batampos.co.id – Polres Kepulauan Seribu menemukan 5 orang jenazah di dalam sebuah freezer kapal ikan KM Starindo Jaya Maju VI. Penemuan ini bermula dari patroli yustisi yang dilakukan anggota di perairai Pulau Pari pada Kamis (17/9).
Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Morry Ermond mengatakan, awalnya petugas patroli untuk mencari kapal dengan jumlah ABK yang banyak. Tujuannya untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan. Aparat kemudian melihat KM Starindo yang terlihat memiliki ABK cukup banyak.
“Kemudian cek manifes dari sana diketahui nakhoda dan ABK mengakui bahwa ada lima ABK-nya yang meninggal dunia dan ditaruh dalam freezer. Dari situlah terungkap,” kata Morry saat dihubungi, Jumat (18/9).
Berdasarkan pengakuan nakhoda, kelima jenazah ini meninggal karena menenggak minunan keras oplosan. Jenazah kemudian dimasukan ke dalam freezer agar tidak membusuk.
“Keterangan awal dari nakhodaa meninggal karena minum miras oplosan, tapi penyebab kematian akan dipastikan dari hasil otopsi jenazah,” ucap Morry.
Lebih lanjut, Morry menjelaskan, saat didatangi petugas, KM Starindo diketahui hendak kembali ke darat usai mencari ikan selama 2 bulan. Saat disinggung terkait ada atau tidaknya tanda-tanda kekerasan pada jenazah, Morry belum bisa memastikan. Saat ini, jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur untuk diotopsi.
“Nanti hadil visum baru kita pastikan (penyebab kematiannya),” katanya.
Polres Kepulauan Seribu masih menyelidiki kasus penemuan 5 jenazah di kapal ikan KM Starindo Jaya Maju VI. Para korban ini diduga sudah meninggal selama 12 hari.
“Ya meninggal 12 hari yang lalu dan mayatnya disimpan di dalam ruang pendingin kapal,” kata Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP Morry Ermond saat dihubungi, Jumat (18/9).
Morry mengatakan, nakhoda kapal beserta para Anak Buah Kapal (ABK) memasukan jenazah ke freezer agar tidak membusuk. Sebab, perjalanan pulang dari tengah laut ke darat memakan waktu berhari-hari.
“Rencananya jasad akan dibawa ke Pelabuhan Muara Baru,” jelasnya. (jpg)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam memiliki beberapa rumah susun (Rusun) yang dapat disewa oleh masyarakat.
Selain harganya yang murah, Rusun BP Batam mempunyai fasilitas yang cukup lengkap. Dengan begitu dapat dimanfaatkan bagi para pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Manager Komersial Unit Usaha Hunian, Gedung, Agribisnis, dan Taman BP Batam, Soetarno Dwi Karaya, mengatakan, rusun BP Batam berada di beberapa wilayah yang berdekatan dengan kawasan industri.
“Rusun kita ada di Sekupang, Muka Kuning, Batuampar, Kabil, dan Tanjung Uncang,” jelasnya, belum lama ini.
Kata dia, tarif sewa per kamar di setiap rusun berbeda-beda tergantung tipe yang diinginkan calon penyewa.
Seperti Rusun Muka Kuning yang dapat disewa secara perorangan dan umum. Ia menjelaskan untuk layanan komersil kamar tipe 21 tarifnya Rp 1.250.000/bulan/kamar.
Dengan fasilitas 1 tempat tidur queen, AC, 2 lemari, kamar mandi dan dapur dalam.
Sementara untuk layanan dasar di lantai 1 dan 2 lanjutnya tarifnya hanya Rp 850 ribu/kamar/bulan. Sedangkan untuk lantai 3 dan 4 tarifnya Rp 800 ribu/bulan/kamar.
“Itu sama masih tipe 21 dan di dalamnya sudah terdapat 2 tempat tidur tingkat, AC, 2 lemari, kamar mandi dan dapur dalam,” jelasnya.
Selain itu pihaknya juga memberikan layanan sosial dengan tarif yang jauh lebih murah, yaitu Rp 600 ribu/kamar/bulan untuk lantai 1 dan 2. Sementara untuk lantai 3 dan 4 hanya Rp 550 ribu/kamar/bulan.
“Tipenya masih sama 21 dan di dalamnya sudah ada 2 tempat tidur tingkat, 2 lemari, kamar mandi dan dapur dalam,” tuturnya.
Sedangkan untuk hunian korporasi biaya juga tergolong murah. Seperti layanan komersil tarifnya hanya Rp 1.125.000/kamar/bulan.
“Layanan dasarnya untuk di lantai 1 dan 2 harga sewanya hanya Rp750 ribu/kamar/bulan dan Rp700 ribu/kamar per bulan untuk di lantai 3 dan 4,” paparnya.
Pada pelaksanaan tatanan hidup baru atau New Normal, Rusun BP Batam lanjutnya sudah menerapkan protokol kesehatan.
Calon penyewa Rusun BP Batam kata dia, wajib melengkapi persyaratan yang telah ditentukan pemerintah.
Seperti wajib membawa surat keterangan sehat yang telah dilampirkan hasil RAPID TEST/PCR negatif (Covid-19) resmi dengan kurun waktu paling lama 7 hari sebelum kedatangan di Rusun.
calon penghuni juga diminta utnuk mengisi semua formulis yang disediakan dan wajib mentaati prosedur kesehatan.
Seperti mencuci tangan di tempat yang telah disediakan atau menggunakan hand sanitizer, calon penyewa juga harus menjaga jarak antar orang 1 hingga 2 meter dan menjaga jarak pada antrean.
Selain itu calon penyewa harus menggunakan masker ketika datang ke Rusun.(esa/adv)
batampos.co.id – Warga negara asing (WNA) ternyata boleh loh memiliki e-KTP. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Buleleng setidaknya mencatat ada sebanyak 135 warga negara asing (WNA) yang memiliki e-KTP.
Sebagian besar WNA yang memiliki e-KTP ini tercatat karena sudah bekerja cukup lama di Bali. Ataupun sudah menikah dengan warga setempat namun tetap sebagai warga negara asalnya.
Versi Disdukcapil Buleleng, WNA yang memiliki e-KTP tersebut tercatat sejak tahun 2015 lalu sampai tahun 2020.
Dengan rincian WNA yang memang e-KTP, 7 orang berada di Kecamatan Gerokgak, 9 orang di Kecamatan Seririt, 4 orang Kecamatan Busungbiu, 26 orang Kecamatan Banjar,
33 orang Kecamatan Sukasada, 44 orang Kecamatan Buleleng, 4 orang Kecamatan Sawan, 1 orang Kecamatan Kubutambahan dan 7 orang berada di Kecamatan Tejakula.
Menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Disdukcapil Buleleng Dewa Ketut Mudita, WNA mamang diperbolehkan memiliki e-KTP yang dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten setempat.
Penerbitan e-KTP bagi WNA tertuang dalam aturannya tersendiri yang tercantum dalam pasal 63 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013.
“Jadi sebelumnya, WNA yang mengajukan e-KTP ini harus memenuhi syarat yang ditentukan. Yakni mereka harus menunjukkan KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap) yang dikeluarkan kantor imigrasi. Kalau memang memegang KITAP, bisa diterbitkan e-KTP dan itu resmi,” ujar Dewa Mudita seizin Kadis Dukcapil Putu Ayu Reika Nurhaeni seperti dikutip Radar Bali, Jumat (18/9).
Dari 135 WNA memiliki e-KTP di Buleleng berasal dari berbagai negara, baik Amerika, Prancis, Rusia, Swiss, Belanda, Denmark, Selandia Baru, Inggris maupun negara-negara di benua Asia seperti Thailand dan Jepang.
“Mereka (WNA, red) yang memiliki e-KTP karena menikah dengan penduduk pribumi, bekerja dan mengemban tugas kedinasan dari negara asal mereka,” ungkapnya.
Dia menambahkan, meski e-KTP dimiliki oleh WNA, namun ada batasan masa berlakunya mengikuti pada izin tinggal tetap dan dapat diperpanjang.
Beda dengan e-KTP WNI yang berlakunya seumur hidup. Demikian pula e-KTP milik WNA tak punya hak pilih ketika pemilu dilakukan.
“Jadi e-KTP sebatas identitas saja, tidak bisa digunakan untuk keperluan hal-hal lainnya,” pungkasnya.(jpg)
Pengoperasian RS Pulau Galang dijamin akan berjalan seperti biasa meski bangunan rusak tengah diperbaiki. Persentase kesembuhan penderita Covid-19 di sini tinggi dan sempat diwacanakan menampung pasien dari Surabaya.
—
EMPAT ruang perawatan rusak. Yang terparah ruang karantina 240. Untuk sementara waktu tidak dapat digunakan karena mengalami kebocoran.
“Di ruangan itu ada pasien-pasien yang sedang dirawat,” ujar Kepala Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang Kolonel (CHK) dr Khairul Ikhsan Nasution kepada Batam Pos.
Rabu lalu (16/9) RS yang dibangun dengan biaya Rp 400 itu memang morat-marit dihajar puting beliung. Posisi bangunan yang berhadapan dengan alam terbuka membuat angin langsung menerjang atap.
Para pasien pun harus dipindahkan ke ruangan lain. Beruntung tidak ada kerusakan alat medis.
’’Ruang inap saja yang kena. Sempat bocor dan langsung diperbaiki. Sekarang sudah diatasi,’’ tuturnya.
Batam yang berhadapan dengan Singapura memang berpotensi diterjang angin kencang hingga puting beliung hari-hari ini.
Kepala Seksi Data dan Informasi (Kasidatin) BMKG Kelas I Hang Nadim Batam Suratman mengatakan, kondisi hujan disertai petir dan angin kencang masih akan berlangsung hingga pekan depan.
Petugas mengecek salah satu ruangan di RSKI Pulau Galang yang mengalami efek terjangan puting beliung. (Kolonel dr Khairul Ikhsan Nasution untuk Batam Pos)
Itu disebabkan matahari mendekati garis khatulistiwa sehingga penguapan yang mengakibatkan pertumbuhan awan cepat terjadi. ’’Dari satelit, terpantau hingga 23 September ini kondisi matahari masih berada di atas khatulistiwa. Artinya, masih berpotensi terjadi hujan deras dan angin kencang,’’ ujar Suratman.
Menurut dia, kecepatan angin bisa mencapai 60 kilometer (km) per jam, bahkan lebih. Kondisi tersebut bisa terjadi sewaktu-waktu dan di mana saja.
Namun, angin puting beliung dominan terjadi pada pagi dan siang hari. Sebab, penguapan yang tinggi menumbuhkan awan kumulonimbus (CB).
’’Bisa terjadi kapan saja. Namun, puting beliung bisanya muncul tiba-tiba setelah pembentukan awan CB. Berbeda dengan angin kencang,’’ terang Suratman.
Catatan Jawa Pos, pada tahap pertama RSKI Pulau Galang mampu menampung 460 pasien. Kapasitas itu terus ditingkatkan sampai 1.000 pasien.
Total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk membangun RSKI di pulau eks lokasi pengungsian ’’manusia perahu’’ Vietnam itu mencapai Rp 400 miliar. RSKI Pulau Galang juga sempat diwacanakan dipakai untuk merawat pasien Covid-19 dari Surabaya, Jawa Timur.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Laksamana Madya TNI I Nyoman Gede Ariawan tidak menyangkal insiden tersebut. ’’Karena daerahnya kan terbuka, terus angin kencang, sehingga atapnya bermasalah,’ terang dia kepada Jawa Pos kemarin (17/9).
Berdasar laporan yang diterima Ariawan, angin kencang hanya merusak bagian atap. Sementara bagian lain bangunan aman.
Dia memastikan kondisi itu tidak mengganggu pelayanan terhadap ratusan pasien Covid-19 yang ada di rumah sakit tersebut.
Berdasar data terakhir yang dia terima, ada 276 pasien yang dirawat di sana. Sebagian besar sudah dinyatakan positif terpapar virus korona.
Data itu juga mencatat jumlah pasien RSKI Pulau Galang sejak 12 April sampai kemarin pagi sebanyak 2.722 orang. Menurut dia, persentase pasien sembuh setelah dirawat di rumah sakit tersebut cukup tinggi. ’’Semua yang dirawat di sana itu pulih sehat,’’ kata dia.
Dari total pasien yang datang ke rumah sakit tersebut, hanya tujuh orang yang harus dirujuk. Sisanya bisa ditangani sampai pulih tanpa satu pun yang meninggal.
Karena itu, lanjut Ariawan, pihaknya menjadikan RSKI Pulau Galang sebagai rumah sakit rujukan utama pasien Covid-19 di Batam dan sekitarnya.
Selain persentase pasien sembuh tinggi, dia menyebutkan bahwa fasilitas rumah sakit tersebut lengkap. ’’Termasuk juga tenaga medisnya,’’ tambah dia.
Berkaitan dengan kerusakan akibat angin kencang, Ariawan menyatakan bahwa perbaikan masih menjadi tanggung jawab vendor yang membangun rumah sakit tersebut. ’’Segera diperbaiki,’’ tegasnya.
Untuk itu, pasien maupun keluarga pasien tidak perlu khawatir. Sebab, seluruh pasien aman. Tidak ada yang menjadi korban. Kogabwilhan I memastikan bahwa pengoperasian RSKI Pulau Galang berjalan seperti biasa.
Khairul membenarkan tidak ada korban dari kejadian akibat terjangan puting beliung tersebut. Dia juga sudah menginventarisasi segala kerusakan.
Lalu, laporan kerusakan dan foto-foto kondisi ruangan dikirimkan ke vendor yang membangun rumah sakit tersebut.
’’Karena masih dalam tenggang enam bulan pemeliharaan dari vendornya. Jadi, vendor yang melakukan perbaikan,’’ ungkapnya.(*/c19/ttg/jpg)
batampos.co.id – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyatakan, peluang kerja sama multilateral untuk vaksin makin terbuka lebar. Ada sejumlah indikator. Salah satunya ditandai dengan dimulainya kegiatan due diligence oleh Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) dengan Bio Farma pada 15 September lalu.
Dalam uji tersebut, kata dia, CEPI melakukan asesmen atas kapasitas manufaktur vaksin Covid-19, quality management system (QMS), sistem analisis laboratorium, hingga sistem TI Bio Farma. Diharapkan, hasil due diligence akan diterima pada akhir September atau awal Oktober 2020.
Selain itu, Retno turut dalam penandatanganan MoU antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan UNICEF Indonesia tentang pengadaan dan mekanisme delivery vaksin dari Gavi Covax Facility. Penandatanganan pada 16 September 2020 itu penting.
Sebab, MOU tersebut bisa menjadi infrastruktur yang diperlukan untuk persiapan pengadaan dan mekanisme delivery vaksin melalui jalur kerja sama multilateral. ”Jika vaksin sudah tersedia, tidak akan terjadi delay dalam hal delivery-nya ke masyarakat,” papar Retno.(jpg)
batampos.co.id – Rencana pemerintah menonaktifkan seluruh ponsel blackmarket (BM) atau ponsel yang masuk ke Indonesia secara ilegal mulai 15 September, lagi-lagi belum terwujud. Sebab, sampai 17 September, masih ada ponsel BM yang tetap aktif.
Yosi, warga Botania, mengaku ponsel miliknya masih aktif hingga kemarin. Bahkan, ia sama sekali tak tahu dengan rencana pemerintah yang hendak menonaktifkan seluruh ponsel BM di Indonesia.
“Perasaan HP-ku (handphone/ponsel) masih aktif, ini beli HP malah enggak ada garansinya sama sekali, barang bekas dari Singapura,” imbuh Yosi, kemarin.
Kepala Disperindag Kota Batam, Gustian Riau, membenarkan kondisi tersebut. Padahal, ia sudah menerima surat dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) beberapa waktu lalu yang menjelaskan ponsel-ponsel BM dinonaktifkan per tanggal 15 September kemarin.
“Benar, beberapa waktu lalu dibilang akan menonaktifkan ponsel BM per 15 September, ternyata sampai sekarang belum,” ujar Gustian.
Karena tak juga jelas, Gustian pun menyurati Kemendag beberapa hari lalu. Surat itu meminta ketegasan mengenai waktu pasti menonaktif ponsel BM tersebut.
“Surat yang kami kirim itu minta ketegasan saja. Jadi, apa jadi tidaknya dinonaktifkan. Kalau jadi, kapan waktunya,” jelas Gustian.
Menurut Gustian, jumlah ponsel bekas di Batam saat ini sudah jauh berkurang dibanding beberapa tahun lalu. Sebab, minat masyarakat
untuk membeli ponsel BM dinilai sudah jauh berkurang.
“Memang masih ada, sekitar 25 persen lagi. Dulu sampai 60-70 persen malah,” katanya. (*/jpg)
batampos.co.id – Sebanyak 106 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkonfirmasi psoitif Covid-19 dan menjadi urutan ketiga klaster perkantoran di wilayah DKI Jakarta.
Berdasarkan data dari situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, corona.jakarta.go.id, Jumat (18/9/2020), sebanyak 106 orang pegawai KPK tercatat telah terkonfirmasi positif Covid-19.
KPK berada di urutan ketiga setelah pada urutan pertama Kementerian Kesehatan tercatat 252 kasus dan urutan kedua Kementerian Perhubungan tercatat 175 kasus.
Semenjak Pemprov DKI memperkerat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota, KPK telah melakukan kehadiran fisik pegawai 25 persen pegawai bekerja di kantor dan 75 persen bekerja dari rumah.
“Sistem kehadiran fisik menggunakan proporsi 25-75, yaitu 25 persen bekerja di kantor (BDK) dan 75 persen bekerja dari rumah (BDR),” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (14/9/2020) kemarin.
Lembaga antirasuah juga mengatur jam kerja untuk pegawainya yakni selama delapan jam dan dibagi dalam shift. Untuk Senin – Kamis dibagi menjadi dua shift yakni, shift I (08.00-17.00) dan shift II (11.00-20.00).
Selanjutnya khusus untuk Jumat, shift I yakni pukul 08.00 – 17.30, dan shift II 11.00 – 20.30. Kemudian terkait pelaksanaan koordinasi atau rapat pihaknya bakal mengutamakan melalui media daring.
“Dalam hal pertemuan tatap muka tidak dapat dihindari, pertemuan dibatasi waktu paling lama tiga jam dengan jumlah peserta maksimal 50 persen dari kapasitas ruangan serta tetap memperhatikan jarak aman setiap peserta,” tandas Ali.(jpg)
batampos.co.id – Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Haiyani Rumondang mengatakan, proses validasi penerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dilakukan selama empat hari. Pengecekan secara mendalam dilakukan oleh Kemenaker, sebagai upaya menjamin BSU tepat sasaran.
“Ada proses selama empat hari yang kami lakukan untuk mengecek kelengkapan persyaratan penerima manfaat program ini,” ujarnya dalam diskusi online, Kamis (17/9).
Menurutnya, proses ini dilakukan agar penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemenaker merupakan instansi yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Keuangan untuk memberikan validasi terakhir.
Atas dasar itu, peran kementerian ini sangat penting. Kementerian ini akan langsung mengajukan kepada KPPN secara langsung untuk disalurkan kepada Bank Himbara yakni Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.
“Kami hanya proses kelengkapannya dan memastikan perintah pembayaran langsung ke KPPN ke bank penyalur, Himbara,” katanya.
Hingga saat ini, BSU sudah memasuki gelombang pertama dan sampai pada batch ketiga. Realisasi penyaluran batch 1 sudah sebesar 99,32 persen, batch 2 sudah sebesar 99,28 persen, dan batch 3 sudah mencapai 40,9 persen.
“Terdapat kendala, karena ada beberapa rekening bank yang bermasalah, sehingga tidak bisa dilakukan transfer,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Badan Penyelenggara (BP) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Agus Susanto menyatakan, sudah sebanyak 11,8 juta data penerima manfaat yang telah diberikan kepada Kemenaker untuk diberi BSU. “Dalam tiga minggu, kami sudah mengumpulkan sebanyak 14 juta, namun yang telah kami validasi terdapat 11,8 juta,” tuturnya.(jpg)
batampos.co.id – Hingga Kamis (17/9/2020) status tujuh kecamatan di Kota Batam masih zona merah penyebaran Covid-19.
Dari tujuh kecamatan tersebut warga yang paling banyak terkonfirmasi positif Covid-19 terbanyak saat ini berada di Kecamatan Batam Kota.
Dilansir dari website lawancorona.batam.go.id, total jumlahnya hingga Kamis (17/9/2020) sebanyak 291 orang. Dengan rincian 119 orang dalam perawatan, 169 orang sembuh dan 12 orang meninggal dunia.
Berikut daftar 7 kecamatan di Kota Batam yang masuk dalam zona merah penyebaran Covid-19:
1. Batam Kota
2. Lubuk Baja
3. Bengkong
4. Sei Beduk
5. Sagulung
6. Batu Aji
7. Sekupang
Sementara itu dua kecamatan di Kota Batam masuk dalam zona merah muda, yakni:
1. Nongsa
2. Batu Ampar
Kemudian satu kecamatan zona kuning, yakni Bulang dan dua kecamatan zona hijau. Yakni Belakang Padang dan Galang.
Peta penyebaran Covid-29 di Kota Batam hingga Kmis (17/9/2020).
Ketua Bidang Kesehatan Gugus Tugas Covid-19 Kota Batm, Didi Kusmarjadi, menyebutkan, dari hasil penyelidikan epidemiologi yang terus dilakukan oleh Tim Surveilans Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Batam terhadap seluruh cluster dapat disimpulkan sementara bahwa saat ternyata terlihat kembali adanya kenaikan jumlah kasus baru.
Hal itu lanjutnya sehubungan adanya penurunan tingkat kedisplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan diberbagai aktifitas sehari-hari.
Sehingga kata dia, hal ini nantinya memungkinkan terjadi pertumbuhan kembali kasus Covid-19 yang berkaitan dengan berbagai cluster tersebut ataupun kasus baru yang terjadi baik dari transmisi lokal maupun import.
“Kami ingatkan dan imbau kembali guna kemaslahatan bersama masyarakat Kota Batam agar tetap mengikuti anjuran pemerintah. Seperti menjaga jarak, senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir,” tuturnya.
Kemudian tetap di rumah saja dan jika terpaksa harus keluar rumah gunakan masker serta selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan seimbang dan berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup.(*/esa)
batampos.co.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (17/9). Dia datang untuk, melaporkan dugaan adanya calo yang menjanjikan kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada para peserta tes CPNS.
Saat itu, Tjahjo diterima langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Hendro Pandowo dan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Jean Calvijn Simanjuntak. Pertemuan mereka berlangsung tertutup.
“Intinya Menpan RB melaporkan modus calo CPNS yang menipu CPNS dijanjikan lulus dan membuat surat palsu Kemenpan RB tertanggal 28 Oktober 2019,” kata Tjahjo.
Tjahjo mengatakan, calo CPNS ini diduga telah membuat surat palsu yang mengatasnamakan Menpan RB. Surat itu dipakai pelaku untuk melakukan penipuan kepada korban yang hendak mendaftar CPNS.
Tak main-main, politikus PDI Perjuangan tersebut menduga penipuan yang dilakukan pelaku berjumlah sangat besar. “Penipuan antara Rp150 sampai Rp 400 juta,” jelas. Tjahjo.
Dia berharap Polda Metro Jaya bisa segera mengungkap kasus ini. “Kami minta atensi Kapolda untuk mengusut tuntas calo-calo CPNS tersebut,” tandas Tjahjo. (*/jpg)
