Kamis, 2 April 2026
Beranda blog Halaman 9930

Puncak Arus Mudik Idul Adha Diprediksi Terjadi 30 Juli 2020

0

batampos.co.id – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mulai bersiap diri menyambut Hari Raya Idul Adha 2020. Polri memprediksi akan ada peningkatan arus lalu lintas ke arah Jawa dan Sumatera. Terlebih pada Idul Fitri lalu, masyarakat tidak bisa mudik karena dilarang oleh pemerintah akibat pandemi Covid-19.

“Prediksi puncak arus mudik ke Jawa pada 30 Juli dan sebaliknya pada 2 Agustus 2020,” kata Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Rudi Antariksawan saat dihubungi, Selasa (28/7).

Rudi menyampaikan, gelombang mudik diperkirakan memuncak pada H-1 Idul Adha. “Kebetulan saja Idul Adha hari Jumat, otomatis masyarakat ada yang mau silaturahmi wisata dan giat agama,” imbuhnya.

Mengantisipasi kondisi tersebut, Korlantas sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas apabila dibutuhkan. Petugas pun mulai disebar ke sejumlah lokasi yang rawan kemacetan.

“Tanggal 29 akan ada apel kesiapan pengamanan lanjut geser pasukan. Kita tetap antisipasi kalau ada lonjakan arus jalur tol arteri dan lokasi wisata,” jelas Rudi. (jpg)

Dilantik Presiden sebagai Gubernur Kepri, Isdianto Bertekad Jalankan Amanah

0

batampos.co.id – Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Isdianto menjadi Gubernur Kepulauan Riau sisa masa jabatan tahun 2016-2021 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7). Usai pelantikan, Isdianto mengatakan akan bertekad untuk menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya sebagai Gubernur untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

“Saya bertekad untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, bertanggungjawab kepada masyarakat Kepri,” kata Isdianto.

Senada dengan itu, Isdianto juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi berpesan kepadanya agar bekerja untuk masyarakat, mengedepankan kerja bersama, kebersamaan dan koordinasi bersama seluruh stakeholder.

“Beliau (Presiden Jokowi) berharap semua dapat bekerja sama dengan seluruh stake holder, saling bahu-membahu untuk memajukan daerah,” kata Isdianto.

Mimpi membangun Kepri, Isdianto mengatakan banyak hal yang harus digali dari daerah Kepulauan dengan 96 persen wilayah lautnya tersebut, dirinya bertekad dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Konsentrasi kita kedepan adalah bagaimana dapat mengejar dan mewujudkan mimpi masyarakat Kepri agar pengelolaan 96 persen wilayah laut Kepri ini sepenuhnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Pelantikan sendiri tertuang dalam Keppres Nomor 71/P Tahun 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan Hormat Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021.

“Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh UUD Negara RI Tahun 1945 dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, Nusa, dan Bangsa,” kata Isdianto saat mengucapkan sumpah memgikuti panduan Jokowi.

Acara pelantikan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Jokowi, Isdianto, dan seluruh tamu yang hadir menggunakan masker. Jumlah tamu yang datang juga dibatasi agar mudah menjaga jarak.

Tanpak hadir dalam pelantikan itu Menko Polhukam Mahfud MD, Sekrataris Kabinet Pramono Anung. Hadir juga Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah dan Wakil Ketua DPRD Kepri Raden Hari Tjahyono.(*/uma)

Perkantoran Menjadi Salah Satu Lokasi Penyumbang Kasus Covid-19 Terbanyak di Indonesia

0

batampos.co.id – Perkantoran menjadi salah satu lokasi penyumbang kasus Covid-19 terbanyak di Indonesia dikarenakan belum dibarengi dengan protokol kesehatan yang optimal.

Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19, Prof Wiku Adisasmito, menjelaskan, kondisi tersebut diperlukan kerja sama antar seluruh masyarakat untuk betul-betul disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Klaster penyumbang kenaikan kasus paling besar prinsipnya terjadi di kerumunan.

“Pertama adalah di pasar dan tempat pelelangan ikan. Ini tempat dimana masyarakat berkumpul dan sedang paling marak perkantoran karena ada beberapa tempat terjadi kenaikan kasus klaster perkantoran,” paparnya dalam konferensi pers virtual, Senin (27/7/2020).

“Hal-hal ini terjadi perlu kerja sama satgas di daerah. Mohon petugas dikerahkan untuk meningkatkan disiplin warga agar betul-betul menerapkan protokol kesehatan,” jelasnya lagi.

Menurut Prof Wiku, kunci utama adalah perubahan perilaku. Untuk itu dia meminta pastikan untuk betul-betul memakai masker dan tidak boleh lengah menjalankan protokol kesehatan.

“Selain itu kami paham menggunakan masker mungkin tak nyaman, tapi ini sangat penting untuk kebaikan kita bersama,” jelasnya.

Dia juga mengingatkan agar masyarakat tidak memakai penutup wajah atau face shield saja tanpa memakai masker. Sebab paling utama adalah menggunakan masker.

Face shield ini tak cukup apabila tak pakai masker. Untuk itu kami ingin pastikan saudara-saudara untuk saling gotong royong dan mengingatkan betul-betul agar terhindar dari masalah Covid-19 ini,” tegasnya.(jpg)

BP Batam Berhasil Pertahankan Opini WTP untuk Keempat Kalinya

0

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya secara berturut-turut, sejak tahun 2016 hingga 2019.

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, menerima penghargaan tersebut pada Senin (27/7/2020) di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan RI, Jakarta Pusat.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2019 di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V tersebut diserahkan langsung oleh Anggota V BPK RI, Bahrullah Akbar.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, pencapaian ini akan menjadi pemicu bagi BP Batam untuk mengelola laporan keuangan yang lebih baik lagi.

Anggota V BPK RI, Bahrullah Akbar, mengapresiasi para Lembaga dan Kementerian di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) yang telah berkoordinasi, bersinergi dan berkolaborasi untuk menjalin terjadinya transparasi dan akuntabilitas atas pemenuhan tugas dan mandat negara.

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi (dua dari kanan) berfoto bersama setelah menerima penghargaan tersebut pada Senin (27/7/2020) di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan RI, Jakarta Pusat. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id

Selain itu, kondisi tatanan Normal Baru di tengah pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan tersendiri bagi BPK RI dalam menyelesaikan tahapan pemeriksaan hasil laporan keuangan tersebut.

“BPK RI telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan data informasi untuk memperoleh keyakinan yang memadai dan menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Prosedur pemeriksaan juga sudah sesuai dengan standard pemeriksaan keuangan negara,” ujar Bahrullah Akbar.

Adapun kegiatan ini merupakan implementasi dari UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelulaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

BPK RI berkewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan atas laporan pemerintah pusat dan laporan keuangan Kementerian dan Lembaga.

“Selain itu, pemeriksaan keuangan juga bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Selain menguji dan menilai kewajaran pada laporan keuangan, kami juga menilai aspek kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan,” jelas Bahrullah Akbar.

Ia mengimbau kepada Kementerian dan Lembaga yang telah diserahkan LHP untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK paling lama 60 hari setelah laporan diterima.

Adapun LHP KKL yang diserahkan oleh BPK RI, yakni Laporan Keuangan Kementerian Agama yang diterima oleh Menteri Agama RI, Kementerian Dalam Negeri yang diterima oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang diterima oleh Sekretaris Utama BNPP.

Kemudian Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) yang diterima oleh Kepala BPKS dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) yang diterima oleh Kepala BPWS.(*)

13.980 Hewan Ternak Siap Penuhi Kebutuhan Iduladha di Kota Batam

0

batampos.co.id – Sebanyak 13.980 ekor hewan ternak di Kota Batam dinyatakan sehat dan siap untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Mardanis, mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan hewan ternak untuk kebutuhan Iduladha 1441 H.

“Total ada 13.980 ekor hewan ternak yang tersedia di Batam saat ini,” ujarnya, Senin (27/7/2020).

Hewan tersebut kata dia, terdiri dari 10.446 ekor kambing dan 3.534 ekor sapi.

Hewan-hewan tersebut lanjutnya tersebar di 87 pedagang se-Kota Batam.

“41 pedagang berlokasi di Sei Temiang. Sedangkan pedagang lainnya tersebar di sejumlah kecamatan,” paparnya.

Menurutnya, sapi dan kambing tersebut dalam kondisi baik. Pada saat pengawasan lanjutnya, seluruh sapi dalam keadaan sehat. Sedangkan untuk kambing ada beberapa yang sedang sakit mata.

Ilustrasi hewan kurban.  Foto: Dhiyanto/batampos.co.id

“Kita sudah minta agar hewannya diobati. Nanti dilaporkan dan dicek kembali kondisinya. Jika sudah sehat, bisa diperjualbelikan,” tuturnya.

Selain melakukan pengecekan kesehatan hewan jelang Idul Adha, tim juga akan turun kembali di hari raya nanti. Hewan-hewan akan kembali diperiksa pasca pemotongan.

“Insya Allah nanti di hari H kita akan turun pengawasan lagi. Tapi kali ini ke lokasi pemotongan hewan kurban, di masjid-masjid. Terutama yang banyak hewan kurbannya. Guna memastikan dagingnya layak konsumsi dan tidak ada penyakit seperti cacing di hati,” paparnya.

Berdasarkan data, jumlah hewan ternak yang tersedia tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya.

Pada Idul Adha tahun lalu, jumlah hewan yang didata DKPP sebanyak 13.138 ekor.

Selain itu dari sisi pedagangnya pun bertambah. Tahun lalu hanya ada 26 pedagang di luar kawasan Sei Temiang.

Hewan ternak ini tak hanya untuk memenuhi kebutuhan kurban. Tapi juga kebutuhan penjualan di pasar yang biasa meningkat di musim hari raya.

Adapun jumlah hewan kurban di Kota Batam pada Idul Adha 1440 H/2019 yaitu sebanyak 3.905 ekor. Terdiri dari 1.285 ekor sapi dan 2.620 ekor kambing.(*/esa)

Covid-19 Bukan Konspirasi, Nyata Seperti Malaikat Pencabut Nyawa

0

batampos.co.id – Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengajak masyarakat untuk bisa menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal ini karena terus meningkatnya kasus penularan virus Korona atau Covid-19 di tanah air.

Doni mengatakan, Indonesia belum mencapai puncak penularan virus Korona ini. Bahkan, puncak kasus juga belum bisa diprediksi. Hal ini karena masih fluaktifnya perkembangan di setiap daerah.

“Sampai saat ini belum tahu kapan puncak, karena melihat perkembangan, fluktuatif setiap hari beda-beda,” ujar Doni usai rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, Senin (27/7).

Doni mengatakan, ancaman virus Korona adalah nyata adanya. Covid-19 ini bukanlah rekayasa ataupun konspirasi. Sehingga semua orang harus disiplin melakukan protokol kesehatan. Karena itu kunci untuk menghentikan penularan virus tersebut.

“Kita semua harus menyadari bahwa Covid-19 ini adalah ancaman yang nyata, suatu virus yang membahayakan. Covid-19 ibarat malaikat pencabut nyawa korban di seluruh dunia sudah lebih dari 600 ribu orang, semua harus sadar ini bukan konspirasi, bukan rekayasa,” tegasnya.

Doni menuturkan disiplin menerapkan protokol kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri. Melainkan ke yang lain. Masyarakat satu dengan yang lainnya saling mengingatkan penerapan protokol kesehatan ini.

“Inilah pentingnya kita semua saling mengingatkan kalau kita disiplin tidak cukup disiplin sendiri, tanggung jawab kita ajak yang lain disiplin,” ungkapnya.

Virus Korona ini sampai saat ini belum ada vaksinya. Sehingga ‎penularan virus ini bisa terhenti jika masyarakatnya mengikuti penerapan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah‎.

“Untuk patuh protokol kesehatan jaga jarak pakai masker cuci tangan, yang paling sulit jaga jarak, kalau semua orang mampu mengontrol diri, maka proses penularan ini bisa kita kurangi bahkan bisa kita cegah,” pungkasnya.(jpg)

Baca, Hari Ini Batam Masih Akan Diguyur Hujan

0

batampos.co.id – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas I Hang Nadim Batam memprakirakan cuaca di Kota Batam berawan pada pagi hari dan hujan dengan intensitas sedang di siang hari.

Prakirawan BMKG Kelas I Hang Nadim Batam, Rizky F Widowati, mengatakan, adanya perlambatan kecepatan angin akibat belokan angin di wilayah Kepri menyebabkan penumpukan massa udara yang mendukung pembentukan awan-awan hujan.

“Secara umum kondisi cuaca esok hari diprakirakan berawan, namun terdapat potensi hujan lokal dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang,” ujarnya, Senin (27/7/2020).

Ia menjelaskan hujan dengan intensitas sedang diprakirakan terjadi pada siang hingga sore hari. Sementara pada malam hari diprakirakan berawan.

“Suhu udara diprakirakan 23 derajat celcius pada malam hari dan 32 derajat celcius pada siang hari,” jelasnya.

Sedangkan kecepatan angin sekitar 20 kilometer/jam dan kelembaban udara 65 hingga 95 persen.(esa)

Kabar Gembira, Perjalanan Umrah Bebas PPN 1 Persen

0

batampos.co.id – Penyelenggaraan umrah sekarang tidak lagi dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 1 persen dari jumlah tagihan. Itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

“Alhamdulillah kita apresiasi terbitnya PMK ini. Penyelenggaraan umrah kini bebas PPN 1 persen, kecuali untuk kunjungan selain Makkah dan Madinah,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Nizar dalam keterangan resmi, Senin (27/7).

Pihaknya, juga sebelumnya ikut mengusulkan pembebasan pajak ini. Di mana pda 18 Juli 2019, pihaknya bersurat ke Dirjen Pajak tentang Penetapan Penyelenggaraan Umrah sebagai Jasa Perjalanan Ibadah.

Surat itu menjelaskan bahwa umrah termasuk pada perjalanan ibadah (keagamaan) dan bukan perjalanan wisata. “Sehingga, jemaah yang akan melaksanakan ibadah umrah maupun PPIU yang menyelenggarakan mestinya tidak dikenakan pajak,” jelas dia.

Hal itu, kata Nizar, didasarkan pada Pasal 4A ayat (3) UU 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pasal tersebut mengatur pengecualian atas pengenaan PPN, dan salah satunya adalah kelompok jasa di bidang agama.

“Pasal 1 UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga mendefinisikan umrah sebagai kegiatan ibadah berupa berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahallul,” ujarnya.

Adapun, PMK Nomor 92/PMK.03/2020 ini diundangkan pada 23 Juli 2020. PMK ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 3 PMK ini mengatur jasa tertentu dalam kelompok jasa keagamaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lain di bidang keagamaan.

Jasa lain di bidang keagamaan yang dimaksud yaitu jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh pemerintah dan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh biro perjalanan wisata.

Untuk penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh pemerintah meliputi jasa penyelenggaraan ibadah haji reguler, serta jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, ke Makkah dan Madinah.

Untuk jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh biro perjalanan wisata, meliputi;

1. Jasa penyelenggaraan ibadah Haji Khusus dan/atau penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah ke Kota Makkah dan Kota Madinah

2. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadan ke Kota Yerusalem dan/atau Kota Sinai kepada peserta perjalanan yang beragama Kristen

3. Jasa penyelenggaran perjalanan ibadah ke Vatikan dan/atau Kota Lourdes kepada peserta perjalanan yang beragama Katolik

4. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah ke Kota Uttar Pradesh dan/atau Kota Haryana kepada peserta perjalanan yang beragama Hindu

5. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah ke Kota Bodh Gaya dan/atau Kota Bangkok kepada peserta perjalanan yang beragama Buddha

6. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah ke Kota Qufu kepada peserta perjalanan yang beragama Khonghucu.(jpg)

Pemerintah akan Izinkan Sekolah Buka Pembelajaran Tatap Muka

0

batampos.co.id – Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengumumkan zona hijau sekolah. Nantinya, akan dibuka proses belajar dan mengajar bagi para siswa.

“Tidak lama lagi diumumkan sekolah yang di zona hijau, nanti akan diberikan kesempatan tatap muka,” ujar Do‎no usai rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, Senin (27/7).

Doni juga mengapresiasi langkah sekolah yang menggunakan radio dalam melakukan belajar dan belajar selama pandemi virus Korona atau Covid-19 ini. Walaupun saat ini pandemi, namun tidak menghilangkan niat bagi para siswa untuk memperoleh pendidikan.

“Beberapa daerah yang telah berinisiatif menggunakan radio panggil sebagai sarana pembelajaran oleh guru tentunya kita berikan apresiasi. Karena tidak ada rotan akar pun jadi,” katanya.

Diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Regulasi, Chatarina Muliana Girsang menyampaikan Surat Edaran (SE) Nomor 15 ini untuk memperkuat Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19).

“Saat ini layanan pembelajaran masih mengikuti SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang diperkuat dengan SE Sesjen nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan BDR selama darurat Covid-19,” disampaikan Chatarina.

Dalam surat edaran ini disebutkan bahwa tujuan dari pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19.

Melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19, mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua.(jpg)

Menang-Kalah, Anda Kini Gubernur, Pak Is…

0

H Isdianto S Sos MM sejak Senin siang (27/7/2020), resmi menjadi Gubernur Kepri (detinitif) sisa masa jabatan 2016-2021. Artinya, status Plt (pelaksana tugas) pun sudah terlepas di depan jabatannya. Adik mantan Gubernur Kepri HM Sani (almarhum) itu dilantik oleh Presiden RI Ir H Joko Widodo, di Istana, dalam perhelatan sederhana.

Selanjutnya, jika tak ada aral melintang, Selasa siang, Isdianto akan melakukan syukuran di Gedung Daerah Tanjungpinang, ibukota Provinsi Kepri yang berdiri sejak tahun 2002 itu. Provinsi Kepri resmi berpisah dari Riau sebagai bekas provinsi induk di zaman Presiden Megawati Soekarnoputri setelah disahkannya UU hak inisiatif DPR RI Nomor 25/2002.

Sejak saat itu, gubernur sudah silih berganti, dari Ismeth Abdullah kepada HM Sani, kemudian Nurdin Basirun, lalu kini resmi berpindah ke H Isdianto. Di sela-sela gubernur definitif, beberapa kali pula Kepri memiliki pelaksana tugas gubernur yang ditunjuk Kemendagri, termasuk Isdianto. Isdianto menggantikan Nurdin Basirun setelah Nurdin ditangkap KPK, pada 10 Juli 2019 yang lalu. Sebelumnya, Nurdin adalah wakil HM Sani yang meninggal 8 April 2016.

Catatan lain, ini mungkin pertama kali terjadi di Indonesia di mana gubernur dijabat kakak-adik secara bergantian dalam satu periode. Isdianto adalah adik kandung HM Sani, anak Sungai Ungar, Kundur, Kabupaten Karimun. Catatan soal ini, pernah diulas seorang ASN Pemprov, Rizal Saputra, dalam blog pribadinya dengan judul Rahim Istimewa

Yang menarik kini, dalam kaitannya dengan pilkada, Isdianto dapat dipastikan akan semakin baik tingkat popularitasnya, sekaligus akan diikuti oleh naiknya tingkat elektabliitas. Maklum saja, Isdianto bukanlah gubernur yang dipilih oleh rakyat, akan tetapi hasil rembug (pemilihan) oleh DPRD Kepri ketika Nurdin Basirun naik menjadi gubernur menggantikan kakak Isdianto. Saat itulah, Isdianto banyak di-endorse oleh PDIP, partai yang sejak awal telah memunculkan ketuanya, HM Soerya Respationo sebagai balon gubernur.

Santer diberitakan di awal-awal dulu bahwa Soerya akan menggandeng Isdianto sebagai wakilnya. Akan tetapi, sejak Isdianto menjadi Plt Gubernur, nampaknya angin keberuntungan lebih berpihak kepada Isdianto. Dia dan timnya makin percaya diri untuk maju sebagai orang nomor satu setelah mendapat dorongan dari orang-orang tua Melayu. Apalagi kini, setelah sah menjadi gubernur definitif, Isdianto tak punya pilihan lain selain maju sebagai gubernur, sebab UU melarang untuk turun kelas saat pencalonan, misalnya menjadi wakil Soerya.

Jalan Isdianto untuk maju dalam pilkada juga tidak mudah. Banyak yang memprediksi laki-laki kelahiran Sungai Ungar ini tidak akan mendapat perahu untuk berlayar. Ada yang mengira nasibnya akan sama dengan mantan Gubernur Sumut Tengku Erry (kader Nasdem) yang ditinggal partainya, sementara partai lainnya diborong oleh Edy Rahmayadi, mantan Pangkostrad yang kemudian terpilih itu.

Terakhir, DPP PKS, seperti diakui Ketua DPW PKS Kepri Raden Hari Tjahjono, akhirnya berlabuh ke Isdianto dengan menawarkan wakil dari partai, Suryani, sebagai pasangan Isdianto. Cukup syarat buat Isdianto karena sebelumnya, Hanura sudah menyatakan mendukung mantan Kadispenda Kepri itu. Masih adakah partai akan merapat ke Isdianto? Masih mungkin. Apalagi Pak Is, begitu dia biasa disapa, kini sudah pakai jengkol gubernur definitif.

Selanjutnya, seperti banyak diberitakan media, Isdianto – Suryani sudah ditunggu oleh pasangan Ansar Ahmad – Hj Marlin Agustina dan pasangan Soerya Respationo – Iman Sutiawan. Apakah formasi di atas benar-benar tercetak dalam kertas suara yang akan dipilih pada pilkada 9 Desember 2020? Masih akan kita tunggu sampai akhir masa pendaftaran, awal September yang akan datang.

Buat Pak Is, selamat bekerja. Abang Anda, HM Sani, juga Ibunda Anda, Hj Tumirah, pasti bahagia di alam sana. Juga keluarga besar dan pendukung Anda. Menang atau kalah di pilkada serentak nanti, Anda adalah Gubernur Kepri sampai Mei 2021. Semoga bisa berbagi perhatian antara menyelesaikan tugas di sisa masa jabatan dengan pilkada serentak, kelak. ***

Penulis adalah Ketua PWI Kepri dan Direktur Batam Pos Online