batampos – Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan perlunya penataan ulang sistem parkir di Batam seiring dengan keterbatasan ketersediaan lahan di kota industri tersebut.

Menurutnya, arah pengembangan Batam ke depan menuntut efisiensi pemanfaatan ruang, terutama di sektor-sektor publik seperti fasilitas parkir.

“Teori besar tentang pengembangan Batam adalah lahan yang semakin terbatas dan harus dimanfaatkan secara efisien,” katanya, Selasa (7/10).

Baca Juga: Kisah FM, Wanita Muda yang Kehilangan Janin Akibat Dugaan Kekerasan Oknum Polisi

Ia menjelaskan, kecenderungan pembangunan kota ke depan akan bergeser dari pola horizontal menuju vertikal. Artinya, tata ruang di Batam akan diarahkan untuk memaksimalkan penggunaan lahan dengan sistem bangunan bertingkat, termasuk dalam pengelolaan parkir.

“Yang belum betul-betul tersentuh ada sekitar 160 hektare lahan. Kita harapkan ketika lahan itu didapat oleh pelaku usaha, mereka dapat membuat tata kelola parkir yang layak dan nyaman di lokasi itu,” kata Amsakar.

Ranah pengelolaan parkir sebenarnya berada di tangan pemilik lahan, kecuali untuk area publik seperti jalan umum. Karena itu, pihaknya mendorong agar setiap pengembang dan pelaku usaha di Batam menyiapkan lahan parkir yang memadai di kawasan masing-masing.

“Ranah parkir ini sebenarnya menjadi pemilik lahan, kecuali di jalan umum. Ke depan, pola seperti itu yang akan kita dorong, karena ketersediaan lahan terbatas sementara kebutuhan publik terus bertambah,” kata dia.

Baca Juga: Ini 5 Pelabuhan Feri Internasional di Batam Tujuan Singapura dan Malaysia

Amsakar menilai, penataan parkir yang terintegrasi dan dikelola secara profesional dapat menjadi bagian dari strategi besar untuk menata wajah kota Batam agar lebih modern dan efisien. “Kita ingin ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kenyamanan publik,” tambahnya.

Langkah ini dapat mengurangi beban lalu lintas dan kemacetan di sejumlah titik yang kerap disebabkan oleh parkir liar. Pemerintah, kata Amsakar, akan menyiapkan kebijakan yang mendukung pengelolaan parkir berbasis kawasan sekaligus menjaga kepastian hukum bagi pelaku usaha.

“Dengan konsep efisiensi lahan dan tata kelola yang jelas, kita ingin menciptakan Batam yang lebih tertib, teratur, dan berdaya saing,” ujarnya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Hadapi Keterbatasan Lahan, Amsakar Siapkan Skema Baru Pengelolaan Parkir di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Rumah Sakit BP Batam (RSBP) melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada (RSA UGM) di Yogyakarta pada Jumat (3/10/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya RSBP Batam dalam mempersiapkan diri menjadi Rumah Sakit Pendidikan, sejalan dengan komitmen Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan dan mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang kedokteran.

Rombongan BP Batam dipimpin oleh Ariastuty Sirait, Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, bersama Tanto Budiharto, Direktur RSBP Batam; Evi Bangun, Wakil Direktur Keuangan dan Umum; serta manajer dan perwakilan dokter RSBP Batam.

Kehadiran rombongan disambut oleh dr. Nurwestu Rusetiyanti, M.Kes., Sp.DVE., Subsp. Ven, Kepala Bagian Akademik dan Riset RSA UGM, serta dr. Domas Fitria Widyasari, Sp.MK, Ketua Komite Koordinasi Pendidikan RSA UGM.

Kegiatan diawali dengan paparan dan diskusi mengenai tahapan akreditasi Rumah Sakit Pendidikan, yang mencakup sistem pembelajaran, jejaring pendidikan, dan integrasi fungsi pelayanan, pendidikan, serta penelitian. Rombongan juga meninjau berbagai fasilitas akademik, seperti laboratorium keterampilan klinik, ruang diskusi mahasiswa koas, dan unit riset terpadu.

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi langkah awal pihaknya menuju kolaborasi dengan sejumlah universitas.

“Kami belajar banyak dari RSA UGM sebagai salah satu rumah sakit pendidikan terbaik di Indonesia. Dalam waktu dekat, kami akan bekerja sama dengan dua universitas besar di Batam agar RSBP dapat berperan sebagai rumah sakit pendidikan utama dan satelit,” ujar Ariastuty.

BP Batam berharap, melalui langkah ini, RSBP dapat segera memenuhi seluruh kriteria sebagai Rumah Sakit Pendidikan dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan serta pengembangan tenaga medis di Kepulauan Riau dan sekitarnya. (*)

Artikel BP Batam Kunjungi RSA UGM, Siapkan RSBP Menuju Rumah Sakit Pendidikan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Pembangunan kantor Kelurahan Sukajadi di kawasan perumahan elit Sukajadi, Batam, menuai penolakan dari sejumlah warga. Mereka menilai lokasi pembangunan yang berada di dalam Cluster Bukit Raya 1 tidak sesuai dengan karakter lingkungan dan berpotensi mengganggu kenyamanan hunian.

Warga bersama Pemerintah Kota (Pemko) Batam, dan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam melakukan pertemuan di balai kantor lurah di Cluster Bukit Raya 3, Rabu (8/10). Dalam forum yang berlangsung terbuka tersebut, warga menyampaikan keberatan sekaligus menawarkan sejumlah solusi alternatif.

Perwakilan warga, Janter Pardosi, mengatakan bahwa masyarakat tidak menolak pembangunan kantor lurah secara prinsip. Namun, lokasi yang dipilih pemerintah tidak tepat karena berada di tengah kawasan perumahan yang dikenal sebagai wilayah hunian tenang dan eksklusif.

BACA JUGA: Tak Masuk Musrenbang, DPRD Minta Proyek Kantor Lurah Sukajadi Ditinjau Ulang

“Kami justru mendukung pembangunan kantor lurah. Bahkan kalau anggarannya kurang, kami siap patungan,” ujar dia.

Ia menilai masalah utamanya bukan pada niat pembangunan, melainkan pada proses penetapan lokasi yang dilakukan tanpa dialog terbuka dengan warga. Pemerintah seharusnya terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan musyawarah bersama warga sebelum menentukan titik pembangunan.

“Kalau saya analogikan, harusnya lamaran dulu baru menikah. Jadi jangan digiring opini seolah warga elit Sukajadi menolak kantor lurah, yang kami tolak adalah tempatnya,” kata Janter.

Warga bahkan telah menyiapkan sejumlah usulan lokasi alternatif di sekitar wilayah Sukajadi yang dinilai lebih strategis dan tidak menimbulkan gangguan bagi penghuni perumahan. Tetapi, sejauh ini pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda akan meninjau ulang keputusan tersebut.

Kabid Prasarana Bangunan Gedung Dinas CKTR Batam, Prijo Sapto Sutjahjo, menjelaskan, proyek tersebut merupakan hasil perencanaan yang telah berjalan sejak beberapa waktu lalu. Pihaknya hanya bertugas melaksanakan pembangunan sesuai kontrak yang sudah disepakati.

“CKTR hanya pelaksana kegiatan. Proses perencanaan dan pengusulan lokasi sudah lebih dulu ditetapkan. Kami juga memiliki izin dan mengikuti prosedur yang ada,” kata dia.

Perubahan lokasi pembangunan tidak memungkinkan karena proyek sudah terikat kontrak kerja. “Kami sudah menanyakan kesiapan kepada pihak kelurahan dan dinyatakan siap. Karena itu, kegiatan ini harus dijalankan,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Kejari Batam, Lodhi, menyatakan secara hukum proyek yang sudah berjalan tidak bisa serta-merta dihentikan. Tapi, ia berjanji akan menyampaikan laporan warga kepada pimpinan Kejari Batam untuk dikaji lebih lanjut.

“Kehadiran kejaksaan di sini karena pembangunan kantor sudah berjalan, jadi secara aturan tidak bisa diganggu gugat. Tapi karena muncul permasalahan, laporan ini akan diteruskan ke Kajari agar dibahas bersama Pemko Batam,” katanya.

Ia juga membuka ruang bagi warga untuk melapor resmi ke Kejari Batam jika ada indikasi pelanggaran prosedur dalam pembangunan tersebut. “Silakan datang ke kejaksaan kalau ada hal-hal yang perlu diklarifikasi secara hukum,” lanjutnya.

Pembangunan kantor Lurah Sukajadi di Cluster Bukit Raya 1 diketahui telah dimulai beberapa waktu lalu dengan anggaran Rp1,3 miliar. Namun, gelombang penolakan dari warga kini membuat proyek tersebut berada di bawah sorotan. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Soal Pembangunan Kantor Kelurahan, Warga Perumahan Sukajadi Tetap Menolak,  Tawarkan Alternatif Lokasi pertama kali tampil pada Metropolis.