batampos – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam mendesak aparat kepolisian dan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau untuk segera turun ke lapangan menyelidiki peristiwa meninggalnya Reza Ramadhan (26), pekerja PT Caterpillar Indonesia di Tanjunguncang.

Ketua KC FSPMI Batam Yapet Ramon mengatakan, pihaknya menerima informasi bahwa korban ditemukan dalam keadaan terbujur kaku dengan luka lecet di pelipis. Ia sempat mendapatkan pertolongan medis awal, namun nyawanya tak tertolong. “Kami menduga penyebabnya kecelakaan kerja, tapi hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut,” ujarnya, Selasa (7/10).

Yapet menilai ada sejumlah kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut, termasuk waktu pelaporan yang terlambat dan pemulangan jenazah yang cepat sebelum investigasi dilakukan. “Kami minta ini tidak ditutup-tutupi. Pihak pengawas provinsi dan kepolisian harus bekerja sama melakukan pemeriksaan di tempat korban ditemukan,” tegasnya.

Baca Juga: Karyawan PT Caterpillar Tewas Saat Bekerja, Polisi Selidiki Dugaan Kecelakaan Kerja

Menurutnya, kasus seperti ini seharusnya menjadi peringatan penting bagi perusahaan untuk memperketat mitigasi kecelakaan kerja. Ia menekankan pentingnya pemenuhan standar keselamatan kerja (K3) di awal agar risiko kecelakaan bisa terdeteksi sejak dini.

“Kami harap ke depan ada langkah konkret. Jangan menunggu korban berikutnya baru bertindak,” ujar Yapet. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel FSPMI Desak Polisi dan Pengawas Turun Tangan Usut Kematian Karyawan PT Caterpillar pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos — Seorang pekerja bernama Reza Ramadhan (26), warga Batuaji, ditemukan meninggal dunia di gudang PT Caterpillar Indonesia, kawasan Tanjunguncang, Kamis (2/10) sore. Kejadian ini sontak mengagetkan rekan-rekan kerjanya di lokasi.

Informasi awal menyebutkan korban ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan luka lecet di pelipis. Ia sempat dilarikan ke salah satu rumah sakit swasta di Batuaji, namun nyawanya tidak tertolong. Dugaan sementara, korban terjatuh saat bekerja di area gudang perusahaan tersebut.

Namun, sumber di lapangan menyebutkan ada kejanggalan karena laporan ke Polsek baru dibuat pada malam hari, beberapa jam setelah kejadian. “Kejadiannya sore, tapi laporan baru malam. Ini jadi tanda tanya bagi kami,” ujar seorang pekerja di lokasi yang enggan disebutkan namanya.

Jenazah korban kemudian dipulangkan ke kampung halamannya di Bangka Belitung pada Jumat (3/10) siang, sehari setelah insiden terjadi. Proses pemulangan yang cepat ini disebut menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan pekerja.

Kapolsek Batuaji AKP Raden Bimo Dwi Lambang membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kematian korban.

“Kami masih selidiki apakah ini murni kecelakaan kerja atau meninggal karena sakit. Karena kami pun baru terinfo setelah jenazah sudah dikembalikan ke pihak keluarga,” ujarnya, Selasa (7/10).

Bimo menambahkan, pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendalami penyebab peristiwa ini dan memastikan tidak ada unsur kelalaian dalam penanganannya. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Karyawan PT Caterpillar Tewas Saat Bekerja, Polisi Selidiki Dugaan Kecelakaan Kerja pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota Batam, melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengaku belum menerima data resmi terkait pelaku usaha lokal yang bekerja sama dalam program Sentra Pangan dan Pemberdayaan Gizi (SPPG) Batam.

Kepala Dinas UMKM Batam, Salim, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum memonitor secara detail UMKM mana saja yang menjadi pemasok bahan baku atau mitra dapur program Makanan Bergizi (MBG) tersebut.

“Saya belum ada datanya, belum termonitor. Cuman memang kan sebenarnya bisa saja mereka melakukan kerja sama, misalnya penyiapan atau menjadi tukang masaknya,” ujar Salim saat dikonfirmasi Batam Pos, Senin (6/10).

Baca Juga: Dapur Bergizi di Batam Raup Ratusan Juta, UMKM Lokal Jadi Andalan

Ia menjelaskan, secara konsep kerja sama antara pelaku UMKM dan SPPG sangat mungkin dilakukan. Namun, dinas belum memiliki laporan resmi mengenai daftar pelaku UMKM yang terlibat.

“Kita belum dapat datanya, UMKM mana saja yang bekerja sama. Kita memang dorong sih sebenarnya,” katanya.

Salim juga menyebut adanya Koperasi Merah Putih, yang diarahkan untuk menjadi salah satu pemasok bahan baku dapur program makanan bergizi di Batam.

“Kalau Koperasi Merah Putih ini ada arah ke situ, nanti untuk bahan dapurnya seperti sayur, daging, atau kebutuhan dapur untuk makanan gratis itu. Harapan kita koperasi ini bisa jadi salah satu pemasok untuk keperluan memasak dari program MBG, agar bisa mendorong UMKM itu sendiri,” jelasnya.

Menurutnya, koperasi tersebut dapat memasok berbagai kebutuhan dapur seperti beras, minyak, ikan, hingga daging ke dapur-dapur SPPG.

“Termasuk Koperasi Merah Putih ini, misalnya ada kebutuhan daging, ikan, beras, minyak untuk dapur ini. Jadi koperasi ini bisa bekerja sama sebagai pemasok untuk keperluan menyiapkan makanan bergizi ini,” ujarnya.

Meski begitu, hingga kini dinas belum memiliki data detail mengenai UMKM mana saja yang sudah bekerja sama dengan pihak SPPG.

“Untuk datanya sendiri kami belum dapat. Kalau memang ada, kami sangat mendorong. Tapi untuk data detailnya, UMKM mana saja yang sudah bekerja sama, nanti kami akan kroscek dan infokan lebih lanjut. Untuk sekarang belum kami cek,” kata Salim.

Ia menambahkan, secara klasifikasi usaha, kategori UMKM bisa dilihat dari nilai omset atau asetnya.

“Intinya kalau usaha mereka sampai Rp500 juta masih mikro. Rp500 juta sampai Rp1 miliar sudah usaha kecil. Di atas itu sudah masuk menengah. Bisa saja kategori mereka masuk UMKM, cuman data secara laporan atau detail belum kami dapat ini,” kata dia. (*)

Reporter: M. Sya’ban

Artikel Dinas UMKM Akui Belum Monitor Mitra Lokal di Program SPPG Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebesar 0,64 persen pada September 2025. Angka ini mengalami kenaikan dibanding bulan sebelumnya yang tercatat 0,18 persen.

Secara tahunan (year-on-year), inflasi Kepri mencapai 2,70 persen, sedikit lebih tinggi dari inflasi nasional yang berada di angka 2,65 persen.

Kenaikan harga terjadi di tiga wilayah pemantauan BPS, yakni: Karimun: 0,99 persen, Batam: 0,62 persen dan Tanjungpinang: 0,54 persen.

Dengan capaian tersebut, Kepri menempati posisi ke-7 inflasi bulanan tertinggi di kawasan Sumatera.

Kepala BPS Kepri menjelaskan bahwa inflasi September ini terutama didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan dan cabai merah.

Kenaikan harga emas dipicu oleh ketidakpastian geopolitik global, sementara harga cabai merah melonjak akibat serangan hama di sejumlah daerah sentra produksi.

Komoditas lain yang turut menyumbang inflasi di antaranya sayur mayur seperti kangkung dan bayam, yang harganya naik akibat curah hujan tinggi yang mengganggu produksi.

Di sisi lain, kelompok pengeluaran transportasi mengalami deflasi sebesar 0,96 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh rendahnya mobilitas masyarakat akibat minimnya hari libur dan ketiadaan kegiatan besar pada bulan tersebut.

Bank Indonesia (BI) Kepri menyebut inflasi yang masih dalam batas aman tidak lepas dari sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama pemerintah daerah.

Langkah-langkah pengendalian yang dilakukan antara lain: Rapat koordinasi daerah, edukasi dan sosialisasi inflasi, pelatihan hilirisasi cabai bagi UMKM, Kerja sama antar daerah untuk suplai beras, bawang merah, dan cabai.

Deputi Kepala Perwakilan BI Kepri, Ardhienus, mengatakan pihaknya terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas harga pangan di daerah.

“Kami terus mendorong peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, serta perluasan kerja sama antar daerah agar inflasi tetap dalam sasaran 2,5 ±1 persen,” ujar Ardhienus, Rabu (1/10).

Memasuki Oktober, BI Kepri memperkirakan tekanan harga masih mungkin berlanjut, terutama dari: Kenaikan harga emas global, terbatasnya pasokan hortikultura karena curah hujan tinggi.

Namun demikian, ada sejumlah faktor yang diperkirakan mampu menahan laju inflasi, antara lain: Penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dan tren penurunan harga minyak dunia.

BI dan TPID Kepri memastikan akan terus memantau perkembangan harga dan mengambil langkah antisipatif agar tekanan inflasi tidak mengganggu daya beli masyarakat. (*)

Reporter: M. Sya’ban

Artikel Inflasi Kepri Lampaui Nasional, Emas dan Cabai Jadi Pemicu pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kasus dugaan korupsi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang menyeret Direktur sekaligus pemilik Hotel Da Vienna Boutique berinisial A.O, kini memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam membuka peluang untuk menelusuri kemungkinan pelanggaran serupa di hotel-hotel lain di Kota Batam.

Kepala Kejari Batam, I Wayan Wiradarma, mengatakan hingga saat ini fokus penyidikan masih pada Hotel Da Vienna. Namun, penyidik tidak menutup kemungkinan akan melakukan pengembangan.

“Sementara ini data yang kami terima baru dari Hotel Da Vienna. Tapi kalau nantinya ditemukan hotel lain yang melakukan hal serupa, tentu akan kami proses sesuai hukum,” tegas Wayan, Selasa (7/10).

Baca Juga: Kejari Batam Selidiki Dugaan Korupsi Pajak Hotel Da Vienna, Potensi Kerugian Negara Capai Rp4,99 Miliar

Kasus ini bermula dari tunggakan PBJT senilai Rp3,7 miliar yang belum disetor pihak hotel ke kas daerah. Angka tersebut berdasarkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Wayan, sebelum menetapkan A.O sebagai tersangka, pihaknya sudah lebih dulu mengambil langkah persuasif. Namun, hingga tenggat waktu berakhir, manajemen hotel tidak menunjukkan itikad baik.

“Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku menggunakan dana pajak itu untuk kebutuhan pribadi sehari-hari,” ungkap Wayan.

Tindakan ini, kata dia, secara nyata berpotensi merugikan keuangan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam dari sektor pajak hotel. Oleh sebab itu, unsur tindak pidana korupsi dinilai terpenuhi.

Penyidik juga membuka kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang turut terlibat atau berupaya menghalangi jalannya penyidikan.

“Kami akan menindak tegas siapa pun yang mencoba mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum,” ujarnya.

Kasus ini mendapat sorotan publik karena menyangkut kepercayaan terhadap sistem pemungutan pajak di sektor perhotelan salah satu penyumbang utama PAD Batam.

Kejari Batam memastikan, proses hukum akan terus berjalan hingga tuntas. Setiap pihak yang terbukti melanggar, akan dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai peraturan yang berlaku. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Kasus Korupsi Pajak Hotel Da Vienna, Kejari Batam Bidik Potensi Pelanggaran di Hotel Lain pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Di balik semangat sosial untuk memenuhi kebutuhan gizi warga, program Sentra Pangan dan Pemberdayaan Gizi (SPPG) Kota Batam menyimpan potensi ekonomi yang besar. Dari dapur-dapur yang menyuplai ribuan porsi makanan setiap hari, perputaran uang hingga ratusan juta rupiah per bulan ikut menggerakkan ekonomi lokal bahkan menjadi ladang investasi yang menjanjikan.

Program dapur sosial ini terus berkembang sejak diluncurkan. Hingga awal Oktober 2025, total 74 dapur SPPG telah terdaftar, tersebar di seluruh kecamatan di Batam. Namun, baru 59 dapur yang sudah aktif beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap administrasi dan verifikasi.

“Dari 20 September kemarin, tercatat 74 dapur. Yang sudah berjalan 59. Sisanya sedang mendata penerima manfaat dan menyelesaikan administrasi. Sekitar 40 dapur juga tengah menjalani evaluasi,” ungkap Defri Renaldi, Koordinator SPPG Batam, saat dihubungi Batam Pos, Senin (6/10).

Baca Juga: Lauk Basi, Anak Sakit, Program MBG Disorot, Pemerintah Perketat Pengawasan

Program ini menyasar kelompok rentan seperti siswa sekolah, ibu hamil, balita, dan ibu menyusui. Tercatat sebanyak 188.742 penerima manfaat tersebar di hampir seluruh kecamatan, kecuali Bulang dan Galang.

“Untuk wilayah dapur, hampir semua kecamatan sudah ada. Yang belum hanya Bulang dan Galang,” tambah Defri.

Setiap dapur memiliki kapasitas produksi berbeda. Namun rata-rata mampu menyiapkan 3.000 hingga 4.000 porsi makanan per hari.

“Kalau maksimal, satu dapur bisa produksi 4.000 porsi per hari. Itu dikalikan 20 hari kerja, berarti bisa sampai 80.000 porsi per bulan,” jelasnya.

Program ini juga membuka peluang bisnis bagi investor lokal. Untuk menjadi mitra dapur SPPG, modal yang dibutuhkan tak kecil sekitar Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar, tergantung fasilitas, bangunan, dan lokasi.

Modal tersebut mencakup pembangunan dapur, pembelian peralatan masak, hingga kendaraan operasional. Sebagai mitra, investor diwajibkan memproduksi minimal 3.000 porsi per hari.

Setiap porsi makanan yang diproduksi dihargai dengan margin Rp2.000 per porsi. Artinya, jika satu dapur memproduksi 4.000 porsi selama 20 hari kerja, keuntungan kotor mencapai Rp160 juta per bulan.

“Keuntungan itu murni untuk pengembalian investasi dan biaya operasional. Bukan untuk dikantongi,” tegas Defri.

Tak hanya menguntungkan investor, program ini juga menjadi penggerak ekonomi bagi pelaku UMKM lokal. Semua kebutuhan bahan baku dapur—seperti sayuran, daging, hingga bumbu hanya boleh disuplai oleh UMKM lokal yang terdaftar di Batam.

“Pemasok kita wajib dari UMKM lokal, baik itu CV, UD, atau koperasi. Kita ingin perputaran uangnya tetap di Batam,” kata Defri.

Kebijakan ini, kata dia, memastikan program SPPG tidak hanya menyehatkan warga, tetapi juga memperkuat ekonomi daerah dari hulu ke hilir.

Meski dikemas dalam semangat sosial, tak bisa dimungkiri bahwa SPPG kini menjadi ruang baru bagi investasi berbasis kebutuhan dasar. Dengan jumlah penerima manfaat yang besar, dapur yang tersebar luas, dan sistem kerja yang profesional, program ini menjadi contoh bagaimana inisiatif sosial bisa berjalan berdampingan dengan roda bisnis yang sehat.

“Ini bukan sekadar bagi makanan, tapi membangun ekosistem: dari dapur, tenaga kerja, hingga UMKM. Semua bergerak bersama,” tutup Defri. (*)

Reporter: M. Sya’ban

Artikel Dapur Bergizi di Batam Raup Ratusan Juta, UMKM Lokal Jadi Andalan pertama kali tampil pada Metropolis.