batampos – Sebanyak 18 murid SDN 016 Seilekop, Sagulung, Batam, mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi menu dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (29/9) siang. Peristiwa itu membuat suasana sekolah mendadak panik karena sejumlah siswa kelas 3 dan 4 tiba-tiba merasakan gejala mual dan pusing sesaat setelah makan.

Para siswa yang keracunan langsung mendapatkan penanganan medis. Sebanyak 17 murid dirujuk ke Rumah Sakit Elisabeth Seilekop, sementara satu siswa lainnya dilarikan ke Puskesmas terdekat. “Alhamdulillah, semua anak sudah mendapatkan penanganan dan kondisinya mulai membaik,” ujar Emi Afriani, guru SDN 016 yang menyampaikan keterangan mewakili Kepala Sekolah, Ridwan, Senin (29/9).

Dari informasi yang dihimpun, menu MBG yang dikonsumsi saat itu adalah spaghetti, minuman yakult, dan buah salak. Diduga makanan tersebut memicu gejala keracunan yang dialami belasan murid. Menariknya, hanya siswa kelas siang yang terdampak, sementara murid kelas pagi tidak mengalami keluhan.

Kejadian tersebut segera ditangani pihak kepolisian dan tenaga kesehatan. Tim dari Puskesmas Sagulung bersama aparat kepolisian mendatangi sekolah untuk memastikan penanganan darurat berjalan lancar sekaligus melakukan pemeriksaan awal terhadap sumber makanan.

Program MBG sendiri baru berjalan sekitar satu bulan di sekolah-sekolah Batam. Untuk SDN 016 Seilekop, program ini melibatkan dapur MBG yang berlokasi di Dapur 12 Pelenggut. Dari dapur tersebut, makanan didistribusikan ke sepuluh sekolah. Untuk SDN 016 total penerima mencapai 689 siswa.

Meski demikian, hanya 18 murid SDN 016 Seilekop yang dilaporkan keracunan. “Mereka langsung merasa pusing dan mual setelah mulai makan. Untungnya cepat ditangani,” tambah Emi.

Akibat kejadian ini, operasional dapur MBG di Dapur 12 Pelenggut resmi dihentikan sementara mulai Sabtu (29/9) hingga batas waktu yang belum ditentukan. Program MBG di sejumlah sekolah penerima juga dihentikan sementara untuk keperluan evaluasi dan renovasi dapur.

“Sudah ada pengumuman resmi dari pihak SPPG di grup sekolah, program MBG untuk sementara dihentikan sampai ada evaluasi dan perbaikan di dapur,” jelas salah seorang guru.

Koordinator SPPG Batam, Defri Frenaldi, saat dikonfirmasi terkait kasus ini belum memberikan keterangan resmi. Namun, pihak sekolah maupun orang tua murid berharap evaluasi menyeluruh segera dilakukan agar program MBG bisa kembali berjalan aman dan bermanfaat bagi siswa.

Kasus ini menambah daftar persoalan dalam pelaksanaan program MBG di Batam. Aparat kepolisian kini juga turun tangan untuk memastikan penyebab keracunan, sementara pihak sekolah menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap dapur penyedia makanan demi menjamin keselamatan anak-anak. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Belasan Murid SDN 016 Tumbang Usai Santap MBG pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam menjatuhkan vonis delapan tahun penjara terhadap tiga terdakwa kasus narkotika, masing-masing Zulfahmi, Mohamed Azri, dan Mukhtaruddin.

Putusan dibacakan dalam sidang di ruang utama PN Batam, Senin (29/9). Majelis hakim yang dipimpin Veriandi, dengan anggota Welly dan Irfan Lubis, menyatakan para terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dalam peredaran narkotika jenis sabu.

“Menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun dan denda Rp2 miliar subsider dua bulan penjara kepada masing-masing terdakwa,” ujar hakim Veriandi saat membacakan putusan.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdullah menuntut hukuman sembilan tahun penjara serta denda Rp2 miliar untuk para terdakwa.

Majelis hakim menilai, hal yang memberatkan adalah perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika. Sedangkan hal yang meringankan, para terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan.

Barang bukti sabu seberat total 27,85 gram dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Usai putusan, penasihat hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Dalam dakwaan JPU, kasus ini bermula pada Maret 2025. Saat itu, terdakwa bersama seorang rekan bernama Raden Adi Arta alias Eka (berkas terpisah) terlibat dalam transaksi sabu di Batam.

Raden membeli sabu 50 gram dari seorang pengedar bernama Pakcik yang hingga kini masih buron, dengan pembayaran melalui rekening atas nama Shol Lahur Robani, yang juga masuk daftar pencarian orang.

Pada 25 Maret 2025, terdakwa Azri memesan satu gram sabu melalui Mukhtaruddin. Pesanan itu diteruskan kepada Zulfahmi, yang kemudian menawarkan 2,5 gram sabu seharga Rp1,8 juta. Transaksi berlangsung di rumah kos Zulfahmi di Perumahan Sakura Garden, Batu Ampar.

Dari penangkapan tersebut, polisi menyita sabu dengan total berat 27,85 gram. Berdasarkan uji laboratorium Balai POM Batam, sampel positif mengandung metamfetamin yang masuk narkotika golongan I sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Zulfahmi Cs Terbukti Edarkan Sabu, Dihukum 8 Tahun pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – DPRD Kota Batam melalui Badan Musyawarah (Banmus) resmi menyampaikan laporan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Batam, Senin (29/9). Laporan disampaikan Koordinator Banmus DPRD Batam sekaligus Wakil Ketua II, Budi Mardiyanto.

Menurut Budi, Renja DPRD disusun secara komprehensif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pembangunan Kota Batam, serta aspirasi masyarakat yang dihimpun sepanjang tahun. Dokumen ini menjadi pedoman utama DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan pada 2026.

“Banmus memiliki peran strategis dalam mengatur seluruh agenda DPRD, mulai dari rapat paripurna, rapat komisi, hingga masa reses. Rencana kerja ini juga mempertimbangkan dinamika pembangunan daerah dan kebijakan nasional,” ujarnya.

Adapun pokok-pokok Renja DPRD Batam 2026 mencakup penjadwalan rapat paripurna, rapat komisi, masa reses tiga kali setahun, serta pembentukan panitia khusus untuk isu strategis. Pada fungsi legislasi, DPRD menyiapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026–2027 dengan prioritas ranperda bidang tata ruang, perizinan, pengelolaan kelautan, pelayanan publik digital, hingga dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari sisi anggaran, DPRD menjadwalkan pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, perubahan APBD, hingga pertanggungjawaban APBD 2026, lengkap dengan evaluasi realisasi APBD per triwulan. Pada fungsi pengawasan, mekanisme reses, rapat dengar pendapat dengan OPD, sidak lapangan, hingga penggunaan hak interpelasi, angket, dan pernyataan pendapat diperkuat.

Fokus isu strategis 2026 antara lain sinkronisasi perencanaan pembangunan, menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di kisaran 6–7 persen, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi, serta peningkatan kapasitas aparatur dan anggota DPRD.

Selain itu, seluruh alat kelengkapan DPRD mulai dari pimpinan, Banmus, Badan Anggaran, Bapemperda, Badan Kehormatan, hingga Komisi I–IV telah menetapkan agenda kerja masing-masing. Peningkatan kapasitas anggota juga diprioritaskan melalui bimbingan teknis, workshop, seminar, kunjungan kerja, dan orientasi.

Budi menegaskan, seluruh Renja yang dirumuskan bersifat realistis, aplikatif, dan berpijak pada komitmen DPRD untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Renja ini kami susun dengan komprehensif dan penuh komitmen. Harapannya, Batam semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” katanya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel DPRD Batam Mantapkan Agenda 2026, Ekonomi dan Pengawasan Jadi Prioritas pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota Batam bersama BP Batam menargetkan kondisi banjir di Batam akan jauh lebih baik dalam dua tahun ke depan.

Janji itu disampaikan Wakil Wali Kota sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, sebagai komitmen nyata pemerintah menanggapi keresahan warga yang saban musim hujan harus berjibaku dengan genangan.

“Dua tahun lagi mudah-mudahan bisa lebih baik. Tapi memang butuh kerja keras semua pihak. Semoga dengan sinergi yang baik antara Pemko Batam dengan BP Batam, serta melaksanakan langkah-langkah penanganan yang tepat, hal ini dapat mempercepat mengatasi permasalahan banjir di Kota Batam,” katanya, Minggu (28/9).

Baginya, banjir masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Batam dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, banjir juga menimbulkan kerugian materiil yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan program penanggulangan banjir sebagai prioritas bersama.

Li Claudia menjelaskan, Pemko dan BP Batam telah membentuk Tim Gabungan Penanggulangan Banjir. Tim ini melibatkan perangkat daerah teknis, unsur BP Batam, hingga aparat wilayah di tingkat kecamatan. Kehadiran tim gabungan ini menjadi bentuk sinergi baru yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang.

Ia menyebut, strategi penanganan banjir dirancang dalam tiga tahap, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam jangka pendek, pemerintah fokus pada normalisasi sungai serta pembersihan saluran alami yang terhambat sedimentasi.

Untuk jangka menengah, pemerintah menyiapkan pembangunan saluran pembuangan baru ke laut, khususnya di kawasan padat seperti Mondial dan Bengkong. Selain itu, juga dipasang box culvert berukuran besar guna memperlancar aliran air ketika curah hujan tinggi.

“Selain melakukan normalisasi, kami juga melakukan pemasangan box culvert berukuran besar agar dapat mengatasi debit tinggi. Kami berharap, selain ada keterlibatan pengusaha, juga ada peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya pada saluran-saluran air,” ujar Li Claudia.

Persoalan banjir tidak bisa diselesaikan hanya dengan kerja pemerintah semata. Diperlukan dukungan penuh dari masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.

“Kalau masyarakat ikut terlibat, kita optimis target dua tahun kondisi banjir di Batam lebih baik bisa tercapai,” katanya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Li Claudia Targetkan 2 Tahun ke Depan Batam Lebih Baik Menangani Banjir pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Lonjakan harga cabai mendorong Pemerintah Kota Batam memaksimalkan kekuatan lokal untuk menahan laju inflasi. Ribuan ibu-ibu yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) kini ikut bergerak menanam cabai di pekarangan rumah masing-masing.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Batam, Mardanis, menyebut program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) menjadi solusi cepat di tengah krisis harga. Saat ini, sebanyak 2.400 anggota KWT terlibat menanam cabai.

“Setiap ibu menanam 20 polybag cabai. Jika dikumpulkan, totalnya mencapai 50 ribu batang atau setara 4 hektar. Hasil panen nantinya bisa langsung dimanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga,” ujarnya, Minggu (28/9).

BACA JUGA: Harga Cabai Meroket, Produksi Lokal Dikebut

Selain gerakan ibu-ibu, DKPP juga bekerja sama dengan 11 kelompok tani untuk menggarap 15 hektar lahan cabai merah di Nongsa, Sungai Beduk, dan Sagulung. Ditambah dengan tanaman sayur lain, total ada 18 hektar lahan baru yang dikembangkan tahun ini.

Menurut Mardanis, produksi cabai lokal memang belum mampu menutupi kebutuhan Batam yang mencapai 10–15 ton per hari. Namun, panen perdana yang diperkirakan akhir November hingga awal Desember ditargetkan bisa menghasilkan hampir 1 ton per hari.

“Setidaknya, ini bisa menambah suplai dan menstabilkan harga di pasar,” katanya.

DKPP juga meluncurkan program Sekolah Lapang (SL) untuk meningkatkan keterampilan petani, mulai dari pengolahan tanah, pembibitan, pemupukan berbasis riset, hingga penggunaan alat pertanian modern.

Saat ini, pasokan cabai Batam masih bergantung dari daerah lain, seperti Mataram, Yogyakarta, Sumatera Utara, Aceh, dan Padang. Namun, karena daerah-daerah tersebut juga mengalami penurunan produksi, harga ikut melambung tinggi.

“Ini bukan hanya persoalan Batam, tapi nasional. Hampir semua daerah menghadapi kondisi serupa. Bedanya, kita berusaha menyiapkan ketahanan pangan lokal agar lebih mandiri,” jelas Mardanis.

Ia berharap kolaborasi antara petani dan KWT dapat memberikan hasil nyata pada akhir tahun. “Kalau berhasil, harga cabai di pasar bisa lebih terkendali. Paling tidak, warga bisa memetik cabai dari pekarangan sendiri tanpa harus membeli mahal di pasar,” tutupnya. (*)

Reporter: Rengga

Artikel Program Pekarangan Pangan Lestari jadi Solusi di Kenaikan Harga Bumbu Dapur pertama kali tampil pada Metropolis.