batampos.co.id – Proses reekspor 49 kontainer sampah plastik di Batam yang terbukti mengandung bahan berbahaya beracun (B3) saat ini belum dilakukan.
Kondisi ini diakui para pengusaha yang terlibat dalam proses reekspor ini cukup memberatkan.
Karena semakin lama kontainer ini bertahan, maka akan semakin besar biaya yang harus mereka keluarkan.
Perwakilan PT Tan Indo Sukses, Marthen, mengatakan pihaknya merupakan satu dari empat perusahaan importir yang berkewajiban melakukan reekspor kontainer-kontainer tersebut.
Ia berharap proses reekspor bisa segera dilakukan.
“Saat ini kami sudah harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 30 miliar karena belum bisa direekspor, kita minta jangan ada penundaan lagi,” kata Marthen, Rabu (24/7/2019).
Kata Marthen, salah satu alasan kenapa proses reekspor yang sampai saat ini belum bisa dilakukan, karena Bea Cukai (BC) Batam masih menahan prosesnya.
Komisi III DPR RI meninjau limbah plastik yang berada di pelabuhan Batuampar, Kota Batam. Foto: bobi/batampos.co.id
Alasan penahanan tersebut karena akan ada kunjungan kerja dari DPR RI ingin melihat kondisi kontainer berisi sampah tersebut.
“Kita harapkan tidak ada kunjungan lagi, jadi prosesnya bisa dilakukan,” harapnya.
Sementara itu, Kepala BC Batam, Susila Brata, menjelaskan proses reekspor saat ini sudah bisa dilakukan.
Terkait dengan penundaan karena adanya kunjungan kerja DPR RI, Susila, mengaku, hal tersebut dilakukan untuk menghormati kedatangan mereka dalam menjalankan sistem pengawasan yang memang diamanatkan undang-undang.
“Kalau pas mereka (DPR RI) datang dan tidak ada barangnya, kita juga tidak enak,” kata Susila.(bbi)
batampos.co.id – TK Islam Mentari Kota Batam menggelar acara Parenting, Rabu (24/7/2019) di sekolahnya di Taman Raya Tahap 4, Batam Center.
Pada kesempatan yang sama, juga digelar pemilihan ketua komite sekolah.
Pada acara Parenting, hadir psikolog dari RS Awal Bros Batam, Maryana MPsi Psi.
Dalam pemaparannya, Maryana menyampaikan tentang cara mendidik anak sejak dini lewat sekolah taman kanak-kanak (TK).
“Mendidik anak tidak semudah seperti di era orang tua dulu. Kemajuan teknologi mengharuskan kita sebagai orang tua mengetahui bakat dan minat mereka untuk bersaing di era yang akan datang,” pesannya.
Psikolog RS Awal Bros, Maryana MPsi Psi saat memberikan pemaparan di acara Parenting TK Islam Mentari, Rabu (24/7/2019). Foto: Guntur/batampos.co.id
Acara Parenting tersebut disambut antusias oleh para orang tua murid dan guru yang hadir.
Dengan seksama, mereka menyimak pemaparan dari psikolog. Pada kesempatan itu juga digelar pembentukan komite sekolah.
Di mana, komite inilah yang akan menjembatani antara sekolah dengan orang tua murid.
Pada kesempatan itu, pihak sekolah dan orang tua murid bermufakat. Mereka mengamanahkan jabatan ketua komite kepada Afriani SAb.
Kepala sekolah TK Islam Mentari, Masdalilah Hanum SPd, mengapresiasi kegiatan tersebut.
Dengan kegiatan Parenting itu, diharapkan orang tua dapat memahami karakter anaknya.
“Sedangkan terkait pemilihan komite yang baru, bisa memberi sumbangsih pemikiran dalam masukan mutu pendidikan sekolah. Selain itu bisa membantu program sekolah yang telah dibuat,” katanya.(gun)
batampos.co.id – KPU Provinsi Kepri menanggapi laporan caleg PAN atas nama Syamsuri ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait perubahan perolehan suaranya di pleno KPU Batam dan KPU Kepri.
Menurut Komisioner KPU Kepri, Priyo Handoko, KPU Kepri saat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi telah berjalan sesuai aturan berdasarkan rakapan berjenjang.
Tapi saat pleno di tingkat KPU Batam, perubahan jumlah suara terjadi.
“Dari form DAA1 ke form DA1 angkanya konsisten. Berubah saat pleno KPU Kota Batam (form DB1). Waktu pleno tingkat provinsi, saksi PAN mempersoalkan itu,” ujar Priyo, Rabu (24/7/2019) menanggapi laporan Syamsuri ke DKPP.
Pleno KPU Kota Batam beberapa waktu lalu. Foto: Dalil Harahap/ batampos.co.id
“Dia minta dikembalikan agar konsisten dengan hasil pleno tingkat kecamatan (DA1),” jelasnya lagi.
Selain itu kata mantan wartawan ini, Bawaslu Kepri juga ikut mendukung data yang direkap secara berjenjang tersebut.
Alhasil karena perubahan suara tersebut, Syamsuri gagal melenggang ke Dompak sebagai anggota DPRD Kepri karena terdapat selisih suara dengan caleg PAN lainnya Yudi Kurnain.
Tak terima, Syamsuri melaporkan KPU Batam serta KPU Kepri ke DKPP. Laporan tersebut dilanjutkan ke tingkat sidang dugaan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara Pemilu.(spt)
Kurang tidur tidak hanya dapat menyebabkan berjerawat tetapi juga dapat memperburuk kondisi kulit. Dengan demekian, jika menderita jerawat atau kondisi kulit lainnya, tidur nyenyak akan membantu menyembuhkan masalah kulit lebih cepat.
Setidaknya ada 5 dampak kurang tidur bagi kecantikan kulit seperti dilansir dari Boldsky, Rabu (24/7/2019).
Ilustrasi kulit kusam karena kurang tidur. (WomensOK.com
Berikut 5 dampak akibat Anda kurang tidur:
1. Tak Bercahaya
Kurang tidur menyebabkan peningkatan kadar kortisol. Ini adalah hormon yang memicu peradangan di kulit dan membuat kulit menjadi kusam. Karena itu, ketika tidak cukup tidur, kulit akan kehilangan cahayanya dan cenderung menjadi kusam dan kering.
2. Berjerawat
Efek utama lain dari kurang tidur adalah dapat menyebabkan berjerawat. Kurangnya tidur melemahkan sistem kekebalan tubuh terhadap bakteri penyebab jerawat. Selain itu, kurang tidur menyebabkan peningkatan peradangan kulit.
3. Penuaan Kulit Lebih Cepat
Tidur yang tepat sangat penting untuk meremajakan kulit dan menjaganya agar tetap sehat. Kurang tidur, mengurangi produksi kolagen di kulit sehingga dapat menyebabkan tanda-tanda penuaan kulit seperti garis-garis halus dan kerutan.
4. Kulit Kering
Saat tidur, tubuh tidak hanya meremajakan dirinya sendiri tetapi juga meningkatkan hidrasi. Oleh karena itu, tidur yang cukup melembabkan tubuh dan membuatnya tetap terhidrasi.
5. Mata Panda
Area di bawah mata cukup sensitif dan karenanya mudah terpengaruh. Salah satu efek yang paling terlihat dari kurang tidur tercermin di area bawah mata. Lingkaran hitam, mata bengkak dan kantong di bawah mata lebih sering disebabkan oleh kurang tidur.
batampos.co.id – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pemko Batam menurunkan dua tim untuk mengecek kesehatan hewan kurban jenis sapi dan kambing di lokasi peternakan yang tersebar di Batam.
“Sama dengan tahun sebelumnya, tim turun untuk memastikan hewan yang akan disembelih saat kurban nanti sehat dan layak dikonsumsi,” kata Kepala DKPP Batam, Mardanis, Rabu (24/7/2019).
Tim yang terdiri lima petugas termasuk dokter hewan yang ada di klinik hewan milik DKPP Batam. Lokasi peternakan pertama yang dicek yaitu Seitemiang, dilanjutkan lokasi lainnya di Seiladi atau dekat Perumahan Sandona, Jodoh dan beberapa lokasi lainnya termasuk yang di jalan-jalan.
“Alhamdulillah, sejauh ini hasilnya cukup baik. Hewan yang kami periksa hari ini sehat dan layak dibeli warga. Tadi ada satu yang cedera karena patah kaki saat dibawa ke Batam. Kalau untuk penyakit seperti antraks belum ditemukan,” jelasnya.
Tim Medis DKPP, Jusak memeriksa kesehatan hewan di lokasi peternakan Seitemiang, Rabu (24/7). Hewan yang layak langsung dipasangi label sehat usai pemeriksaan. Foto: Mardanis untuk batampos.co.id
Hewan yang dinyatakan sehat juga dikalungi label sehat dari DKPP. Pemasangan label ini bisa menjadi jaminan saat warga akan membeli hewan kurban.
“Langsung dipasangi tadi kalungnya sebagai tanda hewan sudah dicek kesehatannya,” imbuh Mardanis.
Ia menyebutkan, pengecekan kesehatan hewan meliputi usia yang biasanya bisa dilihat melalui gigi hewan. Selanjutnya kuku, mata dan bagian lainnya.
Ciri-ciri hewan kurban yang layak disembelih diantaranya,
memiliki mata yang bening,
terdapat lendir pada hidung,
kulit sapi elastis,
posisi kaki harus tegak.
Pengecekan juga meliputi kotoran hewan.
“Semuanya kami cek. Kalau tidak ada masalah kesehatan langsung dikalungi label sehat,” sebutnya.
Ia menambahkan, hewan kurban jenis sapi yang layak dipotong berusia minimal dua tahun. Sedangkan untuk kambing minimal 1.5 tahun. Jika menemukan hewan yang tidak sehat pihaknya akan meminta pemilik untuk melakukan perawatan.
“Kalau tak sehat langsung dipisahkan nanti,” lanjut pria yang pernah mengepalai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam ini.
Selain pemeriksaan hewan kurban, selama proses pemotongan hewan kurban, pihaknya juga akan menempatkan dokter hewan di lokasi pemotongan yang ramai seperti Masjid Raya Batam dan lokasi lainnya.
“Karena mereka memotong dalam jumlah yang tidak sedikit. Jadi dokter akan membantu mengawasi, jika ditemukan cacing pada hati hewan nanti langsung bisa ditindaklanjuti,” beber Mardanis. (yui)
batampos.co.id – Pengurus inti perhimpunan perempuan Thionghoa Indonesia (Pinti) Kota Batam dan Provinsi Kepri periode 2019-2023 resmi dilantik, Selasa (24/7/2019).
Pelantikan berlangsung di I Hotel, Nagoya yang dihadiri oleh Ketua Gerakan Organisasi Wanita Batam, Marlin Agustina Rudi, serta sejumlah tokoh perkumpulan Tinghoa lainnya.
Pelantikan dimulai dengan pengurus inti Pinti Kepri yang diketuai oleh Siat Khim yang dilakukan oleh Ketua Umum Pinti pusat, Lili Tan.
Kemudian Pinti Batam yang diketuai oleh Kimanawati Mutanto dilantik oleh Ketua Pinti Kepri, Siat Khim.
Sebelum pelantikan, masing-masing pengurus terlebih dahulu membacakan sumpah dan janji untuk menjalankan organisasi kewanitaan itu, dengan baik dan sepenuh hati sebagai organisasi sosial.
“Kami bersedia mengibarkan bendera Pinti untuk menjalankan seluruh program sosial yang ada,” ujar para pengurus yang dilantik secara serentak.
Marlin Agustina Rudi, dalam arahannya menyambut baik pelantikan tersebut. Pinti yang merupakan organisasi sosial dari perkumpulan kaum perempuan itu, hendaknya dijalankan dengan baik di Kepri ataupun Batam.
foto: batampos.co.id / dalil harahap
Masyarakat Kepri dan Batam masih cukup banyak yang membutuhkan bantuan ataupun sentuhan sosial dari organisasi sosial seperti pinti ini.
“Apa yang ibu-ibu sudah lakukan dan yang direncankan sangat mulia,” katanya.
“Ini harus benar-benar berjalan dengan baik sehingga kita boleh membantu sesama kita yang membutihkan,” ujar Marlin lagi.
Senada disampaikan Lili Tan. Ia berpesan agar jajaran pengurus baru lebih semangat dalam menjalan program kerja sosial yang direncanakan.
“Rencana yang belum terwujud segera diwujudkan, misi kita adalah sosial tanpa pamrih. Mari saling peduli satu dengan yang lain,” pesannya.
Ketua Pinti Kepri dan Batam yang baru dilantik sepakat untuk bekerja dan menjalankan organisasi kewanitaan itu lebih baik lagi kedepannya.
Program pembangunan sekolah container untuk anak-anak kurang mampu yang direncanakan akan segera direalisasikan setelah pelantikan tersebut.
“Intinya kami akan laksanakan semua rencana ataupun program kerja yang sudah dibuat,” jelasnya.
Ketua Pinti Kepri, Siat Khim, melaporkan sepanjang tahun 2019, pihaknya telah bekerja dalam banyak hal.
Mulai dari bedah rumah, santunan kepada anak yatim dan kaum duafa hingga Pengadaan Panti jompo.
Kata dia, anggota Pinti Kepri dan Batam saat ini berjumlah sekitar 80 orang. Organisasi ini murni untuk sosial dan budaya, membantu sesama yang membutuhkan.(eja)
batampos.co.id – PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) kembali mengalami masalah. Kali ini ko-misaris independen perusahaan, Roy Maningkas, mengundurkan diri.
Alasannya, Roy kurang sreg dengan proyek pengolahan bijih besi menjadi hot metal (blast furnace) yang dijalankan oleh perusahaan.
Pelaksanaan proyek tersebut sudah terlambat 72 bulan dari yang seharusnya. Keterlambatan itu menyebabkan anggaran membengkak dari yang seharusnya Rp 7 triliun menjadi Rp 10 triliun.
Kemudian, waktu uji coba yang seharusnya enam bulan dipersingkat menjadi dua bulan. Menurut Roy, hal itu dilakukan untuk meng-hindari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dengan ketersediaan bahan baku proyek yang belum pasti dan harga pokok produksi slab yang lebih mahal USD 82 per ton, jika dibandingkan dengan harga pasar, Roy merasa proyek itu semakin tidak masuk akal.
Padahal, target output produksinya cukup besar, yakni 1,1 juta ton. Harga pokok produksi yang lebih mahal diperkirakan justru membuat perseroan berpotensi merugi hingga Rp 1,3 triliun per tahun.
”Jadi, saya sudah mengajukan permohonan pengunduran diri 11 Juli lalu kepada Kementerian BUMN,” kata Roy, Selasa (23/7/2019).
Seorang pegawai PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) mengecek lempengan baja, beberapa waktu lalu. Foto: dokumentasi JawaPos.com
Awalnya, Roy yang menjadi komisaris KRAS sejak 2014 diimbau untuk menahan diri dan tetap menjabat.
Namun, pada akhirnya permohonan pengunduran diri itu disetujui secara informal oleh Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno.
”Saya sudah memperingatkan ke kementerian tentang risiko proyek itu, tapi tidak didengarkan,” sambung Roy.
Kemarin, harga saham KRAS turun 2,53 persen ke Rp 386 per lembar. KRAS sudah bertahun-tahun mengalami kerugian.
Tepatnya sejak 2012. Tahun lalu KRAS rugi USD 74,82 juta atau Rp 1,05 triliun. Utangnya juga membengkak hingga lebih dari Rp 30 triliun. Perseroan pun kini sibuk merestrukturisasi utang.
Wapres Jusuf Kalla (JK) mengakui, KRAS memang sedang mengalami kesulitan keuangan yang berat.
”Ada utang yang begitu besar,” ujarnya.
Meski demikian, JK menyadari bahwa masalah yang dihadapi KRAS bukanlah persoalan baru. Termasuk, utang yang merupakan warisan masa lalu. Menurut dia, ada satu penyakit utama yang diderita perseroan.
”Krakatau Steel itu teknologinya lama dan ada baja dari Tiongkok yang lebih murah sehingga impor makin banyak,” ujarnya.
Karena itu, menurut JK, harus ada perubahan fundamental bila KRAS ingin tetap bersaing sebagai produsen baja.
”Mengubah manajemennya atau memperbaiki teknologinya,” tambah mantan Menko Kesra itu.
Mengingat, saingan KRAS tidak hanya datang dari Tiongkok. Saat disinggung mengenai dukungan pemerintah, JK menegaskan bahwa pemerintah sudah pasti mendukung.
Sebab, bagaimanapun, KRAS adalah BUMN. Namun, dukungan diberikan bukan dengan membayar utang perusahaan.
Sebab, pemerintah tidak mungkin mengucurkan dana begitu saja untuk melunasi utang KRAS.(rin/byu/c11/oki/jpg)
batampos.co.id – Setiap bulan ada sekitar 154 janda/duda baru di Kota Pudak, Gresik, Jawa Timur.
Pada semester pertama (Januari–Juni) tahun ini, total perceraian sudah mencapai 927 kasus.
Dibandingkan periode yang sama pada 2018, data perceraian tersebut meningkat cukup signifikan.
Dari data Januari–Juni tahun lalu, perceraian mencapai 843 kasus. Atau rata-rata, terdapat 140 janda/duda baru per bulan.
Berdasar data yang dihimpun Jawa Pos dari Pengadilan Agama (PA) Gresik, persoalan ekonomi menjadi penyebab tertinggi bubarnya ikatan pernikahan.
Pada semester pertama tahun ini, perceraian yang dipicu masalah ekonomi berjumlah 459 kasus. Pada 2018, selama setahun perceraian karena alasan ekonomi mencapai 883 kasus.
Penyebab perceraian terbanyak kedua adalah gegeran atau perselisihan terus-menerus. Pada semester pertama 2019, ada 237 kasus.
Kemudian, selama 2018 terdapat 673 kasus perceraian yang disebabkan perselisihan terus-menerus.
Emi Rumhatuti, panitera muda hukum Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, membenarkan adanya kenaikan kasus perceraian pada semester pertama tahun ini dibandingkan 2018. Begitu juga dengan penyebabnya.
Ilustrasi. Buku Nikah. Foto: JawaPos.
Nah, untuk rata-rata usianya, pihaknya tidak memiliki data pasti orang per orang. Yang jelas, usia pasutri yang mengajukan kasus perceraian di Pengadilan Agama Gresik rata-rata 22–38 tahun. Artinya, mayoritas adalah generasi milenial atau yang lahir pada 1980–2000.
Menurut Emi, banyak faktor yang membuat pernikahan muda tidak bertahan. Salah satunya keputusan menikah yang terlalu cepat.
’’Ada beberapa faktornya. Bisa karena terpaksa atau mengandung (hamil) duluan,’’ ujarnya.
Pada kasus demikian, Emy menyebut kebanyakan usia pernikahan itu tidak akan bertahan lama.
’’Paling lama lima tahun. Itu kasus-kasus yang sering kami dapati,’’ lanjutnya.
Bahkan, sambung Emi, jika si perempuan sudah hamil atau mengandung dulu, pernikahannya hanya untuk status.
Setelah menikah, mereka tidak tidur serumah. Dari data pada Januari–Juni, setidaknya ada empat kasus kawin paksa karena mengandung lebih dulu.
Selain itu, terdapat 58 kasus yang meninggalkan salah satu pihak. Melihat fakta tersebut, Emi pun memberikan saran.
’’Memang sebaiknya jangan buru-buru nikah. Kalau sudah siap lahir dan batin, barulah menikah. Karena yang kami temui, kasus cerai itu penyebab nikah muda tidaklah sedikit,’’ ungkapnya.
Emi menambahkan, pernikahan dini memang kerap menimbulkan persoalan ketidakmampuan dalam urusan menafkahi keluarga.
Di pengadilan agama, kondisi demikian termasuk kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
’’Belum punya penghasilan tetap tapi sudah buru-buru menikah. Akhirnya, usia pernikahan hanya seumur jagung,’’ jelasnya.
Adakah kasus perceraian karena suami punya lebih dari satu perempuan atau poligami? Emi menyebut belum ada.
’’Sampai Juni ini tidak ada kasus perceraian karena poligami,’’ paparnya. (son/c15/hud/jpg)
batampos.co.id – Beberapa waktu lalu, masyarakat Kota Batam resah dengan banyaknya paku di beberapa ruas jalan.
Bahkan beberapa waktu lalu, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Barelang mengumpulkan sekitar 5 kilogram paku di ruas jalan Kota Batam.
Personel Satlantas Polresta Barelang menyisir ranjau paku di ruas Jalan Trans Barelang. Foto: Satlantas Polresta Barelang untuk Batam Pos.
Kasatlantas Polresta Barelang, Kompol I Putu Bayu Pati, mengatakan, sebelumnya, pihaknya rutin melakukan sapu ranjau paku dan benda tajam yang ada di jalan-jalan utama.
”Kegiatan itu sebagai bentuk pelayanan untuk masyarakat,” katanya, Selasa (23/7/2019).
Tujuannya kata dia, agar pengendara roda dua dan empat terhindar dari paku dan benda tajam yang dapat membahayakan di badan-badan jalan.
Ini 4 ruas jalan yang kerap dideteksi terdapat ranjau paku:
