batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyelesaikan rancangan kode etik yang berlaku untuk pimpinan, pegawai dan juga Dewan Pengawas. Hal sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
“Saya bersama sama para pimpinan yang lain selalu komunikasi dengan Dewan Pengawas sebagaimana amanat Undang-Undang, bahwa kita harus membentuk dan menyusun serta menetapkan kode etik baik itu bagi pegawai, pimpinan dan Dewas,” kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (5/3).
Polisi jenderal bintang tiga ini menyampaikan, pada Senin (2/3) telah membahas secara intens soal kode etik baru tersebut. Menurutnya, terdapat tiga kode etik yang telah disetujui antara pimpinan dengan Dewan Pengawas.
“Pertama adalah kode etik itu sendiri, kedua adalah tata cara penegakannya, dan yang ketiga adalah mekanisme pemeriksaan atau persidangan,” ujar Firli.
Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini menyebut, jika kode etik itu telah diundangkan, maka nantinya akan di sosialisasikan kepada para pegawai, pimpinan dan Dewan Pengawas. Sebab, hingga kini tengah menyusun draf kode etik baru itu.
“Kalau sudah diundangkan, maka tentu kita akan melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan itu kita sampaikan dengan rekan-rekan wartawan,” jelas Firli.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengklaim, kode etik KPK yang baru tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Meski kode etik baru itu telah selesai, namun hingga kini masih menunggu peraturan komisi pemberantasan korupsi.
“Kita sudah perkenalkan seluruh pegawai, nanti akan buat dalam bentuk peraturan kalau peraturan itu harus perkomnya nanti pimpunan yang tanda tangan,” urai Tumpak.
Tumpak menjelaskan, dalam kode etik KPK yang baru tertuang KPK harus melakukan kerjasama dan koordinasi serta supervisi secara baik. Hal ini merupakan nilai dasar bagi upaya pemberantasan korupsi.
“Tetap juga independesinya kita jaga, kita atur sedemikian rupa. Sinergi tidak berarti kompromi, jelas itu disebut dalam kode etik kita,” tegas Tumpak menandaskan.(jpg)
batampos.co.id – We alias Wi divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar karena memiliki paket narkoba jenis sabu seberat 0,3 gram.
Vonis terhadap pria 20 tahunan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta
terdakwa dihukum 6 tahun penjara.
Sebelum menjatuhkan vonis, majelis hakim yang dipimpin hakim Christo menjelaskan,
terdakwa telah terbukti sah melanggar pasal 114 ayat 1 UU Narkotika Nomor 35 Tahun
2009.
Meski terbukti, pihaknya pun telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan
meringankan untuk hukuman terdakwa.
Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mengikuti program pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika.
Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum.
”Karena itu, menyatakan terdakwa bersalah. Menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara
dan denda Rp 1 miliar rupiah. Jika denda tak dibayar, maka terdakwa wajib mengganti 3
bulan kurungan badan,” terang hakim Christo menjabarkan isi surat putusan.
Putusan tersebut langsung diterima terdakwa yang saat itu didampingi kuasa hukumnya.
”Saya terima pak hakim,” ujarnya.
Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Zulna, pikir-pikir atas vonis hakim.
”Vonis 4 tahun ya, saya pikir-pikir karena tuntutan 6 tahun,” jelas Zulna.
Diketahui, dalam surat dakwaan dijelaskan pada bulan November 2019 lalu, We diajak I (DPO) pergi ke Kampung Aceh, Tembesi, untuk membeli sabu.
Namun, di Kampung Aceh, I malah meminta We menunggu, karena dia yang akan pergi membeli sabu kepada Mr X.
Sepuluh menit kemudian, I datang membawa satu paket sabu yang dibeli Rp 150 ribu, dan meminta We memegangnya.
Namun, sesampainya di SPBU Sukajadi, terdakwa bersama I didatangi polisi. Barang bukti paket sabu itu sempat dibuang dari saku celananya, sedangkan I kabur.(she)
batampos.co.id – Sosialisasi tentang virus corona dan antisipasi penyebarannya digelar di Kantor Camat Galang, Kamis (5/3/2020).
Dalam pertemuan yang dihadiri 100 lebih tokoh masyarakat, Pemprov Kepri, Pemko Batam, polisi dan TNI ini terjadi urun rembuk perihal rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Infeksi di eks RS Camp Vietnam dan penolakan dari warga setempat atas rencana tersebut.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan, pada prinsipnya urun rembuk
ini akan ditampung dan akan didiskusikan lebih lanjut dalam forum terbatas.
”Aspirasi warga prinsipnya akan teruskan, akan dibahas dalam tim terbatas, dalam tingkat ini akan bahas dengan Danrem dan Polda,” kata Amsakar.
Dalam sesi diskusi ia mengatakan, sebaran virus corona makin meluas, masyarakat bahkan dihantui ketidakpastian.
Sebagai langkah antisipasi, oleh pemerintah pusat maka eks Camp Vietnam dipilih untuk dibangun rumah sakit khusus penyakit infeksi tersebut.
Pembangunan rumah sakit ini menambah satu lagi pilihan rumah sakit infeksi, yang kini hanya satu di Indonesia yakni di Jakarta.
”Hari Minggu ini, akan datang lengkap lagi tim dari pusat datang ke Batam,” ucap Amsakar.
Diskusi ini, masyarakat berkesempatan menyampaikan pendapatnya, baik yang menolak maupun yang menyetujui.
Salah satu warga, Fabianus mengatakan, pada prinsipnya pihaknya selama ini mendukung program pemerintah di Galang.
Namun dalam pembangunan RS ini, pemerintah dinilai akan mengorbankan Camp Vietnam yang merupakan kawasan bersejarah.
Belum lagi lokasi tempat RS dibangun ini dikelilingi permukiman warga.
”Itu tempat sejarah, dunia juga tahu. Camp Vietnam itu di tengah, dikelilingi oleh kampung seperti Sijantung, Dapur 3, Karas juga Air Lingka. Kalau dapat, janganlah di Camp Vietnam kan masih banyak pulau-pulau lain yang besar,” papar dia.
Ketua LPM Galang yang juga Ketua Ikatan Keluarga Rempang Galang (Ikrar) Batam, Suherman, mengatakan, masyarakat pada prinsipnya menolak rencana RS infeksi di Galang.
Bahkan ia menyayangkan sosialisai pada warga justru setelah kunjungan Panglima TNI, Rabu (4/3/2020).
”Kami sebenarnya tidak setuju dan jujur menolak, karena virus ini mematikandan meminta pemerintah kembali kaji ulang pembangunan RS ini,” harap dia.
Akan tetapi, usai diskusi, ia menyebutkan jika keputusan tersebut sudah final dan tidak
dapat lagi berubah, pihaknya meminta jaminan keamanan juga jaminan kesehatan dari
pemerintah.
”Kalaulah ini keputusan pusat, mau gimana lagi, kalau harus di Batam harus dijamin keselamatan dan kesehatan buat masyarakat,” imbuhnya.
Plt Kepala SMAN 10 Batam, Heni Aprianie, menyampaikan harapan serupa. Ia memikirkan anak didiknya yang merupakan warga sekitar dan juga guru-guru sekolah tersebut yang tentu setiap hari akan berada di lokasi tersebut.
”Kami minta jaminan, kami juga punya keluarga. Sama, tolong kami juga diedukasi, bagaimana terhindar dari virus ini,” harap dia.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepri, Tjetjep Yudiana, menanggapi harapan-harapan tersebut.
Menurut dia, ketika pemerintah membangun atau memulihkan suatu keadaan tidak akan mengorbankan hal lain.
Jaminan keamanan warga akibat pembangunan RS ini dan jaminan kesehatan sudah disiapkan pemerintah.
Ia menyebutkan, pemerintah berkewajiban hadir saat keresahan terjadi di tengah masya-
rakat. Yakni dengan cara memberikan jaminan seperti yang diharapkan warga.
”Saya ingin sampaikan, gubernur dan wali kota, jaminan kesehatan bagi penduduk wilayah Galang adalah yang nomor satu. Bentuknya Jamkesda, penyakit apapun pemerintah yang tanggung,” ujarnya.
“Nanti kolaborasi pemprov dan pemko, kami akan rancang. Tidak hanya infeksi, penyakit
lain penyakit jantung apapun, untuk warga Galang akan diprioritaskan,” papar Cecep lagi.(iza)
batampos.co.id – Pembangunan rumah sakit (RS) di Pulau Galang segera dimulai. Bangunan yang dulu bekas lokasi penampungan pengungsi Vietnam itu bakal direnovasi menjadi RS khusus untuk menangani wabah menular. Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menjelaskan, panglima TNI dan menteri PUPR sudah ditugaskan berangkat ke Pulau Galang untuk mematangkan rencana pembangunan RS tersebut. Targetnya, RS tersebut siap dalam waktu kurang dari sebulan.
Apakah kehadiran panglima TNI menandakan renovasi dikerjakan pasukan TNI? Moeldoko mengiyakan. ’’Pastinya. Kita punya kekuatan itu,’’ terang Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3). Namun, dia belum menanyakan lebih lanjut perkembangannya kepada panglima TNI.
RS tersebut akan menjadi alternatif terbaik bila ada evakuasi. Meski lokasinya di Pulau Galang, akses transportasi sangat mudah. Pesawat tinggal mendarat di Bandara Hang Nadim, Batam, lalu dilanjutkan perjalanan darat selama satu jam melintasi Jembatan Barelang hingga mencapai Pulau Galang.
Pemerintah juga terus mempersiapkan fasilitas perawatan pasien positif Covid-19. Saat ini 132 RS pemerintah di seluruh Indonesia telah disiapkan sebagai lokasi perawatan. ’’Tadi arahan Pak Presiden, Pak Menkes supaya menambah jumlah (RS),’’ ujar Menko PMK Muhadjir Effendy di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
Penambahan RS itu terutama melibatkan RS-RS swasta yang memenuhi syarat. Khususnya RS tipe A. Dia mencontohkan, Muhammadiyah sudah menyiapkan 15 RS untuk lokasi perawatan pasien Covid-19. Dengan demikian, pasien bisa ditangani dengan baik sebelum dikirim ke RS rujukan.
Muhadjir sudah mengecek beberapa di antara 132 RS itu. Termasuk yang tipe B dan C. ’’Rata-rata sudah menyiapkan semuanya, termasuk simulasinya,’’ lanjut mantan Mendikbud itu. RS-RS itu juga sudah menyiapkan ruang isolasi yang baik. Termasuk standar kerja bagi para petugas medis agar tetap terlindungi saat menangani pasien positif Covid-19.(jpg)
batampos.co.id – Mobil Toyota Fortuner hitam milik Umar Yanto, dibobol maling, Kamis (5/3/2020) siang sekitar pukul 13.00 WIB.
Pelaku memecahkan kaca mobil depan bagian kiri dan membawa kabur tas berisikan uang tunai sebesar Rp 200 juta di dalam mobil.
Pembobolan itu terjadi di depan parkiran gudang buah impor milik Umar di Kompleks
Bumi Riau Makmur Blok J, Seipanas, Batam Kota.
Saat itu, Umar baru saja kembali dari Bank BCA Jodoh untuk melakukan tarik tunai.
“Iya, tadi mobil bos yang kena (dibobol). Padahal sekarang gajian. Infonya uang itu juga
buat tagihan,” ujar Rendi, salah seorang pekerja di lokasi.
Informasi yang didapatkan, pelaku berjumlah dua orang dan mengendarai sepeda motor Yamaha Mx King biru. Diduga, korban sudah dibuntuti pelaku dari Bank BCA.
“Waktu pelakunya bawa uang itu sempat dikejar sampai simpang jalan. Tapi motornya lebih kencang,” kata Rendi.
Rendi mengatakan, aksi pembobolan itu terjadi saat situasi sepi. Sebab, kawasan tersebut merupakan gudang penyimpanan barang-barang impor.
“Hanya ada beberapa mobil saja yang parkir. Itupun hanya pekerja yang tahu kejadiannya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kapolsek Batam Kota, AKP Restia Oktane Guchy, membenarkan kejadian ini. Ia mengatakan masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini.
“Benar, kami juga sudah minta keterangan korban. Untuk pelakunya masih dalam pengejaran,” katanya.(opi)
batampos.co.id – Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Batam, Jefridin, mendapat teguran
dari anggota DPRD Batam saat rapat paripurna DPRD Batam, Kamis (5/3/2020).
Rapat dengan agenda laporan pansus pembahasan ranperda perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sekaligus Pengambilan Keputusan, serta laporan reses DPRD masa persidangan II tahun sidang 2020 itu, tak dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Kepala Dinas.
Dari pantauan, hanya Jefridin yang hadir dalam rapat. Anggota DPRD Batam dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, Budi Mardianto, meluapkan kekesalannya saat melihat kursi para kepala dinas kosong selama rapat.
”Hari ini saya kecewa sekali. Tak satupun kepala dinas hadir di paripurna ini. Paripurna ini forum resmi, bukan main-main,” ujar Budi.
Dikatakan Budi, seharusnya OPD menghargai reses yang dilakukan oleh DPRD Batam yang langsung turun ke lapangan bersama masyarakat.
Namun, pada saat paripurna, tidak ada satupun kepala dinas datang untuk mendengar-
nya. Untuk itu, Budi meminta kepada Jefridin agar mengingatkan OPD untuk menghargai reses tersebut.
”Yang pasti paripurna sudah terjadwal sebulan sebelumnya. Mereka tak menghargai kelembagaan DPRD,” katanya.
Dalam paripurna, laporan pansus pembahasan ranperda perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sekaligus pengambilan keputusan dibacakan oleh ketua pansus.
Namun, laporan reses DPRD tidak dibacakan setiap fraksi. Hanya masing-masing pimpinan menyerahkan laporan tersebut kepada pimpinan rapat, Iman Sutiawan.
Mengenai adanya teguran dari anggota DPRD Batam, Jefridin, mengatakan, seluruh kepala dinas ada kegiatan di Kementerian di Jakarta, termasuk mengenai pembahasan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
”Lalu ada juga rapat di Menko. Saya baru pulang tadi (kemarin) pagi dan jadi bagi-bagi tugas. Di sini memang diminta sekretaris dinas atau kabid yang hadir,” ujarnya usai
keluar dari ruang rapat.
Dijelaskannya, untuk Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, juga sedang berada di Yogyakarta untuk persiapan pernikahan anaknya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, berada di Galang terkait pendirian rumah sakit khusus pasien yang terjangkit virus corona.
”Jadi, saya ditugaskan di sini. Saya sudah sampaikan permohonan maaf. Memang kondisinya seperti itu dan ini harus tetap berjalan. Karena waktu dan schedule saja yang membuat seperti itu,” imbuhnya.(gie)
batampos.co.id – Sekitar pukul 20.00 WIB tadi malam atau 16.00 waktu Makkah kemarin, beredar foto-foto yang menunjukkan pelataran Ka’bah (mataaf) kosong. Tak ada seorang pun yang melakukan ibadah tawaf. Spekulasi pun bermunculan. Ada yang mengaitkannya dengan virus korona.
Pengosongan mataaf memang merupakan sesuatu yang langka. Kali terakhir dilakukan pada 1979. Penyebabnya saat itu adalah pemberontakan berdarah. Pada 1941, pelataran Kakbah juga pernah dikosongkan karena banjir. Banjir yang tinggi membuat tawaf tidak bisa dilakukan.
Namun, pengosongan pelataran Kakbah kemarin dilakukan hanya untuk pembersihan. Dua jam sekali pelataran dibersihkan. Karena itu, tidak ada jamaah yang melakukan tawaf. Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali membenarkan bahwa ada sterilisasi mataaf. ’’Itu lagi ta’qim atau sterilisasi di lantai bawah,’’ katanya tadi malam.
Untuk sementara, lantai bawah tidak bisa digunakan jamaah untuk tawaf atau salat. Dia menjelaskan, sterilisasi itu merupakan salah satu langkah Saudi untuk mengantisipasi persebaran virus korona. Sterilisasi memakan waktu dua sampai empat jam.
Sementara itu, merujuk kalender Hijriah pemerintah Arab Saudi, musim umrah 1441 H tersisa tiga bulan lagi. Setelah itu, umrah ditutup karena masuk musim haji. Endang Jumali menuturkan, hingga kemarin belum ada kepastian apakah penerbangan umrah dibuka kembali atau tidak. Seharian kemarin beredar dua kabar yang sempat viral. Pertama, pelaksanaan haji 2020 ditutup. Kedua, kabar jamaah umrah diminta meninggalkan Arab Saudi dalam tempo tiga hari terhitung sejak 5 Maret.
Untuk memastikan kabar tersebut, Endang menghubungi Direktur Urusan Travel Umrah Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi Abdurrahman Al Segaf. ’’(Abdurrahman Al Segaf, Red) menyebutkan bahwa berita tentang diharuskannya jamaah umrah meninggalkan Arab Saudi dalam waktu tiga hari itu tidak benar,’’ tutur Endang. Dia mengatakan, jamaah umrah asal Indonesia maupun negara lain tetap diperbolehkan menjalankan ibadah umrah sampai habis masa paket perjalanan mereka. Jamaah asal Indonesia paling lama tinggal di Saudi hingga 15 Maret. Endang mengatakan, pemulangan jamaah umrah berjalan normal.
Selanjutnya, kabar bahwa perjalanan umrah ditutup selama satu tahun sepanjang 2020 juga tidak benar. Sampai kemarin penerbangan kedatangan jamaah umrah memang dihentikan sementara.
Sementara itu, Kasubdit Pengawasan Umrah dan Haji Khusus Noer Aliya Fitra mengatakan, setiap hari ada penerbangan kepulangan jamaah umrah Indonesia dari Saudi. Terhitung sejak 4 Maret, jumlah jamaah umrah di Indonesia mencapai 18.589 orang. Penerbangan pemulangan paling akhir 15 Maret. Itu dengan catatan pemerintah Saudi tidak membuka kembali penerbangan kedatangan umrah.
Kedatangan paling banyak terjadi pada 4 Maret lalu sejumlah 4.763 orang. Kemudian, hari ini (6/3) dijadwalkan ada 1.931 jamaah umrah Indonesia yang pulang ke tanah air. Selanjutnya, besok (7/3) ada 2.479 jamaah umrah dipulangkan ke tanah air. Lantas, di hari terakhir pemulangan jamaah umrah ada 88 orang.
Pejabat yang akrab disapa Nafit itu mengingatkan travel atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) supaya tetap konsisten dengan kontrak pelayanannya. PPIU juga diminta tetap menjaga jamaah dari potensi gangguan. Kepada keluarga jamaah umrah di tanah air, Nafit meminta tetap tenang dan tidak terpengaruh kabar-kabar yang tidak benar.(jpg)
batampos.co.id – Pemerintah menutup pintu rapat-rapat untuk warga yang berasal dari negara pandemik Covid-19. Selain Tiongkok, pembatasan kini diberlakukan kepada travelers dari Iran, Italia, dan Korea Selatan (Korsel). Sebab, di tiga negara tersebut, persebaran wabah virus korona terbilang tinggi.
Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), kebijakan tersebut berlaku mulai Minggu (8/3) pukul 00.00 WIB. Menlu Retno Marsudi kemarin menyampaikan secara terperinci pembatasan tersebut. Menurut dia, travelers atau pendatang yang dalam 14 hari terakhir melakukan perjalanan ke Teheran, Qom, dan Gilan (Iran); wilayah Lombardi, Veneto, Emilia Romagna, Marche, dan Piedmont (Italia); serta Kota Daegu dan Provinsi Gyeongsangbuk-do (Korsel) dilarang masuk dan transit di Indonesia.
Warga Iran di alun-alun Imam Square. (Foto:Ahmadi Sultan)
Sementara itu, yang datang dari Iran, Italia, dan Korsel di luar wilayah tersebut tetap diizinkan masuk atau transit di Indonesia dengan catatan khusus. Mereka wajib membawa surat keterangan sehat atau health certificate yang dikeluarkan otoritas kesehatan negara masing-masing. Surat keterangan tersebut harus valid atau masih berlaku dan wajib ditunjukkan kepada pihak maskapai saat check in.
”Tanpa surat keterangan sehat dari otoritas kesehatan yang berwenang, para pendatang atau travelers tersebut akan ditolak masuk atau transit di Indonesia,” tegas Menlu di kantor Kemenlu, Jakarta, kemarin (5/3).
Mereka juga wajib mengisi health alert card (kartu kewaspadaan kesehatan) sebelum mendarat. Kartu tersebut, antara lain, memuat riwayat perjalanan. Apabila pernah melakukan perjalanan dalam 14 hari terakhir ke salah satu wilayah yang di-blacklist, yang bersangkutan akan langsung ditolak.
Keputusan itu tak berlaku bagi WNI yang baru melakukan perjalanan dari tiga negara tersebut. Namun, mereka wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan tambahan di bandara Indonesia. ”Kebijakan ini bersifat sementara, akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan,” tutur Menlu.
Menurut dia, kebijakan itu harus diambil demi kebaikan semua. Apalagi, sesuai laporan terkini WHO, terdapat kenaikan signifikan kasus Covid-19 di luar Tiongkok, terutama di tiga negara tersebut.(jpg)
batampos.co.id – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Ahmad Muzani menilai tingginya anggaran pendidikan yang digelontorkan oleh pemerintah tidak menjadi jaminan peningkatan pendidikan kearah yang lebih baik. Yang harus diperbaiki adalah mutu pendidikan bagi para calon penerus bangsa.
Muzani membeberkan kenaikan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun, pada tahun 2018 Rp 444 triliun, dari total APBN dan tahun 2019 naik sebesar Rp 492 triliun. Namun, anggaran itu ternyata tidak membawa pendidikan semakin membaik.
Semakin besar anggaran pendidikan ternyata semakin kompleks masalahnya namun pendidikan pun masih dikeluhkan di sana dan di sini. Bahkan pemerintah membuat kebijakan sertifikasi tenaga didik guru, hal itu belum menjadikan kualitas pendidikan semakin baik malah membuat guru semakin sibuk dengan proses administrasi agar dapat tambahan honor dari sertifikasi guru.
“Tadinya kita menyangka bahwa kekurangan biaya pendidikan menjadi problem dan sebab rendahnya mutu pendidikan kita. Pemerintah pun mengeluarkan dana bos yang setiap waktu semakin besar, dan setiap waktu semakin tinggi dana bos yang digelontorkan. Tapi itupun belum menyelesaikan problem pendidikan,” kata Muzani saat memberi sambutan di Darul Hikam Education Conference 2020 di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat saat membahas arah baru pendidikan Indonesia Kamis (5/3).
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mencontohkan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil yang berlatar belakang pendidikan guru agama yang pernah menjadi profesi selama hidupnya ternyata menjadi menteri.
“Dari proses panjang kita berpendidikan itu akhirnya kita berkesimpulan bahwa faktor utama yang tidak boleh kita lupakan adalah faktor ketuhanan, faktor tuhan tidak boleh kita sepelekan dalam pendidikan di Indonesia,” pungkasnya.(jpg)
batampos.co.id – Menghadapi krisis air bersih yang sudah di depan mata, Badan Pengusahaan (BP) Batam memiliki sejumlah alternatif. Langkah pertama yakni menjalin kerja sama dengan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) untuk membuat hujan buatan di Batam.
“Kerja sama dengan BPPT ini untuk membahas tentang teknologi modifikasi cuaca (TMC). Tim BPPT ini datang minggu depan. Tahun lalu aturannya MoU, cuma BPPT sibuk di Indonesia timur. BPPT ini kerja di Dam-Dam besar, seperti Citarum yang dikelola Jasa Tirta II, dan Sungai Brantas yang dikelola Jasa Tirta I,” kata Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Binsar Tambunan, di Gedung Marketing Centre BP Batam, Kamis (5/3/2020).
Pelaksanaan kajian TMC ini akan memakan waktu selama 14 hari kerja. Biayanya sebesar Rp 100 juta. TMC yang bermuara pada pelaksanaan hujan buatan ini direncanakan akan berlangsung selama setahun.
“Kajian paling cepat itu 14 hari. Hujan buatan ini untuk antisipasi dalam satu tahun ke depan,” katanya lagi.
TMC berupa hujan buatan ini memerlukan banyak garam dan arah angin, sehingga hujan bisa turun tepat di Batam. Selama ini, metode hujan buatan selalu dihindari karena hembusan angin di Batam cukup kencang, sehingga awan-awan berisi butir-butiran hujan buatan malah turun di tempat lain.
“Informasi dari BMKG, curah hujan untuk Januari dan Februari memang minim. Dan ini berdampak terhadap Dam Duriangkang yang menopang 80 persen kebutuhan air di Batam. Tiap harinya turun dua centimeter, dan jika hujan tak turun bisa turun tiga sentimeter,” paparnya.
Direktur Pengelolaan Lingkungan dan Fasilitas BP Batam, Binsar Panjaitan (dua dari kanan) bersama pihak ATB memberikan keterangan terkait kondisi air baku di kantor BP Batam, Kamis (5/3/2020). Foto: batampos.co.id /Cecep Mulyana
Rata-rata curah hujan yang turun di Batam biasanya mencapai 200 milimeter (mm) per bulan. Tapi di Januari dan Februari hanya 50 mm per bulan dan tak merata di seluruh Batam. Jadi, itulah alasan mengapa BP Batam memiliki metode hujan buatan untuk meningkatkan curah hujan seperti sedia kala.
Selanjutnya, BP akan berkoordinasi dengan BMKG Batam untuk memetakan pola hujan selama tiga bulan ke depan.
“Ini untuk mengetahui prediksi curah hujan di setiap bulan serta persiapan materi teknis untuk sosialisasi,” tegasnya.
Solusi paling teranyar yakni pemompaan air baku dari Dam Tembesi ke Dam Mukakuning. Jaraknya 2,9 kilometer. Dam Tembesi sudah terisi penuh dan mampu mengalirkan air sebanyak 600 liter per detik.
Perkiraan waktu pelaksanaan selama dua bulan. Adapun tahapan-tahapannya yakni pengadaan pipa berukuran 800 mm melalui proses lelang, serta proses konstruksi penanaman pipa.
Perkiraan biayanya mencapai Rp 45,7 miliar untuk pengadaan pipa. Biaya tersebut sudah termasuk pipa, pompa, listrik PLN, genset, ponton, dan aksesoris.
“Dam Tembesi sudah terisi penuh bahkan lewati spillover. Dam terdekat dari Tembesi adalah Mukakuning. Nanti akan dipompa pakai ponton dan pelaksanaannya dalam dua bulan. Solusi ini masih harus dilaporkan ke pimpinan karena biaya cukup mahal,” jelasnya.
Proses ekstraksi air baku dari Dam Tembesi ini sebenarnya menyisakan pertanyaan.
Pasalnya, lelang dam ini tak kunjung terealisasi hingga saat ini. Tapi Binsar punya jawaban untuk itu.
“Sedang dilelang. Setelah selesai audit dari BPKP, maka akan diekspos mengenai prakualifikasi Tembesi. Tiga bulan setelah proses, maka akan dapat pemenang. Setelah itu, bangun water treatment plant (WTP) Tembesi sekitar setahun, berikut juga bangun pipa reservoir ke Batuaji selama satu setengah tahun,” ungkapnya.
Tapi karena krisis air bersih ini, BP tidak akan menunggu lelang Dam Tembesi selesai. Sifatnya sangat darurat dan menuntut solusi cepat. Untuk operasional pemompaan akan dilaksanakan BP. Sedangkan pendistribusian air akan dilaksanakan oleh ATB.
Selain dengan interkoneksi antar-dam, BP juga masih lanjut dengan pembersihan eceng gondok di sekitar Dam Duriangkang.
Seperti yang pernah diberitakan, eceng gondok menduduki sekitar 180 hektare luas areal Dam Duriangkang.
Imbasnya, yakni bangkai-bangkai eceng gondok menjadi material sedimen yang membuat pendangkalan di dam. Kapasitas dam semakin berkurang yang menyebabkan jumlah air baku semakin menipis.
Jadi, penyebab susutnya air di dam-dam di Batam, khususnya Dam Duriangkang yakni hujan yang tak kunjung turun, sedimentasi serta rusaknya catchment area oleh tindakan manusia.
“Saat ini, BP sudah memiliki harvester yang menjangkau ke tengah dam. Jadi dalam satu minggu bisa babat enam hektare. Idealnya sih delapan hektare, tapi alat itu juga perlu istirahat. Jadi, estimasi untuk membabat habis semua eceng gondok itu satu setengah tahun,” paparnya.
Binsar juga mengimbau agar masyarakat mulai berhemat menggunakan air. Batam termasuk kota yang boros.
Rata-rata pemakaian air per orang mencapai 195 liter per hari, sangat jauh jika dibandingkan dengan Singapura yang hanya 140 liter per hari.
Untuk membantu meningkatkan tampungan air, BP Batam juga memiliki proyek lain yakni rain harvester. Contohnya ada di Tiban Mentarau.
“Di Tiban Mentarau bikin embung-embung kecil untuk menangkap air hujan. Sedangkan di bandara buat rain harvester besar. Jadi, supaya jangan ada lagi air hujan yang terlepas,” pungkasnya.(leo)
