batampos.co.id – Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman mengatakan, pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan mudik pada Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hiriah atau 2020 ini.
”Keputusan pemerintah untuk mengimbau agar tidak mudik menjelang Idul Fitri 1441 Hijriah ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19,” ujar Fadjroel dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/4).
Menurut Fadjroel, tujuan masyarakat agar tidak mudik adalah untuk mencegah penyebaran virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok itu. Sehingga tidak makin meluas penyebarannya.
“Ini untuk membatasi kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19,” ujarnya.
Fadjroel juga menuturkan, pemerintah ingin memastikan warganya tidak terkena virus Korona ini. Sehingga diimbau untuk sementara tidak melakukan mudik ke kampung halaman.
“Presiden Jokowi sekali lagi menekankan bahwa kewajiban konstitusional pemerintah untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ungkapya.
Sebelumnya, Fadjroel mengatakan, tidak ada pelarangan mudik bagi masyarakat yang ingin merayakan lebaran Idul Fitri di kampung halamannya.
“Presiden Jokowi menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik lebaran Idul Fitri 2020,” ujar Fadjroel dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4).
Namun demikian, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, Fadjroel mengatakan pemudik yang pulang ke kampung halamannya wajib melakukan isolasi secara mandiri selama 14 hari.
“Pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing,” katanya.(jpg)
batampos.co.id – Di tengah wabah virus korona baru (covid-19) menyerangan Indonesia, ada kabar tak sedap dari institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usai salah satu pimpinannya menyetujui usulan pembebasan narapidana korupsi yang digaungkan Menkumham Yasonna Laoly, kini beredar informasi pimpinan KPK yang dikomandoi Firli Bahuri, meminta dinaikkan gajinya sebesar Rp 300 juta.
Padahal saat ini, gaji pimpinan KPK cukup besar, yakni sekitar sekitar Rp 123,9 juta untuk Ketua KPK. Sementara untuk Wakil Ketua KPK senilai Rp 112,5 juta.
Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, ihwal adanya permintaan ini diawali adanya surat tugas dari pimpinan KPK ke Biro SDM. Atas permintaan tersebut, sejurus kemudian, beberapa perwakilan dari pihak KPK melakukan rapat dengan pihak Ditjen Perundangan-undangan Kemenkumham, serta perwakilan dari pihak Kemenpan RB dan Kemenkeu.
Adapun rapat tentang revisi Pembahasan Peraturan Pemerintah( PP) Nomor 82 Tahun 2015, atas perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan beberapa waktu lalu, digelar di kantor Kemenkumham.
Saat ini, draft perubahan peraturan pemerintah (PP) terkait penggajian pimpinan KPK sendiri masih dibahas pihak Kemenkumham. Namun ada informasi lain jika revisi PP tersebut telah disetujui oleh Menkumham Yasonna Laoly. Jika benar, maka bola kini ditangan pihak kementerian yang dikomandoi Sri Mulyani.
Saat dikonfirmasi, Direktur Perancang Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra, mengaku tak tahu menahu perihal adanya permintaan kenaikan gaji dari pimpinan KPK. ” Mohon maaf saya tidak tahu,” kata Dhahana saat dikonfirmasi, Kamis (2/4).
Sementara itu, ketika ditanya lebih lanjut adanya rapat yang dipimpinnya dengan sejumlah perwakilan dari KPK, Kemenkumham, Kemenpan RB dan Kemenkeu beberapa waktu lalu, Dhahana hanya menjawab diplomatis. “Silahkan tanya ke KPK aja,” kilahnya.
Hal senada juga dikatakan Krishna Pandu Pradana Pranata selaku Humas Ahli Pertama Kementerian Keuangan. “Sampai saat ini belum ada info dan arahan dari pimpinan mengenai hal tersebut,” kata Krishna.
Di lain pihak, ketika ditanya lebih lanjut soal adanya rapat pembahasan revisi Peraturan Pemerintah( PP) Nomor 82 Tahun 2015, atas perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor Kemenkumham, Krishna mengatakan jika dirinya belum mendapat informasi. “Belum terinfo lebih lanjut,” tukas Krishna.
Terpisah, ketika ditanya perihal adanya informasi soal permintaan kenaikan gajinya, hingga berita ini diturunkan, sejumlah pimpinan hingga Plt Jubir KPK Ali Fikri tidak merespons pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.
Untu diketahui, gaji beserta tunjangan ketua dan wakil KPK ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (Permen) nomor 82 Tahun 2015, perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.(jpg)
batampos.co.id – Pemerintah Jepang membuat kebijakan untuk memutus rantai penularan virus Korona jenis baru atau Covid-19. Jepang melarang masuk warga dari 49 negara, termasuk Indonesia. Larangan itu mulai berlaku pada 3 April 2020 pukul 00.00 waktu setempat.
Lewat kebijakan terkait perlintasan orang yang dirilis pada 1 April 2020, semua warga negara asing yang pernah berada atau berkunjung di negara-negara tersebut termasuk Indonesia dalam 14 hari terakhir sebelum tiba di Jepang tidak diizinkan masuk Jepang kecuali dalam kondisi darurat.
“Kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada 3 April 2020 pukul 00:00 waktu Jepang, serta berlaku juga bagi pendatang yang berangkat dari Indonesia sebelum kebijakan ini mulai diberlakukan, serta tiba di Jepang setelah kebijakan dimulai,” demikian keterangan tertulis Kedutaan Besar Jepang di Indonesia melalui situs resminya.
Sebagai pengecualian, kebijakan ini tidak diterapkan bagi WNI dengan status penduduk tetap, memiliki suami/istri warga negara Jepang, memiliki suami/istri penduduk tetap, dan pemegang izin tinggal tetap yang meninggalkan Jepang dan mengisi izin masuk kembali (re-entry permit) sampai dengan 2 April 2020. Namun, apabila dia keluar dari Jepang setelah 3 April 2020, maka tidak dapat masuk kembali ke Jepang.
Penduduk yang memiliki status Tokubetsu Eijyuu-sha atau penduduk tetap khusus, tak dilarang masuk ke Jepang.
WNI yang masuk pada kategori yang dikecualikan saat tiba di Jepang akan diminta menjalani tes PCR di bandara ketibaan dan melakukan karantina mandiri di tempat yang ditunjuk oleh kepala kantor karantina selama 14 hari. Selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan di otoritas kesehatan.
Kemudian, mereka juga tidak boleh menggunakan sarana transportasi umum dari bandara ke tempat karantina tersebut.
Selain kebijakan tersebut, pemerintah Jepang juga menangguhkan penerapan bebas visa (visa waiver), visa berdasarkan perjanjian yang berkaitan dengan APEC Business Travel Card (ABTC), serta seluruh visa yang diterbitkan Kedubes/Konsulat Jepang sebelum 2 April 2020.(antara)
batampos.co.id – Direktorat Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan (BP) Batam menutup sementara Pelayanan Konsultasi Tatap Muka terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020, dan beralih melalui layanan online.
Hal ini dilakukan guna menjaga dan melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19 dengan merujuk pada Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK/02/MENKES/199/2020 tentang Himbauan Kewaspadaan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Stand BP Batam di Mal Pelayanan Publik (MPP). Direktorat Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan (BP) Batam menutup sementara Pelayanan Konsultasi Tatap Muka terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020, dan beralih melalui layanan online. Foto: Humas BP Batam untuk batampos.co.id
Adapun layanan konsultasi Direktorat Pengelolaan Lahan melalui online, yakni Perubahan Data Permohonan Perizinan dengan Land Management System (LMS), di mana Konfirmasi Dokumen LMS dan Permohonan Penerbitan Faktur Rekomendari dapat diproses melalui e-mail: [email protected] dengan mengisi Form Permohonan yang diunduh melalui https://bit.ly/lms-form, serta melampirkan dokumen pendukung.
Selain itu, Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam juga memberi akses kepada Pemohon untuk berkonsultasi mengenai perizinan lahan atau lainnya dengan menghubungi petugas melalui email: [email protected], atau Whatsapp di nomor 0813-6470-1807, 0813-6470-1797, dan/atau 0812-6155-1244.(*)
batampos.co.id – Gojek terus proaktif melakukan upaya menjaga keamanan dan kesehatan bersama bagi ekosistemnya.
Inisiatif ini bagian dari prioritas Gojek meminimalisir penyebaran virus corona (COVID-19), mengingat mitra driver berada di garda terdepan membantu puluhan jutaan
masyarakat yang harus membatasi ruang gerak dengan berada #dirumahaja.
Dari rilis yang diterima batampos.co.idSampai hari ini, Gojek telah menyediakan ratusan ribu paket kesehatan (safety kit) yang dibagikan di lebih dari 1.300 titik kepada puluhan ribu mitra driver di lebih dari 80 kota di seluruh Indonesia.
Paket kesehatan tersebut berupa masker, hand sanitizer, vitamin, dan penyemprotan desinfektan pada sepeda motor serta mobil mitra driver.
Jumlah paket di masing-masing daerah disesuaikan dengan ketersediaan dari masing-masing alat kesehatan yang saat ini jumlahnya sangat terbatas.
Meskipun demikian, ketersediaan alat-alat kesehatan, terutama masker, semakin langka. Masker merupakan salah satu alat perlindungan diri yang paling dibutuhkan untuk meminimalisir risiko penularan, terutama bagi mereka yang masih memiliki mobilitas tinggi seperti para driver yang jumlahnya mencapai jutaan orang.
Garibaldi Thohir, Komisaris Utama Gojek mengatakan, pihaknya sangat bersyukur dan berterima kasih telah mendapatkan izin impor masker dari Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh BNPB selaku Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Kementerian Kesehatan.
“Gojek merupakan perusahaan on-demand pertama yang mendapatkan izin impor ini. Diberikannya izin impor masker ini akan memastikan tidak terganggunya ketersediaan dan produksi masker dan alat-alat perlindungan diri lain di Indonesia yang saat ini dialokasikan sepenuhnya untuk kebutuhan rumah sakit dan tenaga kesehatan,”
kata Garibaldi.
Gojek mengimpor lima juta masker untuk disalurkan kepara mitranya dan tenaga kesehatan di Indonesia. Foto: gojek untuk batampos.co.id
Ia menjelaskan, pandemi COVID-19 menempatkan jutaan mitra driver di garda terdepan untuk membantu masyarakat yang harus membatasi ruang geraknya guna meminimalisir penyebaran virus di masa pandemi ini.
Gojek lanjutnya, melakukan berbagai upaya untuk menyediakan alat perlindungan diri agar mereka bisa bertugas secara prima dan terminimalisir dari risiko penularan.
Garibaldi lebih jauh menjelaskan, Gojek mengambil peran aktif untuk mendukung upaya Pemerintah menekan penyebaran COVID-19.
Mitra driver yang populasinya tinggi dan sering berinteraksi dengan orang lain dalam keseharian mereka mengantar makanan, bahan pokok, obat-obatan dan barang lainnya untuk masyarakat, dianggap sebagai kelompok yang keamanan dan kesehatannya perlu dijaga.
“Dengan mitra driver yang aman, maka kebutuhan masyarakat Indonesia bisa terpenuhi di masa yang penuh tantangan ini,” katanya.
Hans Patuwo selaku Chief Operations Officer Gojek mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemerintah, dalam hal ini BNPB, Kementerian
Kesehatan, Bea Cukai dan Garuda Indonesia yang membuat pengadaan masker ini bisa dilakukan.
“Kami tidak ingin mengganggu ketersediaan dan produksi dalam negeri yang sangat dibutuhkan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masuk kelompok rentan COVID-19,” jelasnya.
“Kami juga berterima kasih kepada kru Garuda Indonesia yang telah melakukan karantina 14 hari sebelum keberangkatan dan atas perjuangan mereka membantu jutaan mitra driver Gojek di Indonesia,” lanjut Hans.
Gojek akan mendonasikan masker impor tersebut kepada Yayasan Anak Bangsa Bisa yang akan dialokasikan bagi mitra driver Gojek dan disumbangkan kepada Pemerintah untuk para tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan COVID-19.
“Tidak hanya untuk mitra driver, Gojek juga memahami pentingnya memastikan para tenaga kesehatan tetap mendapat pasokan masker yang dibutuhkan,” ujarnya.
Itu sebabnya kata dia, Gojek juga akan menyalurkan sebagian masker yang diimpor ini kepada pemerintah untuk dapat dialokasikan kepada para tenaga kesehatan
yang ditempatkan di rumah sakit rujukan pemerintah.
Upaya Gojek melindungi mitra tidak hanya berhenti di pemberian paket kesehatan dan alat perlindungan diri, tapi dari hulu ke hilir.
Gojek telah menggalang Dana Bantuan Mitra Gojek senilai Rp100 miliar, yang terkumpul dari donasi jajaran manajemen senior Gojek sebesar 25 persen gaji tahunan mereka serta pengalihan anggaran kenaikan gaji tahunan karyawan.
Dana Bantuan Mitra Gojek (Gojek Partner Support Fund) ini akan dikelola oleh Yayasan Anak Bangsa Bisa yang didirikan oleh Gojek.
Prioritas utama yayasan adalah mendukung keberlangsungan pendapatan mitra driver dan mitra lainnya di tengah periode ketidakpastian ini.
Gojek juga telah mengumumkan skema bantuan pendapatan bagi mitra driver apabila ada yang terdiagnosa positif COVID-19.
Gojek merupakan perusahaan on-demand pertama di Indonesia yang memberlakukan skema bantuan pendapatan bagi mitra driver.
Program dana bantuan ini kemudian juga diperluas kepada driver dengan status ODP dan PDP dan harus dikarantina berdasarkan rujukan pemerintah.
Agar mereka masih dapat mendukung keluarganya ketika mereka harus dikarantina dantidak dapat bekerja. Perluasan program dana bantuan ke driver status PDP dan PDP ini akan dinaungi oleh Yayasan Anak Bangsa Bisa (YABB).
Gojek juga terus memberikan edukasi kepada mitra mengenai pencegahan COVID-19, termasuk memperkenalkan inovasi contactless delivery di layanan pesan-antar makanan GoFood serta GoSend, GoShop dan GoMart, guna meminimalisir kontak fisik langsung dalam pengantaran makanan dan barang.(*)
batampos.co.id – Pertambahan kasus positif virus Korona di Indonesia masih menjadi perhatian serius. Pada Kamis (2/4), ada tambahan 113 kasus baru positif sehingga totalnya menjadi 1.790 kasus positif Covid-19.
Sedangkan angka kematian juga terus bertambah. Persentase kematian atau Mortality Rate bahkan hampir mendekati 10 persen dari kasus positif atau 9,49 persen. Angka ini lebih tinggi dari kasus global secara keseluruhan.
Data South China Morning Post menyebutkan ada lebih dari 927 ribu kasus positif dan 46 ribu jiwa meninggal dunia. Artinya angka Mortality Rate dunia hampir 5 persen. Angka kematian di Indonesia melebihi angka kematian kasus di dunia.
“Positif tambah 113, jumlah total 1.790 positif. Kematian tambah 13 orang, totalnya 170 orang,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, Kamis (2/4).
Sedangkan pasien sembuh tambah 9 pasien. Totalnya sudah ada 112 pasien dinyatakan sembuh.
“Mari pastikan bahwa di tengah kita ada saudara kita yang rentan untuk terkena penyakit ini menjadi rentan dan berat, seperti penyakit hipertensi dan diabetes,” jelasnya.
Yurianto mengajak agar semua orang dengan sistem imun yang baik untuk menjaga jarak kontak sosial minimal 2 meter. Dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun sesering mungkin.
“Hindari kebiasaan sentuh muka kalau tangan belum dicuci,” tegasnya.
Yurianto juga mengingatkan agar beribadah dilakukan di rumah serta mengikuti saran pemuka agama demi kesehatan masyarakat dan umat bersama.
“Ramadan sebentar lagi. Dan, Paskah akan diperingati di bulan ini. Ibadah kita harus baik tapi dalam kondisi sehat. Maka ikuti anjuran pemuka agama kita. Sebab Virus ini pindah dibawa orang ke orang,” tandasnya.(jpg)
batampos.co.id – Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, tidak ada pelarangan mudik bagi masyarakat yang ingin merayakan hari raya Idul Fitri.
“Presiden Jokowi menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik lebaran Idul Fitri 2020,” ujar Fadjroel dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/4).
Namun demikian, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, bagi pemudik yang pulang ke kampung halamannya wajib melakukan isolasi secara mandiri selama 14 hari.
“Pemudik wajib melaukan isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing,” katanya.
Fadjroel juga menegaskan, kebijakan pemerintah tersebut selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Wavah Virus Korona (Covid-19).
Selain itu, pemerintah pusat akan menggencarkan kampanye secara besar-besaran untuk tidak mudik agar bisa menahan laju persebaran virus Korona.
“Kampanye ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan publik figur,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Fadjroel menuturkan, Presiden Jokowi juga mengingatkan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan khusus terkait para pemudik ini sesuai protokol kesehatan WHO dengan sangat ketat.
Mengutip data Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pada tahun 2019 lalu pemudik yang pulang ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan daerah lain, berjumlah 20.118.531 orang.
“Ingat tugas Kabinet Indonesia Maju dan pemerintah daerah adalah mencegah penyebaran Covid-19 secara rasional dan terukur. Prinsip pemerintah, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” ungkapnya.(jpg)
batampos.co.id – Wabah corona makin merajalela. Seorang Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di Sekretariat Jenderal DPR dikabarkan meninggal karena virus yang berasal
dari Wuhan, Tiongkok itu.
“Betul, beliau ini pegawai kesetjenan DPR yang diperbantukan di Fraksi Partai NasDem,” ujar Ketua Fraksi Partai NasDem, Ahmad Ali, kepada wartawan, Rabu (1/3/2020).
Ali mengatakan, PNS yang meninggal tersebut bertugas di bagian absensi paripurna DPR. NasDem juga pun punya 11 PNS yang diperbantukan menangani fraksi partai yang dikepalai Surya Paloh tersebut.
Ali mengatakan, saat ini para PNS yang bekerja di Fraksi Partai NasDem telah ia libuarkan. Termasuk juga diminta untuk melakukan pemeriksaan terkait virus corona.
Ilustrasi. batampos.co.id
“Semua pegawai sekretariat saya liburkan begitu dapat kabar meninggal dunia. Saya
minta semua pegawai PNS di NasDem untuk melakukan rapid test,” ungkapnya.
Ali menambahkan, PNS tersebut sempat dirawat di rumah sakit di Jawa Barat. Sebelumnya sempat mendengar kabar bahwa almarhum juga ingin mendapatkan perawatan di RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran.
Namun, sebelum mendapatkan penanganan di RS Wisma Atlet, PNS tersebut dinyatakan meninggal dunia.
“Berusaha memindahkan ke Wisma Atlet Kemayoran tapi belum kesampaian. Kita
berharap semoga tidak ada lagi korban yang lain. Kita juga berharap semoga negara kita secepatnya terbebas dari Covid-19 ini,” pungkasnya.(jpc)
batampos.co.id – Seorang entrepreneur dari Indonesia, Santo Purnama mengklaim telah berhasil mengembangkan alat tes mandiri untuk Covid-19 hanya dalam waktu 4 bulan. Dijual dengan harga terjangkau, alat ini memungkinkan setiap orang untuk melakukan pengetesan di rumah masing-masing dan hasilnya akan keluar dalam waktu 10 menit.
Santo mengembangkan teknologi pengetesan Covid-19 melalui perusahaannya, Sensing Self, yang berbasis di Singapura. Perusahaan ini bergerak dalam pengembangan alat tes kesehatan mandiri untuk memberdayakan setiap orang agar dapat mendeteksi kesehatannya masing-masing dan mendapatkan pengobatan di tahap sedini mungkin.
Alat tes Covid-19 ciptaan Santo ini resmi diproduksi sejak bulan Februari. Alat rapid test Sensing Self sendiri telah mendapatkan lisensi edar dari tiga pasar penting di dunia, yaitu Eropa (mendapatkan sertifikasi CE), India (disetujui oleh National Institute of Virology dan Indian Council of Medical Research), serta Amerika Serikat.
Untuk pasar Amerika Serikat, FDA telah memberikan persetujuan bagi alat tes Sensing Self, dengan syarat bahwa penggunaannya harus dilakukan di lembaga medis formal. India, yang mencatatkan angka ribuan kasus positif COVID-19 saat ini juga dikatakan telah memesan alat tes cepat Sensing Self sejumlah 3 juta unit.
Sebagai warga negara Indonesia, Santo menyebut siap membawa alat tes mandiri ini untuk membantu pemerintah Indonesia menanggulangi wabah COVID-19 di tanah air. Namun, ia belum mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
“Perang melawan Covid-19 adalah perang melawan waktu. Kita harus menekan laju pertumbuhan pandemi ini dengan melakukan tes seluas mungkin. Oleh karena itu, kami berharap Pemerintah Indonesia bisa memberikan respon positif bagi inisiatif kami untuk membawa alat tes mandiri ini ke Indonesia,” ujar Santo melalui keterangan tertulisnya.
Jika setiap orang bisa melakukan tes mandiri, lanjut Santo, Indonesia bisa meminimalisir risiko infeksi ketika pasien datang ke rumah sakit untuk melakukan tes, serta mengurangi beban tenaga medis yang sudah amat kewalahan.
Santo juga menyebut, sudah empat minggu lebih pemerintah Indonesia belum memberikan keputusan persetujuan terhadap alat tes mandiri ini. Sebagai perbandingan, badan farmasi Eropa hanya membutuhkan waktu 2-3 minggu untuk memberikan persetujuan.
Sementara India menghabiskan waktu satu minggu untuk melakukan uji coba, validasi, dan persetujuan akhir. Pemerintah India langsung memesan jutaan unit alat tes dua hari setelah lisensi diterbitkan.
Santo mengatakan bahwa alat tes Covid-19 dijual dengan harga produksi, sebab ini merupakan misi sosial untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa.
“Kami telah mengirimkan alat tes mandiri Sensing Self untuk membantu lembaga-lembaga riset ternama, seperti Mayo Clinic, University of California San Francisco, dan Chan Zuckerberg Biohub. Kami selalu menjaga kualitas produk dan akurasi hasil, karena kami paham bahwa alat ini berhubungan dengan kesehatan seseorang. Pendeteksian dini virus Covid-19 bisa menentukan antara hidup dan mati,” tambah Santo.
Alat tes mandiri Sensing Self diklaim bisa memberikan hasil deteksi yang cepat dan akurat karena menggunakan analisis enzim. Dengan harga yang lebih murah, yaitu Rp 160.000 (USD 10), hasil tes bisa keluar dengan lebih cepat dibandingkan alat tes lain.
Salah satu alternatif pengetesan Covid-19 adalah dengan nostril swab, dimana metode ini memakan biaya Rp 1,2 jutaan sekali tes, dan prosesnya memakan waktu hingga 1 jam, sehingga kurang efisien.
“Kehadiran alat tes mandiri seperti Sensing Self dapat membantu pemerintah untuk menyediakan akses tes yang lebih aman, praktis, dan terjangkau bagi masyarakat luas. Dengan begitu, para tenaga medis bisa benar-benar memfokuskan diri untuk merawat pasien Covid-19 dengan gejala menengah-parah, alih-alih menghabiskan waktu untuk melakukan tes pada ribuan orang,” ungkap Santo.
Saat ini, Santo dan tim juga sedang mengembangkan solusi lainnya untuk melawan pandemi, yakni tes asam nukleat (nucleic acid test) untuk mendeteksi infeksi Covid-19 sedini mungkin dan dengan harga yang sangat terjangkau. Hasil tesnya diklaim mampu mendeteksi dengan akurasi hingga 99 persen pada hari pertama mereka terpapar virus.(jpg)
batampos.co.id – Pemerintah Arab Saudi meminta umat Islam menunggu kabar terbaru sebelum menyusun rencana keberangkatan haji tahun ini. Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi Mohammed Saleh Benten mengatakan, pihaknya sangat siap melayani jamaah haji maupun umrah.
”Namun, dengan kondisi saat ini, kerajaan memilih untuk memprioritaskan perlindungan kesehatan umat Islam dan warga kami. Jadi, kami meminta muslim seluruh dunia untuk menunggu sebelum membuat kontrak sampai situasinya jelas,” katanya kepada stasiun TV Al-Ekhbariya, Rabu (1/4).
Awal bulan lalu, Saudi sudah membuat keputusan besar dengan menutup pintu jamaah yang hendak umrah. Tindakan itu memunculkan kondisi ketidakpastian soal haji. Selain umrah, pemerintah Saudi menutup akses penerbangan internasional. Mulai pekan lalu, mereka juga menutup pintu masuk menuju sejumlah kota, termasuk Makkah dan Madinah.
Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Achmad Rizal Purnama menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan dari otoritas Saudi. Dari berbagai komunikasi yang dilakukan, baik dengan Kedutaan Saudi di Jakarta maupun KBRI di Riyadh, informasi yang disampaikan baru seputar imbauan penundaan komitmen baru terkait pembayaran haji.
Kendati demikian, lanjut dia, Saudi berjanji segera memberikan keputusan. Mereka terus mengikuti dan mencermati perkembangan pandemi Covid-19 sebelum mengambil keputusan. ”Yang jelas, isu ini kerap kita angkat karena berkaitan dengan hajat masyarakat. Dan, pemerintah Saudi menekankan bahwa mereka terus mengikuti perkembangan.”
Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) Oman Fathurahman mengatakan, yang disampaikan menteri haji dan umrah Arab Saudi itu adalah permintaan umat Islam di penjuru dunia untuk menunda pembayaran kontrak apa pun sampai ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Konteksnya adalah kontrak pelayanan haji, seperti tiket penerbangan, hotel, dan katering.
Oman mengingatkan bahwa Kemenag mendapatkan mandat undang-undang sebagai penyelenggara ibadah haji. Untuk itu, Kemenag berkomitmen menyelenggarakan haji dengan maksimal. ”Sepanjang pihak Saudi belum menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada Kementerian Agama terkait pembatalan haji tahun ini, kami tetap menjalani proses yang ada,” tuturnya.
Sementara itu, di tengah terus bertambahnya kasus penularan korona di Indonesia, Kemenag mengubah skema pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag membatasi pelunasan BPIH hanya melalui mekanisme online atau non-teller sampai 21 April.
Kemenag juga memperpanjang masa pelunasan BPIH tahap pertama. Semula 19 April diperpanjang sampai 30 April. Jika sampai penutupan pelunasan tahap pertama masih ada sisa kursi, dibuka pelunasan tahap kedua pada 12–20 Mei.(jpg)
