batampos.co.id – Ratusan bingkisan sembako dibagikan oleh PT. Jasa Titipan Ekpres (JTE) untuk seluruh karyawan, warga sekitar, penjaga kebersihan, driver ojek online maupun ojek pangkal, Senin, (30/3/2020).
Pembagian dilakukan di kantor PT Jasa Titipan Ekpres yang beralamat di Kemayoran, Jakarta Pusat.
“Kita harus optimis, untuk ikut mensukseskan program pemerintah dalam hal menghambat penyebaran wabah (virus corona,red) yang sedang terjadi,” kata Komisaris JTE, Ariyanto, melalui rilis yang diberikan ke batampos.co.id, Kamis (2/4/2020).
JTE atau yang kerap disebut Jati Ekpres lanjutnya, ikut berperan serta dalam meringankan beban beberapa pihak yang terimbas.
Masyarakat, diver ojek online dan pangkalan berfoto bersama dengan karyawan Jati ekpres dalam kegiatan sosial pembagian smebako. Foto: Istimewa untuk batampos.co.id
“Sebenarnya, kegiatan seperti ini sering kami lakukan, namun kali ini pas terjadi di saat ada wabah virus corona dan kita turut berbagi untuk meringankan kesulitan warga sekitar,” paparnya.
Khususnya kata dia kepada driver ojek yang kesehariannya mencari penumpang namun sepi karena sebagian besar masyarakat melakukan kegiatannya di rumah.
Iwan salah seorang penerima bantuan sembako, sangat berterima kasih dengan apa yang telah dilakukan JTE.
“Mewakili warga Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, saya ucapkan terimakasih banyak dan semoga berkah,” ucap Iwan.(*)
batampos.co.id – Indonesian Corruption Watch (ICW) menyesalkan wacana Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly yang akan membebaskan narapidana korupsi di tengah mewabahnya virus korona atau Covid-19. Yasonna beralasan, wacana pembebasan 300 koruptor itu untuk mencegah penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz menilai, pencegahan penularan Covid-19 hanya dalih Yasonna untuk membebaskan koruptor dari Lapas. Menurutnya, wacana pembebasan koruptor merupakan agenda lama Yasonna yang tak kunjung terealisasi.
“Jadi kalau kita melihat ini adalah kerjaan dan agenda yang tertunda sudah sejak lama, corona hanya justifikasi saja. Ini lah sejak lama yang ingin dilakukan yang bersangkutan sejak menjabat Menkumham,” kata Donal dalam video conference di Jakarta, Kamis (2/4).
Berdasarkan catatan ICW, setidaknya sudah lima kali Yasonna melontarkan wacana revisi itu dalam kurun waktu 2015-2019. Empat di antaranya, terjadi pada 2015, 2016, 2017, dan 2019. “Isu yang dibawa selalu sama, yakni ingin mempermudah pelaku korupsi ketika menjalani masa hukuman,” beber Donal.
Donal menyayangkan wacana Yasonna tersebut. Menurutnya, alasan kemanusiaan untuk membebaskan koruptor tidak akan membuat efek jera. “Sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap dari Menteri Hukum dan HAM selama ini tidak pernah berpihak pada aspek pemberantasan korupsi,” tegas Donal.
Terpisah, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai, pembebesan napi korupsi ditengah mewabahnya Covid-19 hanya sebagai dalih dan memanfaatkan kesempatan lada waktu tertentu.
“Jika benar ini Menkumham memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan teretentu. Jika pembatas usianya 75 sampai 80 tahun boleh lah, umur 60 tahun itu orang masih produktif dan energik. Hakim Agung saja pensiunnya 70 tahun artinya dianggap sudah tidak produktif lagi,” urai Fickar.
Seharunya penghukuman kepada koruptor, lanjut Fickar, dapat membuat efek jera. Karena fungsi lembaga pemasyarakatan, selain tempat melaksanakan hukuman juga sebagai tempat pembinaan.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonanga Lay mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.Hal ini sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Yasonna menilai keputusan itu tak lepas dari kondisi Lapas di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas sehingga rawan terhadap penyebaran virus korona. Yasonna merinci, setidaknya empat kriteria narapidana yang bisa dibebaskan melalui proses asimilasi dan integrasi melalui mekanisme revisi PP tersebut.
Kriteria pertama, narapidana kasus narkotika dengan syarat memiliki masa pidana 5 sampai 10 tahun yang sudah menjalani dua pertiga masa tahanan.
“Akan kami berikan asimilasi di rumah. Kami perkirakan 15.442 [terpidana narkotika] per hari ini datanya. Mungkin akan bertambah per hari,” kata Yasonna saat menggelar rapat dengan Komisi III DPR melalui teleconference, Rabu (1/4).
Kriteria kedua, usulan pembebasan itu berlaku bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. “Ini sebanyak 300 orang,” beber politikus PDI Perjuangan ini.
Kriteria ketiga, bagi narapidana tindak pidana khusus yang mengidap sakit kronis dan telah menjalani 2/3 masa tahanan. Namun harus ada pernyataan dari rumah sakit. Terakhir, berlaku bagi narapidana warga negara asing (WNA) sebanyak 53 orang. Namun, wacana ini harus mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).(jpc)
batampos.co.id – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim kemarau di Kota Batam masih akan terjadi.
Kepala Seksi Data dan Informasi (Kasi Datin) BMKG Kelas l Hang Nadim Batam, Suratman, menyatakan potensi curah hujan pada April 2020 belum bisa diprediksi.
“Hujan bersifat lokal, dan hujan yang turun intensitasnya ringan, sedang hingga lebat, namun belum bisa diketahui secara pasti,” ujarnya, Kamis (2/4/2020).
Petugas Dinas Perkimtam Pemko Batam menyiram tanaman di ruas jalan di kota Batam. BMKG memprakirakan musim kemarau masih akan terjadi di Kota Batam. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Sementara pada Mei mendatang, pihaknya juga memprakirakan hujan masih bersifat lokal.
Sementara untuk cuaca seminggu kedepan di wilayah Kepri didominasi cerah hingga berawan.
“Untuk suhu udara antara 26 sampai 34 derajat celcius dengan kecepatan angin 20 per knot dan kelembapan udara 55 sampai 95,” katanya.(nto)
batampos.co.id – Di Batuaji kejahatan kemanusiaan terjadi pada sejumlah pelajar perempuan yang duduk di bangku SMP dan SMA.
Para remaja ini dieksploitasi sebagai pekerja seks komersial (PSK) oleh sejumlah pelaku perdagangan orang.
Remaja-remaja yang sedang diliburkan dari sekolah ini disuruh untuk menemani pria hidung belang.
Inilah yang berhasil diungkap jajaran Polsek Batuaji, Rabu (1/3/2020) lalu. Dua remaja perempuan tertangkap basah saat hendak melayani polisi yang menyamar sebagai pria hidung belang.
Kapolsek Batuaji Kompol Syafruddin Dalimunthe, menjelaskan, dua remaja berusia 15 itu diketahui masih aktif sebagai pelajar SMP di Kota Batam.
Selain dua remaja itu, pihaknya juga menangkap sepasang remaja yakni H (15) pria dan N (16) wanita.
Pasangan remaja ini disebutkan sebagai pelaku perdagangan orang karena bertindak sebagai dua remaja tersebut kepada pria hidung belang.
Ilustrasi. (JP)
“Kedua pelaku ini juga masih berstatus pelajar,” ujarnya, Kamis (2/4/2020).
Ia menjelaskan, penyamaran untuk menyelamatkan dua remaja yang dijadikan sebagai PSK ini dilakukan karena belakangan banyak sekali aduan masyarakat terkait transaksi prostitusi online yang melibatkan pelajar di wilayah Batuaji.
Transaksi prostitusi online ini lanjutnya, semakin marak saat aparat kepolisian dan instansi pemerintah lainnya fokus menangani penyebaran Covid-19.
“Mereka memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Kita coba telusuri dan memang benar adanya,” katanya.
“Ini akan kami tindak tegas karena pelaku ataupun korban umumnya pelajar aktif semua. Ada yang SMP ada yang SMA,” ujar Dalimunthe.
Kedua korban lanjutnya, dipasarkan dua pelaku melalui media sosial dan aplikasi WhatsApp serta MiChat.
“Pelaku utamanya adalah N, remaja wanita yang duduk di bangku SMA,” jelasnya.
N kata dia, dikenal sebagai mami atau mucikari bagi pelajar perempuan di Batuaji dan Sagulung.
N lanjutnya, sudah banyak memasarkan anak remaja perempuan di dua area tersebut kepada pria hidung belang.
Dalam menjalankan aksinya N beraksi bersama H (pelaku lain yang sudah diamankan) serta Y (DPO).
“N ini dikenal sebagai mami Ndut oleh kalangan pelajar perempuan di sini,” paparnya.
“Namanya sudah cukup terkenal. Kalau ada siswa perempuan yang mau “jual diri” biasanya dia yang dihubungi. Dia punya link dan jaringan ke pria hidung belang,” tutur Dalimunthe.
Korban dari N ini diakui Dalimunthe sudah cukup banyak.
“Ini masih terus kami dalami karena banyak korbannya ini,” ujar Dalimunthe.(eja)
batampos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk mengantisipasi arus mudik Lebaran Idul Fitri 2020. Jokowi bahkan mewacanakan mengganti hari libur nasional yang bertepatan pada hari lebaran dengan hari lainnya.
“Saya melihat ini untuk mudik dalam rangka menenangkan masyarakat, mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya. Ini mungkin bisa dibicarakan,” kata Jokowi dalam rapat terbatas Pembahasan Antisipasi Mudik melalui video conference, Istana Bogor, Kamis (2/4).
Jokowi menyampaikan, hal ini dilakukan sebagai upaya menenangkan masyarakat. Nantinya, pemerintah akan memberikan fasilitas arus mudik pada libur pengganti itu.
“Kemudian juga bisa di kemudian hari menggratiskan tempat-tempat wisata yang dimiliki oleh daerah. Saya kira kalau skenario-skenario tersebut dilakukan kita bisa memberikan sedikit ketenangan pada masyarakat,” beber Jokowi.
Kendati demikian, apabila sudah ada pemudik dari Jabodetabek yang kembali ke kampung halamannya, orang itu harus ditetapkan menjadi orang dalam pemantauan (ODP) Covid-19. Orang tersebut juga wajib mengisolasi diri selama 14 hari setibanya di tempat tujuan.
“Pemudik yang pulang dari Jabodetabek bisa diberlakukan sebagai ODP sehingga harus jalankan isolasi mandiri,” tukasnya.(jpc)
Dreamland Square merupakan Komplek Pertokoan dan Plaza berkonsep pusat bisnis lengkap dalam satu area yang dikembangkan di Kawasan Terpadu Dreamland seluas 50 hektare.
Kawasan ini telah dibangun ribuan rumah dan ruko yang dilengkapi fasilitas diantaranya waterboom, child playground, pasar basah, plaza, taman perumahan, Kinos Cinema, lapangan futsal, dan foodcourt.
Komplek Dreamland Square dikembangkan oleh PT. Putera Karyasindo Prakarsa (PKP) di segitiga emas Batu Aji-Marina-Tanjung Uncang yang dikelilingi ribuah perumahan berpenduduk, akses mudah ke pusat industri, shipyard maupun pusat bisnis dan hiburan yang telah ada sebelumnya.
Sehingga membuat komplek ini sangat cocok sebagai pusat perbelanjaan dan investasi yang sangat menguntungkan bagi pebisnis yang ingin memulai usaha maupun yang hendak mengembangkan sayap bisnisnya.
“Di Komplek Dreamland Square kami buka dua blok baru untuk dijual Kavling siap bangun. Kavling yang kami tawarkan merupakan kavling jasa dengan posisi strategis hadap Plaza dipasarkan dengan harga yang lebih murah yaitu 3 Jutaan/m2,” ujar Pimpro Dreamland Square, Muh Afif Ridwan melalui rilis yang dikirimkan ke batampos.co.id.
Kata dia, konsumen yang membeli kavling akan mendapatkan bonus langsung pondasi tiang pancang. Sehingga membuat bangunan nantinya menjadi lebih kokoh.
“Dalam rangka Promo Triple Vitamin C, kami memberikan promo dahsyat yaitu bonus
masa cicilan 6 kali, jumlah cicilan hingga 30 kali, diskon langsung sampai dengan 5 persen, dan Free PH Developer. Konsumen kami berikan kemudahan bertransaksi #belidarirumah via www.pkponline.com/dreamlandsquare,” katanya lagi.
Bagi Anda yang ingin membeli kavling di Dreamland Square dapat menghubungi Marketing di bawah ini :
1. Samsi : 082169699369
2. Agus : 082385399840
3. Rozy : 082171076464
4. Indrawati : 081536082777
batampos.co.id – Kedatangan perantau pulang kampung ke Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), makin tidak terbendung. Jumlahnya mencapai ribuan orang meski ada larangan terkait merebaknya Covid-19.
Koordinator Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pasaman Barat Edi Busti seperti dilansir dari Antara menjelaskan, sampai saat ini Pasaman Barat masih negatif. ODP 78 orang dan ODP satu orang. Pihaknya tidak bisa menghambat warga yang pulang kampung. Namun pengawasan di daerah perbatasan diperketat dan dilakukan cek kesehatan.
Berdasar data yang direkap petugas hingga 28 Maret, sejak posko perbatasan dibuka 21 Maret, perantau yang datang dari Pulau Jawa mencapai 193 orang, dari daerah yang tersebar di Indonesia mencapai 2.046 orang, dari luar negeri 23 orang, dan pelaku perjalanan mencapai 2.069. ”Itu belum masuk data empat hari terakhir karena datanya masing-masing kita catat dan belum direkap petugas,” kata Edi pada Kamis (2/4).
Dia mengatakan, untuk mengantisipasi pendatang, pihaknya membuat posko perbatasan di tiga titik lokasi yakni di Kinali, Ranah Batahan, dan Talamau. Setiap warga yang masuk ke Pasaman Barat diperiksa suhu tubuhnya dan disemprotkan disinfektan.
”Masing-masing orang didata dan dicatat alamat dan nomor teleponnya. Jika suhu tubuhnya tinggi dan mempunyai riwayat perjalanan dari daerah pendemi akan dipantau dan masuk orang dalam pemantauan,” tegas Edi.
Dia meminta kepada warga yang baru datang dari luar daerah atau luar negeri, segera melaporkan diri ke posko kesehatan sebagai antisipasi Covid-19. Untuk mengantisipasi Covid-19 diperlukan kerja sama semua pihak. Terutama warga yang baru datang dari rantau.
Dia menyebutkan, tidak semua warga yang baru datang dari luar daerah bisa terdeksi meskipun posko di perbatasan telah didirikan. Untuk itu, dia berharap warga yang baru datang segera melapor untuk dicek kesehatan. Pemeriksaan kesehatan itu dilakukan untuk memastikan tidak terjangkit Covid-19.
”Bagi yang terdata dan telah diperiksa dan tidak ada gejala Covid-19 untuk menahan diri dan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari,” tutur Edi.
Pihaknya meminta kepada warga untuk melaporkan ke pihak pemerintah untuk setiap warga yang baru datang. Sebab saat masuk ke Pasaman Barat ada yang tidak terdata dan belum dilakukan pemeriksaan kesehatan. ”Mohon kepada mayarakat untuk kerjasama baiknya demi kepentingan bersama,” ujar Edi.(antara)
batampos.co.id – Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, SKK Migas-KKKS Wilayah Kepulauan Riau bersinergi dengan memberikan bantuan ribuan masker dan barang kebutuhan lainnya, di antaranya hand sanitizer dan lainnya.
KKKS yang terlibat adalah Medco E&P Natuna Ltd., Premier Oil Natuna Sea BV dan Star Energy (Kakap) Ltd.
Tim SKK Migas dan KKKS menyerahkan bantuan berupa seribu botol hand sanitizer, 50 liter hand sanitizer dan 4.400 masker kepada Ketua Tim Gugus Tugas Pencegahan COVID-19 Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar yang juga menjabat Sekretaris Daerah.
Penyerahan disaksikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra. Pemberian bantuan ini merupakan bagian dari Gerakan Sejuta Hand Sanitizer Gratis yang digagas SKK Migas.
Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, SKK Migas-KKKS Wilayah Kepulauan Riau bersinergi dengan memberikan bantuan ribuan masker dan barang kebutuhan lainnya, di antaranya hand sanitizer dan lainnya. Foto: Istimewa untuk batampos.co.id
Sebelumya juga telah diberikan bantuan kepada Kabupaten Natuna. Bantuan berupa 10 ribu masker diberikan pada saat kedatangan Warga Negara Indonesia dari Wuhan, China ke Natuna.
Pjs. Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagut, Haryanto Syafri, menyampaikan bahwa SKK Migas dan mitra kerja di hulu migas, berkomitmen untuk membantu Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mencegah penyebaran COVID-19 baik di lingkungan kerja ataupun sekitar area operasi.
“Kami berupaya dengan memberikan bantuan dan dukungan alat pencegahan seperti masker, hand sanitizer, dan bantuan lain. Kami berharap pandemik COVID-19 ini tidak mengganggu operasional hulu migas sebagai sumber keuangan di APBN dan APBD,” ujarnya.
Vice President Relations & Security Medco E&P, Drajat Panjawi, menyampaikan bantuan ini menjadi salah satu bukti komitmen perusahaan migas kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi.
“Sebagai Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Natuna, kami selalu berupaya untuk membantu terutama dalam masa sulit seperti saat ini. Semoga bantuan ini dapat membantu masyarakat dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19,” ujar Drajat.
Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen dari SKK Migas–KKKS dalam membantu Pemerintah Daerah untuk menekan sebaran COVID-19 yang dilakukan bersama-sama antara Medco E&P Natuna, Premier Oil, dan Star Energy dengan dukungan Perwakilan SKK Migas Sumbagut.(*)
batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, meminta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat laporan terkait pengawai negeri sipil (PNS) Kota Batam yang terpapar Covid-19 dan masuk dalam daftar Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
Hal itu termaktub di dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Batam Nomor 361 Tahun 2020 perubahan SE nomor 181 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan
infeksi Covid-19.
”(Termasuk) data PNS yang baru melaksanakan perjalanan keluar daerah serta langkah
pencegahan Covid-19 bagi pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing,” sebut Rudi seperti bunyi surat tersebut.
Dalam surat tersebut juga disebutkan masa waktu bekerja dari rumah untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS di lingkungan Pemko Batam diperpanjang hingga 21 April 2020.
Surat Edaran tersebut menindaklanjuti SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Menpan RB) tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
Ilustrasi. batampos.co.id
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM), Hasnah, mengatakan, penerapan bekerja dari rumah ini sama seperti sebelumnya yakni ditujukan untuk eselon empat bersama staf. Sementara eselon dua dan eselon tiga tetap berkantor.
”Yang bekerja dari rumah nanti kami pakai sistem bergilir, sudah ada jadwalnya,” kata
Hasnah, kemarin.
Ia menyebutkan, bekerja dari rumah adalah salah satu langkah menekan penyebaran Covid-19 sesuai dengan arahan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.
”Dengan tidak terlalu berkerumun kita cegah penyebaran virus ini dan pak wali sudah mewanti kita turut andil,” imbuhnya.
Sementara itu merujuk isi aturan ini, Wali Kota Batam memutuskan meminta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk membuat laporan terkait data pegawai yang terpapar Covid-19 baik yang Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan bahkan jika ada yang sudah berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP).(iza)
batampos.co.id – Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan pemerintah daerah (Pem da) untuk tidak melakukan karantina wilayah atau lockdown, meski undang-undang membolehkan.
Ia lebih setuju Pemda melakukan pembatasan sosial secara meluas. Penegasan ini disampaikan Jokowi saat meninjau pembangunan Rumah Sakit Khusus Penyakit Menular atau RS Darurat Covid-19 di Pulau Galang, Batam, Rabu (1/4/2020) siang.
“Yang benar itu pembatasan sosial secara meluas. Warga tetap di rumah jika tak ada hal penting dikerjakan di luar. Sehingga aktivitas ekonomi bisa tetap berjalan, termasuk industri,” ujarnya, usai melihat ruang isolasi dan ruang observasi yang telah selesai dibangun di atas lahan bekas kamp pengungsi Vietnam tersebut.
Menurutnya, karantina wilayah atau lockdown kurang tepat diterapkan. Apalagi di pusat bisnis dan industri.
Sebab, jika itu diterapkan, maka semua aktivitas terhenti, termasuk aktivitas bisnis dan industri.
Sehingga bisa menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian masyarakat.
Selain itu, karantina wilayah membutuhkan biaya yang besar. Sebab, seluruh kebutuhan masyarakat yang dikarantina akan ditanggung pemerintah.
Presiden Joko Widodo. Foto: Agung Sumandjaya /Radar Sulteng/jpg
Sehingga pilihan terbaik, pembatasan sosial dalam skala luas, karena tak sampai mematikan industri dan aktivitas ekonomi lainnya.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21/2020 yang diteken langsung Presiden, sehari sebelum kedatangannya ke Galang, yakni Selasa (31/3/2020) lalu.
“Lockdown itu apa? Lockdown itu, semua orang tak boleh keluar rumah. Semua sarana transportasi harus berhenti beroperasi, termasuk kendaraan pribadi maupun umum,” jelasnya.
“Tak boleh ada yang di jalanan selain petugas. Semua jadi terhenti,” ujarnya lagi.
Jokowi mengaku tak mau itu terjadi. Untuk itu, penerapan pembatasan sosial secara
meluas pilihan terbaik.
Namun dalam pelaksanaannya, Jokowi meminta semua kekuatan sumberdaya yang
ada, digunakan menjadi satu kekuatan yang kompak. Sehingga pembatasan sosial ini berjalan efektif.
“Jangan sendiri-sendiri. Semua harus kompak. Dari pejabat paling tinggi hingga ke jajaran RT/RW. Semua harus mengambil peran dan masyarakat harus ikut mendukung,” ujarnya.
Jokowi juga meminta masyarakat disiplin menjalankan program pembatasan sosial
dalam skala besar.
“Artinya, disiplin menjaga jarak atau physical distancing, social distancing, jangan keluar rumah jika tak penting. Pokoknya harus jaga jarak,” tegasnya.
Selama pembatasan sosial secara meluas dilakukan, Pemda juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama yang terdampak dari program ini.
“Ada semacam jaring pengaman sosial,” ujarnya.
Jokowi yakin, jika semua disiplin menjaga jarak aman, selalu mencuci tangan, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menghilangkan kebiasaan memegang hidung, mulut, mata, dan membiasakan mencuci tangan, maka tidak akan mudah tertular Covid-19.(jpg)
