Senin (14/12). Kelima KIA itu terdiri atas MV Dolphin 916 diawaki 13 orang, MV Dolphin 898 diawaki tiga orang, MV Dolphin 355 diawaki 20 orang, MV Dolphin 603 diawaki empat orang, dan MV Dolphin 689 diawaki 15 Orang.

Koarmada I memastikan seluruh awak KIA itu merupakan warga negara asing (WNA) yang berasal dari Vietnam. Atas penangkapan itu, Rasyid menyatakan bahwa wilayah perbatasan seperti Natuna Utara memang rawan. Sehingga harus terus dijaga ketat. “Daerah perbatasan masih sangat rawan dari berbagai macam pencurian dan penyelundupan,” imbuhnya.

Sebelum KRI Bung Tomo-357 menangkap tujuh KIA Vietnam, di hari yang sama KRI Sutendi Senaputra-378 juga menangkap dua KIA Vietnam. Yakni MV Dolphin 457 dan MV Dolphin 638. Serupa dengan tujuh KIA yang ditangkap oleh KRI Bung Tomo-357, kedua KIA tersebut juga ditangkap di perairan Natuna Utara. Hanya berbeda lokasi dengan penangkapan tujuh KIA lainnya.

Rasyid menegaskan, keberhasilan KRI Bung Tomo-357 dan KRI Sutendk Senaputra-378 menangkap KIA Vietnam merupakan wujud komitmen TNI AL dalam penegakan hukum di perairan Indonesia. “Bentuk komitmen TNI AL dalam hal ini Koarmada I terhadap penegakkan hukum di laut,” tegas perwira tinggi bintang dua TNI AL tersebut. Dia pun menyatakan, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono tegas terhadap segala pelanggaran hukum di laut.

Illegal fishing merupakan salah satu contoh pelanggaran hukum di laut yang dipastikan diproses secara tegas. Selain itu, pengawasan di lokasi-lokasi rawan seperti Natuna Utara juga akan terus berlanjut. “Dengan melakukan patroli menggunakan KRI,” imbuh Rasyid. Semua KIA Vietnam yang ditangkap oleh jajarannya, lanjut dia, sudah dibawa ke Dermaga Sabang Mawang, Lanal Ranai untuk diperiksa lebih lanjut.(jpg)

Vaksinasi Covid-19 di Amerika Serikat Dimulai Senin Ini

Ahmadi Sultan
-
0
Vaksinasi Covid-19 di Amerika Serikat Dimulai Senin Ini

batampos.co.id – Amerika Serikat (AS) sudah menjadwalkan vaksinasi Covid-19 massal paling cepat berlangsung pada Senin (14/12). Itu setelah Pfizer Inc bersama mitranya telah mengirim vaksin ke seluruh wilayah AS Minggu (13/12). Hal tersebut diungkapkan Jenderal Angkatan Darat AS Gustave Perna, ketua divisi operasional Operation Warp Speed.

Operation Warp Speed merupakan kemitraan antara pemerintah dan swasta yang dibentuk oleh Pemerintah AS guna mempercepat pengembangan, produksi, dan penyaluran vaksin, obat-obatan, serta alat tes Covid-19.

Jenderal Perna saat jumpa pers via telepon, Sabtu (12/12) mengatakan, tenaga kesehatan dan orang lanjut usia yang berada di panti jompo akan masuk dalam kelompok pertama yang menerima vaksin Covid-19. Setidaknya, ada 2,9 juta orang yang akan divaksinasi bulan ini.

’’Tenaga kesehatan kemungkinan akan divaksinasi Senin, sementara orang lanjut usia di panti jompo akan disuntik akhir minggu depan,’’ ujar Perna seperti dilansir Antara dari Reuters.

Ilustrasi freezer khusus untuk menyimpan vaksin Covid-19 Pfizer/BioNTech (Mirr18

Ia menjelaskan, terlepas dari persiapan yang telah dilakukan berbulan-bulan, menyalurkan vaksin ke 330 juta jiwa bukan perkara mudah. Pihak perusahaan dan pemerintah masih menghadapi tantangan logistik yang cukup besar, kata Perna.

Pasalnya, vaksin Covid-19 buatan Pfizer, perusahaan farmasi AS, bersama BioNTech, perusahaan asal Jerman, harus selalu disimpan pada suhu minus 70 derajat Celsius, sehingga proses pengirimannya membutuhkan cara dan peralatan yang rumit. ’’Banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan. Ini belum berakhir. Kami tahu jalan ke depan akan sulit,’’ kata Perna.

Badan Pengawas Obat-Obatan AS (FDA) pada Jumat (11/12) menerbitkan izin pakai untuk vaksin Covid-19 buatan Pfizer. Jumlah pasien Covid-19 di AS terus bertambah dan korban jiwa mencapai angka ribuan per harinya.

Di sisi lain, unit layanan intensif di rumah sakit mencapai kapasitas maksimalnya. Sejauh ini, lebih dari 295.000 warga AS tewas karena Covid-19. Vaksin buatan Pfizer/BioNTech itu sendiri akan disalurkan ke 145 lokasi di berbagai penjuru AS, Senin, sebut Perna.

Sementara itu, vaksin akan tiba di 636 lokasi pilihan pada Selasa (15/12) dan Rabu (16/12), ia menerangkan. ’’Pfizer akan menyediakan lebih banyak dosis vaksin tiap minggunya untuk segera disalurkan dan diberikan ke masyarakat,’’ kata Perna.

Saat ini, Pfizer bekerja sama dengan perusahaan logistik AS, United Parcel Service Inc (UPS) dan FedEx Corp untuk distribusi vaksin. Dua perusahaan logistik itu harus berkoordinasi dengan pengiriman produk penting lainnya seperti jarum suntik, es kering, alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan.

’’Jarak terakhir ini akan jadi yang paling sulit. Setibanya vaksin di rumah sakit atau panti jompo, mereka harus menjaga vaksin tetap berada di suhu yang dingin,’’ kata konsultan logistik dan eks analis UPS, Cathy Morrow. ’’Jarum jam sudah bergerak, tidak ada ruang untuk kesalahan,’’ kata dia.

Warga AS lainnya akan mulai divaksinasi pada Januari 2021 dan kemungkinan daerah yang padat penduduk akan menerima dosis anti virus lebih dulu. Pemerintah berusaha meyakinkan publik bahwa cepatnya distribusi vaksin tidak akan menafikkan aspek keselamatan dan keamanan.

“Kami bekerja cepat karena gentingnya situasi pandemi, bukan karena ada tekanan dari luar,” kata Komisioner FDA Stephen Hahn.

AS pada Jumat menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin untuk warga berusia 16 tahun ke atas. Menurut hasil sementara uji klinis tahap akhir, imunisasi merupakan langkah yang 95 persen efektif mencegah Covid-19.

Antivirus buatan Pfizer/BioNTech itu akan jadi vaksin pertama yang mendapatkan izin pakai di AS. Inggris, Kanada, dan tiga negara lainnya telah memberi izin pakai lebih dulu untuk vaksin buatan Pfizer/BioNTech.

Pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump telah menyalurkan miliaran dolar untuk pengembangan vaksin dan anggaran itu akan digunakan untuk mendanai distribusi serta memastikan ketersediaan vaksin ke negara-negara bagian.

Otoritas setempat mengatakan vaksin akan tersedia secara luas pada April 2021. Sebuah lembaga penasihat untuk Pusat Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) pada Sabtu merekomendasikan vaksin diberikan ke warga berusia 16 tahun ke atas.

FDA mengatakan vaksin aman digunakan oleh mereka yang memiliki riwayat alergi, meskipun ada beberapa laporan yang menunjukkan sebaliknya. Beberapa riset menemukan dua pasien di Inggris yang punya riwayat alergi jatuh sakit setelah divaksinasi. (*/jpg)

Belajar Tatap Muka, Siswa Harus Bawa Masker Cadangan

Ahmadi Sultan
-
0
Belajar Tatap Muka, Siswa Harus Bawa Masker Cadangan

batampos.co.id – Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi menyampaikan, bahwa pemakaian maksimal masker idealnya adalah selama 4 jam. Setelahnya harus diganti.

Terkait dengan pembelajaran tatap muka (PTM), dia meminta para guru untuk memberikan informasi kepada anak didiknya terkait penggunaan masker tersebut. Khususnya terkait dengan protokol kesehatan (3M), yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

’’Memakai masker itu maksimal 4 jam ya, maka kalau anak nanti belajar di sekolah lebih dari 4 jam, anak harus membawa masker cadangan. Jadi semua yang ada di sekolah membawa masker cadangan,’’ ungkapnya.

Ia pun mengungkapkan persentase risiko penularan. Jika ada yang terkena virus tapi tanpa gejala dan tidak memakai masker, kemudian ada yang sehat tapi tidak pakai masker dan jaga jarak, potensi penularannya 100 persen. ’’Kemudian, yang punya virus ini tidak pakai masker dan yang sehat pakai masker, potensi penularan 70 persen,’’ tambahnya.

’’Kalau yang sakit pakai masker dan sehat tidak pakai masker, risiko penularan nya tinggal 5 persen. Lalu kalau keduanya pakai masker risiko 1,5 persen,’’ sambung dia.

Jadi potensi penularannya besar, makanya mereka yang sakit harus pakai masker. Pertanyaannya adalah siapa yang sakit atau membawa virus, hal itu tidak diketahui. ’’Menggunakan masker secara bersama-sama adalah bentuk disiplin untuk menghindarkan kita dari penularan Covid-19,’’ ucapnya. (*/jpg)

Terungkap, CCTV di Lokasi Bentrokan Polri-FPI Ternyata Tak Rusak

Aris
-
0
Terungkap, CCTV di Lokasi Bentrokan Polri-FPI Ternyata Tak Rusak

batampos.co.id – CCTV di lokasi bentrokan antara Polri dan Front Pembela Islam (FPI) ternyata tidak rusak.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Marga, Syubakti Syukur sesaat setelah memenuhi panggilan Komnas HAM.

Di Komnas HAM, Syubakti memberikan penjelasan terkait bentrokan anggota Polri dengan laskar khusus pengawal Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang terjadi di Tol Jakarta-Cikampek Senin (7/12/2020) pukul 00.30 WIB.

Ia menyatakan, telah memberikan keterangan dan dokumen terkait peristiwa yang terjadi di Tol Jakarta-Cikampek kepada Komnas HAM. Dia mengaku, CCTV di kawasan tersebut tidak rusak.

“Kalau kemudian mengenai CCTV yang kemudian dikabarkan rusak, itu sebenarnya enggak, CCTV kita itu semuanya berfungsi,” kata Syubakti di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2020) seperti yang dilansir dari JawaPos.com (group batampos.co.id).

Kata dia, Tol Jakarta-Cikampek terpasang ratusan CCTV dan rekaman CCTV yang terjadi pada KM 50 bukan rusak, melainkan terdapat gangguan pengiriman data.

“Jadi CCTV kita di Jakarta-Cikampek maupun elevated di bawahnya itu ada 277 CCTV yang kemarin memang kebetulan terganggu itu bukan CCTV-nya. CCTV tetap berfungsi, tapi pengiriman data itu terganggu hanya 24 CCTV dari KM 48, 49 sampe 72,” tuturnya.

Namun, Syubakti menyebut CCTV pada lokasi kejadian tidak terekam. Karena terdapat kesalahan pada pengiriman data perekaman CCTV.

“Kalau di luar yang 23 itu, sekian jam, sekian jam itu dari jam 4.50 atau jam 5 sampai 4 besoknya itu di 23 titik itu enggak kekirim data. Nggak ada rekaman,” kata dia.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM, Khoirul Anam, pihaknya akan mendalami keterangan dan barang bukti yang diserahkan dari Dirut Jasamarga. Sehingga publik diminta untuk bersabar dan menunggu hasil penelusuran Komnas HAM.

“Mohon terkait yang beredar di publik memang ada baiknya diklarifikasi. Bagian dari ini lah kami proses klarifikasi, kami dikasih kesempatan dikasih penjelasan yang cukup detail dan akan ada pertanyaan untuk mendetailkan kembali,” ucap Anam.

Menurutnya, keterangan dari Jasamarga akan menambah terang peristiwa tewasnya enam simpatisan FPI di Tol Jakarta-Cikampek. Kares peristiwa itu menimbulkan informasi yang simpangsiur di tengah masyarakat.

“Semua hal yang terkait Jasamarga, terkait jalan tol yang di sana memang bagaimana karena tugas Komnas HAM untuk merangkai peristiwa, nah kontribusi dari info yang diberikan pihak Jasamarga akan menambah terangnya peristiwa,” ujarnya.(jpg)

Sekda: Jaga Batam Tetap Kondusif

Aris
-
0
Sekda: Jaga Batam Tetap Kondusif

batampos.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin, meminta semua elemen masyarakat untuk menjaga Kota Batam tetap kondusif dan dapat menghormati apapun hasil yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilkada di Kota Batam.

Dijelaskannya, secara umum pelaksanaan Pilkada di Batam berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.

Meskipun kata dia, ada ditemukan beberapa permasalahan, tapi bisa diselesaikan dengan baik.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Batam untuk menghormati apapun hasil yang nantinya disampaikan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam.

“Mari kita jaga Batam tetap kondusif,” kata Jefridin sesaat setelah menghadiri rapat refleksi dan proyeksi pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dengan pemerintah pusat bersama KPU, Bawaslu dan Forkompinda Kota Batam, Senin (14/12/2020).

Pihaknya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada penyelenggara pemilu, TNI dan Polri yang telah bekerja keras untuk mengamankan Pilkada serentak 2020. Terlebih lagi pemilu tahun ini digelar di tengah pandemi Covid-19.

“Tentunya kita semua berharap Covid-19 ini bisa cepat berakhir,” jelasnya.

Pada rapat tersebut, Menko Polhukam, Mahmud MD, mengatakan, pemerintah pusat juga memberikan apresiasi atas pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang berjalan dengan baik.

Mahfud berpesan agar kepala daerah terpilih merupakan mandataris rakyat yang perlu dijaga legitimasinya.
Menurut dia kepala daerah terpilih juga memiliki tantangan bagaimana melakukan penanganan Covid-19 di daerahnya.

“Persatuan dan kesatuan harus menjadi prioritas utama pasca pemilu,” katanya.(*/esa)

KPK Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia, Panggil 6 Saksi

Ahmadi Sultan
-
0
KPK Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia, Panggil 6 Saksi

batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (PT DI) tahun anggaran 2007-2017. Penyidik lembaga antirasuah menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam orang saksi yang merupakan pejabat dan mantan pejabat di PT DI.

Keenam saksi yang akan diperiksa adalah pelaksana tugas (Plt) Kepala Departemen Kontrak Unit Sekretaris PT DI, Dinah Andriani; Manajer Penjualan PT DI, Heri Muhammad Taufik Hidayat; Pensiunan PT DI; Djajang Tardjuki, GM SU ACS tahun 2017 PT DI; Teten Irawan, Pensiunan PT DI (jabatan terakhir GM SU ACS), M Fikri dan Kadiv Produk, Jasa dan Purna Jual PT DI, Toto Pratondo.

“Mereka semua akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS (Budiman Saleh). Pemeriksaan dilakukan di Polrestabes Bandung,” kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (14/12).

Mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama bidang Bisnis Pemerintah PT Dirgantara Indonesia Irzal Rinaldi Zailani telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus korupsi ini bermula pada awal 2008, saat Budi Santoso dan Irzal Rinaldi Zailani bersama-sama dengan Budi Wuraskito selaku Direktur Aircraft Integration, Budiman Saleh selaku Direktur Aerostructure, serta Arie Wibowo selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan menggelar rapat mengenai kebutuhan dana PT Dirgantara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan di kementerian lainnya.

Dalam rapat itu juga dibahas mengenai biaya entertainment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui bagian keuangan.

Budi Santoso mengarahkan agar tetap membuat kontrak kerjasama mitra atau keagenan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Namun sebelum dilaksanakan, Budi meminta agar melaporkan terlebih dahulu rencana tersebut kepada pemegang saham yaitu Kementerian BUMN.

Setelah sejumlah pertemuan, disepakati kelanjutan program kerjasama mitra atau keagenan dengan mekanisme penunjukkan langsung. Selain itu, dalam penyusunan anggaran pada rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) PT Dirgantara Indonesia, pembiayaan kerjasama tersebut dititipkan dalam ‘sandi-sandi anggaran’ pada kegiatan penjualan dan pemasaran.

Selanjutnya, Budi Santoso memerintahkan Irzal Rinaldi Zailani dan Arie Wibowo untuk menyiapkan administrasi dan koordinasi proses kerjasama mitra atau keagenan. Irzal pun menghubungi Didi Laksamana untuk menyiapkan perusahaan yang akan dijadikan mitra atau agen.

Kemudian, mulai Juni 2008 hingga 2018, dibuat kontrak kemitraan atau agen antara PT Dirgantara Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Aircraft Integration dengan Direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.

Atas kontrak kerjasama tersebut, seluruh mitra atau agen tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerjasama.

PT Dirgantara Indonesia baru mulai membayar nilai kontrak tersebut kepada perusahaan mitra atau agen pada 2011 atau setelah menerima pembayaran dari pihak pemberi pekerjaan. Selama tahun 2011 sampai 2018, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia kepada enam perusahaan mitra atau agen tersebut sekitar Rp 205,3 miliar dan USD 8,65 juta, atau sekira Rp 330 miliar.

Atas perbuatannya, Budi Santoso dan Irzal Rinaldi disangkakan melanggar pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(jpg)

Ada Produk Kuliner Indonesia Nampil di Situs Amazon

Aris
-
0
Ada Produk Kuliner Indonesia Nampil di Situs Amazon

batampos.co.id – Makanan khas yaitu tempe dan bumbu gulai Indonesia kini kian dikenal masyarakat internasional setelah eksis di platform e-commerce Amazon.com.

Kementerian Perdagangan (Kemendag), melalui Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Vancouver bahkan mulai mengekspor 57 varian jenis produk makanan dan minuman khas Indonesia yang dipasarkan melalui Amazon.com.

Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto dalam keterangan resminya, mengatakan,
peluncuran produk makanan dan minuman Indonesia di lokapasar Amazon merupakan salah satu cara agar produk-produk ekspor baru Indonesia dapat beredar, tersebar, dan membanjiri pasar global.

“Hal ini juga merupakan upaya mendorong ekspor produk Indonesia ke Kanada,” ujarnya, Senin (14/12/2020).

Berikut beberapa daftar produk makanan dan minuman Indonesia yang diluncurkan di Amazon:
1. Tempeh Chips Original
2. Banana Chips
3. Cassava Crackers Original
4. Almond Oat Cookies Choco Chips

5. Indonesian Spices Gulai Curry
6. Bali Ginger Drink
7. Wild Kopi Luwak
8. Papua Arabica
9. Nusantara Espresso Blend

Platform e-commerce Amazon.com. Makanan khas yaitu tempe dan bumbu gulai Indonesia kini kian dikenal masyarakat internasional setelah eksis di platform e-commerce tersebut.

Produk-produk tersebut diketahui berasal dari 20 pelaku usaha adalah UMKM.

Sebelum dipasarkan di Amazon.com, produk-produk tersebut telah lolos seleksi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) dan juga tim Archipelago Inc. dari segi rasa, kualitas, dan kandungan bahan baku yang disesuaikan dengan selera pasar.

Kemudian para pelaku usaha diberikan fasilitas antara lain dibebaskan dari biaya pengiriman dari Indonesia ke Kanada, biaya logistik, biaya promosi di Amazon, serta diberikan pendampingan dalam melakukan adaptasi produk sesuai dengan peraturan Kanada.
Seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah bekerja sama dengan KBRI Ottawa, KJRI Vancouver, serta BNI dan BRI cabang New York.

Kepala ITPC Vancouver, Robby Handoko mengungkapkan, produk-produk itu dipilih untuk diluncurkan di Amazon.com karena adanya peningkatan penjualan online atas produk makanan dan minuman lebih dari 200% selama pandemi virus Corona (COVID-19).

Nantinya, Kemendag juga menyeleksi produk UMKM Indonesia untuk dipasarkan di platform lain seperti IKEA, Canadian Tyre, dan Home Depot.(int)

Vaksinasi Covid-19 Jalur Mandiri Bisa Pre Order

Ahmadi Sultan
-
0
Vaksinasi Covid-19 Jalur Mandiri Bisa Pre Order

batampos.co.id – (BP)-Produsen vaksin dalam negeri yang ditunjuk oleh pemerintah, yakni PT. Bio Farma mengkonfirmasi bahwa masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi covid-19 jalur mandiri bisa mendapatkan vaksin dengan cara pre-order. Meski demikian, hingga saat ini belum ada harga yang pasti untuk satu kali proses vaksinasi.

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) menyatakan bahwa hingga saat ini aturan soal harga vaksinasi masih digodok.

Juru Bicara Bio Farma, Bambang Heriyanto membenarkan bahwa sudah beredar di masyarakat beberapa iklan atau promo tentang layanan vaksinasi Covid-19. Iklan-iklan tersebut beredar di Media Sosial dengan mengatasnamakan beberapa fasilitas kesehatan menawarkan Pre-Order vaksinasi jalur mandiri.

Bambang menjelaskan bahwa saat ini pemerintah masih menyelesaikan skema pelaksanaan vaksinasi Covid-19 baik untuk kebutuhan program bantuan pemerintah maupun kebutuhan mandiri.

Bio Farma belum melaksanakan sistem pelayanan Pre-Order untuk vaksinasi Covid-19 jalur mandiri dalam bentuk apapun, baik untuk keperluan fasilitas kesehatan maupun untuk perorangan. “Saat ini, Bio Farma masih mengembangkan sistem yang akan digunakan untuk pemesanan Pre-Order untuk vaksinasi Covid-19 khususnya untuk jalur mandiri,” jelas Bambang Minggu,(13/12)

Bambang menyebut hingga saat ini belum ada ketentuan maupun pengaturan teknis dari pemerintah terkait hal tersebut. ”Yang terpenting adalah pelaksanaan vaksinasinya sendiri tetap menunggu izin penggunaan dari Badan POM”, ujarnya.

Mengenai penyediaan layanan vaksinasi Covid-19 seperti Rumah Sakit Klinik dan Fasilitas Kesehatan lainnya, lanjut Bambang, masih melakukan proses pendaftaran dan verifikasi, untuk jalur mandiri melalui asosiasi – asosiasi resmi.

Selanjutnya, memahami adanya inisiatif, dan kebutuhan untuk mempersiapkan dari awal masyarakat yang berminat vaksinasi, Bio Farma menghimbau kepada penyedia layanan kesehatan untuk menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait petunjuk teknis pelaksanaan pemesanan Pre-Order vaksinasi Covid-19 jalur mandiri.

Kedatangan vaksin Covid-19 tahap pertama sejumlah 1.2 juta dosis dari Sinovac pada 6 Desember 2020 yang lalu telah menarik perhatian masyarakat banyak. Saat ini, selagi proses evaluasi izin penggunaan dari Badan POM berjalan, pemerintah sedang mempersiapkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Sementara soal harga, Juru Bicara Pemerintah sekaligus Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi menjelaskan, beberapa harga vaksin juga sudah mulai beredar di masyarakat. Nadia menegaskan bahwa harga-harga tersebut tidak valid.

”Pemerintah belum menetapkan harga vaksin Covid-19 yang akan digunakan. Masyarakat dihimbau tunggu informasi resmi pemerintah,” kata Nadia.

Ia menambahkan, Pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan no. 9860/2020 telah menetapkan 6 jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan di Indonesia, yaitu vaksin produksi Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer/BioNTech, dan Sinovac.

Kehadiran dan penggunaannya dalam program vaksinasi kata Nadia masih dinamis mengikuti proses pengadaan dan izin penggunaannya.(tau/jpg)

Belajar Online Bikin Potensi Anak Putus Sekolah Makin Tinggi

Ahmadi Sultan
-
0
Belajar Online Bikin Potensi Anak Putus Sekolah Makin Tinggi

batampos.co.id – Selama masa pandemi Covid-19, pemerintah telah tiga kali menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 Pada Masa Pandemi Covid-19. Di mana pada Januari 2021, satuan pendidikan diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM).

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono mengatakan, hal itu tepat dilakukan karena sistem pembelajaran yang tidak dilakukan dengan tatap muka di sekolah memiliki dampak yang negatif terhadap anak.

Ironisnya, masa depan bangsa akan dihadapkan dengan potensi tingginya angka putus sekolah. “Karena mereka belajar dari rumah, akhirnya banyak peserta didik yang terpaksa turut berkerja agar dapat membantu perekonomian keluarga selama masa pandemi. Kondisi ini tentunya menjadi sangat mengkhawatirkan,” tutur Agus dalam keterangan resminya, Senin (14/12).

Menurutnya perbedaan akses dan tingkat kualitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) juga berakibat pada kesenjangan capaian belajar, terutama anak dari sosio-ekonomi berbeda. Kemudian, minimnya interaksi dengan guru, teman, dan lingkungan luar ditambah tekanan akibat sulitnya pembelajaran jarak jauh menyebabkan stres pada anak.

“Dengan tinggal di rumah tercatat banyak anak terjebak kasus kekerasan di rumah tanpa terdeteksi oleh guru. Karena itu juga kemudian pemerintah memutuskan untuk menerbitkan SK tentang penyesuaian kebijakan yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pemberian izin pembukaan satuan pendidikan,” kata Agus.

Meskipun terdapat penyesuaian baru dalam kebijakan pembelajaran, Agus tetap mengimbau bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama.

“Saya berharap kondisi psiko-sosial dan kesehatan semua komponen dalam ekosistem pendidikan tetap terjaga dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi Covid-19,” pungkasnya.(jpg)

Surat Usulan Dicabut Pjs Gubernur, Pelantikan Pejabat Kepri Kisruh

Ahmadi Sultan
-
0
Surat Usulan Dicabut Pjs Gubernur, Pelantikan Pejabat Kepri Kisruh

batampos.co.id – Rencana pelantikan sejumlah pejabat eselon IV dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri jadi polemik. Penyebabnya terjadi kekisruhan dalam pengajuan surat permohonan rekomendasi pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Sebagaimana dilansir Harian Batam Pos, mulanya, permohonan untuk memperoleh rekomenasi pelantikan diajukan oleh Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharudin, kepada Menteri Dalam Negeri pada 1 Desember 2020 melalui surat nomor 800/1757/BKPSDM-SET/2020.

Dalam surat yang diberi label penting itu, Bahtiar menyebutkan alasannya mengajukan pelantikan adalah untuk mengisi kekosongan pejabat pada sejumlah jabatan di Pemprov Kepri. Permohonan diajukan karena untuk melantik pejabat daerah harus ada rekomendasi dari Mendagri.

Namun, kemarin, saat Batam Pos mengonfirmasi kebenaran surat permohonan rekomendasi itu kepada Bahtiar, Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri itu, malah balik mengirimkan foto surat permohonan pembatalan surat sebelumnya kepada Mendagri. Dalam surat bertarikh 11 Desember 2020 itu, Bahtiar meminta Mendagri tidak mengeluarkan rekomendasi pelantikan kepada Pemprov Kepri dan mengembalikan surat permohonan sebelumnya kepada Pemprov Kepri.

Di surat permohonan pembatalan itu, satu-satunya alasan yang disampaikan adalah karena surat usulan sudah tersebar di media, sehingga dapat berdampak tidak baik bagi kinerja organisasi Pemprov Kepri.

Melalui aplikasi WhatsApp, kepada Batam Pos, Bahtiar menjelaskan, “Ya, memang benar, Pemprov Kepri ada mengajukan permohonan pelantikan terhadap pejabat eselon III dan IV ke Mendagri. Yakni, untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada sekarang ini,” ujarnya, Minggu (13/12).

Ia memastikan bahwa usulan tersebut tidak berlaku lagi dan tidak disetujui Kemendagri untuk diberikan rekomendasi pelantikan. “Nama-nama tersebut tak sesuai usulan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Pemprov, saya tidak kenal satupun. Kemendagri sangat selektif untuk memberikan rekomendasi, apalagi pengajuannya mendekati hari pencoblosan pilkada,” jelas Bahtiar.

Kemarin, di Graha Kepri, Batam, Tim Baperjakat Pemprov Kepri yang dipimpin Sekretaris Daerah, Arif Fadillah, telah menggelar rapat mematangkan rencana pelantikan yang sedianya dilangsungkan hari ini, Senin (14/12).

Arif yang dihubungi Batam Pos tidak menjawab panggilan telepon dan pesan yang dikirimkan. Tak berselang lama, salah seorang pejabat eselon II Pemprov Kepri mengubungi Batam Pos dan menanyakan keberadaan Batam Pos saat berbicara dengannya. “Apakah Anda sedang bersama Pjs Gubernur?” ujarnya.

Setelah itu, ia tak memberi penjelasan lagi. Informasi yang didapat melalui salah satu pejabat eselon IV di lingkungan Pemprov Kepri, di antara 37 nama yang diusulkan untuk dilantik, ada pejabat yang belum tiga tahun menduduki jabatannya, namun karena ada kepentingan tertentu, pejabat bersangkutan masuk dalam daftar yang diajukan untuk diberikan rekomendasi dilantik.

“Minimalnya adalah tiga tahun, namun belum tiga tahun sudah diusulkan dipromosikan lagi, yakni dari posisi eselon IV ke eselon III. Bahkan akan menempati lahan basah terkait pajak daerah,” ujarnya, kemarin, di Tanjungpinang.

Dalam daftar yang diajukan Pemprov Kepri pada 1 Desember 2020 lalu, ada 23 orang pejabat eselon IV yang dipromosikan ke eselon III. Selebihnya adalah rotasi terhadap jabatan eselon III.

Ada beberapa posisi strategis atau dikenal ‘basah’, di antaranya adalah Kepala Bidang Pertambangan Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Bidang Anggaran, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang, dan Kepala UPT PPD Karimun, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri. (*/jpg)

1...9,6859,6869,687...14,217Halaman 9,686 dari 14,217

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000