batampos – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kepulauan Anambas memperketat pengawasan terhadap pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) bagi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Staf Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Anambas, Sofiani Srilagogo, mengatakan hingga akhir September 2025 baru satu dapur MBG yang mengajukan usulan SLHS, yaitu dapur di Air Asuk, Kecamatan Siantan Tengah.

“Proses pengusulan SLHS baru bisa dilakukan setelah tim sanitasi melakukan inspeksi kesehatan lingkungan. Untuk Air Asuk, minggu lalu sudah kita lakukan pemeriksaan,” ujarnya, Selasa (30/9).

Sementara itu, dapur MBG Piabung di Kecamatan Palmatak hingga kini belum menjalani IKL meski sudah melayangkan surat pengajuan ke Dinkes.

“Surat sudah masuk. Nanti kita jadwalkan untuk turun langsung melihat bangunan dapur dan cara produksi makanan. Itu penting supaya standar kebersihan terpenuhi,” jelas Sofiani.

Menurutnya, aturan terbaru Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan semua dapur umum program MBG mengantongi SLHS dan menjalani IKL.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang disajikan benar-benar aman dan higienis bagi anak penerima manfaat.

“Mereka diberi tenggat waktu satu bulan untuk melengkapi SLHS. Dinkes siap memfasilitasi agar prosesnya cepat. Kita tidak ingin ada makanan yang berisiko bagi kesehatan anak-anak,” tegasnya.

Selain pengawasan dapur, Dinkes juga terus memantau kondisi anak-anak yang mengonsumsi makanan MBG setiap hari, terutama terkait kesehatan pencernaan.

“Kami pantau harian. Kalau ada keluhan, segera lapor agar bisa ditangani cepat,” tambahnya.

Sementara itu, Humas MBG Piabung, Hendri, mengakui dapur mereka sudah beroperasi sejak Senin (29/9) meski belum menjalani inspeksi.

“Kita sudah ke Dinkes, tapi minggu lalu mereka ada kegiatan di Desa Kiabu, jadi belum bisa turun. Insya Allah secepatnya Puskesmas Palmatak akan turun ke dapur kita, setelah itu baru kita urus SLHS,” kata Hendri. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Baru Satu Dapur MBG di Anambas Ajukan Sertifikat Higiene, Dinkes Awasi Ketat pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Orang tua siswa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bintan kini bisa bernapas lega. Pasalnya, Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk menanggung biaya penggantian wadah makan yang rusak atau hilang, sehingga tidak lagi dibebankan kepada orang tua maupun sekolah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bintan sekaligus Ketua Satgas MBG, Ronny Kartika, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil setelah muncul polemik soal tanggungan wadah makan dalam program MBG.

“BGN menyampaikan bahwa kasus wadah makan rusak atau hilang tidak hanya terjadi di Bintan, tetapi juga di beberapa daerah lain. Akhirnya, BGN memutuskan untuk menanggung sepenuhnya biaya penggantiannya,” ujar Ronny, Selasa (30/9).

Ronny menegaskan, keputusan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah pusat agar program MBG berjalan lancar dan tidak memberatkan pihak sekolah maupun orang tua penerima manfaat.

Selain itu, BGN juga telah mengeluarkan surat ketetapan terkait insentif guru yang membantu distribusi makanan di sekolah.

“Guru yang ditugaskan akan mendapat apresiasi dari negara berupa insentif Rp100 ribu. Hitungannya bulanan atau per periode nanti akan dipelajari kembali,” tambahnya.

Dengan kebijakan baru ini, pemerintah berharap pelaksanaan MBG semakin efektif sekaligus meringankan beban orang tua siswa di Bintan. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Akhirnya BGN Tanggung Biaya Wadah Makan Rusak di Program Makan Bergizi Gratis Bintan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kejaksaan Negeri (Kejari) Anambas mengabulkan permohonan restorative justice (RJ) untuk tersangka Yulizar alias Botak.

Ia sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena memukul anak kandungnya yang masih berusia 13 tahun.

Kepala Kejari Anambas, Budhi Purwanto, mengatakan proses RJ dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau tahap dua oleh penyidik Polres Anambas.

“Kita jembatani usulan RJ ini ke Jaksa Agung. Alhamdulillah setelah berkasnya masuk, langsung bisa kita proses,” ujar Budhi, Selasa (30/9).

Budhi menegaskan, keputusan memberi jalan RJ ini didasari beberapa pertimbangan. Pertama, pelaku merupakan ayah kandung korban.

Pemukulan terjadi karena Yulizar ingin membina anaknya yang sebelumnya ketahuan mencuri besi milik aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

“Selain itu, pelaku baru pertama kali berurusan dengan hukum dan ancaman hukumannya juga di bawah lima tahun,” tambahnya.

Perkara ini sempat dikaitkan dengan kasus dua ASN, yakni Rony Lazut dan Hazman, yang juga melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Bedanya, tindakan Yulizar masuk kategori KDRT karena melibatkan anak kandung sebagai korban.

Peristiwa pemukulan terjadi pada 15 Mei 2025 di sebuah kedai kopi di Batu Lanting, Desa Tarempa Timur. Yulizar memukul anaknya dengan tangan kanan hingga mengenai pipi sebelah kiri. Korban merasakan sakit dan luka batin akibat kejadian itu.

Meski demikian, pihak keluarga sepakat berdamai. Kejari Anambas menilai penyelesaian lewat jalur RJ lebih tepat demi keberlangsungan hubungan keluarga.

Budhi menegaskan, RJ tidak berarti pelaku bebas tanpa syarat. Ada komitmen yang harus dipenuhi, termasuk tidak mengulangi perbuatan serupa dan tanggung jawab orang tua untuk membina anak dengan cara lebih baik.

“Prinsipnya, RJ ini bukan untuk melegalkan kekerasan. Tapi bagaimana hukum bisa menghadirkan keadilan yang lebih bermanfaat, khususnya bagi korban dan keluarganya,” tutur Budhi.

Dengan disetujuinya RJ, Yulizar bisa kembali ke rumah dan memperbaiki hubungannya dengan sang anak. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Kejari Anambas Setujui Restorative Justice Kasus KDRT Ayah Pukul Anak pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyiapkan sederet event pariwisata untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) pada Oktober 2025.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kepri, Hasan, menyebutkan sedikitnya ada 11 event yang digelar selama sebulan penuh.

“Event pariwisata ini penting untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung pelaku usaha pariwisata di Kepri,” kata Hasan, Selasa (30/9).

Rangkaian acara akan dibuka dengan Kepri Tourism Expo 2025 pada 1–5 Oktober. Dilanjutkan Nongsa Resort Fun Rally pada 4 Oktober, Bintan Triathlon pada 4–5 Oktober, Wonderful Kepri Fun Fishing pada 10–11 Oktober, serta ASEAN Master Downhill pada 11–12 Oktober.

Kemudian ada event Brave pada 18 Oktober, Pekan Rasa Melayu 24–25 Oktober, Wanderfood Kepri 18–19 Oktober, Indigo Bintan Festival, Festival Sastra Gunung Bintan, hingga Festival Kopi Merdeka.

Hasan menegaskan, seluruh kegiatan ini juga ditujukan untuk mengejar target kunjungan wisman tahun 2025. “Target kunjungan wisman tahun ini sebanyak 1,7 juta. Saat ini masih kurang sekitar 700 ribu kunjungan yang harus dikejar,” jelasnya.

Selain menarik wisman, rangkaian event diharapkan memberi dampak langsung pada sektor ekonomi lokal. Khususnya bagi pelaku pariwisata di Batam, Bintan, dan Tanjungpinang.

“Kami berkolaborasi dengan pelaku tempat wisata untuk menggelar event ini. Promosi harus digencarkan agar wisman semakin tertarik datang ke Kepri,” pungkas Hasan.

Reporter: M. Ismail 

Artikel Oktober 2025, Kepri Suguhkan 11 Event Wisata demi Tarik 1,7 Juta Wisman pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Jumlah dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bintan terus bertambah. Terbaru, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Toapaya resmi beroperasi di Jalan Raya Gesek, Kecamatan Toapaya.

Kepala SPPG Toapaya, Kamaryadi, mengatakan dapur tersebut mulai beroperasi pada Senin (29/9). Dapur MBG ini melayani 18 sekolah dari berbagai jenjang, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA.

“Total penerima manfaat dari program ini sekitar 2.935 orang, dengan menu yang berbeda setiap harinya,” ujarnya, Selasa (30/9).

Kamaryadi menjelaskan, distribusi makanan dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Badan Gizi Nasional (BGN). Pengantaran makanan dimulai sejak pagi untuk PAUD, TK, dan SD kelas 1 – 3, kemudian dilanjutkan ke SD kelas 4 – 6, SMP, dan SMA.

Seorang pelajar kelas 6A SDN 002 Toapaya, Rizky Adinata, mengaku senang dengan program ini. Ia tidak lagi perlu membawa bekal dari rumah. Sebelumnya, orang tua Rizky memberi uang jajan Rp 15 ribu per hari, kini berkurang menjadi Rp 13 ribu.

Bupati Bintan, Roby Kurniawan, menegaskan pemerintah daerah akan mengawasi program MBG secara berkala, termasuk menu yang disajikan setiap hari.

Ia juga sudah meninjau menu hari kedua dapur SPPG Toapaya, yakni nasi putih, ayam teriyaki, tempe mendoan, lalapan timun dan selada, serta buah kelengkeng.

“Mudah-mudahan menu seperti ini dapat dipertahankan,” kata Roby. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Dapur Baru Program Makan Bergizi Gratis Dibuka di Toapaya, Layani 2.935 Siswa pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau kembali menetapkan dua tersangka baru dalam kasus lanjutan dugaan korupsi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa pemanduan dan penundaan kapal di sejumlah pelabuhan Batam pada 2015–2021.

Dua tersangka tersebut yakni Ahmad Jauhari, Direktur PT Bias Delta Pratama, serta Suyono, pensiunan BP Batam yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pemanduan dan Penundaan Bidang Komersial periode 2012–2016.

“Ini perkara lanjutan. Perkara sebelumnya sudah disidangkan dan telah berkekuatan hukum tetap,” kata Aspidsus Kejati Kepri, Mukharom, Selasa (30/9).

Menurut Mukharom, kedua tersangka diduga memperoleh pekerjaan pemanduan dan penundaan kapal tanpa mengantongi Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Akibatnya, negara dirugikan.

Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri, kerugian negara dalam kasus ini mencapai 272.492 dolar AS atau setara Rp4,54 miliar.

“Kedua tersangka langsung ditahan di Rutan Tanjungpinang selama 20 hari ke depan,” ujarnya.

Kejati Kepri sebelumnya juga telah menjerat sejumlah pihak dalam kasus serupa. Mereka adalah terpidana Allan Roy Gemma (Direktur PT Gemalindo Shipping Batam dan PT Gema Samudera Sarana), Syahrul (Direktur PT Pelayanan Kimia Samudra dan PT Segara Catur Perkasa), serta dua pejabat BP Batam, yakni Hari Setyobudi (Kepala Kantor Pelabuhan Kelas I Batam) dan Heri Kafianto (Kabid Komersial Kantor Pelabuhan Laut Batam).

Selain itu, PT Bias Delta Pratama sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) disebut melaksanakan kegiatan pemanduan dan penundaan kapal tanpa kerja sama operasional (KSO) dengan BP Batam.

“Sehingga BP Batam tidak memperoleh bagi hasil sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut,” tegas Mukharom.

Kedua tersangka, Ahmad Jauhari dan Suyono dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Reporter: M. Ismail 

Artikel Kejati Kepri Tetapkan Dua Tersangka Baru dalam Korupsi PNBP Kapal Batam, Ini Sosoknya pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Polisi di Tanjungpinang menangkap dua pelaku penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Kedua pelaku masing-masing berinisial RO dan NS.

Peristiwa itu terjadi pada Jumat (26/9) sekitar pukul 13.50 WIB di kawasan Perumahan Lembah Asri, Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol Hamam Wahyudi, mengatakan penganiayaan bermula dari perselisihan antara pelaku dengan korban berinisial MN yang masih anak di bawah umur.

“Pelaku memukul korban karena ada rasa tersinggung. Korban mengalami luka memar akibat pukulan menggunakan kayu dan obeng,” kata Hamam, Selasa (30/9).

Kejadian ini terungkap setelah korban melapor kepada orang tuanya. Laporan itu kemudian diteruskan ke pihak kepolisian hingga kedua pelaku berhasil diamankan.

Meski korban tidak mengalami luka serius, polisi menegaskan kasus ini tetap diproses secara hukum.

“Keduanya sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan akan diproses lebih lanjut oleh Satreskrim Polresta Tanjungpinang,” tegas Hamam. (*)

Reporter: M. Ismail 

Artikel Hajar Bocah Pakai Kayu dan Obeng, 2 Pria Tanjungpinang Jadi Tersangka pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar selalu menjaga sikap dan perilaku, baik di lingkungan tempat tinggal maupun saat bermasyarakat.

Pesan ini disampaikan Sahtiar menyusul keterlibatan salah satu ASN Pemkab Anambas, Rony Lazut, dalam kasus kekerasan terhadap anak yang telah diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Anambas.

“Jadikan ini pelajaran. Sebagai ASN, harus menjaga sikap karena kita ini menjadi cerminan atau contoh yang baik kepada masyarakat,” kata Sahtiar, Selasa (30/9).

Sahtiar menegaskan, ASN dituntut mampu mengendalikan emosi dalam menghadapi persoalan pribadi maupun yang berkaitan dengan masyarakat. Menurutnya, perilaku negatif seorang ASN bisa berdampak luas, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga institusi.

“ASN harus berhati-hati. Emosi itu manusiawi, tetapi wajib kita kendalikan. Jangan sampai tindakan kita justru merugikan diri sendiri, keluarga, institusi, dan masyarakat,” tegasnya.

Atas kasus ini, Pemkab Anambas telah memberikan teguran lisan kepada Rony Lazut. Sahtiar berharap yang bersangkutan dapat memperbaiki diri serta kembali menjadi teladan.

“Baru teguran lisan saja, kalau sanksi belum. Kita lihat dari sisi kemanusiaan, karena ini akibat emosi sesaat,” ujarnya.

Kasus ini bermula pada 16 Mei lalu ketika Rony bersama seorang ASN Pemprov Kepri, Hazman, mendapati seorang anak berusia 13 tahun berinisial MD mencuri besi milik aset Pemprov Kepri.

Karena korban tidak mengaku, keduanya emosi dan memukul MD secara bergantian hingga mengenai pipi kiri dan telinganya. MD mengalami luka dan rasa sakit, sehingga kasus dilaporkan ke polisi.

Rony dan Hazman sempat ditahan di sel Polres Anambas selama delapan hari. Namun, kasus akhirnya diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice setelah ada perdamaian dengan keluarga korban. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Kasus Kekerasan Anak oleh ASN, Sekda Anambas: Jaga Sikap dan Kendalikan Emosi pertama kali tampil pada Kepri.