batampos.co.id – Satu unit mobil Toyota Avanza Veloz warna silver dengan nomor polisi BP 1924 F ditemukan warga dalam kondisi tidak utuh, di Bukit Kemuning, Seibeduk, Sabtu (29/2/2020) dini hari. Empat ban mobil dicopot. Tape recorder, dan lampu belakang mobil juga diambil si pencuri.
Seorang pedagang di Bukit Kemuning, Rudi, mengatakan mobil Avanza tersebut sudah ada di sana sejak Jumat (28/2) lalu sekitar pukul 23. 00 WIB. Mobil itu datang berbarengan dengan mobil Agya merah. Saat itu, tidak ada kecurigaan warga dan pedagang di sana, karena tiap malam Bukit Kemuning memang selalu ramai.
“Tadi malam ini (Jumat malam, red). Mobilnya datang, parkirnya satu di depan, satu di belakang. Tahunya satu adalah mobil curian,” kata Rudi.
Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Seibeduk, Ipda Budi Santosa, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan, mobil Avanza tersebut sudah berada di Polsek Batam Kota. Polsek Seibeduk hanya mengamankan karena mobil itu ditemukan di wilayah hukumnya.
“Jadi, sebelumnya ada laporan di Polsek Batam Kota bahwa mobil Avanza Veloz tersebut hilang, dan saat ini untuk proses lebih lanjut sama Polsek Batam Kota,” kata dia saat ditemui di Polsek Sei Beduk, kemarin.
Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Batam Kota, Iptu Putra, menjelaskan kasus tersebut sudah ditangani sejak beberapa hari sebelum mobil itu ditemukan. Dimana mobil itu dibawa kabur oleh teman pemilik mobil dari rumahnya.
“Awalnya pelaku tinggal di rumah pemilik mobil. Kawannya ini dulu residivis, namun katanya sudah bertobat,” kata Putra.
Mobil tersebut dibawa dari rumah korban, bersama tiga unit ponsel, Selasa (25/2 ) lalu. Pelaku kemudian membuat laporan polisi.
“Ini kita dapat informasi ada mobil yang dipreteli di Bukit Kemuning, begitu kita cek, ternyata benar mobil itu sesuai dengan laporan yang masuk ke Polsek Batam Kota. Kasus ini masih kita kembangkan,” imbuhnya. (ali)
batampos.co.id – All New Honda BeAT resmi mengaspal di Kepulauan Riau mulai Sab-tu (29/2). Peluncuran produk baru Honda ini, di New Ocarina, Batam Centre, Batam.
Peter Lim, Sales Force Manajemen Honda Capella selaku main dealer Honda di Kepri, mengatakan, produk yang diluncurkan ini merupakan generasi kelima Honda BeAT.
Ada dua varian yang diluncurkan yakni All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street.
“Setelah berjalan empat tahun, perlu dilakukan pembaruan menjadi lebih baik. Banyak hal yang berbeda dan baru di Honda Beat generasi ke-5 ini,” ujar Peter Lim.
Dia menyebut, seri terbaru Honda BeAT ini hadir dengan balutan desain bodi baru, serta penyematan beragam teknologi dengan inovasi terbaru pada sisi rangka dan mesin, dan beragam fitur canggih lain.
All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street dibekali generasi terbaru mesin eSP 110cc yang lebih hemat bahan bakar dan menyuguh-kan performa yang lebih optimal. Motor Skutik yang dicintai masyarakat sejak 2008 ini menggunakan rangka baru berteknologi eSAF (enhanced Smart Architecture Frame).
“Mesin generasi terbaru, diklaim irit dibanding motor lokal lainnya. Bagasi lebih luas, 12 liter di kelasnya serta ukuran tangki lebih besar.Jadi banyak peningkatannya,” jelasnya.
Rangka yang diusung kini lebih lincah dan dapat meningkatkan stabilitas handling sehingga sepeda motor mudah dikendalikan dan nyaman saat dipakai bermanuver.
foto: batampos.co.id / cecep mulyana
“Untuk desain juga mengalami sedikit perubahan. Velg juga memiliki desain yang lebih bagus dan sudah menggunakan ban tubles,” kata Peter.
Honda menargetkan penjualan setiap bulannya sebesar 1.500 unit, sebab skuter matik ini sudah mendapat tempat di hati pengendara. Untuk pilihan warna sendiri, Sporty 9 warna dan Street 5 warna.
Peluncuran All New Honda BeAT ini dimeriahkan penampilan eks personel Mahadewi yakni Diaz dan Nara yang memukau para pengunjung di sana.
Pengunjung juga dihibur dengan atraksi skateboard, atraksi BMX, ada cosplay performance, hingga games & kuis berhadiah. Seluruh rangkaian acara diiringi oleh penampilan Optimus Band.(zis)
batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam melantik 60 anggota Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) di Harmoni One, Batam Center, Sabtu (29/2). Mereka akan bertugas di 12 kecamatan yang ada di Batam.
Komisioner KPU Batam, Jernih Siregar, mengatakan, anggota yang dilantik resmi bertugas mulai hari ini, Minggu (1/3) hingga proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selesai.
“Bertugas selama sembilan bulan ke depan. Mereka akan membantu kami dalam menjalankan tahapan, pelaksa-naan hingga pleno nantinya,” katanya.
Setelah dilantik, 60 anggota ini diberikan bimbingan teknis (Bimtek) mengenai tugas dan tanggung jawab selama menjadi anggota PPK. Dalam pertemuan itu, KPU juga menegaskan tentang integritas dan pentingnya menjalankan tahapan secara baik dan benar.
“Pemilu lalu sangat kami jadikan pelajaran. Kami tidak ingin kejadian serupa terulang kembali. Jadi kami ingin mereka bekerja sesuai dengan tupoksinya. Tujuannya agar pilkada sukses,” jelasnya.
Jernih menyebutkan, untuk waktu dekat, PPK akan membantu KPU mempersiapkan data pemilih yang akan berpartisipasi di pilkada 23 September mendatang.
“Setelah ini kan masih ada PPS dan Pantarlih. Jadi, anggota PPK ini juga akan monitoring membantu kami dalam menyukseskan pilkada,” imbuh Jernih.
Ia berharap anggota yang terpilih benar-benar menjalankan tugas dengan baik dan benar. Untuk itu, pihaknya masih akan memberikan beberapa Bimtek lanjutan terkait jalannya pemilu nanti.
“Tadi baru dasar yang kami berikan. Bimtek ini kami harapkan bisa menekan angka kesalahan anggota di pilkada nanti. Biar mereka paham tugasnya,” ucapnya.
Saat ini, KPU juga tengah menyeleksi berkas pelamar PPS yang sudah diterima KPU Batam. Mereka yang lolos nanti akan membantu PPK dalam menjalankan tahapan pemilu.
“Karena tahapan masih banyak. Dalam waktu dekat ini juga harus sudah masuk pe-ngumpulan daftar pemilih. Jadi, mudah-mudahan semua sesuai jadwal. Intinya kita berupaya lebih baik dari pileg lalu,” tutupnya. (yui)
Transformasi PT. Adhya Tirta Batam (ATB) mengelola air bersih dengan moderen, jadi pelopor kekinian di industri air. Ditengah cadangan air baku yang terbatas, ATB tetap berupaya memberikan layanan air bersih terbaik bagi masyarakat kota Batam.
Hampir 25 tahun mengabdi di Batam, tak menjadikan ATB berpuas diri. Lebih dari itu, ATB berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab moral dalam hal pemenuhan layanan air bersih berkualitas.
Menurut Tutik, warga Kecamatan Batuaji, layanan air di Batam telah berkembang hingga melebihi harapan. Apalagi bila membandingkan layanan air di Batam dengan sejumlah daerah, yang walaupun memiliki sumber air berlimpah, namun belum mampu memberikan layanan air bersih yang memadai bagi penduduknya.
“Pelayanan ATB sudah yang terbaik yang kami rasakan, dibanding daerah lain. Semoga kedepannya bisa terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan Kota Batam,” jelasnya
Petugas ATB bekerja 24 jam untuk memastikan kualitas layanan air berjalan maksimal.
Wanita yang berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah swasta di Batuaji ini juga mengapresiasi respon petugas ATB yang selalu tanggap dan cepat mengatasi masalah di lapangan. Dengan demikian, pelanggan tak perlu berlama-lama merasakan dampak negatif bila ada gangguan.
“Tidak pernah sampai ada kendala yang besar yang mengganggu ke masyarakat. ATB cukup interaktif memberikan informasi ke pelanggan,” kata Tutik.
Tutik berharap ATB bisa terus memberikan pelayanan air bersih di kota Batam. Peningkatan kontinyuitas suplai menjadi salah satu harapannya. Dia berharap, daerahnya bisa mendapatkan aliran air 24 jam sehari.
“Jarang sekali dalam sehari mati air, walaupun belum 24 jam. Kami berharap kedepan bisa 24 jam,” imbuhnya.
Ketua RW 01 Bengkong Laut, Okta Robin juga merasakan peningkatan kualitas layanan air di daerahnya. Jika dulu air hanya megnalir 5-7 jam sehari, kini warga Bengkong Laut sudah bisa merasakan aliran air 20 jam sampai 24 jam sehari.
“Air bersih di tempat kamu sudah mengalir lancar. Kami sudah bisa menimati air setiap saat. ATB memang yang terbaik, menanggapi keluhan kami dapat direalisasikan dengan cepat,” ujar Okto.
Hadijah dan warga Bengkong laut lainnya juga merasa terbantu dengan pekerjaan penguatan suplai air yang dilakukan ATB. Kini, air telah mengalir lebih lama, sehingga warga tak perlu begadang untuk menampung air.
Warga Bengkong Laut berharap kualitas layanan air bersih di Batam semakin baik. Karena warga tak hanya menggunakan air untuk kebutuhan harian mereka, tapi juga untuk aktifitas ekonomi mereka. Jika aliran air lancar, maka penghasilan mereka juga jadi lebih baik.
“Kami berharap air bisa terus mengalir. ATB sudah bagus mengelola air bersih di Batam. Kita harus terus mempertahankan sesuatu yang baik,” harapnya.
Head of Corporate Secretary ATB, Maria Jacobus mengatakan, ATB selalu menjalankan bisnis dengan berorientasi kepada pelanggan. Karena itu, ATB terus berupaya meningkatkan profesionalitas di segala lini guna menghasilkan layanan berkualitas.
Namun di lain pihak, Batam harus serius memperhatikan cadangan air baku yang semakin berkurang. Dengan kondisi pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim, menyebabkan cadangan air baku terus menipis.
“ATB telah berupaya mengelola air yang ada secara efisien. Sehingga cadangan air yang terbatas masih bisa bertahan hingga hari ini. Namun, seefisien apapun ATB mengelola air, jumlahnya tidak akan mencukupi jika tidak dibarengi dengan penambahan cadangan air baru,” jelasnya.
Saat ini harapan terbesar masyarakat Batam ada di Waduk Duriangkang. Namun, cadangan air di waduk yang menopang 70 persen kebutuhan kota Batam itupun terus menurun. Saat ini elevasi air telah berada di angka -2,94 meter di bawah Spillway, dan terus mengalami penurunan 2 cm setiap harinya.
Jika elevasi air di Waduk Duriangkang telah menyentuh -3,4 meter di bawah Spillway, maka suplai air kepada 235 ribu pelanggan akan terganggu. Tidak hanya pelanggan rumah tangga, namun juga pelanggan Industri dan Bisnis.
“Mari kita bersama-sama peduli dengan kelangsungan air kita di masa depan dengan menghemat penggunaan air. Gunakan air seperlunya. Dan kita juga berharap segera ada tambahan sumber air baku baru,” imbuhnya. (*)
batampos.co.id – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, Said Khaidar, mengatakan, warga tetap bisa mengajukan pembuatan akta kelahiran meskipun sudah dewasa dan bekerja bahkan sudah menikah sekali pun.
”Syaratnya tetap sama,” kata Said.
Meskipun sudah dewasa, pemohon tetap harus meleng-kapi beberapa syarat yakni surat nikah orangtua, surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong, Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orangtua, Kartu Keluarga (KK) orangtua, dan KTP dua orang saksi.
Said menjelaskan, e-KTP orangtua harus beralamat di Batam agar akta kelahiran bisa diproses.
Jika yang meng-urus diwakilkan oleh orang lain harus menyertakan surat pernyataan dan ditandata-ngani orangtua anak.
”Berkas yang diperlukan tersebut harus dilengkapi,” tambahnya.
Proses penerbitan akta kelahiran sesuai dengan jadwal yakni 14 hari kerja. Ia menambahkan jika tidak memiliki waktu ke kantor Disdukcapil, pemohon juga bisa mendaftarkan di website resmi disdukcapilbisa.batam.go.id
”Di sini ada petunjuk untuk mendaftarkan online (akta kelahiran) jika pemohon sibuk sehingga tak bisa ke kantor,” tutupnya.(yui)
batampos.co.id – Pemerintah Indonesia masih menawar keputusan Arab Saudi menyetop sementara penerbitan visa umrah, imbas wabah virus korona. Indonesia berharap situasi ini tidak berlangsung lama, karena akan menimbulkan kerugian.
Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi mengatakan, sampai saat ini tidak ada satupun kasus virus korona di Indonesia. Oleh karena itu, sebetulnya Arab Saudi tak perlu khawatir menerima jamaah umrah dari Indonesia.
“Satu hal yang harus diyakinkan ke Arab tidak perlu ragu bahwa Indonesia itu negeri yang sama dengan Arab, bebas dari korona. Itu saya kira yang harus ditegaskan,” kata Masduki di Senayan, Jakarta, Sabtu (29/2).
Hal itu pula yang saat ini tengah dinegosiasikan dari pemerintah ke Arab Saudi. Masduki memastikan negara akan hadir untuk rakyat dalam menyelesaikan masalah ini.
Lebih lanjut, dia pun membantah isu yang berkembang di media sosial. Belakangan warganet tengah meragukan tidak adanya kasus virus korona di Indonesia. “Kami yakinkan bahwa memang enggak kena,” tegasnya.
Di sisi lain, Masduki meminta kepada jamaah umrah untuk tidak khawatir, sebab hak-hak mereka tidak akan hilang. Mereka akan tetap diberangkatkan umrah ketika Arab Saudi sudah kembali membuka akses.
“Kami yakinkan betul para jamaah tidak kehilangan apapun tetap sesuai rencana, tetapi tertunda. Mudah-mudahan makin cepat makin bagus, sehingga bisa melaksanakan umrah,” pungkasnya.
Diketahui pemerintah Arab Saudi untuk sementara menghentikan kegiatan umrah dan melarang masuk para jamaah dari negara lain. Larangan ini dilakukan semata-mata demi menghindari penyebaran virus korona.
Stafsus Menteri Agama, Ubaidillah Amin Moch. Mengatakan, pihaknya telah melakukan sidak ke bandara-bandara di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan karena banyak jamaah tertahan di bandara akibat keputusan Arab Saudi tersebut.
“Dirjen PHU meminta jajarannya sidak ke bandara sebagai antisipasi banyak jamaah di-hold di bandara,” ujar Ubaidillah, Kamis (27/2).
Ubaidillah menuturkan bahwa Kementerian Agama juga menghormati keputusan pemerintah Arab Saudi tersebut. “Kami minta semua jamaah umrah Indonesia untuk bersabar sambil menunggu pemerintah Arab Saudi mencabut larangan itu,” katanya.(jpg)
batampos.co.id – Masa penerimaan mahasiswa baru sedang berlangsung. Di antara isu yang kerap jadi perbincaan di tengah penerimaan mahasiswa baru adalah besaran uang kuliah.
Misalnya untuk menjadi dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) mematok biaya sampai Rp 625 juta.
Sepanjang hari kemarin berseliweran pesan berisi biaya kuliah di FK UI. Dalam pesan itu tertulis bahwa uang pangkal FK UI dipatok Rp 75 juta.
Kemudian SPP Rp 20 jutaan setiap semester. Kemudian yang paling mahal adalah biaya program double degree mencapai Rp 625 juta.
Perguruan tinggi yang digandeng untuk program double degree ada di Australia dan Inggris.
Dekan FK UI Ari Fahrial Syam program double degree hanya berlaku untuk kelas khusus. Yakni kelas internasional dengan durasi hanya satu tahun.
Sementara itu mahasiswa UI terdiri dari banyak kelompok saringan masuk. Selain program kelas internasional, ada mahasiswa program SNMPTN, SBMPTN, Simak (Seleksi Masuk) UI atau jalur mandiri.
’’Biaya (SPP, red) dari Rp 0 sampai Rp 15 juta per semester. Tanpa uang pangkal,’’ katanya, Jumat (28/2).
Biaya kuliah yang relatif terjangkau ini berlaku untuk mahasiswa dari program SNMPTN, SBMPTN, dan Simak UI. Ari menegaskan bahwa program double degree hanya untuk kelas internasional saja.
Di dalam website pendaftaran mahasiswa baru, kelas internasional dibuka untuk 25 program studi (prodi).
Di antaranya adalah prodi pendidikan dokter kelas khusus internasional double degree dan pendidikan dokter gigi gelar tunggal.
Tahun ini prodi pendidikan dokter kelas khusus internasional double degree membuka kuota 24 kursi untuk kategori talent scouting.
Tahun lalu pendaftar untuk kategori ini sebanyak 246 orang. Selain itu ada juga kuota untuk Simak UI sebanyak 36 kursi.
Tahun lalu pendaftar kategori ini berjumlah 278 orang. Mahasiswa yang mengikuti program double degree di UI mendapatkan gelar ganda.
Yakni gelar dokter dan sarjana dari UI. Kemudian gelar Bachelor of Medical Science dari Monash University atau University of Melbourne atau gelar Master of Research dari University of Newcastle Upon Tyne.
Di dalam brosur promosi kuliah kelas internasional FK UI itu dirinci biaya kuliahnya. Yakni uang masuk atau admission fee Rp 100 juta.
Kemudian SPP Rp 46 juta/semester. Kemudian kampus mitra di luar negeri juga memungut biaya pendidikan.
Monash University dan Melbourne University sebesar AUD 65 ribu atau sekitar Rp 605 juta setahun.
Kemudian University of Newcastle Upon Tyne memungut 10 ribu poundsterling atau sekitar Rp 351 juta.(wan)
batampos.co.id – Maskapai penerbangan Singapura, Singapura Airlines dan Silk Air menutup sementara penerbangan ke Indonesia hingga 29 Mei 2020 mendatang. Selain itu, maskapai dari Hongkong Cathay Pacific juga menunda penerbangan ke Indonesia.
Adapun penutupan 12 penerbangan ke Indonesia ini, menyusul kebijakan pemerintah setempat untuk meminimalisasi penyebaran wabah virus korona. Maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. juga menerapkan kebijakan pengurangan frekuensi untuk negara tujuan Singapura.
“Untuk rute Singapura, saat ini kami menerapkan pengurangan frekuensi dari yang sebelumnya 9 kali per hari menjadi 3 kali per hari,” ujar VP Corporate Secretary Garuda Mitra Piranti saat dihubungi oleh JawaPos.com, Sabtu (29/2).
Menurutnya, selain dalam rangka antisipasi penyebaran virus korona, pengurangan frekuensi ini juga dilakukan sebagai upaya menyesuaikan persediaan dan permintaan pasar. Garuda juga telah menghentikan sementara penerbangan dengan tujuan Tiongkok sejak 5 Februari 2020.
Emiten bersandi GIIA tersebut juga menghentikan sementara mengangkut jamaah umrah dan penumpang dengan visa turis ke Arab Saudi. “Menyusul adanya kebijakan dari GACA Arab Saudi perihal pembatasan kunjungan,” pungkasnya.(jpg)
batampos.co.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Batam minta petugas kecamatan bekerja di hari libur.
Hal ini untuk menggesa pencetakan tumpukan e-KTP yang saat ini ada di sembilan kecamatan.
”Kemarin blangko sudah ada di kecamatan. Jadi, saya minta segera dicetak. Mereka libur masuk juga, agar e-KTP cepat selesai dan dibagikan ke masyarakat,” kata Kepala Disdukcapil Batam, Said Khaidar, Jumat (28/2/2020).
Ia menyebutkan, tumpukan yang ada saat ini hampir sama di semua kecamatan. Untuk itu, pencetakan akan dikerjakan berdasarkan data tunggu yang sudah ada.
”Target Minggu ini bisa diselesaikan, lima ribu e-KTP selesai dicetak,” ujarnya.
Setelah pencetakan selesai, petugas langsung mengirim pesan singkat kepada warga agar bisa mengambil e-KTP milik mereka.
Menurutnya, saat selesai dicetak, tidak sedikit warga yang malas meng-ambil punya mereka.
Hal ini terbukti dengan masih adanya tumpukan e-KTP yang tersebar di beberapa kecamatan. Ini menjadi persoalan juga bagi petugas, sebab ditakutkan nanti tercecer dan hilang.
”Kalau sudah dapat pesan singkat, tolong e-KTP langsung diambil. Jangan lupa bawa resi atau bukti pere-kaman,” imbuhnya.
Pihaknya juga menggesa pencetakan e-KTP pemula yang sudah melakukan pere-kaman di sekolah.
Saat ini, terdapat 664 siswa usia 17 tahun yang selesai merekam ketika petugas Disdukcapil mendatangi sekolah.
”Ini juga prioritas. Jadi, kami tetap turun ke sekolah untuk menjangkau pemegang e-KTP pemula ini,” sebutnya.
Ia menambahkan, sebanyak 20 ribu keping blangko ini belum mampu mengakomodir kebutuhan. Untuk itu, pihaknya akan kembali meng-ajukan penambahan, pasca persediaan blangko menipis.
”Makanya kami harus gerak cepat. Kalau sudah mulai habis kita minta tambah lagi,” tutup mantan camat Batuampar ini.(yui)
batampos.co.id – Meski sudah menerima draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dari pemerintah, sejauh ini DPR belum melakukan pembahasan. Draf belum didistribusikan ke komisi-komisi. Bahkan, DPR juga belum menetapkan mekanisme pembahasan. Apakah melalui badan legislasi (baleg) atau panitia khusus (pansus).
Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan, DPR masih perlu mencermati kembali isi draf RUU tersebut. Alasannya agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. ’’Konsep omnibus law ini kan sesuatu yang baru. Kita masih endapkan untuk dicermati dulu,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/2).
Politikus PDIP itu juga memastikan bahwa DPR tidak mungkin membahas RUU Ciptaker pada masa sidang kedua. Sebab, mulai kemarin, DPR memasuki masa reses hingga 22 Maret nanti. Dengan demikian, proses pembahasan ditarget pada masa sidang berikutnya.
Pihaknya pun tidak ingin terburu-buru dalam melakukan pembahasan. Menurut dia, perlu sosialisasi terlebih dahulu ke sejumlah stakeholder. Termasuk ke serikat pekerja atau buruh. Sebab, regulasi tersebut menyentuh banyak unsur ketenagakerjaan. Sosialisasi dan dialog sangat perlu agar tidak menimbulkan kegaduhan. ”Jangan sampai timbul salah prasangka ke DPR dan pemerintah,” imbuhnya.
Terkait target Presiden Joko Widodo agar RUU Ciptaker dibahas dalam seratus hari kerja, Puan mengaku tidak bisa menjamin. Menurut dia, percuma pembahasan dipercepat jika menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Apalagi jika regulasi yang dihasilkan malah menimbulkan dampak buruk bagi publik.
’’Mau lebih cepat dari seratus hari pun kita bisa. Tapi, yang harus diperhatikan adalah efek ke publik. Regulasi ini bermanfaat nggak buat masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, pemerintah bersikukuh agar RUU omnibus law menjadi superprioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly berharap DPR bisa mempercepat pembahasan. ’’Pokoknya omnibus law menjadi prioritas utama,” tegas Yasonna.
Aspirasi Pekerja
Koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang menguasai lebih dari 60 persen kursi parlemen tidak menjamin mulusnya pembahasan omnibus law. Selain penentangan kelompok parpol luar pemerintah, tekanan datang dari para serikat pekerja. Kemarin, misalnya. Serikat pekerja yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) meminta pemerintah dan DPR hati-hati membahas RUU Ciptaker.
Presidium MPBI Andi Gani Nena Wea mengingatkan DPR untuk mengambil pelajaran dari pembahasan RUU kontroversial di ujung periode 2019 lalu. Misalnya RUU KUHP dan revisi UU KPK. Omnibus law RUU Ciptaker, ujar dia, juga berpotensi menimbulkan kegaduhan besar. Terutama penolakan dari kalangan buruh. ’’Hati-hati. Ini akan jadi aksi nasional yang meluas,” kata Andi Gani.
Pihaknya berharap pemerintah dan DPR bisa menghindari kegaduhan. Caranya dengan membuka ruang dialog yang seluas-luasnya. Buruh ingin sejumlah pasal ketenagakerjaan yang merugikan pekerja bisa dibatalkan. ’’Niat baik kami mudah-mudahan didengar pemerintah,” ucap komisaris utama PT PP (Persero) Tbk itu.
Di tempat yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, draf RUU Ciptaker mengabaikan hukum ketenagakerjaan. Yaitu, kepastian pekerjaan (job security), kepastian pendapatan (salary security), dan kepastian jaminan sosial (social security). Menurut dia, tiga prinsip itu tercerabut dari sejumlah pasal di RUU tersebut. ’’Kami tidak ingin dieksploitasi dengan upah kerja yang murah,” tegasnya.
Pihaknya meminta DPR dan pemerintah membangun ruang dialog. Pembahasan harus dilakukan dengan transparan dan partisipatif.(mar/c17/fat)