batampos – Isu dugaan masuknya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) asal Amerika Serikat yang sempat menghebohkan publik Batam dinilai perlu dicermati secara objektif. Pemerhati lingkungan sekaligus auditor manajemen ISO 9001, Dodi Jufri, menegaskan bahwa tidak semua limbah elektronik yang masuk ke Batam bersifat berbahaya.

Menurutnya, selama dikelola oleh perusahaan yang memiliki izin resmi dan sistem pengolahan sesuai standar lingkungan, aktivitas daur ulang limbah elektronik tetap aman.

“Memang dalam barang elektronik ada komponen berbahaya seperti timbal. Tapi perusahaan di Batam saya pikir sudah memiliki mesin yang benar-benar mampu memisahkan bahan berbahaya itu sesuai fungsinya, sehingga prosesnya tetap aman. Pemerintah juga tentu tidak asal dalam memberikan izin kepada perusahaan, apalagi kegiatan ini sudah berjalan bertahun-tahun,” ujar Dodi, Sabtu (11/10).

Baca Juga: Polisi Tunggu Hasil Kajian 78 Kontainer Limbah dari Amerika Serikat

Ia menjelaskan, sejumlah perusahaan di Batam mengelola limbah elektronik (e-waste) untuk keperluan daur ulang (recycling). Dari proses tersebut, kandungan logam bernilai tinggi seperti emas, platinum, dan perak dapat diambil kembali untuk dimanfaatkan kembali di industri.

Dodi juga memastikan, tidak ada limbah yang dibuang bebas di Batam. Sebagian hasil olahan justru dikirim ke daerah lain seperti Bogor untuk diproses lebih lanjut.

“Kalau tidak salah, perusahaan di Batam mengekspor hasil recycling ke Bogor. Biasanya mereka sudah memiliki izin resmi dari pemerintah, BP Batam, dan Dinas Lingkungan Hidup,” jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan daur ulang di Batam turut menyerap banyak tenaga kerja lokal. Barang-barang bekas seperti telepon genggam, televisi, dan komponen IC dipisahkan secara manual untuk diambil material berharganya.

“Yang perlu diwaspadai justru limbah ilegal yang dikirim tanpa izin, hanya untuk ditimbun atau dibuang ke laut maupun ke tanah,” tegasnya. “Kalau limbahnya dikirim untuk didaur ulang oleh perusahaan berizin, itu hal yang berbeda. Tapi kalau untuk dibuang, apalagi dari luar negeri, itu baru masalah.” katanya, menambahkan

Menurut Dodi, tingginya biaya pengolahan limbah di luar negeri seperti Amerika membuat banyak pihak memilih mengirimkan limbah elektronik ke negara lain yang memiliki industri daur ulang berizin.

“Biasanya barang-barang itu reject, dikirim ke negara yang bisa mendaur ulang. Tapi kalau dikelola benar dan perusahaan diaudit setiap tahun, maka aman,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sertifikasi ISO 14001, yang menjadi standar sistem pengelolaan lingkungan berkelanjutan. “Kalau perusahaan sudah lulus ISO 14001, berarti mereka punya sistem pengendalian polusi tanah, udara, dan air yang baik,” ucapnya.

Selain itu, Dodi menilai kasus yang dialami PT Logam Internasional Jaya, PT Esun Internasional Utama Indonesia, dan PT Batam Battery Recycle Industry menunjukkan perlunya kepastian hukum bagi investor di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam.

“Jangan sampai tumpang tindih aturan membuat investor yang beritikad baik terhenti di tengah jalan,” katanya.

Sementara itu, penghentian sementara kegiatan impor bahan baku oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak akhir September 2025 menimbulkan efek domino pada sektor tenaga kerja dan investasi di Batam. Sedikitnya ribuan pekerja kini terancam kehilangan mata pencaharian apabila aktivitas produksi tak segera dipulihkan.

“Kami bekerja sejak tahun 2017 dan selama ini tidak pernah ada masalah. Sejauh yang kami tahu, perusahaan tempat kami bekerja lengkap, aman dan,legal,” ujar Wahyu, salah satu pekerja di perusahaan pengolah limbah elektronik itu.

“Banyak dari kami yang tidak tamat SD, tapi digaji sesuai UMK. Jangan sampai gara-gara masalah ini kami kehilangan pekerjaan. Ada ribuan keluarga yang menggantungkan hidup di sini,” tambahnya.

Sebelumnya, sejumlah instansi pemerintah pusat dan daerah sudah pernah membahas belum adanya kejelasan regulasi terkait pemasukan bahan baku elektronik yang belum ditentukan pembatasannya di kawasan perdagangan bebas, khususnya Batam.

Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Analisis Regulasi Pemasukan Bahan Baku yang Belum Ditentukan Pembatasannya di Kawasan Perdagangan Bebas” yang digelar secara daring oleh Sustainable Circularity Consulting Indonesia (SCCI) pada Selasa (12/11) tahun lalu.

FGD tersebut menghadirkan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), BP Batam, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam, serta sejumlah pelaku industri.

Ketua Tim Ahli Kajian, Masyithoh Annisa, memaparkan bahwa pengelolaan limbah, termasuk limbah elektronik (e-waste), merupakan bagian penting dari target Sustainable Development Goals (SDGs) poin 12, yakni konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

“Dalam penerapan ekonomi sirkular pada industri elektronik, peluangnya besar. Bappenas memproyeksikan potensi peningkatan PDB hingga Rp12,2 triliun pada 2030,” jelasnya.

Namun, Masyithoh menambahkan, hingga kini belum ada aturan yang secara jelas mengatur legalitas kegiatan impor bahan baku elektronik untuk dimanfaatkan kembali dan diekspor di kawasan perdagangan bebas seperti Batam.

Kondisi ini, katanya, membuat pelaku industri berada di area abu-abu hukum. Padahal, di sisi lain, bahan baku elektronik yang sebagian dikategorikan sebagai limbah B3 oleh KLHK sebenarnya berpotensi diolah kembali untuk memperoleh logam bernilai tinggi seperti emas, platinum, dan perak.

Dari sisi regulasi, perwakilan KLHK Dwi Rahmayanti menjelaskan bahwa setiap bahan yang mengandung B3 wajib diregistrasikan untuk mendapatkan izin peredaran dan pengolahan. Ia menegaskan, tidak ada perbedaan perlakuan terhadap pengelolaan limbah B3, baik untuk diedarkan di dalam negeri maupun diekspor kembali.

Sementara itu, perwakilan Kemenperin dari Pusat Industri Hijau, Abdul Aziz menyebutkan kegiatan pengelolaan e-waste dapat dilakukan di kawasan berikat selama hasil akhirnya tidak dijual di dalam negeri.

“Sisa hasil residu pengelolaan e-waste harus diawasi secara ketat oleh KLHK dan Kementerian Perdagangan,” ujarnya.

Aziz juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun pedoman pengelolaan e-waste serta peta jalan ekonomi sirkular sektor elektronik yang sejalan dengan kebijakan Bappenas. Namun, hingga kini, pengawasan bahan baku e-waste di lapangan masih terbatas.

FGD tersebut menyimpulkan perlunya penyamaan persepsi antara KLHK, Kemenperin, Kemendag, dan BP Batam mengenai status bahan baku elektronik di kawasan perdagangan bebas. Sinkronisasi regulasi lintas kementerian dianggap menjadi kunci agar kegiatan industri tetap berjalan tanpa mengorbankan aspek lingkungan. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Pemerhati Lingkungan: Daur Ulang Limbah Elektronik di Batam Aman Jika Dikelola Sesuai Standar Lingkungan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Air laut di kawasan Pantai Batubesar Melayu, Nongsa, surut cukup jauh pada Sabtu sore (11/10). Kondisi ini dimanfaatkan warga sekitar untuk bermain air, mencari kerang, hingga berjalan-jalan di hamparan pasir yang terbuka lebar.

Fenomena air surut di pantai nongsa ini sudah menjadi pemandangan biasa bagi masyarakat. Dimana proses surut permukaan air laut mulai pukul 15.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB dari bibir pantai. Fenomena ini, menurut warga, hampir terjadi setiap hari.

Pantai Batubesar memang dikenal sebagai salah satu kawasan pesisir dengan kontur dataran landai, sehingga saat surut, permukaan pasir bisa terlihat hingga ratusan meter ke tengah. Kondisi ini menjadikannya lokasi favorit bagi warga sekitar untuk beraktivitas ringan atau sekadar menikmati pemandangan.

Anak-anak tampak riang berlarian sambil membawa ember kecil atau kantong plastik, sementara orang dewasa sibuk memungut kerang dan siput laut yang terlihat jelas di permukaan lumpur.

Langit cerah kebiruan berpadu dengan awan tipis, menghadirkan pemandangan yang menenangkan. Dari kejauhan, tampak beberapa pengunjung berfoto dan menikmati panorama laut yang seolah tak berujung.

“Kalau air surut seperti ini, banyak yang datang. Anak-anak senang main lumpur, sementara kami bisa cari kerang untuk dimasak,” ujar Rani warga Batubesar, sambil tersenyum.

Ia mengaku hampir setiap pekan datang ke pantai untuk sekadar bersantai bersama keluarga. Menurutnya lokasi tersebut cukup aman.

“Lokasinya aman untuk bermain anak-anak. Ada pasir putih dan aliran air laut juga,” sebut Rani

Hal senada disampaikan Abdul Rahman warga lainnya. Ia mengatakan fenomena surut seperti itu hampir terjadi setiap hari, terutama menjelang sore.

“Biasanya sekitar jam empat mulai kelihatan surut. Kadang bisa sampai jauh sekali, jadi pantainya makin luas,” katanya.

Menurut Rahman, momen seperti ini juga sering dimanfaatkan warga untuk mencari umang, kepiting kecil, hingga remis. “Kalau beruntung, bisa dapat banyak. Lumayan buat lauk makan malam,” tambahnya.

Meski tampak tenang, warga tetap diingatkan agar berhati-hati saat bermain di area berlumpur karena beberapa bagian cukup licin dan dalam.

“Tadi ada yang tergelincir juga karena kerang yang licin,” ungkap pria berusia 45 tahun ini. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Air Surut di Pantai Batubesar, Warga Berburu Kerang dan Main Lumpur Sore Hari pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Batam (UNIBA) kembali memperkuat kiprahnya di dunia akademik global dengan menyelenggarakan Kuliah Internasional bertema “Batam City Towards an Integrated Sustainable Smart City with Free Trade Zone (FTZ) and Special Economic Zone (SEZ)”, Sabtu(11/10).

Kegiatan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting ini menghadirkan enam narasumber dari empat negara yakni Rusia, Jepang, Malaysia, dan Indonesia, yang membahas arah transformasi Batam sebagai kota cerdas (smart city) sekaligus kawasan ekonomi strategis di tingkat regional dan global.

Acara dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik UNIBA, Prof. Dr. Ir. Chablullah Wibisono, MM, yang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas negara untuk mendorong inovasi dan keberlanjutan pembangunan kota.

“Batam memiliki posisi yang unik sebagai simpul ekonomi dan inovasi kawasan. Dengan kolaborasi akademik seperti ini, kita dapat mengarahkan Batam menjadi kota cerdas yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujar Prof. Chablullah dalam sambutannya.

Enam Pakar Dunia Bahas Masa Depan Batam

Kuliah internasional ini menampilkan enam pakar dengan latar belakang multidisipliner.
Dari Rusia, Prof. Tsvetkova Natalia Alexandrovna dari The Institute for U.S. and Canadian Studies of the Russian Academy of Sciences memaparkan topik “Comparing Two Digital Infrastructure Models: Centralized Moscow vs Inclusive Chicago.” Ia menyoroti pentingnya keseimbangan antara kendali pemerintah dan partisipasi publik dalam membangun kota digital.

Dari Jepang, Nakamura Hirohide, Chairman A-Wing Group, menyebut Batam memiliki posisi strategis sebagai kawasan dengan status ganda FTZ dan SEZ.

“Keunggulan ini menjadikan Batam bukan hanya pintu masuk investasi internasional, tetapi juga laboratorium kebijakan perkotaan modern,” ujarnya.

Dekan Fakultas Hukum UNIBA, Prof. Dr. H. M. Soerya Respationo, S.H., M.H., M.M., menekankan pentingnya sinergi antara inovasi, kolaborasi, dan supremasi hukum dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Dengan inovasi dan hukum yang kuat, Batam dapat menjadi representasi kota masa depan Indonesia yang berdaulat dan berdaya saing,” katanya.

Sementara itu, Dr. Lita Sari Barus, dari Universitas Indonesia, menyoroti pentingnya konsep Segitiga Pertumbuhan Indonesia–Malaysia–Singapura sebagai strategi integrasi ekonomi kawasan.

Dari Malaysia, TPr Ts. Dr. Gobi Krishna Sinniah berbagi pengalaman negaranya dalam menerapkan konsep smart city di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui penggunaan teknologi digital dan tata kelola kolaboratif.

Sebagai penutup, Dr. Ir. Paramita Rahayu dari Universitas Sebelas Maret mengangkat tema reflektif “Paradoks Kota Cerdas: Ketika Teknologi Melupakan Manusia.” Ia menekankan pentingnya aspek sosial dan empati dalam pembangunan kota modern.

UNIBA Perkuat Jejaring Akademik Global

Melalui kegiatan ini, Kepala LPPM UNIBA, Dr Malahayati Rusli Bintang BSc MPH, menegaskan komitmennya untuk terus memperluas kerja sama riset dan inovasi internasional. Diskusi lintas negara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran Universitas Batam sebagai pusat pemikiran strategis dalam bidang pembangunan wilayah dan perkotaan berkelanjutan.

“Kami berkomitmen memfasilitasi riset dan kolaborasi internasional yang mendukung transformasi Batam menuju kota pintar yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tutup Malahayati.

Reporter: M. Sya’ban

Artikel LPPM UNIBA Gelar Kuliah Internasional Bahas Smart City dan Kawasan Ekonomi Batam pertama kali tampil pada Metropolis.