batampos – Persatuan Insinyur Indonesia (PII) melalui Badan Keahlian Sipil menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa ambruknya tujuh unit ruko di Komplek Devin Premier, Kelurahan Tanjungriau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, pada Jumat (3/10) lalu. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah kejadian serupa di Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua Badan Keahlian Sipil PII, Ir. Prastiwo Anggoro, menyatakan bahwa kejadian di Batam termasuk dalam kategori kegagalan bangunan, karena terjadi saat masa pemanfaatan. Pernyataan ini merupakan tindak lanjut atas surat resmi PII bernomor 97/BKS-PII/X/2025, tertanggal 4 Oktober 2025, yang ditandatangani oleh Ketua Badan Keahlian Sipil PII, Ir. Habibie Razak.

“Dari data sekunder berupa foto lapangan dan citra Google Maps, terlihat bahwa keruntuhan terjadi di area kantilever, yaitu ruang tambahan di lantai dua yang hanya ditopang oleh satu kolom di satu sisi,” ujar Prastiwo, Selasa (7/10).

Baca Juga: Jual Beli Mobil yang Masih Dikredit, Pria di Batam Didakwa Tipu Korban Rp157 Juta

Menurutnya, berdasarkan standar SNI 2847, penulangan pada sistem balok kantilever seharusnya menerus lebih dari setengah bentang dan diperkuat dengan besi sengkang yang rapat. Namun, kondisi tersebut tidak terlihat pada ruko yang ambruk.

“Dari foto yang kami terima, besi balok tampak putus di ujung, menunjukkan bahwa sistem penulangan tidak menerus sebagaimana disyaratkan. Ini indikasi lemahnya kekuatan tumpuan,” jelasnya.

Prastiwo juga menyoroti metode pengecoran yang diduga tidak dilakukan serentak antara balok dan lantai beton, sehingga menimbulkan cold joint atau sambungan yang melemahkan daya tumpu struktur.

“Sambungan antara kolom dan balok merupakan area krusial karena menanggung beban momen yang besar. Bila tiga hal tersebut tidak terpenuhi, maka beban yang diterima balok bisa melebihi kapasitas tumpuan dan mengakibatkan kerobohan,” paparnya.

Untuk mencegah kejadian serupa, PII merekomendasikan agar dilakukan audit forensik struktur terhadap seluruh ruko dengan model kantilever di kawasan tersebut.

“Langkah ini penting sebagai tindakan preventif untuk memastikan keamanan dan mencegah korban jiwa di kemudian hari,” tegasnya.

Baca Juga: Li Claudia Chandra Peringatkan Pengembang Bukit Maranatha Batam: Wajib Patuhi Aturan

PII juga memastikan memiliki perwakilan di Batam yang siap mendampingi proses pemeriksaan dan evaluasi struktur bangunan di lapangan.

“Namun perlu kami sampaikan, hasil analisis ini masih bersifat awal. Diperlukan audit forensik lebih mendetail untuk mengungkap penyebab pasti runtuhnya bangunan,” tambah Prastiwo.

Sebelumnya, tujuh unit ruko di Komplek Devin Premier, Tanjung Riau, ambruk pada Jumat (3/10) sekitar pukul 14.00 WIB, sesaat setelah hujan mengguyur kawasan tersebut. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, satu unit sepeda motor dilaporkan rusak tertimpa material bangunan.

Saksi mata, Agus, mengaku mendengar suara keras menyerupai ledakan tak lama setelah hujan reda. “Bunyinya seperti bom. Setelah saya keluar rumah, deretan ruko di depan rumah saya sudah ambruk,” ujarnya.

Warga sekitar sempat panik karena di dekat lokasi terdapat Rumah Tahfiz Alquran, tempat anak-anak biasanya mengaji pada sore hari. Beruntung, saat kejadian lokasi tersebut sedang kosong.

“Jam tiga biasanya anak-anak sudah ngaji, tapi waktu itu belum datang. Untungnya cuma satu motor yang kena,” kata Agus.

Sementara itu, Nurkholik, salah satu pemilik ruko yang roboh, mengaku mendapat kabar sekitar pukul 15.00 WIB.
“Saya langsung ke lokasi, dan ternyata rukonya sudah rata dengan tanah. Ada tujuh unit semuanya,” ucapnya.

Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan telah mulai memeriksa pihak pengembang proyek untuk dimintai keterangan.

“Hari ini sudah kami periksa lagi satu perwakilan dari pihak developer,” ujar Kanit Reskrim Polsek Sekupang, Iptu Riyanto. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel PII Soroti Kegagalan Struktur pada Kasus Ambruknya Ruko di Tanjungriau pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Jimmi Siburian menyoroti masih maraknya perusahaan di Batam yang merekrut tenaga kerja dari luar daerah. Ia menilai praktik tersebut menunjukkan minimnya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat lokal yang telah lama berdomisili dan berkontribusi bagi kota ini.

“Karena mereka (perusahaan) sudah lama beroperasi di Batam, seharusnya lebih peduli dengan warga setempat. Prioritaskan dulu masyarakat Kota Batam,” kata Jimmi, Selasa (7/10).

Menurutnya, setiap perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan sebaiknya memberi kesempatan pertama kepada warga Batam.

Baca Juga: 5 Mall Besar di Batam yang Jadi Spot Belanja Favorit Warga dan Wisatawan

Jika tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu belum tersedia, perusahaan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat untuk mencari kandidat yang sesuai.

“Kalau setelah itu masih belum ditemukan tenaga sesuai spesifikasi, barulah mereka mencari dari luar daerah,” ujarnya.

Selain soal rekrutmen, Jimmi juga menyoroti minimnya kesempatan kerja bagi kelompok usia produktif yang lebih tua. Ia menilai selama seseorang masih memiliki kemampuan dan pengalaman, mereka seharusnya tetap diberi peluang untuk bekerja.

“Jangankan yang muda, yang sudah berusia 40 atau 50 tahun pun masih banyak yang sanggup bekerja. Bahkan PNS saja sekarang usia pensiunnya ditambah sampai 58 atau 60 tahun. Jadi masyarakat umum juga harus diberi ruang,” tutur politisi Partai Golkar tersebut.

Baca Juga: Dapur Bergizi di Batam Raup Ratusan Juta, UMKM Lokal Jadi Andalan

Jimmi berharap seluruh perusahaan yang beroperasi di Batam benar-benar menerapkan prinsip tersebut dengan memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar.

“Kalau mereka hadir di Batam, buatlah masyarakat Batam bangga,” katanya.

Ia menegaskan, perhatian terhadap tenaga kerja lokal bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap keberadaan masyarakat Batam yang telah menjadi bagian penting dalam pertumbuhan industri dan investasi di daerah ini. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel Dewan Minta Perusahaan di Batam Agar Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek pembangunan Bukit Maranatha di Kawasan Kampung Pelita, Senin (6/10/2025).

Dalam peninjauan tersebut, Li Claudia memperingatkan pengembang untuk segera melengkapi seluruh dokumen perizinan, seperti dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Setiap proyek pembangunan di Batam wajib mengantongi izin sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Li Claudia di lokasi.

Ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap perizinan merupakan bagian penting dari iklim investasi yang sehat, tertib, dan berkelanjutan di Kota Batam.

Langkah pengawasan ini juga menjadi wujud tanggung jawab BP Batam dalam memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai aturan, ramah lingkungan, dan tidak merugikan kepentingan masyarakat sekitar lokasi pembangunan.

“Kami berkomitmen untuk tidak pernah mempersulit pelaku usaha, tapi mesti disiplin,” tegasnya lagi.

Melalui momentum ini, Li Claudia juga meminta seluruh pelaku usaha di Batam untuk melengkapi dokumen perizinan terlebih dulu sebelum memulai pekerjaan.

Ia menambahkan, BP Batam bersama Pemerintah Kota Batam senantiasa berupaya memberikan kemudahan layanan perizinan bagi pelaku usaha selama seluruh proses berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Batam terus membuka ruang investasi, namun dengan prinsip tertib administrasi dan tanggung jawab bersama demi kota yang tertata dan berdaya saing,” pungkasnya. (*)

Artikel Li Claudia Chandra Peringatkan Pengembang Bukit Maranatha Batam: Wajib Patuhi Aturan pertama kali tampil pada Metropolis.